Pemohon Keberatan kepada Ketua BadanPenyelesaaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: S.1704/MUR7294/XI/2015 tanggal 19 November 2015. diberi tanda P10;11 Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumenkepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara,Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 688/SPK.3.2/SD/12/2015Tanggal 31 Desember 2015. diberi tanda P11;12 Fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

motor tersebut miripdengan ciriciri sepeda motor milik saksi korban kemudian saksibernegoisasi harga dan disetujui dengan harga Rp. 1.600.000,(satujuta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi mencoba sepeda motor tersebutkemudian berhenti di kejauhan untuk menyamakan sepeda motortersebut baik nomor rangka maupun nomor mesin, tidak lama saksidatang dengan sepeda motor tersebut kemudian saksi memberi kodekepada saksi korban bahwa sepeda motor tersebut sama baik nomorrangka dan nomor mesin tersebut dengan BPKN

PN.KIndengan jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GLPll tahun 1996 warna hitam No Polisi AD 4427 VF..Bahwa kemudian saksi melakukan survei ketempat saksi Tukiman, danbenar BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GLP Il tahun1996 warna hitam No Polisi AD 4427 VF atas nama Harso Simpar.Bahwa benar kemudian saksi Tukiman menyerahkan syaratsyaratpengajuan peminjaman berupa foto copy suami istri, KK atas nama Sar.Tukiman, surat keterangan bidang usaha, surat pengantar dari desa,BPKN

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum dapat diartikan bahwa perbuatan memiliki Sesuatu barang yangdikehendaki adalah tanpa hak dan tanpa ijin dari yang berhak atas barangtersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanganperbuatan Terdakwa mengambil BPKN motor dan mobil yang seluruhnyaadalah milik saksi H. Hancong S. Bin Sinara adalah tanpa sepengetahuan dariSaksi H. Hancong S.

sebagaikontraktor dan pada waktu pinjam BPKB untuk cepat uang proyek tersebut cair;Bahwa setelah tidak berapa lama saksi didatangi seorang petugas dari BPR DinasPusaka yang beralamat di Jalan Kedungturi Blok B 33 Taman, Sidoarjo dengantujuan untuk menarik mobil milik saksi karena Terdakwa telah menggadaikanBPKBnya sebesar Rp. 20.000.000,00 karena Terdakwa selama tiga bulan tidakpernah mengangsur pinjaman tersebut akan tetapi saksi menolaknya karenamobil milik saksi dan saksi tidak pernah menggadaikan BPKN

Aritonang telahmengadukan permasalahan Penggugat dan Tergugat kepada BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) (Bukti P19);Fotocopy UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999tentangPerlindunganKonsumen (Bukti P20):Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Bukti P21):Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015tentang

AHLI Rizal E Halim, Ahli dari Badan PerlindunganKonsumenNasional(BPKN)Bahwa yang dimaksud dengan konsumen menurut undangundangnomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiaporang yang memakai dan menggunakan barang atau jasa baik untukdigunakan sendiri atau untuk keluarganya, orang lain atau makhluk hiduplain tetapi tidak untuk diperdagangkan.Bahwa nasabah assuransi adalah termasuk konsumen.Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut undangundangnomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

yang keliru atau tidak benar atau pun semuapenyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung adalahmengakibatkan asuransi menjadi batal demi hukum.Menimbang, bahwa pihak Penggugat, untuk membuktikan dalilgugatannya, telah mengajukan buktibukti yaitu bukti Surat bertanda P1 s/d P27 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanyamasingmasing yaitu saksi Alberth Timoteus Londa dan saksi Fx Franco Niko,serta 2 orang ahli yaitu Ahli dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional(BPKN

memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Hal tersebut diatas juga diperkuat dengan Surat dari BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen danBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudahdengan jelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksasengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di PengadilanNegeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganHalaman 43 dari 73 Putusan Nomor: 143/Pat.Sus/BPSKkK/2016/PN.BknKonsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 sertaSurat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015,Perihal : Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang ditanda tangani olehDirektur Pemberdayaan Konsumen (Surat Tembusan), diberi tanda P3;Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor: 143/Pat.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor: 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, PerihalTanggapan Pengaduan

baru = memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

Foto Copy sesuai denganAsli diberitanda P2Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015, Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang ditanda tangani oleh DirekturPemberdayaan Konsumen (Surat Tembusan).; Foto Copy dari FotoCopy (Asli ada di Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara) diberitanda P3Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal :Tanggapan

Lumajang, setelah terdakwa melihatsepeda motor tersebut menanyakan harga jual sepeda motoryang dijual seharga Rp. 4.700.000, (empat juta tujuh ratus riburupiah), Karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi denganSTNK, BPKN, maka terdakwa mau membelinya, padahal hargasepeda motor tersebut kalau lengkap dengan suratsuratnyaseharga Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah), dan Hal.3 dari 20 Hal / Putusan No.338/Pid.Sus/201 4/PN.Lmjterdakwa sepatutnya menduga kendaraan tersebut hasil darikejahatan

atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

Fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016 tertanggal 19 Januari 2016, perihal :Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 153/Padt.SusBPSkK/2016.

Nomor 442 K/Pdt.SusBPSK/2017Pengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilinan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surattersebut

Nomor 442 K/Pdt.SusBPSK/201710.apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 January 2016).

hukum tetap ;10.Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membuat Perjanjian11PembiayaanKonsumen baru dan isinya dilarang memuat atau mencantumkan klausulabaku pada setiap dokumen perjanjian sesuai dengan UndangundangNomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;.Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan inikepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia,Badan Perlindungan Konsumen (BPKN

atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen danBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudahdengan jelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksasengketa apabila para pihak sudah memilin domisili hukum di PengadilanNegeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 sertaSurat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016 tertanggal 19 Januari2016 Perihal : Tanggapan pengaduan Bank BTPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kab.Batubara. selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit Nomor : 0002094SPK72591013 tanggal 17 Oktober 2013, beserta jadwal angsuran danTanda Terima Dokumen selanjutnya diberi tanda P6;7.

Nomor 253 K/Pdt.SusBPSK/201706/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia telah menegur/mengingatkan kepada KetuaBPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya mengenai dalammelaksanakan penanganan sengketa konsumen agar berpedomankepada peraturan perundangundangan;7) Bahwa, berdasarkan faktafakta hukum, ketentuanketentuanhukum

BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

vertikal yang menjadi atasan BPSK BATUBARA yaitu DirektoratJenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah denganjelas dan tegas melarang BPSK BATUBARA memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

Fotokopi Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal : TanggapanPengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK KabupatenBatu Bara (Surat Tembusan), selanjutnya diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 0001694SPK72591012, beserta TandaTerima Dokumen Kredit dan Jadwal Angsuran, diberi tanda bukti P5;6.

,M.HumBahwa saksi adalah Ketua Komisi IV Bidang Kerjasama Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN) RI;Bahwa benar saksi menerangkan pernah diperiksaan di Polres Cianjur danmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi;Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan di dalam Berita AcaraPemeriksaan Saksi;Bahwa saksi menerangkan mekanisme penjualan gas elpiji ukuran 3 Kg bahwa SPPBEyang mengisi gas elpiji ke tabung kosong yang sudah diterima dari agen selanjutnyatabung yang terisi gas dibawa agen

baru memiliki wewenang menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihaksepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

atasan BPSK Kabupaten Batubara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batubara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di pengadilan negeri,(vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor 06/BPKN

Kantor Cabang Blitar
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Malang
Terbanding/Turut Tergugat II : EDI HARTANTO
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)
Terbanding/Turut Tergugat IV : YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI)

baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketaatas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpililhan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihaksepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen danBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudahdengan jelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Baramemeriksa sengketa apabila para pihnak sudah memilih domisili hukumdi Pengadilan Negeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standarisasi danPerlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal31 Desember 2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia Nomor 06/BPKN