Ditemukan 2282 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 181/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG Tanggal 10 Februari 2016 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk; L A W A N; H. DEDI KURNIADI;
107 — 19
107 — 19
kewajibankewajibannya kepada Tergugat; yaitu membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima oleh Tergugat terhitung sejak bulanAgustus 2015 dan September 2015 serta dibayarkan secara rutinsetiap bulannya sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan14Industrial berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagaiberikut :Income (pendapatan) :1) Upah Pokok : Rp. 15.351.000,2) Premi Asuransi In :Rp. 82.895,3) Vehicle Allowance (Tunjangan Transportasi) :Rp. 7.100.000,Jumlah > Rp. 22.533.895,Deductions (pemotong/pengurang
Register : 19-08-2021 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap Tanggal 16 September 2020 — - Penggugat : Ir. YULIUS MATIPPANA
- Tergugat : PT SMART Tbk
225 — 230
225 — 230
Rp495.162.000,00 Uang penghargaan masa kerja10 x Rp27.509.000,00 = Rp275.090.000,00 (+)= Rp770.252.000,00 Uang penggantian hak15% x Rp770.252.000,00 = Rp115.537.800,00 (+)= Rp885.789.800,00> Saldo dana pensiun = Rp504.066.256,00 ()Jumlah seluruhnya = Rp381.723.544,00Sehingga yang diterima Penggugat adalah sejumlah Rp381.723.544,00(tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratusempat puluh empat rupiah);Menimbang, bahwa terkait dengan dana Olimpic Club sebagaiperhitungan pengurang
Register : 01-04-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs Tanggal 18 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
RIVALDI OKTAVIAN Anak Dari JEFFRI IDRIS
66 — 30
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
RIVALDI OKTAVIAN Anak Dari JEFFRI IDRIS
66 — 30
merk MOMSKEY warna hitam bercakputih; 1(Satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda; 1 (Satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam; 1(Satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna kream ; 1(Satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam;adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasildari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatanserta tidak dikehendaki oleh saksi Jelau Imang untuk diberikan kepada saksi JelauImang sebagai pengurang
Register : 07-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaikonsekuensi logisnya, seharusnya Pajak Masukan yang Pemohon Bandingkreditkan seluruhnya dapat diakui sebagai pengurang atas Pajak Keluaran.Pemohon Banding juga berkeyakinan bahwa Pajak Masukan yang PemohonBanding perhitungkan adalah PPN Masukan yang benar, nyata, tidak fiktif, dandapat diuji baik melalui arus uang dan barang. Karena itu, Pemohon Bandingberpendapat bahwa Pihak Terbanding seharusnya tidak hanya mendasarkankoreksinya hanya berdasarkan hasil konfirmasi saja.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PBM JASA TRISARI
61 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dianggap sebagai penghasilan yangmenjadi objek Pajak Pertambahan Nilai karena seharusnya koreksi sisapemakaian pelumas ini merupakan koreksi biaya di Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan Badan berdasarkan beda waktu sebesar sisa persediaanoli/pelumas per 31 Desember 2008 atau sebesar Rp. 1.112.611.700,00 dimanaseharusnya dibebankan di tahun berikutnya, dengan adanya koreksi beda waktuatas sisa pemakaian oli/ pelumas tersebut maka biaya oli/pelumas yang dapatmenjadi1.522.502.903,00;Kesimpulan :pengurang
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
189 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1871/B/PK/PJK/20174.12.4.13.4.14.adanya hubungan langsung agar suatu pengeluaran dapatdikreditkan pajak masukannya;Bahwa pengeluaranpengeluaran yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tersebut sesungguhnya adalah merupakan pemberian naturadan kenikmatan kepada para karyawannya dimana secaraumum pengeluaran atas natura ini juga tidak bolehdiperlakukan sebagai biaya (pengurang penghasilan kenapajak) dalam pembukuan perusahaan secara fiskal (SesuaiPasal 9
Putus : 06-01-2014 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BLORA Nomor 102/Pid.B/2013/PN Bla Tanggal 6 Januari 2014 — Drs. BUDI NUR PRASETYO BIN NURHADI.
38 — 11
38 — 11
atau tangan ataukah ada benda yang lain;Bahwa permintaan visum et repertum dari kepolisian adalah padatanggal 16 Mei 2013, selanjutnya dari pihak Rumah Sakit membuathasil pemeriksaan berupa Visum et Repertum atas nama pasien BUDIARTA lengkap dengan catatan medisnya tertanggal 18 Mei 2013;Bahwa arti Visum et repertum dalam bahasa yunani artinya melihatdan melaporkan;Bahwa dampak dari trauma benda tumpul tersebut tidak menggangguaktivitas dari pasien dan pada saat itu kami memberi obat analgetikatau pengurang
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ASTRA DAIHATSU MOTOR
115 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanpa penyediaan /P dari DMC, PemohonBanding tidak akan bisa memulai produksinya dan tidak akan dapatmendapatkan penghasilan atas usahanya;Kewajaran Tarif Royaltr:Bahwa Pemohon Banding telah mencatat biaya Royalti dengan benar sesuaiketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan, dimanabiaya Royalti tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karenadikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan;Bahwa adapun besarnya Aoyalti yang dibayarkan oleh
Putus : 01-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454/B/PK/PJK/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ANUGRAH MITRA DEWATA
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto:Pengurang Penghasilan Bruto menurut Pemohon Banding Rp 1.890.440.178,00Pengurang Penghasilan Bruto menurut Terbanding Rp 1.489.864.554.00Koreksi Terbanding Rp 400.575.623,00Bahwa koreksi ini berasal dari penjumlahan koreksi positif dan negatif pospos: Penyusutan & amortisasi, bunga pinjaman, biaya penjualan,biayapemasaran,biaya administrasi umum dan biaya sewa.
Register : 03-02-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte Tanggal 30 April 2020 — Penuntut Umum:
IWAN CAUNANG, SH
Terdakwa:
SULTAN DJUNAIDY alias SULTHAN
194 — 510
194 — 510
Ttetidak lapor SPT Masa PPN, sedangkan pembeli melaporkan FakturPajak atas pembelian tersebut maka akan tercatat juga sebagaipenjualan pada direktori penjual.Bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 UU KUP yang dimaksud denganKredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukanyang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalianpendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajakyang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak terutang.Kredit Pajak untuk PPN adalah faktor pengurang
GANE MANDIRI menyampaikan SPT MasaPPN, Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan sebagai Faktur PajakMasukan yang digunakan sebagai pengurang dari Pajak Keluaranyang berasal dari penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT. GELORAMANDIRI MEMBANGUN.
Tetapi, mengingat CV.GANEMANDIRI telah membayar uang muka atas pembelian alat berat,pembelian spareparts, dan telah membayar sebagian angsurankepada pihak leasing, maka secara material jumlah PPN yang benarbenar telah dibayar dapat diakui sebagai faktor pengurang kerugianpada pendapatan negara. Jumlah Pajak Masukan dari angsuranleasing dihitung proporsional sebesar jumlah angsuran yang telahdibayar dibagi dengan jumlah angsuran seharusnya.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1793/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali adalahhubungan tidak langsung dimana hal ini tidak sesuai dengankriteria yang diatur oleh UndangUndang yang mensyaratkanadanya hubungan langsung agar suatu pengeluaran dapatdikreditkan pajak masukannya;Bahwa pengeluaranpengeluaran yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tersebut sesungguhnya adalah merupakan pemberian naturadan kenikmatan kepada para karyawannya dimana secaraumum pengeluaran atas natura ini juga tidak bolehdiperlakukan sebagai biaya (pengurang
Register : 12-01-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
NATANEL LELEURY
Tergugat:
PT. PERWIRA BANGUN TAMA
199 — 71
NATANEL LELEURY
Tergugat:
PT. PERWIRA BANGUN TAMA
199 — 71
, bahwa memperhatikan dalil Penggugat dan Tergugatbahwa telah dibayarkan sejumlah pesangon kepada Penggugat sejumlahRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019,diperkuat dengan bukti T4 berupa slip setoran bank tertanggal 26 Juli 2019,telah cukup bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan Tergugat telah membayaruang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah), dengan demikian pembayaran sebagian uang pesangon tersebut akandiperhitungkan sebagai pengurang
Register : 13-03-2008 — Putus : 29-07-2008 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 2438/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. Tanggal 29 Juli 2008 — H. MARTHIAS DAWI,
Melawan:
1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pasar
Minggu,
2. Departemen Keuangan R.l, Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II,
3. H. FERRY HERFIAN,
4. Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan Nasional
Jakarta Selatan,
73 — 28
73 — 28
Hal ini berarti harga limit yang ditetapkan tidak sama denganNilai Juai Obyek Pajak atau Harga Pasar karena terdapat faktorfaktor pengurang yangharus diperhitungkan yaitu dengan memperhitungkan risikorisiko penguasaan atas tanah,risiko pengosonngan dan risiko penjualan melalui ielang.15.
Putus : 03-03-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 3 Maret 2016 — PT PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DKK VS MHD. DANIEL HARAHAP
45 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tidak selesainya permasalahan ini ditingkat Bipartit, karena PTBank Sumut (ic Tergugat ) memotong langsung uang saldo JHTPenggugat sebesar 65 % sebagai pengurang dari hak pesangonPenggugat, sedangkan saldo JHI Penggugat timbul berdasarkankewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 17 Februari1992 Tentang Jamsostek dan sepenuhnya hak normatif Penggugat,dan dalam hal ini Penggugat bukan sebagai peserta Dana Pensiunsebagaimana diatur
Register : 10-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1920 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BULUH CAWANG PLANTATION;
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan hasil dari penghitungan kembali Pajak Masukantersebut, yang menghasilkan nilai Pajak Masukan, yang tidakdapat dikreditkan, telah diperhitungkan oleh Pemohon Bandingsebagai pengurang dari Pajak Masukan yang telah dikreditkansebelumnya;Bahwa sehingga dengan demikian, sesungguhnya KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 575/ KMK.04/2000 tanggal 26Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang MelakukanPenyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang
Putus : 10-07-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 06/PID.SUS-TPK/2015/PT TTE Tanggal 10 Juli 2015 — ILHAM RAHAYU DJUNAIDI, SE, DK
54 — 31
54 — 31
Siswa Setelah proses dilaksanakan Diknas Pendidikan Kota Ternateselanjutnya dikirim ke Diknas Pendidikan Propinsi Maluku Utara untukdiproses.Bahwa Diknas Kota Ternate mempunyai wewenang untuk melakukanpengusulan data namanama beasiswa miskin dan data tersebutdiajukan ke Diknas Pendidikan Propinsi Maluku Utara untuk diprosesapakah data yang di usulkan Diknas Kota Ternate ada perubahan atautidak dan kami sudah tidak mengetahui lagi karna tidak ada kordinasiapakah ada perubahan tentang jumlah atau pengurang
6Siswa Setelah proses dilaksanakan Diknas Pendidikan Kota Ternateselanjutnya dikirim ke Diknas Pendidikan Propinsi Maluku Utara untukdiproses.Bahwa Diknas Kota Ternate mempunyai wewenang untuk melakukanpengusulan data namanama beasiswa miskin dan data tersebutdiajukan ke Diknas Pendidikan Propinsi Maluku Utara untuk diprosesapakah data yang di usulkan Diknas Kota Ternate ada perubahan atautidak dan kami sudah tidak mengetahui lagi karna tidak ada kordinasiapakah ada perubahan tentang jumlah atau pengurang
Putus : 09-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 840/B/PK/PJK/2016 Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PDM INDONESIA
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah merupakan' biaya alokasi riset(pembebanan biaya pengembangan produk) yang dilakukan olehPapeteries De Mauduit SAS France untuk kepentingan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukanpengembangan produk yang diproduksi;Bahwa Biaya Other Profesional & Financial Services sebesarRp152.882.392,00 tersebut bukan merupakan biaya yang dikeluarkandalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilanatau sebagai Pengurang
Register : 11-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbt Tanggal 4 Desember 2017 — 1.TJAM EDY SANTOSO
2.YAP SO GWAT
108 — 34
108 — 34
Pembantu Lewoleba sebagai berikut :Poin d, Apabila terdapat tunggakan angsuran dalam jangka waktu 3,5(tiga setengah) tahun sesuai dengan jadwal yang telah disepakati,maka isi kesepakatan ini menjadi berakhir/batal (termasuk keringananyang telah diberikan) dan kembali pada perjanjian kredit sebelumnya.Apabila kesepakatan penyelesaian damai ini menjadi batal makaHalaman 31 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbtangsuran yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA(PENGGUGAT) akan diperhitungkan sebagai pengurang
Putus : 08-09-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 8 September 2014 — PT.BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION VS PT.RADIANT HYPAR ENGINEERING
282 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
282 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pdt.SusArbt /.....pengurang" dalam excusable delay tersebut masih jauh dari total 506 hariketerlambatan, masih ada sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) yangtidak dicover hari keterlambatannya. Sehingga adalah sangat wajar dan adil jikaPenggugat tetap mengenakan denda maksimum 5% terhadap Tergugat;Mengingat Putusan BANI Nomor 502/I/ARBBANI/2013 yang memutuspengembalian denda sekaligus bunga dan biaya overhead yang telah ditetapkankepada Penggugat sangatlah tidak adil.
Putus : 08-05-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 39 / PDT / 2014 / PT.PLG Tanggal 8 Mei 2014 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA dkk vs PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
55 — 23
55 — 23
pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan;Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber DayaAlam untuk masingmasing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis;Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atau GasBumi untuk masingmasing Daerah ditetapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan bagian Pemerintah,dan perkiraan unsurunsur pengurang
pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan;Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber DayaAlam untuk masingmasing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis;Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atauGas Bumi untuk masingmasing Daerah ditetapkan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan bagian Pemerintah,dan perkiraan unsurunsur pengurang