motor tersebut miripdengan ciriciri sepeda motor milik saksi korban kemudian saksibernegoisasi harga dan disetujui dengan harga Rp. 1.600.000,(satujuta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi mencoba sepeda motor tersebutkemudian berhenti di kejauhan untuk menyamakan sepeda motortersebut baik nomor rangka maupun nomor mesin, tidak lama saksidatang dengan sepeda motor tersebut kemudian saksi memberi kodekepada saksi korban bahwa sepeda motor tersebut sama baik nomorrangka dan nomor mesin tersebut dengan BPKN

atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen danBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudahdengan jelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksasengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di PengadilanNegeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 sertaSurat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016 tertanggal 19 Januari2016 Perihal : Tanggapan pengaduan Bank BTPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kab.Batubara. selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit Nomor : 0002094SPK72591013 tanggal 17 Oktober 2013, beserta jadwal angsuran danTanda Terima Dokumen selanjutnya diberi tanda P6;7.

Lumajang, setelah terdakwa melihatsepeda motor tersebut menanyakan harga jual sepeda motoryang dijual seharga Rp. 4.700.000, (empat juta tujuh ratus riburupiah), Karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi denganSTNK, BPKN, maka terdakwa mau membelinya, padahal hargasepeda motor tersebut kalau lengkap dengan suratsuratnyaseharga Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah), dan Hal.3 dari 20 Hal / Putusan No.338/Pid.Sus/201 4/PN.Lmjterdakwa sepatutnya menduga kendaraan tersebut hasil darikejahatan

Kantor Cabang Blitar
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Malang
Terbanding/Turut Tergugat II : EDI HARTANTO
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)
Terbanding/Turut Tergugat IV : YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI)

Nomor 442 K/Pdt.SusBPSK/2017Pengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilinan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surattersebut

Nomor 442 K/Pdt.SusBPSK/201710.apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 January 2016).

Sel.17.18.19.dan verifikasi LPS atas deposito milik yang bersangkutan di Bank IFI yangmenyatakan bunga yang dterima melebihi tingkat bunga yang wajar" (BuktiP10);Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012, Penggugat menulis mengirimkansurat ke 3 (tiga) kalinya kepada Presiden RI dengan tembusan suratkepada YLKI dan BPKN atas saran Sekretariat Negara yang bunyinyasama dengan surat Para Penggugat tertanggal 12 September 2011,dengan menambahkan lampiran surat jawabannya kepada SekretariatNegara RI agar dapat menindak

tentang, diberi tanda: P10;13.Foto copy surat tanggal 05 Maret 2011 nomor tentang surat Penggugat kepada Presiden RI bahwa LPS belum menyelesaikan dana simpanandeposito Penggugat I, diberi tanda : P11;14.Foto copy surat tanggal 11 Agustus 2011 nomor tentang penyelesaiansimpanan Penggugat di Turut Tergugat Il, diberi tanda : P12;15.Foto copy surat tanggal 24 Mei 2012 nomor 664/Pdt/2011/PT.DKI berupaputusan Pengadilan Tinggi Jakarta, diberi tanda : P13;16.Foto copy surat tanggal 31 Mei 2010 nomor 70/BPKN

memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Hal tersebut diatas juga diperkuat dengan Surat dari BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen danBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudahdengan jelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksasengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di PengadilanNegeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganHalaman 43 dari 73 Putusan Nomor: 143/Pat.Sus/BPSKkK/2016/PN.BknKonsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 sertaSurat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015,Perihal : Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang ditanda tangani olehDirektur Pemberdayaan Konsumen (Surat Tembusan), diberi tanda P3;Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor: 143/Pat.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor: 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, PerihalTanggapan Pengaduan

Aritonang telahmengadukan permasalahan Penggugat dan Tergugat kepada BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) (Bukti P19);Fotocopy UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999tentangPerlindunganKonsumen (Bukti P20):Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Bukti P21):Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015tentang

AHLI Rizal E Halim, Ahli dari Badan PerlindunganKonsumenNasional(BPKN)Bahwa yang dimaksud dengan konsumen menurut undangundangnomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiaporang yang memakai dan menggunakan barang atau jasa baik untukdigunakan sendiri atau untuk keluarganya, orang lain atau makhluk hiduplain tetapi tidak untuk diperdagangkan.Bahwa nasabah assuransi adalah termasuk konsumen.Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut undangundangnomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

yang keliru atau tidak benar atau pun semuapenyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung adalahmengakibatkan asuransi menjadi batal demi hukum.Menimbang, bahwa pihak Penggugat, untuk membuktikan dalilgugatannya, telah mengajukan buktibukti yaitu bukti Surat bertanda P1 s/d P27 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanyamasingmasing yaitu saksi Alberth Timoteus Londa dan saksi Fx Franco Niko,serta 2 orang ahli yaitu Ahli dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional(BPKN

• (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
• 4 (empat) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar uang 5.000,- (lima ribu rupiah).
• 1 (satu) buah celana crocodile warna cokelat.

  Pol BM 1858NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MDO00223berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut KunciKontak Nopol BG 2736 UD 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Variowarna putin Nopol BG 2736 UDHalaman 2 dari 71 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN PLW 1 (Satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putihNopol BG 2736 UDUang tunai Rp 115.000, (seratus limabelas ribu rupiah) denganpecahanv1

  Pol BM 1858NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MD00223 berikutKunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah.8 (delapan) buah cincin emas6 (enam) buah gelang emas5 (lima) buah kalung emas1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut KunciKontak Nopol BG 2736 UDHalaman 47 dari 71 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN PLW 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Variowarna putin Nopol BG 2736 UD 1 (Satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putihNopol

  Pol BM1858 NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MDO00223berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah, 1 (satu) unitsepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut Kunci Kontak Nopol BG2736 UD, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Variowarna putin Nopol BG 2736 UD, 1 (satu) rangkap BPKN Sepeda Motor MerkHonda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD, Uang tunai Rp 115.000, (Seratuslimabelas ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar uang Rp 50.000, (limapuluh

  Pol BM 1858NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MD00223berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut KunciKontak Nopol BG 2736 UD. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Variowarna putin Nopol BG 2736 UD. 1 (Satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putihNopol BG 2736 UD.Uang tunai Rp 115.000, (seratus limabelas ribu rupiah) denganpecahan (satu) lembar uang Rp 50.000, (lima puluh

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum dapat diartikan bahwa perbuatan memiliki Sesuatu barang yangdikehendaki adalah tanpa hak dan tanpa ijin dari yang berhak atas barangtersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanganperbuatan Terdakwa mengambil BPKN motor dan mobil yang seluruhnyaadalah milik saksi H. Hancong S. Bin Sinara adalah tanpa sepengetahuan dariSaksi H. Hancong S.

PN.KIndengan jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GLPll tahun 1996 warna hitam No Polisi AD 4427 VF..Bahwa kemudian saksi melakukan survei ketempat saksi Tukiman, danbenar BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type GLP Il tahun1996 warna hitam No Polisi AD 4427 VF atas nama Harso Simpar.Bahwa benar kemudian saksi Tukiman menyerahkan syaratsyaratpengajuan peminjaman berupa foto copy suami istri, KK atas nama Sar.Tukiman, surat keterangan bidang usaha, surat pengantar dari desa,BPKN

atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

Fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016 tertanggal 19 Januari 2016, perihal :Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 153/Padt.SusBPSkK/2016.

atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen danBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudahdengan jelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksasengketa apabila para pihak sudah memilin domisili hukum di PengadilanNegeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 sertaSurat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016 tertanggal 19 Januari2016 Perihal : Tanggapan pengaduan Bank BTPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kab.Batubara. selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit Nomor : 0002094SPK72591013 tanggal 17 Oktober 2013, beserta jadwal angsuran danTanda Terima Dokumen selanjutnya diberi tanda P6;7.

Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19Januari 2016, Perihal: Tanggapan Pengaduan Bank BITPN tentangPenyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinyaisi surat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia telah menegur/mengingatkan kepada Ketua BPSKKabupaten Batu Bara yang pada pokoknya mengenai dalam melaksanakanpenanganan sengketa konsumen agar berpedoman kepada

Nomor 39 K/Padt.SusBPSK/2017Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 January 2016).

sebagaikontraktor dan pada waktu pinjam BPKB untuk cepat uang proyek tersebut cair;Bahwa setelah tidak berapa lama saksi didatangi seorang petugas dari BPR DinasPusaka yang beralamat di Jalan Kedungturi Blok B 33 Taman, Sidoarjo dengantujuan untuk menarik mobil milik saksi karena Terdakwa telah menggadaikanBPKBnya sebesar Rp. 20.000.000,00 karena Terdakwa selama tiga bulan tidakpernah mengangsur pinjaman tersebut akan tetapi saksi menolaknya karenamobil milik saksi dan saksi tidak pernah menggadaikan BPKN

Nomor 253 K/Pdt.SusBPSK/201706/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia telah menegur/mengingatkan kepada KetuaBPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya mengenai dalammelaksanakan penanganan sengketa konsumen agar berpedomankepada peraturan perundangundangan;7) Bahwa, berdasarkan faktafakta hukum, ketentuanketentuanhukum

BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

hukum tetap ;10.Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membuat Perjanjian11PembiayaanKonsumen baru dan isinya dilarang memuat atau mencantumkan klausulabaku pada setiap dokumen perjanjian sesuai dengan UndangundangNomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;.Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan inikepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia,Badan Perlindungan Konsumen (BPKN

baru memiliki wewenang menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihaksepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

atasan BPSK Kabupaten Batubara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batubara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di pengadilan negeri,(vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor 06/BPKN

vertikal yang menjadi atasan BPSK BATUBARA yaitu DirektoratJenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah denganjelas dan tegas melarang BPSK BATUBARA memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

Fotokopi Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal : TanggapanPengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK KabupatenBatu Bara (Surat Tembusan), selanjutnya diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 0001694SPK72591012, beserta TandaTerima Dokumen Kredit dan Jadwal Angsuran, diberi tanda bukti P5;6.