UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugatmempunyai dasar hukum dan beralasan, sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR maka terhadap petitumangka dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi serta Penggugat belum pernahbercerai dari Tergugat dan pada saat perkara ini diputus di pengadilan Penggugat dalam keadaansuci, sesuai ketentan

Yulianty, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : FigihZafitra Alfarizqy, lakilaki, umur 14 tahun, ANAK, umur 12 tahun, ANAK, lakilaki,umur 7 tahun, yang kesemuanya beragama Islam, namun = almarhumALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2015 ;Menimbang, bahwa mengenai anak almarhum ALMARHUM, yangbernama Munawar Latief, berdasarkan dalil para Pemohon yang dibuktikandengan keterangan 2 orang saksi, bahwa anak tersebut adalah beragama KristenMenimbang, bahwa berdasarkan ketentan dalam pasal

sebesarUS$ 90.000,00 atau Rp251.621.000,00 (dua ratus lima puluh satu jutaenamratus dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana dalam Polis;10.Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan pengajuan klaim kepadaTergugat baik langsung pada Tergugat maupun dengan upaya penyelesaiansengketa melalui Arbitrase/ Mediasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa, yang dalam hal ini melalui Badan Mediasi AsuransiIndonesia (BMAI) sebagaimana ketentan

(delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh limarupiah ) ditambah bunga sesuai ketentan pasal 3 ayat (1) sebesar Rp. 4.000.000, x 5 bulan ( Maret, April, Mei, Juni, Juli tahun 2016 ) = Rp. 20.000.000, dan dendasesuai ketentuan pasal 4 ayat ( 4 ) bukti P2 dan bukti T1 ( perjanjian ) ;Menimbang, bahwa seuai Perjanjian dalam bukti P2 dan bukti T1, makabunga dan denda akan bertambah terus setiap kali keterlambatan pembayaranoleh Para Tergugat ;Menimbang, bahwaselanjutnya

Putusan No 284/Pdt.G/2019/PA.BkoMenimbang, bahwa keterangan saksisaksi Penggugat tersebut ternyatasaling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena ituketerangan saksisaksi tersebut telah memenuhi ketentan dalam Pasal 309R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksisaksi Penggugat,maka terbukti fakta kejadian (feitelijike grond) sebagai berikut:1.

ternyata tidak didukungoleh alat bukti, sehingga menurut hukum keberatan dan keinginan Tergugattersebut tidak dapat dibenarkan dan dikesampingkan.Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah berdasarkan ketentuanKompilasi Hukum Islam Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karenaperceraian ialah : a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkanhadhanah dari ibunya.Menimbang, bahwa sekarang ini anak tersebut telah dipelinara olehTermohon dengan baik dan tidak ternyata Termohon termasuk orang yangdimaksud dalam ketentan

Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi KabupatenTebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;maka perkara ini menjadi kKewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksisaksi Penggugatdipersidangan, yang mana saksisaksi tersebut telah disumpah danmemberikan keterangan dalam persidangan, maka secara formil telah sesuaidengan ketentan

Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), cukup beralasan untuk memerintahkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkatbanding jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;Mengingat dan memperhatikan ketentan

;Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah olehTergugat , maka sesuai ketentan pasal 163 HIR, Penggugat diwajibkan bebanpembuktian dan Tergugat diwajibkan pembuktian atas bantahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 terbukti sekarangdan masih bekerja sebagai TKW di Singapore;Menimbang, bahwa maskipun dalil gugatan Penggugat dibantah olehTergugat tetapi alasanya perceraian ini karena perselisihan dan pertengkaranterus menerus,maka sesuai dengan ketentuan pasal 22

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINOVIA Bin ISMAIL UBIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; 5.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINOVIA Bin ISMAIL UBIK olehkarena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan dendaHalaman 33 dari 35 halamanPutusan Pidana Nomor 436/Pid.Sus/2016/PN Kla34sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam)Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa

Bate af antare Penggugat dan Terguyat telah terbulti adanyaeine Re SSpagal su Suan ist can Pelunt berceral, meka Pengwigat sebagaiistri Tergudat Mmenurut ketentan Basal @P URdangUncang Reputtiik IndimesiaNomor 4 fahin oes tsntang Betacilan Agama, sebagaimenea telah diubain denganYndang Undeng RSpublik IRSBRESI# NEmBF 3 tat 2006 dan Undang UndingRepublic Ingsnest2 Nomor sPtahin 2669, berhak untuk nnengajukan cerai gugatterhadap T erquast;,MSRIMBaRG: Balin Berdasarkam Keterangem seks Penggugat: yangbernama

Tidak Tertentu(PKWTT);Bahwa secara lengkap ketentuan kerja harian lepas telah diatur dalamPasal 10 dan Pasal 12 Kepmenaker Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentangKetentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sebagai berikut:(1) Untuk pekerjaanpekerjaan tertentu yang berubahubah dalam halwaktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran,dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas;(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan dengan ketentan

Hal ini adalah tidaksesual dengan ketentan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menyatakanbahwa untuk menilai apakah seseorang Terdakwa dinyatakanbersalah, haruslah menurut pendapat hakim. Hal ini mengandung arti,bahwa secara objektif, majelis Hakim harus menguraikan hal hal yangmenurut pendapatnya merupakan halhal yang berdasarkan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktiansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 183, 184 sampai denganPasal 189 KUHAP.

orangsaksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dansudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalampasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1,dan saksi 2 Tergugat telahmemberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat danTergugat saat ini tidak lagi rukun, sehingga keteranga saksisaksi Tergugattersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;Menimbang,untuk mememuhi maksud ketentan

bersalah dandijatuhi pidana dan terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan yang sah untukmengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub bKUHAP, Majelis beralasan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskansebagaimana amar di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;16Mengingat dan memperhatikan akan ketentan

APBD ;APBN ;Lainlain pendapatan BLUD yang sah ;Bahwa sesuai ketentan Pasal 61 Ayat (7) huruf f Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah, yang dimaksud dengan lainlain pendapatan BLUD yang sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f adalah komisi, potongan ataupunbentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa olehBLUD.....BLUD ;Bahwa pada tahun 2011 RSUD dr.

Lainlain pendapatan BLUD yang sah ;Bahwa sesuai ketentan Pasal 61 Ayat (7) huruf f Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah, yang dimaksud dengan lainlain pendapatan BLUD yang sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f adalah komisi, potongan ataupunbentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa olehBLUD ;Bahwa pada tahun 2011 RSUD dr.

pada pertangahan tahun2013 dan sematamata kesepakatan tanggal 12 Maret 2015tersebut agar Tergugat mengakui adanya hutang bersamadengan Penggugat pada pihak Bank Mega Salatiga, BankDanamon Ambarawa dan Julie Marie Fondation.Bahwa Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antaraPenggugat dan atau Tergugat terkait dengan Perjanjian utangpiutang dengan Bank Mega Salatiga, Bank DanamonAmbarawa dan Julie Marie Fondation berdasarkan perjanjianhutang hutang piutang yang menyangkut waktu, jumlah hutang,ketentan

pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Pemohon sebagai bekas suami yang mempunyai penghasilan tetapsebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dapat dipandang sangat patut danwajar jika dihukum untuk menunaikan kewajibannya untuk memberikan Mutahkepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Pemohon memberi nafkah,tempat tinggal dan pakaian kepada Termohon selama dalam masa Iddah akandipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan maksud ketentan

Majelis Hakim Banding memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gin, tertanggal 3Desember 2020, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPenggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh ParaTerbanding (Terbanding s/d IV) semula Para Tergugat s/d IV, ternyata perkaraaquo, adalah perkara jual beli tanah, sehingga menurut hukum untuk proses jualbeli tanah pada prinsipnya berlaku ketentan

Kabupaten Gianyar, atas nama MadeTeker, yang adalah sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini, olehkarena itu petutum gugatan Penggugat/Pembanding angka/nomor 4 (empat) danangka/nomor 5 (lima) beralasan unutuk dikabulkan ;Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2021/PT DPSMenimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diawalpertimbangan putusan, bahwa ternyata perkara aquo, adalah perkara jual bellitanah, sehingga menurut hukum untuk proses jual beli tanah pada prinsipnyaberlaku ketentan

PPK dapat meminta kepada Pengguna Anggaranuntuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK) dalam rangkamembantu tugas PPK.e Bahwa berdasarkan ketentan pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri dalamNegeri RI Nomor. 13 TAhun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diataur mengenaitugas dan wewenang PPTK yakni:Ayat (4):PPTK yang ditunjuk oleh

PPK dapat meminta kepada Pengguna Anggaranuntuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK) dalam rangkamembantu tugas PPK.Bahwa berdasarkan ketentan pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri dalamNegeri RI Nomor. 13 TAhun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diataur mengenaitugas dan wewenang PPTK yakni:Ayat (4):PPTK yang ditunjuk oleh kuasa