Ditemukan 4027434 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Penelusuran terkait : Tanah sengketa Judex factie telah membuat kekeliruan yaitu tidak memeriksa dan memuat gugatan dalam rekonvensi
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 21-09-2022 — Putus : 28-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 2210/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 28 September 2022 — Pemohon:
A.E. YOGA YOGISWARA J. DRS. EC
20 — 5
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Upload : 29-09-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 8/PDT.P/2014/PN.BLK.
SUARNI Binti RABANANG
30 — 19
  • Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa permohonan;3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
    telah diganti dengan gigi palsupada tahun 2013, sedangkan mata pemohon ditimpa penyakit pada sebelah kiridan telah dipasangi kontak lensa pada akhir tahun 2008 sehingga wajahpemohon dalam foto pada passport Nomor T 153428 tanggal 02 Juli 2009berbeda dengan wajah pemohon dalam foto pada passport Nomor A.7763607tertanggal 29 April 2014 (passport yang hilang) namun keduanya adalah fotopemohon sendiri.Bahwa berdasarkan alasan halhal tersebut diatas, maka pemohon memohonagar kiranya Bapak/ Ibu yang memeriksa
    Kantor Imigrasi Makassar, adanya penetapan a quo adalah sebagai syaratpenggantian paspor Nomor A.7763607 tertanggal 29 April 2014 yang telah hilang diKabupaten Bulukumba.Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, setelah menelaah berbagaiperaturan perundangan khususnya Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 TentangKeimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang PeraturanPelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang tidakdiatur mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa
    maka hakim berpendapat bahwa pemeriksaan mengenai kebenaranindividu sebagaimana terdapat dalam foto paspor lama nomor T 153428 tanggal 02 Juli2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan dan foto dalam paspor yanghilang dengan nomor A.7763607 tertanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan olehKantor Imigrasi Makassar yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan wewenangpemeriksaan hakim namun lebih merupakan domain administratif Direktorat JenderalImigrasi casu qua Kantor Imigrasi setempat untuk memeriksa
    Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa permohonan;3.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 66/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 3 Desember 2014 — SUGIYANTO , DK VS - PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ) Tbk. Kantor Cabang Jalan Jendral Sudirman No. 1 Surakarta, Jawa Tengah
32 — 14
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;--------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;-----------------------------------------
    PUTUSANNomor: 66/ Pdt.G/2014/PN.KInDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IB Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara antara :===1 Nama t SUGDIOAIN TG) feeseeerer eeeUmur 67 Tats (eee ese cee cee ereee ieee eeeenecenemeeneeeaen eneASAD?
    , mengadili serta memutusperkara a quo menolak gugatan Para Penggugat a quo dan Menyatakan TidakBerwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA(nietontvankelijke verklaard) ;2 Gugatan Para Penggugat Premateur (ExceptioDilatoria) ;a Bahwa dalam surat gugatannya para penggugat menuntut dalam petitumnya angka 8,agar Pengadilan Menetapkan apabila tergugat mengajukan eksekusi Hak Tanggunganatas tanah dan bangunan rumah yang
    Berdasarkan Pasall268 KUHPerdata, gugatan semacam ini tidak dapatditerima, karena perbuatan yang digugat belum ada atauterjadi ;Maka, berdasarkan faktafakta tersebut, memohon kepada yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa, mengadili serta memutusperkara a quo menolak gugatan Para Penggugat a quo dan Menyatakan TidakBerwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA(nietontvankelijke verklaard) ;3
    dari hasilPenjualan. ; 77 722222 nnn nn nnn nnn nnnBahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan gugatankepada Para Penggugat Konpensi/Tergugat dalam rekopensi untuk mengosongkan obyeksengketa, karena terhadap obyek sengketa tersebut akan dijual melalui lelang untukmemenuhi kewajiban debitur ;M A K A berdasarkan uraianuraian dan buktibukti tersebut diatas, Tergugatdalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi mohon dengan segala hormat kiranyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
    Sugiyanto desa Mrisen Kecamatan Juwiring KabupatenKlaten, dengan biaya pengosongan menjadi beban Para Penggugatdalam Konpensi/TergugatRekonpensi ;4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, banding atau5 Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semuabiayaperkara ;ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2015 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 424 /Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst
Tanggal 2 Agustus 2016 — PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA Cq. Josef Gunawan Setyo selaku Direktur PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA >< ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH, Cq Koichi Tsutamura,Cs
269 — 118
  • MENGADILI :- Menerima Eksepsi Tergugat I;Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat tersebut;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00. (empat ratus enam belas ribu rupiah);
    Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo,mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksabantahan/tangkisan TERGUGAT atas Surat Gugatan PENGGUGAT.
    Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolutuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo yang terkaitdengan ketentuan Hukum Negara Jepang;5.
    Dengan demikian sikap dantindakan judex factie yang telah memeriksa dan memutus perkara inidianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut;7, Dengan didasarkan pada doktrin hukum dan norma hukum di dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1537 K/PDT/1989 sebagaimanatersebut di atas, TERBUKTI bahwa Pengadiian di Indonesia sama sekalitidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu PerkaraPerdata yang tunduk pada ketentuan hukum negara lain;8.
    Oleh karenanya,sudah selayaknya bila Majelis Hakim Pengadiian Negeri Jakarta Pusatmenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;B. Eksepsi Kompetensi Absolut Untuk Diperiksa Terlebih Dahulu SebelumPemeriksaan Pokok Perkara10. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT inisudah selayaknya untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum Majelis HakimYang Terhormat memeriksa pokok perkara.
    Sehingga sudahsepatutnya apabila majelis hakim yang memeriksa perkara inimenyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).
Pengadilan PN SENGETI Perdata
Register : 20-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 30-08-2022
Putusan PN SENGETI Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Snt
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
Kumiati
48 — 20
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 21-07-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 70/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbp
Tanggal 21 Juli 2016 — Koperasi Simpan Pinjam–Sahabat Mitra Sejati Cabang Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan No 81, Kelurahan Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam dalam hal ini diwakili oleh: Budi Nurdiansyah, Joko Prabudi, Samsul Adrian, Robin Siagian, Edi Saputra berdasarkan Surat Kuasa No. SK-013/KSP-SMS/KP/LIT/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016, sebagai Pelaku Usaha dan untuk selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Keberatan; Melawan Amsiati, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai : Termohon Keberatan;
49 — 37
  • MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan menyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;- Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 750/BPSK/Arbitrase/BB/V/2016 tanggal 11 Mei 2016;- Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara Pemohon
    Lbp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkaraperdata Keberatan atas Putusan BPSK pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Koperasi Simpan PinjamSahabat Mitra Sejati Cabang Lubuk Pakam yangberalamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan No 81, Kelurahan Lubuk Pakam,Kecamatan Lubuk Pakam dalam hal ini diwakili oleh: Budi Nurdiansyah,Joko Prabudi, Samsul Adrian, Robin Siagian, Edi Saputra berdasarkanSurat
    Putusan Mahkamah Agung RI No. 466 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang antara lainmempertimbangkan : Bahwa debitur yang terikat denganPerjanjian Kredit Perbankan bukan Konsumensebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001tentang pelaksaaan Tugas dan Wewenang BPSK, karenaitu sengketa dalam perkara konsumen sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8, sehinggatelah benar BPSK tidak benar berwenang memeriksa danmemutus perkara a
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu) Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa danmenyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Penggugat danTergugat;3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara No. 750/BPSK/Arbitrase/BB/V/2016 tanggal 11 Mei2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan dan/ataubatal demi hukum;4.
    Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutangpiutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan yang dibebani haktanggungan bila debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengankesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan wewenangPengadilan Negeri;5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas kewajibannya membayarangsuran hutangnya kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalamPerjanjian Pembiayaan Nomor : 090/PP/SUKM20119/LP/V/2014 tanggal 4Juni 2014;6.
    Yang Mulia Majelis HakimYang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPemohon menghadap kuasanya Budi Nurdiansyah, Joko Prabudi, Samsul Adrian,Robin Siagian, Edi Saputra berdasarkan Surat Kuasa No.
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Perceraian
Register : 20-05-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 383/Pdt.G/2014/PA.Sgm
Tanggal 2 Juli 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
8 — 3
  • Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang memeriksa perkara pemohon;2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 383/Pdt.G/2014/PA.Sgm.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun X Desa xX,Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 31 tahun, agama
Pengadilan PA UNAAHA Perdata Agama
Register : 11-04-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA UNAAHA Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Una
Tanggal 2 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
28 — 11

  • Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan secara absolut.
    Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- ( ldua ratus enam ribu rupiah ).

    PENETAPANNomor 0071/Pdt.P/2019/PA Una.Be eNHN alle )DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:Edy Hamzah bin Hamzah, umur 60, agama Islam, pendidikan D Ill, pekerjaanPNS, tempat tinggal di Kelurahan Besulutu, Kecamatan Besulutu,Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon ;Surianti binti Asana, umur 52, agama Islam
    Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku yangberkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersediamemenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER:1.
Pengadilan PN TAKENGON
Putus : 28-07-2010 — Upload : 19-09-2013
Putusan PN TAKENGON Nomor 7/PDt.G/2010/PN.Tkn
Tanggal 28 Juli 2010 —
51 — 6
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -------------------------------3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir
    PUTUSAN SELA Nomor :07/PDt.G/2010/PN.TknDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata,telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara antara : ABDUL RAHIM AMAN MAHYADI, Umur + 73 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,jenis kelamin Lakilaki, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan LembagaLorong Paya Ilang Rt.07/ Blang Kolak II, Kecamatan Bebesan,Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaINDRA KURNIAWAN.S.H.
    Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejakputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap; 1112Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij vooraad),walupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding ataupun Kasasi;Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala yang ditimbulkan dalamperkara ini; Berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat yangtelah disebutkan di atas, maka sangat berasalan hukum Ketua Pengadilan NegeriTakengon / Majelis Hakim yang memeriksa
    AMIRUDDIN (Tergugat IT) dan sekarangtelah dibagun Menasah untuk kepentingan tempat ibadah Kampung Nunang AntaraKecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah; Bahwa secara hukum apabila tanah tersebut telah diwakabkan maka sah atau tidaknyawakab menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah berdasarkan ketentuan pasal 49 QanunProvinsi/.Nanggroe Aceh Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 tahun 2002 untuk itu Pengadilan Negeri tidakberwenang mengadili dan memeriksa perkara ini; TENTANG SUBJEK HUKUM PENGGUGAT TIDAK LENGKAP
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Tanah
Putus : 27-09-2016 — Upload : 21-04-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 169 /Pdt.G/2016/PN MKS
Tanggal 27 September 2016 — - H. Muis Halim, BA, MBA Vs. - 1. Sandra Halim,, dkk.
174 — 88
  • MENGADILIDalam eksepsi : - Menolak eksepsi kompetensi absolut dari kuasa hukum para Tergugat - Menyatakan Pengadilan Negeri makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo- Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir
Pengadilan PTA BENGKULU Perdata Agama Harta Bersama
Register : 02-07-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PTA BENGKULU Nomor 8/Pdt.G/2013/PTA Bn. (sela)
Tanggal 20 Agustus 2013 — Pembanding vs Terbanding
91 — 45
  • Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membuka persidangan insidentil dan memeriksa adanya fakta kemungkinan akan dialihkannya objek sengketa harta bersama, sehubungan dengan adanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat;2.3. Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membuka kembali persidangan pokok perkara dengan;2.3.1. Mengupayakan mediasi berkaitan dengan hadanah dan nafkah anak;2.3.2.
    Memeriksa alat bukti tergugat berkaitan dengan hutang tergugat dan penggugat pada Bank BPD Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;2.3.3. Memeriksa jumlah penghasilan tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil setiap bulan;2.3.4.
    PUTUSAN SELANomor 8/Pdt.G/2013/PTA Bn.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata agama dalam persidangan majelis hakim tingkat bandingtelah memutus perkara yang diajukan oleh;Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong,selanjutnya disebut sebagai tergugat/oembanding;melawanTerbanding, umur 26 tahun, agama Islam,
    Lebong,belum diperiksa dan dinilai oleh hakim tingkat pertama;Jumlah penghasilan tergugat/pembanding tidak pernah diperiksasecara konkret dan tidak dibebani pembuktian kepada tergugat/pembanding berapa sebenarnya nilai nominal penghasilan tergugat/pembanding setiap bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Pengadilan Agama Lebong harus memanggil ulang para pihak yangberperkara dan membuka kembali persidangan, sebagai berikut;1.Dalam persidangan insidentil, hakim harus memeriksa
    Hakim harus memeriksa dan menilai alat bukti, baik secara formalmaupun materiil, terhadap;e Hutang piutang tergugat/pembanding pada Bank BPDBengkulu Cabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;e Penghasilan tergugat/pembanding selaku PNS setiap bulan;c. Hakim memberi kesempatan kepada penggugat/terbanding dantergugat/pembanding untuk menambahkan alat bukti bila ada halyang dianggap perlu;3.
    Sebelum menjatuhkan putusan akhir;21s2.2.DdsMemerintahkan kepada Pengadilan Agama Lebong untukmembuka kembali persidangan dengan memanggil penggugatdan tergugat menghadap di persidangan yang waktunyaditentukan oleh Pengadilan Agama Lebong;Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membukapersidangan insidentil dan memeriksa adanya faktakemungkinan akan dialinkannya objek sengketa harta bersama,sehubungan dengan adanya permohonan sita jaminan yangdiajukan oleh penggugat;Memerintahkan Pengadilan Agama
    Memeriksa alat bukti tergugat berkaitan dengan hutangtergugat dan penggugat pada Bank BPD BengkuluCabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;112.3.3. Memeriksa jumlah penghasilan tergugat selaku PegawaiNegeri Sipil setiap bulan;4.
Pengadilan PN JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 09-08-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN JEMBER Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Jmr
Tanggal 7 September 2016 — ENDIK ESKARYOT M E L A W A N ARI SEKAR CENDANI
66 — 5
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
    P U T U S ANNomor 98/Pdt.G/2016/PN JmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :ENDIKESKARYOT, Agama Kristen Protestan, Umur 31 tahun, PekerjaanSwasta, Alamat Dsn Krajan RT/RW 002/001Sidorejo Umbulsari Jember,untuk selanjutnyadisebut sebagai : PENGGUGAT ;MELAWANARI SEKAR CENDANI, Agama Kristen Protestan, Umur 33 tahun, PekerjaanPegawai
    Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, dengan demikian apakah gugatan Penggugat tersebut cukupmemenuhi satu alasan yang ditentukan, akan dipertimbangkan berdasarkanbuktibukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakahalasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibutikan ataukahHalaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 98/Pat.G/2016/PN Jmrtidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulumengenai kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa
    tidak seharusnya diajukan di Pengadilan NegeriJember dikarenakan secara nyatanyata diketahui bila Tergugat telahberpindah kediaman mengikuti kediaman orangtuanya di Porong Sidoarjo;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhisyarat formil yang telah ditentukan undangundang maupun PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, maka dengan demikian gugatanPenggugat tidaklah dapat di terima oleh Pengadilan Negeri Jember karenaPengadilan Negeri Jember tidak memiliki wewenang untuk memeriksa
    danmemutus perkara gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jember tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Penggugat,maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnyasejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;Mengingat, Pasal 20 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Pasal 125 HIR dan Peraturan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI1.
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama Perceraian
Register : 21-04-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.LBH
Tanggal 29 Juni 2015 — PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; M e l a w a n TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.00/RW.00, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Tidore, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";
31 — 17
  • Menyatakan Pengadilan Agama Labuha tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .341.000,- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu. pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara CeraiTalak antara:PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada,bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, KabupatenHalmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";MelawanTERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada,bertempat tinggal di RT
    Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudahtidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untukmembina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;Berdasarkan alasanalasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaLabuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon danTermohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:PRIMAIR:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.
    Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati dan telah memberi kesempatanuntuk menempuh mediasi namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang bahwa selanjutnya Termohon mengajukan eksepsi / keberatansecara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohonmenikah di Tidore dan Termohon bertempat tinggal di Tidore sehingga PengadilanAgama Labuha tidak berwenang memeriksa
    artinya aturanyang lebih tinggi mengalahkan aturan ( hukum ) yang lebih rendah.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumsebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi/keberatan Termohon dalam perkara a quo mempunyai dasar hukum yang kuat, olehkarena itu eksepsi Termohon tersebut patut untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Termohon dikabulkan, makaPengadilan Agama Labuha tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdataa
    Menyatakan Pengadilan Agama Labuha tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp .341.000, ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Labuha pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatandengan tanggal 12 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.H. M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 09-09-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 431/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Februari 2015 — PT. UPAYA PARAPUTRA UTAMA >< PT. GRAHA BARU RAYA,Cs
141 — 63
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Membebankan biatya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
    G/ 2014 / PN.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada Peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :PT. U PAYA PARAPUTRA UTAMA, beralamat di Menara Sudirman Lt. 25Jalan Jend, Sudirman Kaveling 60 Jakarta Selatan dalam hal ini diwakilioleh kuasa hukumnya Tantawi J. Nasution, SH., Emmanuel Christianto,SH, Boby Roganda P. Manalu, S.H., dan Adhitya A.
    Bahwa bedasarkan fakfafakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusatharus menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadiliPerkara Aquo. Hal mana secara Tegas dan didukung ketentuan ketentuan hukumsebagai berikut:a.
    Tergugat dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majeiis Hakim YangTerhormat Uniuk memeriksa dan memutus Eksepsi Kompetensi Absolut ini terlebihdahulu.Dengan demikian, berdasarkan faktafakta dan ketentuanketentuan hukumtersebut di atas, Tergugat dan Tergugat II mohon kepada Majelis HakimYangTerhormat agar kiranya memeriksa, mengadili dan memutus Eksepsi KompetensiAbsolut ini dengan Putusan Sela sebagai berikut:1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dari Tergugat II.2.
    Yang mana hal ini jelas akan menyulitkan bagi pihak lain dalam perkaratersebut untuk memberikan tanggapannya dan pada akhirnya akan menyulitkanmajelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan,sehingga dapat dipastikan hasil dari pemeriksaan atas perkara yang demikian tidakakan memberikan kepastian hukum dan keadilan.
    Pasal 17 lampiran Perjanjian 049;Bertitik tolak dari pasalpasal tersebut Penggugat berpendapat Pengadilan NegeriJakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah PengadilanNegeri jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dinubungkandengan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat dihubungkandengan bukti awal yang diajukan oleh Para Tergugat;Menimbang, bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor 30 tahun
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-12-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 168/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 10 Desember 2015 — Ekie Pranata (ud Delta Glass) Lawan PT. Bank Mandiri Retail Credit Collection Surabaya
65 — 9
  • MENGADILI:- Menerima Eksepsi Tergugat ;- MenyatakanPengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 168/Pdt.G/2015/PN.Sda tersebut;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
    BERITA ACARANomor 168/PDT.G/2015/PN SDAPersidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutusperkara perdata, yang diselenggarakan di Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 10Desember 2015 dalam perkara antara:Ekie Pranata (ud Delta Glass), bertempat tinggal di JI. Anusanata No. 51Rt. 06 Rw. 11 Kel. Sawotratap Kec.
    sehingga gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima;Terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan replik penggugatsebagai berikut :Bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut diatas Penggugat menanggapioleh karena gugatan ini mengenai jaminan Penggugat berupa barangtidak bergerak yang akan dilelang oleh Tergugat melalui perantaraanpihak ke tiga, dimana jaminan tersebut seluruhnya berada di WilayahHukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;Bahwa menurut hemat Penggugat Pengadilan Negeri Sidoarjo berhakuntuk memeriksa
    tidak bergerak yangmenjadi obyek sengketa;Bahwa waktu perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo,Penggugat berusaha untuk mencari perjanjian kredit modal kerjaNomor : RCO.SBY/003 /PKKMK/2011 tanggal 14 januari 2011antara Penggugat dan Tergugat namun entah pada waktu itu memangTergugat belum memberikan salinan perjanjian tersebut atau setidaktidaknya Penggugat lupa dan sampai saat ini tidak ada ditanganPenggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk memilihPengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa
    perkara iniuntuk berkenan menghukum Tergugat untuk tidak melelang terhadap jaminanmilik Penggugat tersebut.Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo atauMajelis hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memanggil,memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengacu pada surat direksi BankIndonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan surat edaranBank
    dan memutus perkaraini;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadibagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenaikewenangan mengadili (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Sidoarjo tidakberwenang memeriksa dan mengadili
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 16-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Po
Tanggal 1 Nopember 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
9 — 1
  • Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
    PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.PoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talakantara :PEMOHON, 46 tahun, agama Jslam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta/Transportasi, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogodalam hal ini menguasakan kepada KUASA WHUKUM,Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor diKabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa Khusus
    Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian dijatuhnkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 01 Nopember2017 Masehi bertepatan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah, oleh majelis hakimPengadilan Agama Ponorogo yang terdiri Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai KetuaMajelis Drs. Ngizzuddin Wangidi dan Drs.
Pengadilan PN RENGAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 19 /Pdt.G/2013/PN-RGT
Tanggal 20 Februari 2014 — Ir. H. HELFIAN HAMID, M. Si, DKK (PENGGUGAT I) M E L A W A N BUPATI KUANTAN SINGINGI (TERGUGAT)
76 — 8
  • - Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;- Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili ini;- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 641.000 ,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
    Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh para Penggugat adalah sebesarRp. 97.953.560.000, (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratu lima puluh tiga jutalima ratus enam puluh ribu rupiah)Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas maka dimohonkan kepada KetuaPengadilan Negeri Rengat/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk memanggil pihakpihak yang berperkara, dan menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi :MENGADILIDALAM POKOK PERKARA
    /Pdt/2013/PNRGT bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara tersebut, akan tetapi merupakan kewenangan PengadilanTata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum bahwa terhadap putusan Pengadilan TataUsaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak serta merta dapatdiajukan tuntutan ganti rugi materil maupun in materil ke pengadilan umum melainkanharus tetap diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengeluarkanputusan tersebut,
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/2011/PTUNPbr tanggal 8 Maret 2012 yang ditujukan kepada Presiden RepublikIndonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (sebagaimana terlampir);Berpedoman kepada ketentuan Undangundang Hukum Acara Pengadilan TataUsaha Negara dan bukti permulaan sebagaimana disebutkan di atas oleh karenanya cukupberalasan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan Sela sebelum masuk
    dikemukakan penggugat pada point B halaman 26terhadap kerugian moril tidak perlu kami jawab dan harus kami kesampingkankarena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.32Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormatsudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat berkenan memutuskan:MENGADILIDALAM POKOK PERKARADALAM EKSEPSI :e Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untukseluruhnya.e Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang memeriksa
    Eksekusi35merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracaradengan demikian Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang memeriksa perkara a quo,termasuk dalam lingkup kompetensi absolut peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara a quo, maka eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat diterima sebelum memeriksapokok perkara maka pemeriksaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 14-07-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 24 Maret 2015 —
112 — 28
  • MENGADILI- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili perkara ini;- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- Menghukum Penggugat membayar Ongkos perkara sebesar Rp.926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
    PUTUSAN SELA Nomor: 343/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraPerdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaragugatan antara :NamaPekerjaan: Nonie Herawati : lbuRumah TanggaAlamat: Komplek Green Ville AG No.8 Rt.010/Rw 009 Kelurahan DuriKepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EVAWATI ORYZA.SHdari Kantor Advokat
    Memeriksa dan Meneadili Perkara ini:Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yangdimiliki.
    Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawahPengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutuspermohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Bahwa Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadiliperkara yang diajukan oleh PENGGUGAT, yang berhak memeriksa danmengadili Perkara yang diajukan oleh PENGGUGATHim 6 Putusan sela No.343/Pdt.G/2014.PN.JKT.PSTadalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sesuai dengan Kompetensi yang dimilikioleh
    perkara ini dapatmempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI yang telah berulang kalidan telah dijadikan sebagai Jurisprudensi tetap, yang menyatakan bahwa:"gugatan yang kurang pihak haruslah ditolak opleh majelis hakim pengadilanyang memeriksa perkara".
    Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawahPengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutuspermohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.b.
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-06-2022 — Putus : 06-07-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 2079/Pdt.G/2022/PA.Mjl
Tanggal 6 Juli 2022 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 13
    1. Menyatakan Pengadilan Agama Majalengka tidak berwenang memeriksa perkara nomor 2079/Pdt.G/2022/PA.Mjl;
    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 14-11-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 27-04-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 144 /Pdt.G/2014/PN.Jmr
Tanggal 10 Februari 2015 — Penggugat : -DRS. SUGENG PAMUJI Tergugat : - Drs. BAMBANG HARIYONO MM Kuasa Tergugat : - MOHAMAD NURIL, S.H
27 — 10
  • - Mengabulkan eksepsi Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa perkara gugatan Penggugat tersebut ;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) ;
    PUTUSAN SELANOMOR 144 /Pdt.G/2014/PN.Jmr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatapada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkaraantara :DRS.
    SUGENG PAMUJI (Penggugat) , makasangatlah jelas hal tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (BUPATI JEMBER) sehingga sesuaidengan Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana3diamanatkan oleh Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang menyatakan *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa danmenyelesaikan sengketa
    tersebut sehingga tidak tepat adanya penyebutan namapribadi dalam surat gugatan, melainkan yang benar adalah penggugat mencatumkan namadari Institusi yang mengeluarkan SK tersebut.4Bahwa Tergugat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tidak pernahmengeluarkan SK apapun terkait dengan Hukuman Disiplin dengan putusan PenundaanKenaikan Gaji Berkala selama satu tahun melainkan yang mengeluarkan SK tersebutadalah dari Bupati Jember;Bahwa Untuk itu, maka adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa
    danmengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, makaterhadap Eksepsi semacam ini harus diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuspokok perkaranya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari isi putusan ini dan telah dipertimbangkan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
    teruraidi atas ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telahmengajukan jawaban yang berisi Eksepsi yang pada pokoknya mengenai Kompetensi Absolut/Tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan mengadili perkara inikarena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat menyatakan bahwa perkara ini bukanwewenang Peradilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan dalam perkara inibukan menyangkut Surat