CIMBNIAGA14) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy dan asli opy Memori Kasasi terhadap Putusan Renvoi Prosedur padaPengadilan Niaga Makassar dalam Perkara Pailit Nomor01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga Makassar, tanggal 12 Juli2011 antara Wempy Dahong (sekarang Pemohon Kasasi DalamRenvoi Prosedur dahulu Pemohon pailit) melawan Herry (dahuluTermohon pailit), diberi kode (TP2), bukti tersebut sesuai aslinya;Foto copy Akta Penyerahan Kontra memori Kasasi Nomor01/Pailit/2011/PN.Mks, tertanggal

Putusan Nomor 81 PK/Pdt.SusPailit/2014> Foto copy Risalah Pemberitahuan Putusan Pailit Nomor01/Pailit/2011/PN.Niaga Mks, tertanggal 18 Juli 2011, diberi kode (TP4),bukti tersebut sesuai aslinya;> Foto copy Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi. Nomor02/Pailit/2011/PN.MKs, tertanggal 21 Juli 2011, diberi kodebukti tersebut sesuai aslinya; > Foto copy Surat Pemberitahuan Putusan MahkamahA. Kapasitas (kedudukan) Kredit1.

., Nomor01/Pdt.G/2009/PA Kdi. yang dimohonkan banding;Dalam Konpensi Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari18tanggal 2 Juni 2009 M., bertepatan dengantanggal 8 Jumadil Akhir 1430 H., Nomor01/Pdt.G/2009/PA Kdi. yang dimohonkan banding;Dalam RekonpensiMenguatkan Putusan Pengadilan Agama = Kendaritanggal 2 Juni 2009 M., bertepatan dengantanggal 8 Jumadil Akhir 1430 H., Nomor01/Pdt.G/2009/PA Kdi. yang dimohonkan banding;Dalam Konpensi dan RekonpensiMemperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kendaritanggal

Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Jalan Perkotaan danFasilitas Daerah, selaku pihak yang memerlukan tanah, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor01/Pen.K/Pdt.Cons/2016/PN Kla tanggal 24 November 2016 dan BeritaHalaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2019/PN KlaAcara Nomor 01/Pen.K/Pdt.Cons/2016/PN Kla tanggal 11 Januari 2017,akan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:a.Bahwa Penggugat akan memberikan sebagian uang ganti kerugiantersebut kepada Tergugat senilai Rp111.238.204,00

Direktorat Jalan BebasHambatan, Jalan Perkotaan dan Fasilitas Daerah, selaku pihak yangmemerlukan tanah, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriKalianda Nomor 01/Pen.K/Pdt.Cons/2016/PN Kla tanggal 24November 2016 dan Berita Acara Nomor01/Pen.K/Pdt.Cons/2016/PN Kla tanggal 11 Januari 2017;Bahwa penyerahan uang dari Penggugat kepada masingmasingPara Tergugat dianggap telah selesai, apabila Penggugat telahmemberikan uang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampaidengan e tersebut yang dilakukan

tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;14.Bahwa Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara Praperadilan NomorOI/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 memaknai secarabebas hingga 24 hari setelah penangkapan dilakukan dipertimbang sebagaimemenuhi kriteria Makna kata segera dalam ketentuan tersebut karenamenurut pertimbangan hakim tersebut dalam UndangUndang tidakdijabarkan secara pasti berapa lama rentang waktu untuk kata segeraitu (vide hal. 39 alinea ketiga Putusan Perkara Praperadilan Nomor01

Bahwa dalam perkara sebagaimana Putusan Perkara Praperadilan Nomor01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 kata "segera" telahdimaknai selama 24 (dua puluh empat hari) selelah penangkapan dilakukansehingga selama 24 (dua puluh empat hari) keluarga yang ditangkapdalam hal ini keluarga Pemohon tidak diberi kesempatan untuk mengetahuisecara sah tentang sangkaan tindak pidana apa yang disangkakan dantidak dapat mengupayakan pendampingan dari Advokat atau Pengacaraselama Penyidikan dilakukan sehingga

pemakai narkoba untukmenjalani rehabilitasi;Bahwa penyampaian tembusan surat perintah penangkapan selelah 24(dua puluh empat) hari setelah Pemohon ditangkap sebagaimana uraian diatas jelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena UndangUndang tidak memaknai atau menjabarkan secara pasti dan logis rentangwaktu kata segera" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;Bahwa Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor01

/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 memaknai secarabebas hingga 24 hari selelah penangkapan dilakukan dipertimbang sebagaimemenuhi kriteria makna kata "segera" dalam ketentuan tersebut karenamenurut pertimbangan hakim tersebut dalam UndangUndang tidakdijabarkan secara pasti berapa lama rentang waktu untuk kata segeraitu (vide hal. 39 alinea ketiga Putusan Perkara Praperadilan Nomor01/PID/PRA/20l2/PN.MKL tanggal 19 November 2012):Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas kiranya sangat jelas

Menurut Pemerintah hal demikianmasuk kategori tindakantindakan tidak profesional atau unprofessionalconduct oleh aparatur yang diberikan kewenangan untuk itu.Bahwa tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon atas pasal a quo,karena dalam hal keterlambatan yang diberikan oleh penyidik POLRI10.20kepada keluarga Pemohon adalah menyangkut implementasi norma dandalam hal ini penyidik POLRI telah memberikan tembusan surat perintahpenangkapan kepada keluarga Pemohon sehingga Putusan Nomor01/PID/PRA/2012

Tergugat terhadap Penggugat denganmembuat dan mengadakan Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan HakAtas Tanah Nomor 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalamkehendak dari Penggugat yang mengandung kesesatan (dwaling) danpenuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog) merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan tindakan dari Tergugat Il yang sengaja membiarkan siPemberi Kuasa atau Penggugat kKepadanya menderita kerugian akibatadanya Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor01

Yosua;Menyatakan tindakan dari Tergugat II yang sengaja membiarkan siPemberi Kuasa atau Penggugat kepadanya menderita kerugian akibatadanya Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dariPenggugat yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipumuslihat/kebohongan (bedrog) dan mengambil kesempatan dankeuntungan dari Penggugat adalan merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan di atas harta benda milikPenggugat

menjadi hilang dalamdunia bisnis karena permasalahan ini, serta harus mengeluarkanbiayabiaya (kerugian yang sangat besar) untuk menemukansolusinya oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Tergugat dan Tergugat Il, maka untuk menanggung rasamalu dengan masyarakat setempat tersebut baru sepadan dansetimpal apabila dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah);Menghukum dan memerintahkan Tergugat yang mengadakanPerjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor01

Maka Penggugatmenuntut ganti kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp9.892.000.000, 00(sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);Menghukum dan memerintahkan Tergugat Il yang sengaja membiarkansi Pemberi Kuasa atau Penggugat kepadanya menderita kerugian akibatadanya Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dariPenggugat yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipumuslihat/kebohongan (bedrog) dan mengambil

Penggugat cukup mengajukan permohonanpencatatan dalam Buku Tanah bahwa Hak Milik Nomor00406/Sapugarut Kelurahan Sapugarut, Kecamatan Buaran,sebagai obyek gugatan dalam perkara Nomor01/Pdt.G/2016/PN.Pkl ke kantor Turut Tergugat sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa dalildalil gugatan Penggugat selebihnya yang tidak TurutTergugat tanggapi dan komentari bukan berarti mengakui danmembenarkan dalildalil gugatan Penggugat akan tetapi karenatidak ada relevansinya dengan tugas pokok

No. 398/Pdt/2017/PT SMGAtau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang,bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat Ill telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakanPengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut denganalasan bahwa gugatan Penggugat mengenai kewarisanorangorang yang beragama islam;bahwa atas eksepsi tersebut Pengadilan NegeriPekalongan telah menyatakan putusan Nomor01/Pdt.G

2 Juni 2016 yang padapokoknya menyatakan Pengadilan Negeri tidakberwenang mengadili perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PNPkl;bahwa dalam tingkat banding, atas permohonanPenggugat, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telahmenyatakan putusan Nomor 386/Pdt/2016/PT SMGtanggal 23 Nopember 2016 yang amarnya padapokoknya sebagai berikut : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri PekalonganNomor 01/Pdt.G/2016/PN PkI. tanggal 2 Juni 2016; Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalonganberwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor01

No. 398/Pdt/2017/PT SMG Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2017; Terbanding Il semula Tergugat Il pada tanggal 2 Agustus 2017; Terbanding Ill semula Tergugat Ill pada tanggal 4 Agustus 2017; Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2017;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukankepadanya untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana ternyata dalamRelas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor01/Pdt.G/2016/PN Pkl masingmasing kepada : Pembanding

No. 398/Pdt/2017/PT SMGMenimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semulaPenggugat tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertamamaupun tingkat banding maka Pembanding semula Penggugat dihukumuntuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat akan peraturan perundangundangan yang berlakudan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor01/Pdt.G/

Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor01/G/2016/PTUN.PTK tanggal 18 Mei 2016 yang dimohonkan banding;4. Berkas Perkara Nomor 01/G/2016/PTUN.PTK serta Suratsurat A yangberhubungan dengan sengketa ini ; ee TENTANG DUDUKNYA SENGKETA .gy SMemperhatikan dan menerima keadaan skeatdazos merger dudukoe A xsengketa seperti tercantum dalam putusan PRR Tata Usaha Negara M Ss, DILI:% XNoN.

No. 278/B/2016 PT.TUN.JKTPenggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi PutusanNomor 01/G/2016/PTUN.PTK pada tanggal 18 Mei 2016 ;Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak KuasaHukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingpada tanggal 08 Juni 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor01/G/2016/PTUN.PTK tanggal 08 Juni 2016 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai venga Surat &xfarnggall OS Juri 21 gene aaa eg e Neen Bahwa

TRJAWABAN TERGUGAT :nnnn nnn ence en nceDALAM EKSEPSI :2020 noone nc cence cece nec c nee cence cence cenceBahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo Nebis In Idem sebab :1.Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkaraperdata Nomor L 01/Pdt.G/2007/PN.WNP, dengan kedudukan Johanis Bali sebagaiPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Johanis Umbu Kaleka sebagaiTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi:;Bahwa gugatan Rekonpensi Johanis Umbu Kaleka dalam perkara perdata Nomor01

gugatan (Vide Putusan MA RI No. 878 K/Sip/1977), sertaputusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Vide Putusan MA RI No. 647K/Sip/1973), dimana obyek, Subyek dan alasanalasansengketanya sama, danterhadap perkara seperti ini, tidak boleh lagi diajukan ke pengadilan untuk keduaMenimbang, bahwa atas pengertian Nebis in Idem tersebut diatas, Majelismenemukan bahwa dalam perkara ini, materi yang tengah diperiksa adalah juga materiyang sama yang sebelumnya pernah diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor01

karena alasan efisiensi digabungkan ke dalam Jawaban Tergugat,maka dengan diajukannya Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2013/PN.WNP dimanaformasi SUBYEKnya sama persis dengan formasi subyek gugatan Rekonvensi dalamperkara perdata Nomor 01/PDT.G/2007/PN.WNP, dimana YOHANIS UMBU KALEKAsebagai Tergugat Rekonpensi dalam perkara perdata Nomor 01/PDT.G/2007/PN.WNPjuga bertindak sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 15/PDT.G/2013/PN.WNP,sedangkan YOHANIS BALI selaku Tergugat Rekonvensi dalam perkara perdata Nomor01

menuntut agar Tergugat mengembalikan biaya tersebutkepada Penggugat (JOHANIS UMBU KALEKA) sehingga dengan demikian baik dalamperkara perdata Nomor 15/PDT.G/2013/PN.WNP yang tengah diperiksa saat ini danperkara perdata Nomor 01/PDT.G/2007/PN.WNP yang telah diputus dan telah pulaberkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), samasama memuat tuntutanpengembalian biaya yang sama)Menimbang, bahwa adapun mengenai alasanalasan gugatan yang dapatmenyebabkan gugatan Nebis in Idem, dalam perkara perdata Nomor01

dengan yangdikemukakannya dalam gugatan balik (Rekonvensi) dalam Perkara Perdata Nomor :01/PDT.G/2007/PN.WNP, dan bahwa dari padanya Majelis juga tidak menemukanadanya halhal yang baru yang tidak terdapat di dalam gugatan balik (Rekonvensi) yangtermuat dalam Perkara Perdata Nomor 01/PDT.G/2007/PN.WNP;Menimbang, bahwa karena alasanalasan dalam kedua gugatan itu sama dankarena Perkara perdata Nomor 01/PDT.G/2007/PN.WNP telah diputus dan telahberkekuatan hukum tetap, dan karena baik Perkara perdata Nomor01

Dalam Pokok Perkara:Menolak bantahan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh KetuaPengadilan Negeri Masohi dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN.Msh tanggal 20 Juni 2017 mempunyai kekuatanhukum;Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlahRp5.501.000,00 (lima juta lima ratus satu ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan TinggiAmbon dengan putusan Nomor 54/PDT/2018/PT AMB tanggal 29 November2018, yang amarnya

MSHtanggal 28 Agustus 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terlawan dan Terlawan II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menolak bantahan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh KetuaPengadilan Negeri Masohi dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN.Msh tanggal 20 Juni 2017 mempunyai kekuatanhukum:; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlahRp500.000,00 (lima

,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun dasar dan alasan diajukan Gugatan Pengosongan ini adalah sebagaiberikut :1.Bahwa PENGGUGAT mempunyai Sebidang Tanah dan bangunan yangdiperoleh dari Jual Beli antara Penggugat dengan Rubiyem sebagaimanatercatat dalam Akta Jual Beli Nomor01/Karanganom/2011tanggal04 bulanJanuari tahun 2011yang dibuat oleh PPAT Abdul Rajak, SH. atas objekyang terletak di Karanganom,Karanganom, Klaten sebagaimana tercantumdalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01296 dengan luas

Milik Nomor 01296dengan luas tanah 76m2 dengan batas batas sebagai berikut :" Sebelah Utara : Jalan setapak" Sebelah Barat : Bekas Tanah Negara# Sebelah Timur : Tanah Rubiyem" Sebelah Selatan : Tanah Gupit Tri KisoandonoAdalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan PARA TERGUGATyangmenguasai tanah dan bangunan yang dimaksud dalam Sertifikat Hak MilikNomor 01296 dengan luas tanah 76m2yang terletak di Desa Karanganom,Kecamatan Karanganom, Klaten berdasarkan Akta Jual Beli Nomor01

tergugat ( Gonogini ).Bahwa karena obyek sengketa merupakan harta gono gini makaperbuatan tergugat menempati obyek sengketa tersebut adalah sahbukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan olehpenggugat.DALAM REKOPENSI1.Bahwa dalam gugatan Rekopensi ini , tergugat (2) Konpensi mohondisebut sebagai Penggugat Rekopensi , Penggugat Konpensi mohondisebut sebagai Tergugat RekopensiBahwa obyek sengketa merupakan harta ( Gono gini ) karena diperolehselama dalam perkawinan , berdasarkan akta jual beli nomor01

., Nomor01/SK-TUN/IV/FES/2021., Tanggal 26 April 2021; ---------------------------------------------------------Selanjutnyadisebutsebagai --------------------------------------------------------PENGGUGAT ;M E L A W A NNamaJabatan : WALIKOTA AMBON; --------------------------------------------------TempatKedududukan : TempatKedudukan di Jalan Sultan Hairun Kota Ambon ; -----Selanjutnyadisebutsebagai-----------------------------------------------------------TERGUGAT ;

., Nomor01/SKTUN/IV/FES/2021., Tanggal 26 April 2021; Selanjutnyadisebutsebagai

Pembanding maupun Terbandingtelah membaca berkas perkara (inzage);Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 September 2018 denganNomor Register 0109/Pdt.G/2018/PTA Mks dan telah diberitahukan kepadaPembanding dan Terbanding pada tanggal 13 September 2018 dengan suratNomor W20A/1726 /HK.05/ Ix/2018.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksamaBerita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor01

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor01/Pdt.G/2018/PA.Plop tanggal 26 Juli 2018 Miladiah bertepatan dengantanggal 13 Dzulqaidah 1439 Hijriyah;3.

Kabupaten Flores Timur, NusaTenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2021,yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantukapada hari Selasa, 11 Mei 2021 dibawah register Nomor30/SK/Pdt.G/2021/PN Lrt (Pihak Pertama);DanKarolus Riberu, bertempat tinggal di Kelurahan Kambajawa, KecamatanKota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,Nusa Tenggara Timur, dalam perkara inidiwakili oleh Wilhelmus Riberu, kuasainsidentil berdasarkan penetapan KetuaPengadilan Negeri Larantuka Nomor01

Mandiri, Kabupaten Flores Timur, NusaTenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2021,yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantukapada hari Selasa, 11 Mei 2021 dibawah register Nomor30/SK/Pdt.G/2021/PN Lrt;MelawanKarolus Riberu, bertempat tinggal di Kelurahan Kambajawa, KecamatanKota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,Nusa Tenggara Timur, dalam perkara inidiwakili oleh Wilhelmus Riberu, kuasainsidentil berdasarkan penetapan KetuaPengadilan Negeri Larantuka Nomor01

Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Karimun yaitu Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor01/PUTBK/III/2016, tanggal 1432016;3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut:a. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian PemberhentianKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atasnama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP., yang diterbitkan olehTergugat :b.

Surat Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun Nomor01/PUTBK/III/2016, Tanggal 1432016, yang diterbitkan olehTergugat III;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 195 PK/TUN/20184. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan harkat,martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Ketua DPRD KabupatenKarimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP., Masa Jabatan2014 2019:5.

Bakri (meninggal dunia sejak kecil);Bahwa Sakidjan sewaktu masih hidup telah mendapatkan tanah bekasgogol yang telah dikonversi menjadi hak milik, yang terletak di DesaDradahblumbang, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, yangtercatat pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor01/AGR/10/H.M/11 1/1964;Bahwa tanah bekas gogol milik orang tua Penggugat tersebut tercatat pada:a. Persil Nomor 59, Kelas S IV, seluas 4.530 m?

Pertimbangan hukum halaman 30 paragraf ke1 alinea, menyatakanbahwa ...Majelis berpendapat bahwa sebagaimana bukti surat maupunketerangan saksi yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa saatini Penggugat menguasai tanah objek sengketa dengan dasar SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor01/AGR/10/H.M/III/1964, tanggal 22 April 1964, yang tercatat dalamPersil 59 kelas S IV dengan luas 4.530 m? (empat ribu lima ratus tigapuluh meter persegi) dan 1.140 m?

:Akan tetapi pertimbangan pada halaman 22 paragraf ke3 dan halaman 23paragraf 3 putusan Pengadilan Tinggi Surabaya a quo yang menyatakan:...surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor01/AGR/10/XI/H.M/01.G/1964 atas nama Sakidjan...;Halaman 15 dari 19 hal. Put.

yangdinyatakan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya a quo, sehinggatidak berlebihan bahwa sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya aquo dibatalkan demi hukum;Bahwa sebagaimana berkaitan dengan penjelasan dalam angka 5 di atas,maka tidak terbantahkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yangdiperkarakan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tidakterbukti karena alat bukti surat P.1 (Secara factual dokumen bukti surat P.1menerangkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor01

/AGR/10/H.M/III/1964, tanggal 22 April 1964, bukan dan tidak pernah adaSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor01/AGR/10/H.M/III/1964, tanggal 24 April 1964), sehingga tidak dapatdianggap benar adanya dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya a quo,namun jika Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding akanHalaman 16 dari 19 hal.

Bahwa Pelawan dalam dalil gugatan perlawanan point 1 s/d point 6 padapokoknya bahwa meminta kepada Pengadilan Negeri Saumlaki untukmencabut dan membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor01/Pen.Pdt/Sita Eksekusi/2019/PN Sml jo.

JEFRY TANDRA,dengan demikian kedudukan Pelawan sebagai pihak ketiga tidak tepat danPenetapan Sita Eksekusi Nomor : 01/Pen.Pdt/Sita Eksekusi/2019/PN Sm,tertanggal 27 Mei 2019, Jo.Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/BA.Eks/2019/PN Sml atas tanah yang dijual berdasarkan perjanjian jualberli tertanggal, 23 Oktober 2019 tidak merugikan pihak Pelawan, sehinggabukan merupakan perbuatan melawan hukum.4.

Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/BA.Eks/2019/PN Sml, oleh Pengadilan Negeri Saumlaki mengikatPelawan.5. Mempertahankan Penetapan Sita Eksekusi Nomor:01/Pen.Pdt/SitaEksekusi/2019/PN Sml, tertanggal 27 Mei 2019 jo Berita Acara SitaHalaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2019/PN SmlEksekusi Nomor : 01/BA.Eks/2019/PN Sml, oleh Pengadilan NegeriSaumlaki.6.

Untuk itu permohonan eksekusi AktaHak Tanggungan yang diajukan Terlawan dengan Register Nomor01/Pdt.Eks/2008/PN.Ngr. haruslah dinyatakan Non Eksekutabel;. Berdasarkan dalildalil perlawanan di atas, mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Negara Cq.

Menyatakan hukum permohonan eksekusi lelang Register perkara Nomor01/Pdt.Eks/2008/PN.Ngr. dinyatakan Non Eksekutabel yang diajukan olehTerlawan;4.

LISANGAN, bertempat tinggal diJalan Veteran Nomor 180, KelurahanLariang Bangi, Kecamatan Makassar, KotaMakassar:Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang,bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Membatalkan Penetapan Waris Pengadilan Negeri Makassar Nomor01

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor01/Pdt.P/1991/PN Uj.Pdg;3. Menyatakan bahwa ahli waris dari Liem (Tjing) Hing Kang alias Ali aliasJohnnie Halim yaitu:a. Dari perkawinannya dengan istri pertama dengan Hajjah Hajerah(almarhumah), yaitu: Haji Muis Halim, M.BA/Penggugat; Hajjah Maemunah; Muslimin (almarhum) meninggalkan seorang anak bernamaNyonya Anita Putry Tama;b.

Menetapkan barang bukti berupa :- 2 (dua) lembar berkas surat peringatan pertama (SP1) Nomor 208/SP-TIMPEKAT/XII/205/2016, tanggal 24 Desember 2016;- 1 (satu) lembar berkas surat peringatan Kedua (SP2) Nomor 215/SP-TIMPEKAT/XII/205/2016, tanggal 30 Desember 2016;- 1(satu)lembar berkas surat peringatan Ketiga (SP3) Nomor01/SP-TIMPEKAT/I/205/2017, tanggal 03 Januari 2017.Dikembalikan kepada saksi Hamid Hasnan Bin Hasnan;5.

Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar berkas surat peringatan pertama (SP1) Nomor 208/SPTIMPEKAT/XII/205/2016, tanggal 24 Desember 2016; 1 (satu) lembar berkas surat peringatan Kedua (SP2) Nomor 215/SPTIMPEKAT/XII/205/2016, tanggal 30 Desember 2016; 1(satu)lembar berkas surat peringatan Ketiga (SP3) Nomor01/SPTIMPEKAT/I/205/2017, tanggal 03 Januari 2017.Halaman8dari9 halaman Putusan Nomor16/PID.B/2018/PTPBRDikembalikan kepada saksi Hamid Hasnan Bin Hasnan;5.

Tim, Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal 19 September 2006, yang amarnya termasukMenyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 30/P.Gadung/1992tanggal 25 September 1992, dibuat oleh Fransiscus Jacobus Mawati, Notaris/IPPAT di Jakarta, dinyatakan cacat hukum, sehingga Putusan Nomor01/Pdt.G/2006/PN. Jkt.

Menyatakan perbuatan Tergugat Ny.Sri Suharti Ahli Waris Dan/ataupara Ahli Waris M.Said Daud menggunakan Akta Jual Beli Nomor30/P.Gadung /1992 tanggal 25 September 1992 Notaris /PPAT FransiscusJacobus Mawati dalam gugatan sebagaimana dalam Putusan Nomor01/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim tanggal 19 September 2006 Pengadilan NegeriJakarta Timur Jo.

Tim), dalam petitum gugatannya antara lainmeminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor01/Pdt.G/2005/PN.Jkt. Tim, tanggal 19 September 2006 Jo. PutusanPengadilan Tinggi DKI Nomor 295/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 19Desember 2008 Jo.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor01/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Tim, tanggal 19 September 2006 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ataupun denganSertifikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang atas nama Kepolisian NegaraRepublik Indonesia seluas 20168 M2, Sertifikat Hak Pakai NomorHal. 36 dari 47 Hal Putusan No. 140/PDT/2017/PT.DKI1150/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia seluas6610 M?

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor01/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Tim, tanggal 19 September 2006 Jo. PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 34/2010 Eks Jo.