Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerangkurang lengkap, tidak mencakup dan tidak mencukupi (onvoldoendeGemoltiveerd);Bahwa hal tersebut terdapat pada pertimbangan hukum halaman ke 26paragraf ke 4 yang dikutip sebagai berikut :Menimbang bahwa, Terbantah dalam jawabannya telah mengajukan eksepsidan setelah Majelis Hakim mempelajari bahwa eksepsi dari Terbantah bukanmengenai kewenangan (konpentensi) tetapi telah menyangkut ke dalam pokokperkara, maka haruslah di tolak ;Bahwa Majelis

Bahwa Ahli memiliki sertifikat kKeahlian antara lain :> Sertifikat Konpentensi Bidang Teknisi Konservasi tanggal 28November 2012;> Sertifikat Kompetensi bidang Kepala Resort KPHKonservasi tanggal 25 September 2015.

Eksepsi Tentang Konpentensi Absolut.Bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukangugatan sebagaimana yang dinyatakan dalam point pertama adalah karenaPenggugat Pemilik yang sah atas tanah kas Desa Cisaranten KidulKecamatan Buahbatu, Blok Rancabayawak, Ranca Sagatan, Rancabiuk danNambo seluas 21.218 m?

tanah objek sengketa oleh Pihak Pemohon PeninjauanKembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuaipengakuan kedua belah pihak di depan Mejelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Palu saat Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanahobjek sengketa tersebut;Bahwa Pemohon Kasasi beranggapan Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar telah keliru dalam memutuskan perkara a quodengan alasan keabasahan dan kebenaran dari Surat Keterangan Warisdan Surat Pernyataan Ahli Waris bukan konpentensi

Foto copy Kwitansi yang dibuat oleh ABD Rosad tertanggal 18 Juli 20172016 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.10);Bahwa, oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukaneksepsi, Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pihak bahwa,eksepsi tersebut bukan mengenai tentang eksepsi konpentensi, maka akandiputus bersamasama dengan pokok perkara;Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu apapun lagi;Bahwa untuk menyingkat isi keputusan ini, ditunjuk hal

Menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta berdasarkan konpentensi relatifberwenang mengadili perkara aquo ; DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT ; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ; 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; Atau apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono) ; Bahwa pihak TERGUGAT melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secaratertulis sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1.

Pengadilan Negeri Palembang Tidak Berwenang Memeriksa danMengadili Perkara A Quo Karena Terkait Dengan KonpentensiAbsolut.Putusan Perkara No. 119/Pdt.G/2019/PN.Plg Halaman : 15 dari 26.Menimbang, adapun dasar atau alasan Tergugat II mengatakan bahwaPengadilan Negeri Palembang Tidak Berwenang Memeriksa dan MengadiliPerkara A Quo Karena Terkait Dengan Konpentensi Absolut didasarkannyapada dalil yang mengatakan bahwa dengan mengacu pada UndangUndangPeradilan Agama dan Komplilasi Hukum Islam, maka Pengadilan

Hal tersebut karena dalam dalil Penggugatmengatakan mendapatkan hibah dari nenek/kakeknya yaitu Sardikun CitroMulyono dan telah dijual Tergugat kepada Tergugat Il.Bahwa Penggugat, Tergugat , Tergugat Il adalah beragama islam,maka sudah seharusnya apabila Penggugat mempermasalahkan masalahtersebut dan mendaftarakan ke Pengadilan Agama Klaten.Bahwa menurtut Retno Wulan dalam Buku Acara Perdata halaman 40mengenai pengertian Konpentensi Absolut pasal 134 HIR:menyangkut eksepsi mengenai kekuasaan absolut

Ida Sariani, M.H.1, namunjuga tidak berhasilMenimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat,Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada sidang ke 2yang dalam jawabannya menyebutkan bahwa gugatan perkara ini hanyamengulang gugatan sebelumnya yaitu terdaftar dengan Nomor perkara0419/Pdt.G/2018/PA.Plk dan gugatan tersebut telah diputus oleh MajelisHakim dengan menerima eksepsi konpentensi relateve Tergugat bahwaPengadilan Agama Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkaratersebut

Berdasarkan Uraian diatas kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 134 HIRuntuk memberikan keputusan SELA antara lain :Menerima Eksepsi Tergugat Il mengenai kewenangan Konpentensi Absolut;Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara ini ; Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor :209 Desa BaganBatu atas nama Dra. Andarini sesuai dengan surat ukur Nomor :215/B.Batuseluas 4.456 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 213 Desa bagan Batu atas namaDra.

jelas bahwa Penggugat dalam gugatannyamenggugat proses Pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor :209 tersebutdimaksud, yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Rokan Hilir yangsebenarnya adalah suatu tindakan Administrasi Pejabat Publik yangmenjadi lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;Halaman 46 dari 70 halaman putusan Nomor :167/PDT/2016/PT.PBR Bahwa oleh karena yang digugat adalah menyangkut tindakanAdministrasi, maka perkara ini termasuk dalam konpentensi

hak nya didalam surat tersebut ;Bahwa oleh sebab Majelis Hakim pengadilan Tinggi Aceh yangmemeriksa perkara ini telah keliru menterjemahkan Surat PenetapanPembahagian Harta sebagaimana dimaksud sebagai surat wasiat,maka kekeliruannya tersebut berlanjut lagi dengan kesalahanpenerapan hukum yang berlaku sebagaimana yang dinyatakan dalamhalaman 6 dan 7 putusan tersebut menyangkut kompetensi absolutPeradilan Agama (Pasal 49 Undang Undang Nomor 3/Tahun 2006).Dan dinyatakan pula bahwa Perkara ini bukan konpentensi

No. 30 tahun 1999atas perjanjian pengangkutan barangbarang milik Tergugat/Terbanding oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana dimaksud dalam surat penawaran tertanggal 27 Juni 2011, makasudah sepatutnya sengketa sekarang antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding diselesaikan di Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Balikpapandengan pertimbangan sebagai beikut :371 bahwa dari Krakteristik kasus yaitu merupakan perbuatan melawan Hukum danatau Wanprestasi yang tidak merupakan Konpentensi

;Menimbang, bahwa pihak Terlawan dan Il serta Turut Terlawan telahmengajukan eksepsi mengenai Konpentensi Absolut dalam jawaban atas suratperlawanan Pelawan dan pengadilan telah menjatunkan putusan sela tanggal 13Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut :MENGADILI.1. Menolak eksepsi Terlawan dan II dan Turut Terlawan.;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa danmemutus perkara Perdata No. 152/Pdt.Bth/2015/PN.Pbr.;3. Menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan.

tinggalnya dan Pemohon tinggal di kabupaten Tulungagung (Vide P2) dan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009, maka telah tepat Pemohon mengajukan perkaranya diPengadilan Agama Tulungagung, dan selanjutnya Termohon diketahuiberalamat di Kabupaten Blitar dan pada sidang pertama Termohon hadir dantidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan konpentensi

kejanggalan dari perbandingan itu ;e Bahwa menurut ahli hasil penngujian dari labolatorum forensikdapat dijadikan bukti petunjuk tanpa harus duji kembali, Pasal 109begitu seeorang diperiksa atau ditetapbkan seseorang itu makatembusannya harus' disampaikan kepada penuntut umumtujuannnya supaya saling kontrol, Dalam ilmu pidana Integritidkriminal justis sistem keterpaduan bagaimana tanpa menggangguHalaman 56 dari Halaman 76 Putusan Praperadilan No. 98/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel. an Abdul Wahidkewenangan konpentensi

tetapi minimal ada bukti petunjuk dengandemikian bukti pembading bisa dilakukan apabila ada kejanggalan dariperbandingan itu ;Bahwa menurut ahli hasil penngujian dari labolatorum forensik dapatdijadikan bukti petunjuk tanpa harus duji kembali, Pasal 109 begituseeorang diperiksa atau ditetapbkan seseorang itu maka tembusannyaharus disampaikan kepada penuntut umum tujuannnya supaya salingkontrol, Dalam ilmu pidana Integritid kriminal justis sistem keterpaduanbagaimana tanpa mengganggu kewenangan konpentensi

bersalah (Presenson Opinosen)tetapi minimal ada bukti petunjuk dengan denmikian bukti pembadingbisa dilakukan bahwa ternyata ada kejanggalan dari perbandingan itu ;Bahwa menurut ahli hasil penngujian dari labolatorum forensik dapatdijadikan bukti petunjuk tanpa harus duji kembali, Pasal 109 begitudiperiksa atau ditetapbkan seseorang itu maka tembusannya kepadapenuntut umum supaya saling kontrol yang dalam ilmu pidana Integritidkriminal justis sistem keterpaduan bagaimana tanpa mengganggukewenangan konpentensi

ditentukan dalam fasal 37 ayat(1) UU PPSP yang menyebutkan Gugatan Pengggugat Pajak terhadappelaksanaan surat Paksaaan , Surat perintah melaksanakan penjitaan atauPengungmuman Lelang hanya dapat diajukan kepda Badan Peradilan Pajak ,Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat masuk dalam sengketaPajak yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa danmemutuskan Sengketa sehingga Pengadilan Negeri Semarang tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara aguo , oleh karena itu Eksepsitentang Konpentensi

dalamUndangundang No. 30 tahun 1999 atas perjanjian pengangkutanbarangbarang milik Tergugat/Terbanding oleh Penggugat/Pembandingsebagaimana dimaksud dalam surat penawaran tertanggal 27 Juni 2011,maka sudah sepatutnya sengketa sekarang antaraPenggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding diselesaikan diPengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Balikpapan denganpertimbangan sebagai beikut :1. bahwa dari Krakteristik kasus yaitu merupakan perbuatan melawan Hukum danatau Wanprestasi yang tidak merupakan Konpentensi

disimpulkan bahwa pokok sengketa antaraPemohon dan Termohon adalah permohonan cerai talak;Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalahperceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secaraagama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masukmenjadi konpentensi

Pemohon , sedangkan Termohon tidakdapat didengar kesimpulannya dikarenakan ketidakhadirannya selama prosespersidangan;Bahwa guna mempersingakat uraian putusan ini, maka halhal yang termuatdalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon dalam jawabannya telahmengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karenaeksepsi yang diajukan oleh Termohon bukan tentang Konpentensi

diterima perlawananPelawan ;DALAM POKOK PERKARA ; Menolak gugatan/perlawanan Pelawan seluruhnya Menghukum pelawan untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam perkara ini.SUBSIDAIRE : Menjatuhkan putusan yang seadil adillnya.Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terlawan tersebut, selanjutnyapara Pelawan mengajukan Repliknya pada tanggal 12 Juli 2017 danditanggapi dengan Duplik dari Terlawan pada tanggal 19 Juli 2017;Menimbang, bahwa didalm jawaban Terlawan diajukan eksepsimengenai kewenangan mengadili (konpentensi