No. 150K/Pdt.Sus/2011tahun 2003 serta tanpa alasan yang kuat sesuai UU makahal tersebut adalah Perobuatan Melanggar Hukum ;12.Bahwa = Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi telah bersedia untuk berbicara lebih lanjutmengenai persoalan ini, mengingat hubungan baik denganPerusahaan yang sudah terjalin selama ini, namunpembicaraan yang dialami tidak juga menghasilkan katasepakat ;13.

Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2018 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka KabKaur TA. 2011; 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPANomor : 08 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tetangPenunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur; 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CVIndra Jaya Konsultan No: 620/19/KONTKONSULT/BM.PU/KK/2011Tahun 2011; 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke1 (satu) Bulan Oktober2011; 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke2 (dua) Bulan November2011

No.21 K/Pdt/2011Tahun 2008 = 12 bulanTotal = 59 bulanKerugian Immateril :Kerugian Immateril Penggugat sebenarnya tidak dapat disetarakan dengansejumlan uang karena sejak timbulnya perkara ini, Penggugat telah banyakberkorban waktu, tenaga maupun materi yang tidak bisa diperhitungkan tetapiuntuk mempermudah pemeriksaan perkara ini maka Penggugat menetapkansebesar Rp. 500.000.000.

No.765K/Pid.Sus/2011Tahun 1999.ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa Drs. MUNARWAN KADIR bin. ABDULKADIR GOSE selaku Kepala Sekolah SMU Negeri Donri Donriberdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng No.39 / 1 /2003 tanggal 20 Januari 2003 pada hari dan tanggal yangsudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulanJuli 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di SMUNegeri DonriDonri.

Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan Jasa) nomor : 00089/SPP/LS.2.01.02.01/2011tanggal 16 September 2011. 10.Surat Perintah membayar Langsung nomor00089/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011 11.Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 05457/SP2D/2.01.02.01/2011tahun 2011 tanggal 23 September 2011. 12.Jaminan uang muka PERSEROAN TERBATAS Asuransi UmumBumiputramuda 1967 Nomor Bond : 1212.11.2011.09.00050 tanggal 12September 2011. 13.Ringkasan Kontrak

uang sebanyak Rp. 205.623.600, untukpembayaran uang muka pengadaan bibit karet dan saprodi paket IIItanggal 18 Agustus 2011. 17.Surat Pernyataan tanggungjawab belanja nomor : 900/089.1I2/2011 18.Berita acara pembayaran uang muka nomor : 900/018/BAP/027/2011tanggal 18 September 2011. 19.Permohonan uang muka pekerjaan PERSEROAN TERBATAS Tirta Agromakmur nomor : 93/TAM/IX/2011 20.Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa SPPLS Barang dan Jasa nomor : 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011tahun

Jasa SPPLS Barang dan Jasa nomor : 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa21. SPPLS Barang dan Jasa nomor : 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 tahun2011 tanggal 12 Desember 2011Rincian Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP22.

Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2011Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajakserta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali:DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesarRp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hariRabu, tanggal09

2011 Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tanggal 04 Juli 2011;Halaman 246 dari 253 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg30.2230.2330.2430.2530.2630.2730.2812 Tahun 2011 tanggal 15 September 2011;12 Tahun 2011 tanggal 07 Oktober 2011;12 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011;12 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011;12 Tahun 2011 tanggal 18 Nopember 2011;12 Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011;12 Tahun 2011 tanpa tanggal;31. 1 bendel dokumen yang terdiri atas :Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun

2011 tanggal 28 Januari 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 02 Maret 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 01 April 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 26 April 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal

03 Mei 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 16 Mei 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Foto

Copy kwitansi angsuran pembayaran KSP Bojong Permai yang belumpernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat :bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,karena dalam putusan judex juris tidak terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruannyata sebagaimana maksud dalam pasal 67 huruf f UndangUndang No.14Hal.15 dari 17 hal.Put.No.583 PK/Pdt/2011Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Putusan Nomor 561/B/PK/PJK/201503/Dir/SMART/XII/2012 tanggal O8 Desember 2012, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa bersama dengan surat ini Pemohon Banding mengajukanBanding atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan Terbanding Nomor Kep849/WPJ.17/2012, tertanggal 13 September 2012, tentang SKPKB PajakPenghasilan Pasal 4 (2) Nomor 00010/240/07/907/11 tanggal 3 Agustus 2011Tahun Pajak 2007;Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding karena Keberatan yangPemohon Banding ajukan atas SKPKB

bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihakyang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalampeninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusanini.Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 839/B/PK/PJK/2011Tahun

Putusan No. 325/Pdt.G/2021/PA.Sak.bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2011tahun yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah tentangTergugat yang kurang memberikan nafkah, Tergugat malas dalam bekerja,Tergugat suka cemburu dengan Penggugat, Tergugat sering berhutang keorang lain dan juga Bank, bahkan temanteman Tergugat menagih hutanyakepada Penggugat dan selama ini orang saksi yang selalu membantunafkah kepada Penggugat, dan saksi mengetahui langsung bahwa

No. 487 K/Pdt.Sus/2011Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja yang telahmemutuskan Pemohon Kasasi sebagai Treasury Group tidak dapatditarik atau dibatalkan kecuali atas persetujuan Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi.Bahwa bila berdasarkan Pasal 1 angka 15 UndangUndang RepublikIndonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebutJudex Facti memutuskan pengusaha mempunyai hak dengansewenangwenang memindahkan pekerjanya padahal sudah adaperjanjian kerja antara kedua belah pihak tentang

No. 487 K/Pdt.Sus/2011Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biayaperkara a quo dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 2 Tahun 2004,UndangUndang No. 13 Tahun 2003, UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan

No. 129 PK/TUN/2011Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undangundang No. 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : 1. SUPRIYANTO, 2. ACHMAD RUMANTO, 3.

Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaSPPLS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.23. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.24. Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.11.2/2011 tanggal 12Desember 2011.25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 27 Desember 2011.26.

No. 504 K/Pid.Sus/2016 SPPLS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011. 23. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.24. Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.1I.2/2011 tanggal 12Desember 2011.25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 27 Desember 2011.26. Permohonan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 25/TAM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.27.

Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaSPPLS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.23. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.24. Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.1I.2/2011 tanggal 12Desember 2011.25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 27 Desember 2011.26.

Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaSPPLS Barang dan Jasa Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.23. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.24. Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.II.2/2011 tanggal 12Desember 2011.25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 27 Desember 2011.26.

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya33Menetapkan barang bukti berupa ;1) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengannomor: 0059/ SPMLS/BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.816.298.000.

,(delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilanpuluhdelapan ribu rupiah);2) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengannomor : 0060/SPMLS/ BJ/ PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011Tahun Anggaran2011 dengan jumlah Rp.81.629.000, (delapanpuluh satujuta enam ratus dua puluh sembilanribu rupiah);3) 1 (Satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengannomor : 00187/SPMLS/ BJ/ PU/ 2011tanggal 09 Desember2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.1.836.672.955,(satu milyard delapan ratus

No. 14 K/PID.SUS/2011Tahun 2006, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan caracara antara lainsebagai berikut:Bahwa pada wakiu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermulapada hari Rabu, tanggal 29 April 2009, Terdakwa pergi ke Balai Karangan dandi sana Terdakwa membeli gula pasir asal Malaysia tersebut sebanyak 10(sepuluh) karung, tertulis "Thailand White Sugar dari masyarakat BalaiKarangan (tukang pikul / yang mengangkut gula pasir dengan menggunakanmotor), kKemudian setelah terkumpul sebanyak

(delapan puluh satujuta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah ) ;Hal 30 putusan No.9/Pid.SusTPK/2016/PT JAP3).4).311 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) denganNomor : 00187/SPMLS/BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.1.836.672.955 (SatuMiliyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluhdua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah ) ;1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) denganNomor : 0188/SPMLS/BJ/PU/2011 tanggal

09 Desember 2011Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp.183.667.295.

No. 452 K/Pdt.Sus/2011tahun?

No. 1892K/Pid.Sus/2011Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;AtauKedua:Bahwa ia Terdakwa Nanang Riyanto bin Hadi Purwantopada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan denganpasti pada bulan September 2010 sekira pukul 21.00 WIB atausetidak tidaknya pada suatu) = waktu) dalam tahun 2010bertempat di Lapangan Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali atau setidak tidaknya di suatu' tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBoyolali, yang dengan sengaja melakukan kekerasan

bersangkutan, atauapabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun1985 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3Tahun 2009 ; Terhadap alasanalasan kasasi Terdakwa :Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putusanJudex Facti yang memperberat pidana terhadap Terdakwa dari pidana 3Hal 17 dari 19 Hal.Put.No. 1558 K/Pid.Sus/2011tahun