3menerima Surat Pencabutan perkara No. 06/G/2010/PTUN.Dps, yangdiajukan oleh NI WAYAN NERI incasu.

Berakhirnya batas waktu yang dijanjikan ;Menimbang pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat in persoon dan kuasa hukumnya telah hadir dipersidangandan menyatakan secara langsung untuk mencabut gugatannya dansurat kuasa khusus dan atas pencabutan tersebut kuasa hukumPenggugat RUBEN LUTHER SANG, SH menyatakan mempersilakan untukmencabut ;Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 24 Pebruari2010, telah dicabut oleh pemberi' kuasa (Incasu) NI WAYAN NERI)dengan Surat Pencabutan kKuasa

berdasarkan ketentuan pasal 1813 Kitab Undang Undang HukumPerdata Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pencabutan KuasaKhusus tertanggal 06 April 2010 tersebut benar adanya ;Menimbang, bahwa dalam Surat Pencabutan tKuasa Khusustertanggal 06 April 2010, NI WAYAN NERI selaku Pemberi Kuasatelah mencabut/menarik kembali Pemberi kuasa dari Penerima KuasaRUBEN LUTHER SANG, SH, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhitung sejak tanggal 06April 2010, Penerima Kuasa incasu

, RUBEN LUTHER SANG, SH, tidakberwenang lagi untuk mewakili NI WAYAN NERI dalam beracara diPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dalam perkara Nomor06/G/2010/PTUN.Dps ;Menimbang, bahwa selanjutnya NI WAYANNERI incasu Penggugatin persoon dalam perkara Nomor 06/G/2010/PTUN.Dps, telah mencabutperkaranya tersebut, sebagaimana dalam Surat Pencabutan Perkaratertanggal 06 April 2010, dan telah diterima oleh Majelis Hakimpada tanggal 06 April 2010 ;Menimbang, bahwa perkara ini sedang dalam s prosesPemeriksaan

Ahmad (incasu saudara kandung Rafeah/nenekTerlawan s/d XII) selaku debitur kepada H. Syarifuddin selakukreditur.Bahwa hutang dengan kompensasi berupa hasil kebun tanah objekperkara seluas 24.000 M?

(dua juta limaratus ribu rupiah).Bahwa para Pelawan sangat dirugikan oleh dan karenanya sangatkeberatan terhadap putusan judex facti dan judex juris tersebut, sebabtanah objek perkara seluas 24.000 M2 tersebut adalah bukan kepunyaanRafeah (incasu anak tunggal Siti Arbaiyah alias Bulan/ibu kandungTerlawan s/d XII), akan tetapi adalah milik dari orang tua para Pelawan(incasu almarhum Muhammad Syarifuddin) yang belum dibagi waris,Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 375/Pdt/2019/PT MDNdan karenanya tersebab

Mansyur dan SitiRabiah alias Colek selaku selaku penjual dengan Syarifuddin selakupembeli adalah tidak sah karena tanah objek perkara adalah milikdari almarhumah Siti Arbaiyah alias Bulan (incasu nenek dariTerlawan s/d Terlawan XII) yang ahli warisnya adalah Rafeah(incasu ibu kandung dari Terlawan s/d Terlawan XII) yangmerupakan anak satu satunya yang pada waktu itu masih dibawahumur, sedangkan O.K.

Mansyur dan Siti Rabiah alias Colek (penjual)hanyalah berkedudukan selaku saudara kandung dari Siti Arbatyahalias Bulan dan oleh karenanya adalah bukan ahli waris dari SitiArbaiyah alias Bulan.bahwa tanah objek perkara adalah milik almarhumah Siti Arbatyahalias Bulan (incasu nenek dari Terlawan s/d Terlawan XII) yangperolehannya merupakan pemberian ayahnya bernama O.K.Muhammad Arif;bahwa almarhumah Siti Arbaiyah alias Bulan hanya memiliki seoranganak yaitu Rafeah (incasu ibu kandung dari Terlawan

Mdn. paraPenggugat (incasu Terlawan s/d Terlawan XII) mengakui secarategas dalam surat gugatannya halaman 3 tentang duduk perkaraangka 2 bahwa O.K. Mansyur dan Siti Rabiah alias Colekadalah merupakan saudara kandung dari almarhumah SitiHalaman 29 dari 35 Putusan Nomor 375/Pdt/2019/PT MDN5.3.5.4,Arbaiyah alias Bulan (incasu ibu dari Rafeah dan karenanyanenek dari Terlawan s/d Terlawan XII). Demikian pula para saksi,baik saki pihak Penggugat maupun saksi pihak Tergugat, jugamenerangkan bahwa O.K.

Amirudin Saud) sama sekalitidak tercantum di dalam kepengurusan Penggugat Intervensi (incasu GPE);2. Setelah Bapak H.

Intervensi (incasu GPEl) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud padaPasal 12 ayat (1) dan (2), dimana harus diselenggarakan RapatHalamanl 11 dari 67 hal.

Amirudin Saud) pada tanggal 8 Maret 1999tidak dihadiri oleh BPD resmi, akan tetapi hanya dihadiri olehkaryawan dan kerabat anak menantu dari Tergugat Intervensi (incasu H.

Amirudin Saud) dengan mengajukangugatan dalam Perkara Nomor 1504/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel terhadap KadinIndonesia, yang sejatinya merupakan upaya Hoik Tergugat Intervensi (incasu H.

Justru TERGUGAT in casu KADININDONESIA) akan melakukan kesalahan fatal jika menerima Penggugat (incasu H. Amirudin Saud) sebagai Anggota Luar Biasa dari TERGUGAT (incasu. KADIN' INDONESIA) karena berdasarkan fakta yangsenyatanyatanya terjadi Penggugat (in casu H.

SURATUKUR No. 287/Sei Agul/2009 Tanggal 19 Februari 2009 atas namaPemegang Hak Haji ABDUL HADI (incasu Pelawan), berikut bangunanpermanent yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Jl..Persatuan No. 8 Medan ;. Bahwa oleh karena kepada Pelawan telah diberikan Rechts Titelberupa hak milik atas tanah tersebut secara sah berdasarkan hukumoleh Pejabat yang berwenang menurut undangundang Cg.

KantorPertanahan Kota Medan, sehingga adalah wajar terhadap Pemiliknya(incasu Pelawan) haruslah diberikan Perlindungan Hukum, dan secarahukum legalitas Sertifikat Hak Milik No. 2501/Kel. Sei Agul memilikinilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledig EnBindende Bewijskracht) ;.

Bahwa dalam Penetapan Teguran/Aanmaning maupun putusanputusan tersebut, TERLAWAN incasu bertindak selaku Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi, melawan : TURUTTERLAWANI incasu sebagai Tergugatl/Terbanding/Turut TermohonKasasi/Turut Termohon Eksekusil, TURUT TERLAWANII incasu sebagaiTergugatll/TerbandingIl/Turut Termohon Eksekusi II dan TURUTTERLAWANIII sebagai Tergugat IIIl/Pembanding III / Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi, sedangkan PELAWAN incasu tidak ikut sertasebagai pihak (Partij

Bahwa berdasarkan alasan dan kesimpulan fakta (Van FeitelijkenAard) sebagaimana terpapar di atas, atau oleh karena tanah danbangunan incasu adalah merupakan hak milik Pelawan dan ternyatapula Pelawan tidak ikut serta sebagai pihak (Partij) dalam Penetapanatau PutusanPutusan yang hendak di eksekusi di maksud, makasecara hukum : "Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 66/Eks/2011/81/Pdt.G/2008/PN.Mdn Tanggal 13 December 2011tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah atau setidaktidaknya dinyatakan

Menyatakan oleh karenanya Penetapan No. 66/ Eks/ 2011/ 81 / Pdt.G/2008/PN.Mdn Tanggal 13 Desember 2011 yang diterbitkan olehPengadilan Negeri Medan sepanjang terhadap tanah dan bangunanhak milik Pelawan incasu' adalah batal atau tidak sah atausetidaktidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segalaakibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Nopember2008 No. 81/Pdt.G/2008/PN.Mdn Jo.

Bahwa Lessor telah menyewa usahakan barang modal dengan hak opsi kepadaLessee incasu Tergugat berdasarkan Lampiran Daftar Uraian Barang Modal,tertanggal 18 Januari 2013 dan Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha(Lease Agreement) Daftar, tertanggal 18 Januari 2013 berupa 6 (enam) unitHitachi Excavator ZX210F5G dengan nilai sewa guna usaha/pembiayaansebesar Rp.6.044.544.000, (enam miliar empat puluh empat juta lima ratusempat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari: NO. NO RANGKA NO MESIN TAHUN1.

Tergugat kepada Lessor.15.Bahwa Tergugat II melalui "Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor : 347,16.17.18.tertanggal 18 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris MIRYANYUSMAN, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan", (selanjutnya disebut "AktaJaminan Pribadi") telah menyatakan mengikatkan diri sebagai Penjamin(Guarantor) untuk menjamin hutanghutang Lessee incasu Tergugat kepadaLessor tanpa syarat yang timbul dari Perjanjian yang dibuat antara Lessee incasuTergugat dengan Lessor.Bahwa di dalam

Akta Jaminan Pribadi tersebut, Tergugat II telah mengikatkan diridengan segenap harta bendanya untuk bertanggung jawab sepenuhnya untukmembayar seluruh hutang pokok, atas sisa hutang pokok apabila telah diangsur,bungabunga, dendadenda dan segala biayabiaya lainnya yang dibebankan olehLessor kepada Lessee incasu Tergugat sebagai hutang Tergugat Il sendiri.

(KLAUSULA DI AKTA)Bahwa dalam pengikatan Tergugat Il sebagai penjamin telah dilakukan tanpasyarat, dengan melepas hakhak yang diberikan oleh UndangUndang berupa : a),hak untuk meminta supaya harta benda debitur (Lessee incasu Tergugat ) disitadan dijual terlebin dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 1831 KUHPerdata; b),hak untuk menyuruh memecahmecah hutang diantara Penjamin sebagaimanadimaksud Pasal 1837 KUHPerdata; c), hakhak lainnya serta exepties (tangkisantangkisan) yang di maksud Pasal 1480, 1843

HEXA FINANCE INDONESIA incasu Penggugat. Olehkarena itu PT. HEXA FINANCE INDONESIA incasu Penggugat berhak untukmelaksanakan segala tindakantindakan maupun hakhak sebagaimana yangdiatur di dalam Perjanjian menggantikan kedudukan PT.

dibantahkan lagi, maka dengan demikian sangatlah jelasdalam gugatan Para Penggugat ini telah keliru menarik Tergugat II(incasu Ny.

Bahwa, dengan ditariknya Tergugat II (incasu Ny.Hj.

diajukandalam Jawaban ini yang disebut dengan Gugatan Rekonpensi, yaituatas dasar adanya tuntutan yang ganti kerugian, adanya Somasiyang telah dilayangkan ke Tergugat II dengan menyebutkan adanyasikap/tindakan semakin tidak terpuji untuk pelunasan seluruh hutanghutangnya, Tergugat (incasu Santi Anjarina) bersamasama denganTergugat II (incasu Hj.

Bahwa, dari apa yang dijelaskan dan diuraiakan di ataswalaupun gugatannya tidak jelas/kabur, namun secara samarsamarTergugat II (incasu Ny.

Bahwa, sebagaimana yang telah diajukan argumentasi atasGugatan yang diajukan oleh Para Penggugat d.K tersebut diatasyaitu Penggugat d.R (incasu Hj.

sebagai Tergugat Ill, sekarang berkedudukan sebagai TurutTerbanding Ill ;PENGADILAN TINGGI tersebut ; Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulutanggal 02 Desember 2014, Nomor: 24/ PEN/ PDT,/ 2014/ PT.BGL,Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksaPerkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menerima keadaanmengenai bagian Duduknya Perkara incasu

Tentang pendaftaran perkara incasu yang menurut Pembanding/Tergugat pada Salinan Putusan yang tertulis Pengadilan NegeriTanjung Karang, seharusnya ditulis Pengadilan Negeri Bengkulu ;3. Tentang Subyek Gugatan perkara incasu yang menurut Pembandingkurang pihak yaitu hanya meletakkan HUSNA HERAWATI sebagaifTergugat I, sedangkan HUSNA HERAWATI dalam perkawinannyadengan Alm.

SAKIRMAN telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak ;Tentang Putusan Perkara incasu yang telah diputus oleh PengadilanTata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2014 dibawah Nomor18/ G/ 2014/ PTUN BKL. dengan amar membatalkan Sertifikat Hak MilikObyek Sengketa atas nama Terbanding ;Tentang keberatan Pembanding/ Tergugat yang menyatakanPengadilan Negeri Bengkulu sama sekali tidak mempertimbangkan alatbukti yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding ;Menimbang, bahwa pihak Terbanding/ semula Penggugat

tidaklah dapatdikaitkan dengan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) ;Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding/ Tergugat tentangSubyek Gugatan perkara incasu yang menurut Pembanding kurang pihak yaituhanya meletakkan HUSNA HERAWATI sebagai Tergugat I, sedangkan HUSNAHERAWATI dalam perkawinannya dengan Alm.

No.593/ 18/ B/ 03/ 1989, tanggal 07 Maret 1989, (vide : bukti surat tertanda TI 2)yang telah disangkal tanda tangannya yang tertera dalam SKT tersebut denganbukti surat tertanda P. 6 dan P.7 maupun keterangan saksi ASMARA WIJAYAdan saksi AHMAD SARKAWI ;Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar keberatan Pembanding/Tergugat sepanjang mengenai Putusan Perkara incasu yang telah diputusoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2014dibawah Nomor 18/ G/ 2014/ PTUN BKL. dengan amar

Bahwa, PEWARIS/KEPONAKAN PEMOHON incasu PEWARIS adalahanak tunggal dari pasangan suami istri yang bernama AYAH PEWARIS(meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020) dengan IBU PEWARISHim. 1 dari 11 hlm.Pen.No. 769/Pdt.P/2020/PA. Krs(meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2004), keduanya bertempat tinggalterakhir di Kabupaten Probolinggo;Keterangan :Bahwa sepeninggal IBU PEWARIS, AYAH PEWARIS sampai denganmeninggal dunia tidak pernah menikah lagi..

Bahwa, oleh karena satusatunya keluarga PEWARIS/KEPONAKANPEMOHON incasu PEWARIS yang masih hidup dan memiliki hubungandarah dengan PEWARIS/KEPONAKAN PEMOHON incasu PEWARIShanyalah PEMOHON, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1)KHI, PEMOHON adalah satusatunya ahli waris dariPEWARIS/KEPONAKAN PEMOHON incasu PEWARIS dari garis PAMAN:8.

Bahwa, maksud PEMOHON mengajukan permohonan ini mohon untukditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari PEWARIS/KEPONAKANPEMOHON incasu PEWARIS sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Agama Kraksaan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniagar berkenan menetapkan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.

Menetapkan PEWARIS/KEPONAKAN PEMOHON incasu PEWARIS telahmeninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 di RSUD Dr. MohammadSaleh Kota Probolinggo;3. Menetapkan ahli waris PEWARIS/KEPONAKAN PEMOHON incasuPEWARIS adalah PEMOHON (Saudara kandung Ayah/Paman);4. Menetapkan kewajiban ahli waris terhadap Pewaris dan hak ahli warissesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;5.

tersebut,dihubungkan dengan faktafakta hukum yang tidak dibantah oleh kedua pihak,dapat ditarik kesimpulan pendapat, bahwa substansi perkara incasu adalahsengketa waris antara ahli waris yang beragama Islam yangmempersengketakan objek perkara yang belum pernah dibagi antara paraahli waris, masingmasing menyatakan berhak atas objek perkara denganmengemukakan alasan masingmasing;Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 10/PDT2016/PT GTOMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006

berwenang karena jenis pokok perkaranya, meskipun tidakdiajukan tangkisan tentang ketidak kewenangannya, maka karena jabatannya iawajib menyatakan dirinya tidak berwenang, dengan demikian Hakim secara Exofficio harus menyatakan tidak berwenang secara absolute mengadili perkara,walaupun tanpa diajukannya Eksepsi;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusan Nomor22/Pdt.G/2015/PNGto tanggal 10 November 2015, telah menyatakan tidakberwenang untuk mengadili perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/pn.Gto incasu

dalam perkara ini harus diperbaiki dalam tingkat banding denganalasan sebagai berikut ini:Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab, setelah menerimadan mencermati surat bukti para pihak, seharusnya Majelis Hakim tingkatpertama telah dapat mengetahui dan memahami materi duduk perkara, tidakperlu memeriksa saksisaksi, tidak perlu pemeriksaan setempat, dan kiranyasudah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan akhir yang menyatakanPengadilan Negeri tidak berwenang secara absolute mengadili perkara incasu

,dan oleh karena Hakim telah menyatakan tidak berwenang secara absolutemengadili perkara incasu, maka menurut hukum tidak perlu mempertimbangkandali eksepsi yang diajukan para Tergugat/Terbanding apalagimempertimbangkan dalil pokok perkara incasu;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat denganputusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Pengadilan Negeritidak berwenang mengadili perkara incasu, maka menurut

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 ;Bahwa pada saat itu, Penggugat in casu Donny Tirto Prabowo menemukan2 (dua) Akta Perkawinan atas nama orang tua kandung Penggugat yaitu :AKTA PERKAWINAN No. 5 Tahun 1979, tanggal 8 April 1979 yang dibuatdar/atau dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek (videBukti bertanda P.2) dan AKTA PERKAWINAN NO. 142 Tahun 1980, tanggal20 Oktober 1980 yang dibuat dan /atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Malang incasu TERGUGAT Bahwa

kedua Akta Perkawinan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnyaPenggugat konfirmasikan kepada ayah Penggugat incasu Tirto HamidjojoRahardjo untuk menanyakan kebenaran salah satu dari kedua AktaPerkawinan tersebut dan menurut ayah Penggugat, bahwa yang benar adalahAKTA PERKAWINAN No, 5 Tahun 1979, tanggal 8 April 1979, karenaperkawinan...........perkawinan antara ayah kandung Penggugat incasu Tirto HamidjojoRahardjo dengan ibu kandung Penggugat incasu bernama Tan Lie Lan dikenal juga dengan panggilan

, dengan seorang perempuan yang bernama Tan Lie Lan dikenaljuga dengan panggilan Prastyaning Pratiwi Sari anak perempuan darisuami/istri Tan Kok Hwa dan Liliek Suciawati, yang demikian itu sesuaidengan Surat AKTA PERKAWINAN No. 5 Tahun 1979 yang dibuat dan/ataudikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek (vide Buktibertanda P.2) dan yang demikian itu sesuai dengan petikan Surat TandaKelahiran ibu kandung Penggugat Nomor : 68/A/1956 tanggal 11 April 1956,bahwa ibu kandung Penggugat incasu

Melanggar Azas Kepastian Hukum, karena dengan diterbitkannyaAKTA PERKAWINAN No. 142 Tahun 1980 tanggal 20 Oktober 1980,maka..........maka telah menimbulkan ketidak pastian hukum tentang status orangtua kandung dari ibu Penggugat incasu Ny.

Melanggar Azas Tertip penyelenggara Negara yang baik, karenaTergugat tidak cermat meneliti tentang syaratsyarat dan dokumendokumen permohonan pencatatan perkawinan sehingga telahmembuat dan mengeluarkan Akta Perkawinan No. 142 Tahun 1980tanggal 20 Oktober 1980, padahal perkawinan antara ayah kandungPenggugat incasu Tn. Tirtohamidjojo Rahardjo dengan ibu kandungPenggugat incasu Ny.

, sebaliknya dalilini menjelaskan dan memastikan yang mempunyai hubungan hukumsecara langsung adalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT (incasu.

Bahwa, dalam acara Mediasi yang telah dilaksanakan antaraPENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT II tanpa kehadiranpara kuasa hukum dari para pihak, telah sangat tegas saudariSANTI ANJARINA (incasu TERGUGAT 1!)

Bahwa, dengan ditariknya TERGUGAT Il (incasu Ny.Hj.Murniati) dalam perkara aquo sebagai pihak dan apalagiPENGGUGAT juga menuntut TERGUGAT II untuk turut bertanggungjawab dan diharuskan membayar ganti kerugian kepadaPENGGUGAT, yang secara hukum bisnis sudah sangat dirugikanbaik materiel maupun moril yang sangat tidak terhingga dan denganin TERGUGAT II (incasu Ny.Hj.

Murniati) akan melakukan gugatanbalik kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT (incasu SANTIANJASARI) yang secara bersamaan diajukan dalam JAWABAN iniyang disebut dengan GUGATAN REKONPENSI, yaitu atas dasaradanya tuntutan yang ganti kerugian, adanya Sommasi yang telahdilayangkan ke TERGUGAT Il dengan menyebutkan adanyasikap/tindakan semakin tidak terpuji untuk pelunasan seluruhhutanghutangnya, TERGUGAT (incasu. SANTI ANJARINA)bersamasama dengan TERGUGAT II (incasu Hj.

Bahwa, dari apa yang dijelaskan dan diuraiakan di ataswalaupun gugatannya tidak jelas/kabur, namun secara samarsamarTergugat II (incasu Ny.

RecardoYunestarezki Leatemia incasu TERGUGAT menjadi atas nama Ny. Dra.RR. Kori Soenarko incasu PENGGUGAT sebagai Wali lbu yangmenjalankan kekuasaan orang tua dari anaknya yang masih dibawahumur yaitu MICHELLE REZKY..

KoriSoenarko dan Sdr Recardo Yunestarezki Leatemia incasu Penggugatdan Tergugat, bukan menjadi milik orang lain.Hal 9 putusan perkara No. 7/PDT/2018/PT.DKI3. Bahwa NOTARIS AIDA AMIR, SH. lkut serta MENYARANKANberarti dia adalah sebagai pihak dalam perkara aquo;4.

Namunbila Pihak Il (incasu Penggugat) menikah lagi dengan suami yangberbeda keyakinan/agama ataupun Pihak Il (incasu Penggugat)pindah keyakinan/agama, maka hak asuh beralih ke Pihak (incasuTergugat)Hal 14 putusan perkara No. 7/PDT/2018/PT.DKI14.15.16.17.18.Bahwa dengan fakta ini yang tidak disangkal lagi secara otomatis, HakAsuh atas anak Tergugat dan Penggugat beralin kepada Tergugat,dengan menikahnya Penggugat dengan orang yang berbeda dengankenyakinannya semula bersama Tergugat;Bahwa Tergugat

PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi) setelah Pihak Il (incasu TergugatRekonvensi/ Penggugat Konvensi) menikah dengan suami yangberbeda keyakinan / agama dan pindah keyakinan/agama berdasarkanpasal 1 menyatakan :Hak asuh disepakati berada di pihak Il (incasu TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi).

Namun bila Pihak Il (incasu TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi) menikah lagi dengan suami yangberbeda keyakinan / agama ataupun Pihak Il (incasu TergugatRekonvensi/ Penggugat Konvensi) pindah keyakinan /agama, maka hakasuh beralin ke Pihak (incasu Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi)Hal 19 putusan perkara No. 7/PDT/2018/PT.DKI12.13.14.15.16.17.Bahwa secara fakta, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmenikah dengan suami yang berbeda keyakinan/agama dan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi

Eksepsi Plurium Litis Consortiumbahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak lainyang berhubungan dengan pokok perkara yang tidak ditarik dalamperkara ini karena tanah in casu merupakan tanah warisan dari orang tuaTergugat Johanes Londo yang belum dibagi waris dimana penguasaantanah incasu dilakukan oleh Tergugat bersama ahli waris lainnya makadengan tidak ditarik ahli waris lain dalam perkara sengketa ataupersoalan ini tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas;2.

Eksepsi Dominibahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum karena tanah yangmenjadi objek sengketa bukan milik Penggugat melainkan adalah nyatanyata milik Tergugat bersama ahli waris lainnya yang diperolehberdasarkan warisan dari orang tua Tergugat Yohanes Londoberdasarkan surat bukti kepemilikan serta tanah incasu sudah pernahdiperkarakan dan telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukumyang tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bitung No.51/Pdt.G/2018/PN Bit jo Put PT No. 138/Pdtg/2018

terhadap halhal yang diakul secara tegasdan nyata;3. bahwa dalam dalil gugatan poin 7 kami tolak karena Tergugat tidakbenar telah menguasai secara melanggar hukum dengan cara diamdiammemperluas tanah Tergugat dan mencaplok tanah Penggugat seluas4.000 M2 karena tanah incau nyatanyata masih termasuk milik dariTergugat bersama ahli waris lainnya yang diperoleh dari warisan dariorang tua Tergugat Johanes Londo;4. bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 8,9 10, patut kami tolakkarena pada prinsip tanah incasu

diperkarakandengan Gustav Muasa dan Rakim Kokoy di PEngadilan NEgeri Bitungdalam Perkara perdata o. 51/Pdt.G/2018/PN Bit pada saat dilaksanakanpemeriksaan lokasi atas tanah sengketa termasuk di dalam tanah incasuyang menjadi sengketa dengan Peggugat saat ini tidak pernahPEnggugat mengajukan keberatan atas tanah incasu yang dikuasaiTergugat tersebut karenanya gugatan Penggugat patut ditolak;6. bahwa karena tanah incasu nyatanyata masih termasuk tanahmilik Tergugat maka segala upaya hukum yang dilakukan

Penggugatuntuk menuntut mengembalikan tanah incasu meminta meletakkan sitajaminan atas tanah incasu serta menuntut pembayaran uang paksa ataskelalaian untuk memenuhi putusan kepada Tergugat sesungguhnyasangat tidak beralasan hukum karena Penggugat nyatanyata tidakmemiliki alas hak yang sah atas tanah incasu sehingga gugatanPenggugat patut ditolak;7. bahwa karena gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti suratyang sah atas tanah incasu maka segala suratsurat yang terbitberkenaan dengan tanah incasu

Termohon Kasasi) telah mematikan aliran listrik kePenggugat (incasu Pemohon Kasasi) pada tanggal 28 Januari 2009sampai dengan sekarang, padahal Penggugat (incasu Pemohon Kasasi)telah melaksanakan semua kewajibankewajiban kepada Tergugat(incasu Termohon Kasasi);Menimbang, bahwa Tergugat (incasu Termohon Kasasi) dalamJawabannya mendalilkan bahwa pihaknya benar telah mematikan listrikTrijaya Il dengan alasan karena Penggugat (in casu Pemohon Kasasi)telah menunggak pembayaran tagihan listrik sejak Februari

2009 s/d April2009 ditambah dengan biaya keterlambatan serta sisa angsuransehingga tagihan susulan sejumlah Rp9.617.120.650,00 (sembilan milyarenam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus lima puluhrupiah);Menimbang, bahwa Penggugat (incasu Pemohon Kasasi) dalammembuktikan bahwa pihaknya telah melaksanakan kewajibannya selalumembayar rekening tagihan listrik kepada Tergugat (incasu TermohonKasasi) dengan mengajukan bukti sebagaimana bukti P6a, P6b, P6c,P6d, P6e, P6f, P6g, P6h, P6i

(in casu Termohon Kasasi) berkewajibanuntuk memenuhi kewajibannya mengalirkan aliran listrik kepadaPenggugat (incasu Pemohon Kasasi);Menimbang, bahwa dari buktibukti Tergugat masingmasing:1. bukti T4 adalah surat tertanggal 23 Januari 2009 adalah tentangpemberitahuan dari Tergugat (incasu Termohon Kasasi) karenaTrijaya Il Penggugat (in casu Pemohon kasasi) sebagai pihak yangmelakukan perjanjian dengan Tergugat (incasu Termohon Kasasi),telah mengalirkan listrik ke Trijaya yang telah diputus aliranlistriknya

Pemohon Kasasi) untuk mengalirkan listrik dari Trijaya Il keTrijaya , hal tersebut bisa dilaksanakan, asal Penggugat(in casuPemohon Kasasi) membayar terlebih dahulu tunggakan Tagihanrekening listrik yang mencapai Rp6.036.868.680,00 (enam milyartiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enamratus delapan puluh rupiah) dengan cara mengangsur;5. bukti T5 tertanggal 3 Februari 2009 adalah surat dari Tergugat (incasu Termohon Kasasi) yang ditujukan kepada Penggugat (incasu Pemohon Kasasi

No.772 K/Pdt/2012Trijaya Il/Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) menunggak pembayarantagihan rekeningnya, maka sesuai dengan perjanjian tersebut Tergugat(incasu Termohon Kasasi) berhak untuk memutuskan aliran listrik TrijayaIl, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru Penggugatlah (in casuPemohon Kasasilah) yang tidak melaksanakan kewajibannya membayartagihan rekening listrik bulan Februari 2009 s/d April 2009 sebesarRp1.438.880.390,00 dan denda Rp62.274.940,00 kepada Tergugat(incasu Termohon Kasasi

Bahwa ditetapkan pula dalam Akta Perjanjian tersebut dengan jelas jika Sdr.Recardo Yunestarezki Leatemia selaku Pihak pertama (incasu Tergugat)berjanji akan menghibahkan Kepada Pihak Kedua atau Ny. Dra. RR. KoriSoenarko incasu PENGGUGAT selaku wali dari Anak yang dibawah umur yaituMichelle Rezky yang lahir pada tanggal 13 Juli 2000 bagian miliknya dari hartabersama yang berupa Apartemen yang terletak di Taman Rasuna.

Recardo Yunestarezki Leatemia incasu TERGUGAT menjadi atasnama Ny. Dra. RR. Kori Soenarko incasu PENGGUGAT sebagai Wali lbu yangmenjalankan kekuasaan orang tua dari anaknya yang masih dibawah umuryaitu MICHELLE REZKY.6. Bahwa selain menetapkan janjinya untuk menghibahkan bagian miliknya dariharta bersama tersebut, TERGUGAT pun berjanji dan menjamin untukmelunasi Kredit yang diberikan oleh City Bank Indonesia atas satuan rumahsusun atau Apartemen yang terletak di Taman Rasuna.

Namun bilaPihak Il (incasu Penggugat) menikah lagi dengan suami yang berbedakeyakinan/agama ataupun Pihak Il (incasu Penggugat) pindahkeyakinan/agama, maka hak asuh beralih ke Pihak (incasu Tergugat)Bahwa dengan fakta ini yang tidak disangkal lagi secara otomatis, Hak Asuhatas anak Tergugat dan Penggugat beralin kepada Tergugat, denganmenikahnya Penggugat dengan orang yang berbeda dengan kenyakinannyasemula bersama Tergugat;Hal 13 dari 35 halaman Putusan No.9/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.15.16.17.18.19.

Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi) setelah Pihak Il (incasu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi)menikah dengan suami yang berbeda keyakinan/agama dan pindahkeyakinan/agama berdasarkan pasal 1 menyatakan :Hak asun disepakati berada di pihak Il (incasu TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi).

Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi) setelah Pihak Il (incasu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi)menikah dengan suami yang berbeda keyakinan/agama dan pindahkeyakinan/agama berdasarkan pasal 1 menyatakan :Hak asun disepakati berada di pihak Il (incasu~ TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi).

Bahwa Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima amarputusan Majelis BPSK Kota Padang incasu perkara a quo, yang padapokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian danmenjatunkan sanksi administrasi kepada Tergugat sebesarRp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dengan mengenyampingkan sertatidak mempertimbangkan tuntutan kerugian yang Penggugat alami danajukan pada persidangan BPSK in casu perkara a quo yaitu antara lain:Kembalikan semua uang yang didebet dari rekening giro ditambah denganuang

Majelis Hakim yang Mulia lagi Bijaksana akan sependapat dengankami, bahwa menyangkut amar putusan Majelis BPSK Kota Padang in casuperkara a quo yang pada pokoknya hanya menghukum Tergugat untukmembayar sanksi administrasi kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00(lima juta Rupiah), serta dengan mengenyampingkan dan tidakmempertimbangkan mengenai sanksi denda secara utuh, adalah merupakanamar putusan yang sangat patut untuk diperbaiki oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Padang yang mulia lagi bijaksana incasu

Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999, sekaligus terkesantidak mencerminkan rasa keadilan serta sangat berpihak kepada TUK, tanpamemberikan pertimbangan yang cukup dan menyeluruh terhadap suratsuratbukti serta faktafakta hukum yang PUK kemukakan/ajukan dipersidanganPengadilan Negeri Padang, yang saling mendukung dan berkesesuaiansehingga sangat merugikan PUK sebagaimana diuraikan berikut ini;Bahwa bila dicermati putusan Pengadilan Negeri Padang incasu perkara a quo,halaman 22 alinea pertama yang

Nomor 58 K/Pdt.Sus/2013pembuktian serta tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoendegemotiveerd) dan tidak lagi mempedomani pada seluruh faktafakta yangterungkap dipersidangan, yaitu hanya bersandar pada buktibukti yang diajukanoleh TUK serta sebaliknya tidak memberikan pertimbangan yang cukupsekaligsu mengenyampingkan buktibukti yang PUK ajukan di PengadilanNegeri Padang incasu perkara a quo;Bahwaberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan PengadilanNegeri Padang incasu perkara

perkara a quo adalahperbuatan dari TUK yang mendebet, selain menyangkut uang provisi danadministrasi sebagaimana tersebut diatas, yang notabenenya tidak sesuaidengan PMK Kredit Pasal 12 (Vide Bukti P3), yaitu menyangkut penarikanbunga dan denda;Bahwa jika Majelis Hakim PengadilanNegeri Padang incasu perkara a quo lebihteliti lagi dalam memeriksa buktibukti surat yang PUK dan TUK ajukandipersidangan, yang saling mendukung dan berkesesuaian, sebagaimanatermuat dalam salinan putusan incasu perkara

yaitu bergerak dibidang usaha Developer Perumahan(pengembang), yang mana Penggugat ditawarkan oleh rekan bisnisPenggugat, untuk melakukan kerjasama pembangunan perumahan di atastanah milik Para Tergugat dengan syarat Penggugat mengembalikankepada rekan bisnis Penggugat yakni seluruhbiayabiaya yang telah rekanbisnis Penggugat yang keluarkan dan/atau yang telah diperuntukkan untukmelakukan pengurusan dan pembangunan perumahan di atas tanah milikPara Tergugat tersebut, karena rekan bisnis Penggugat incasu

Prestasi/kewajiban yangtelah dilakukan Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 AktaPerjanjian incasu, yang menyatakan:Dalam melaksanakan kerjasama pembangunan perumahan tersebut,Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban untuk mengurus dan membiayaiHalaman 4 dari21 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2018/PTPBRselurun suratsurat /izinizin yang diperlukan untuk pelaksanaanpembangunan perumahan tersebut, termasuk permohonan sertifikat atasmasingmasing pihak, penerbitan Surat Ukur dan/atau Gambar Situasi

lahan semak belukartanah objek aquo sebesar Rp. 260.000, (dua ratus enam puluh riburupiah);Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2018/PTPBR8) Biaya pembuatan Akta Perjanjian di Kantor Notaris sebesarRp. 500.000, (limaratus ribu rupiah);9) Biaya pembelian materialuntuk membangun bedeng dan upahpembuatannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);10) Biaya foto copy, Alat Tulis Kantor (ATK) dan administrasi pekerjaanselama proses segala sesuatu. pelaksanaan kerjasamapembangunan perumahan incasu

Empat ratus ribu rupiah );Biaya pembelian bahan racun rumput untuk lahan sema belukartanah objek aquo sebesar Rp. 260.000, (dua ratus enam puluhribu rupiah);Biaya pembuatan Akta Perjanjian di Kantor Notaris sebesarRp. 500.000, (limaratus ribu rupiah);Biaya pembelian materialuntuk membangun bedeng dan upahpembuatannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);Biaya foto copy, Alat Tulis Kantor (ATK) dan administrasipekerjaan selama proses segala sesuatu pelaksanaan kerjasamapembangunan perumahan incasu

dalamkerjasama pembangunan perumahan, dengan demikian sehinggapertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaruperkara incasu dapat juga dikategorikan keliru dan menyesatkan.Bahwa sebagaimana dengan faktafakta yang dihadirkan dalampersidangan, atas perjanjijan akta Nomor 56 yang disepakati oleh parapihak incasu menjadi dasar sebagai undangundang danharusdilaksakan sesuai hak dan kewajiban masingmasing, sehinggasangatlah jelas adanya peristiwa hukum yang saling mengikat antarasatu. pihak

CATATANPENGGUGAT : Pertimbangan hukum ini adalahKESALAHAN FATAL, karena tanah bekas StasiunJurnatan dimana Objek Perkara merupakan sebagiandari padanya, adalah tanah Negara hasil NasionalisasiPerusahaan Belanda yang diserahkan kepada PT KeretaApi Indonesia incasu Penggugat.

Bahwa tindakan para Tergugat sampai dengan Tergugat XXX,yang menempati Ruko Central Jurnatan namun tidak bersediamembayar sewa sejak tahun 2008 serta Tindakan para Tergugat sampai dengan Tergugat XXX, mengingkari kepemilikan PTKereta Api Indonesia (Persero) incasu Penggugat atas PertokoanCentral Jurnatan, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telahmenimbulkan kerugian terhadap Penggugat PT Kereta ApiIndonesia (Persero).

Kerugian yang diderita PT Kereta Api Indonesia(Persero) incasu Penggugat akibat perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh TERGUGAT Il LIESIEKKIEN adalah kerugian senilai uang sewa untuk 1(satu) unit Ruko Pertokoan Central Jurnatan, yaitu Unitruko No. 1 selama 108 bulan (Seratus delapan bulan)terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan31 Desember 2018, yaitu : 108 x Rp. 5.000.000 = Rp. 540.000.000, (Lima ratus empat puluh juta rupiah) ;18.3.

Kereta ApiIndonesia (Persero) incasu Penggugat akibat perbuatan Tergugat sampai dengan Tergugat XXX adakah Pengeluaran biayabiayaHalaman 30 Putusan Nomor 227/PDT/2020/PT SMGpengurusan perkara yang berjumlah Rp. 5.000.000.000, (Limamilyar rupiah) ;KERUGIAN IMMATERIL20.

Bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) incasu Penggugatdalam perkara ini telah menderita kerugian IMMATERIL berapahilangnya harga diri sebagai Badan Usaha Milik Negara yangdiperlakukan secara sewenangwenang, khususnya dilingkunganbekas Stasiun Jurnatan yang tidak ternilainya dengan uang.Namun untuk kepentingan penyelesaian perkara ini jumlahkerugian Immaterial tersebut diharuskan ditentukan nilainyadengan uang.

demikian, setelah Tergugat di usir dari rumah olehPenggugat, Maka Tergugat tidak berdomisili hukum/beralamatditempat diajukannya gugatan, yakni Jalan Wahyu No. 04 Rt. 002Rw. 001 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan KabupatenKuningan;Bahwa perbuatan Penggugat amat sangat licik dalam prosesgugatan in casu karena mengusir terlebin dahulu Tergugat, barukemudian memasukkan gugatan ditempat alamat Penggugatdengan Tergugat bertempat tinggal sehingga Tergugat tidakmengetahui sama sekali adanya gugatan incasu

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan NegeriKuningan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadillperkara perdata incasu (melanggar kompetensi relative);2.

Bahwa terlebihlebin lagi dalam gugatan incasu dicampuradukkan antara gugatan ingkar janji (wanprestasi) dengangugatan perceraian sehingga sangat menyulitkan bagi Tergugatuntuk mempertahankan diri atau untuk menjawab gugatan incasu;2.7.

Bahwa dengan demikian Akta perjanjian tanggal 29 Oktober 2010yang dibuat dihadapan Notaris Shita Ikajati Setiadi, SH batal demihukum yang karenanya petitum incasu wajib ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM REKONVENSI :1.Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kehadapan MajelisHakim Pengadilan Negeri Kuningan agar segala sesuatu yag telahdisampaikan pada bagian Konpensi kembali terulang dan menjadi satukesatuan npada bagian Rekonpensi ini;.

Menyatakan Pengadilan Negeri Kuningan tidak berwenang mengadiliperkara perdata incasu; atau,3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat (Konpensi) atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;B. DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat (konpensi) tentang Akta Perjanjiantanggal 29 Oktober 2010 No. 9 yang dibuat dihadapan Notaris ShitaIkajati Setiadi, SH;2. Menolak gugatan Penggugat (konpensi) tentang Hak Pengasuhan danPemeliharaan Anak;DALAM REKONVENSI :1.

WAODE NURAINIZAITUN M.SI incasu. Penggugat II dengan Akta Jual Beli Nomor577/PH/KML/X1/2011 tanggal 30 Nopember 2011. Dengan batas batas sebagaiberikut : Sebelah barat = Jalanan Sebelah Timur = Dahulu Tanah Tasakka sekarang dikuasai NusaIndah (Tergugat II) Sebelah utara = Tanah Penggugat Incasu Hasan Lansa Sebelah selatan = Tanah NurlisaSelanjutnya tanah diatas disebut sebagai Tanah objek sengketa B;5.

Tompo incasu Tergugat atas suruhan H. Havid S. Pasha incasu Tergugat dengan alasan bahwa tanah milik Penggugat II (Tanah Objek Sengketa B) diklaimjuga oleh H. Havid incasu Tergugat sebagai tanah miliknya;6. Bahwa atas klaim tanah miliknya diatas, sdr. WAODE NURAINI ZAITUN incasuPenggugat II mendatangi rumah H. Havid S Pasha incasu Tergugat untukmenanyakan dasar hukum atau surat tanah aquo atas klaim tanah milik Penggugat(tanah objek sengketa B), akan tetapi H. Havid S.

Bahwa kemudian besoknya pada tanggal 9 September 2016, tanah milik Sdri.WAODE NURAINI ZAITUN M.SI incasu Penggugat II di Pagari oleh H.S. DgTompo Incasu Turut Tergugat atas suruhan H. HAVID S. FASHA incasu TergugatI, begitupun tanah milik Sdr. Andi Hasan Langsa Incasu Penggugat I;8.

DAYAPRIMA NUSAWISESA incasu Tergugat II yang masukkelokasi tanah objek sengketa A dan objek sengketa B melakukan pemagaran danmembangun jalan paving, dan sekarang ini telah membangun dua buah rukodiatas tanah objek sengketa A;13.

Andi Hasan Langsa incasu Penggugat berkurang menjadi Seluas 1795 M2.Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN MrsMenimbang, bahwa tanah yang dijual oleh Penggugat kepada Jalil denganluas 495 M? oleh Jalil tanah tersebut kemudian dijual kepada IR.