Ditemukan 3383 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Ktb
Tanggal 24 Mei 2017 — ABDUL WAHAB Bin (Alm) NAPSIAH
325
  • ataukemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan ahli, danketerangan Terdakwa diperoleh faktafakta hukum yang menjelaskan bahwa syaratuntuk mendistribusikan obat bebas dan bebas terbatas adalah toko obat yang telahmempunyai ijin, dimana pendistribusian harus sesuai dengan kondisi si penderitadan hanya ditunjukkan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan, jadipendistribusian juga tidak asal sembarangan
Putus : 20-03-2012 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 140/Pdt G/2011/PN Slmn
Tanggal 20 Maret 2012 —
584
  • Bahwa objek sengketa tersebut pernah menjadi perkara dan telah diputus di PTUNYogyakarta Nomor : 04/G.TUN/2006/PTUN YK dan dalam gugatannya Penggugattidakn dapattasnya dan tidak menunukkan persilpersil mana yang digugat, namunsekarang dalam perkara ini dengan sembarangan penggugat telah mendakumenunjukkan batasbatas bidang yang seolaholah telah memastikan bahwa bidangbidang tanah tersebut adalah milik Penggugat , padahal sejak tahun 1987 objek tersebuttelah sah menjadi milik Pemerintah Propinsi DIY
Register : 18-11-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN KANDANGAN Nomor 280/Pid.B/2013/PN.Kgn
Tanggal 7 Januari 2014 — SURYADI Als. ISUR Als. ICUI bin SAHRAN
334
  • ICUI binSAHRAN tersebut terdakwa telah dengan sadar dan pasti dalam memperjual belikan obatjenis Carnophen dan Dexitab ternyata terdakwa telah tahu obatobatan tersebut dilarangatau harus dengan ijin peredarannya di masyarakat tidak sembarangan dan terdakwa jugatidak mempunyai keahlian dalam bidang obat serta maksud terdakwa memperjualbelikannya obat tersebutpun bukan untuk kesehatan atau bukan untuk tujuan pencegahan,penyembuhan atau pemulihan sebagaimana kegunaan obat yang di atur dalam Undangundang
Register : 07-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BATULICIN Nomor 258 / Pid. Sus / 2015 / PN Bln
Tanggal 22 September 2015 — HERIYANOR Bin DARLAN
4321
  • PAISAL RIZA Bin JAMALUDIN Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan sejaktahun 1998, dan Ahli ditugaskan membawahi bidang kehutanan dan hasil hutan; Bahwa hasil hutan bermacammacam jenisnya, salah satunya kayu; Bahwa masyarakat atau perusahaan tidak boleh sembarangan mengambil kayuhutan karena ada banyak jenis kayu hutan di Kalimantan yang dilindungi,termasuk kayu ulin; Bahwa dalam mengambil hasil hutan, masyarakat atau perusahaan harusmemenuhi syaratsyarat yaitu:1.
Register : 19-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 30/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
Drs. Rudolf Manurung
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
4936
  • Oleh karena itu, penerapannya haruslahbenarbenar bersifat sangat terbatas, dan penentuan waktu mulaiberlakunya tidak ditetapkan sembarangan. misalnya, dalam hal ketentuanberlaku surut itu akan dimuat dalam undangundang, maka sebaiknyawaktu mulai berlakunya itu haruslah ditentukan dengan tegas;Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor 24/PID.SUS.K/2014/PN.MDN tanggal 7Agustus 2014 adalah hukuman pidana penjara dan denda tanpa adanyahukuman tambahan berupa
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA
17850 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwadalam proses produksinya, suppliersupllier tersebut meminjam aktivamesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)beserta teknologi produsinya agar sesuai dengan spesifikasi yangdipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding);9.8.Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapat menggunakanHalaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2014mesin yang memiliki teknologi tertentu dalam memproduksi subsubkomponen pesanan Termohon Peninjauan Kembali (Semula
    Bahwadalam proses produksinya, suppliersupllier tersebut meminjam aktivamesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)beserta teknologi produsinya agar sesuai dengan spesifikasi yangdipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);g) Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapat menggunakanmesin yang memiliki teknologi tertentu dalam memproduksi subsubkomponen pesanan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mengingat teknologi produksi subsub komponen
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JIDECO INDONESIA
3122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali(semula Pemohon Banding) adalah PT YamatogomuIndonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi SteelIndonesia, PT Suma Adi Karya, dan PT Cabinindo Putra.Bahwa dalam proses produksinya, suppliersupllier tersebutmeminjam aktiva mesin milik Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) beserta teknologiprodusinya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipesanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding);Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 955/B/PK/PJK/20159.8.9.9.9.10.Bahwa tidak sembarangan
    Bahwa dalamproses produksinya, suppliersupllier tersebut meminjam aktivamesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) beserta teknologi produsinya agar sesuai denganspesifikasi yang dipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapatmenggunakan mesin yang memiliki teknologi tertentu dalammemproduksi subsub komponen pesanan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) mengingatteknologi produksi subsub komponen
Register : 24-03-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 27 September 2011 — Ir. Sri. Bintang Pamungkas, MSISE., PhD;Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI
8160
  • :Menanggapi pernyataan Penggugattersebut di atas, tidak benar bahwa Tergugatmengambil alih kewenangan Menter i PendidikanNasional, bahwa sesuai dengan kewenangan yang adaberdasarkan peraturan perundang undangan yangberlaku sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jelasbahwa Tergugat dalam menjalankan kewenanganHalaman 43 dari 131 halaman, Putusan Nomor : 70/G/2011/PTUNJKT.4444tersebut tidak sembarangan dan ada dasarhukum yang melandasinya, serta telah sesuai denganketentuan
Register : 18-12-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 245/Pid.B/2014/PN.Kgn
Tanggal 10 Februari 2015 — MUHAMMAD NAWAWI Als. INU bin AHMAD HUSIN
415
  • kesalahanyang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea atau dalambahasa Belanda dikenal dengan Geen straf zonder schuld atau di Indonesia dikenaldengan istilah tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa MUHAMMAD NAWAWI Als.INU bin AHMAD HUSIN tersebut terdakwa telah dengan sadar dan pasti dalam menjualobatobatan jenis Dextro dan Carnophen terdakwa telah tahu obatobatan tersebutdilarang atau harus dengan ijin peredarannya di masyarakat tidak sembarangan
Putus : 06-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 PK/PDT/2011
Tanggal 6 Desember 2011 —
9086 Berkekuatan Hukum Tetap
  • alasan Pemohon Kasasi poin 1 tersebut, PemohonPeninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/semulaPenggugat Asal secara tegas menolak, karena Keputusan MahkamahAgung RI yang para Pemohon Kasasi/Sekarang para TermohonPeninjauan Kembali kutip sama sekali tidak jelas apa isi dari PutusanMahkamah Agung RI tersebut, karena banyak Putusan Mahkamah AgungRI dan belum tentu tentang putusan yang sama dengan perkara yangdimohonkan kasasi oleh para Pemohon Kasasi, sehingga bisa jadimengadaada dan hanya sembarangan
Register : 08-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN SUMEDANG Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Smd
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
RIKA FITRIANIRMALA, SH
Terdakwa:
RIDWAN ALAMSYAH BIN SOMAD
6542
  • Apotek atau sarana lainnya tidak bolehmengedarkan sediaan farmasi baik berupa obat yang tidak memiliki izin edar,karena berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Sediaan Farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Bahwa untuk obatobat tertentu seperti Stronginal harus melalui jalur resmitidak boleh dijual sembarangan yaitu dari Pabrik Parmasi kepada Distributorkemudian kepada Pabrik Besar Farmasi dan kepada
Register : 11-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Gto
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
DIAN REZKI AUGUSMI TAJUDDIN, SH
Terdakwa:
DJAFAR ALJUFRI Alias APAN
599
  • Unsur Tanoa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantaradalamjualbeli, menukar,ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalampasal ini adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang di dalam perbuatanmemiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman ;Menimbang, bahwa segala sesuatu tindakan yang berhubungan Narkotikadalam arti luas tidak dibenarkan secara sembarangan
    Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud denganpenyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawanhukum ;Halaman 33 dari 43, Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN GtoMenimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah tidakadanya jjin dari pihak yang berwenang di dalam perbuatan memiliki, menguasai,menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa segala sesuatu tindakan yang berhubungan Narkotikadalam arti luas tidak dibenarkan secara sembarangan
Register : 13-08-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SALATIGA Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Slt
Tanggal 28 Juli 2021 —
459
  • Menimbang, bahwa bahaya atau resiko atau efek samping apabila meminumatau mengkonsumsi obat jenis pil Yarindu secara bebas atau tanpa resep dokteradalah meningkatnya denyut jantung (tarikardia), bingung (confusion), halusinasi rasagembira/sedih yang berlebihan atau melebihlebinkan (euphoria), sakit kepala,mengantuk, muntah, sembelit (konstipasi), dilatasi ginjal dan retensi urine;Menimbang, bahwa mengingat bahaya atau resiko apabila meminum ataumengkonsumsi obat keras atau obat daftar G tersebut secara sembarangan
    resiko atau efek samping apabila meminumatau mengkonsumsi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg secara bebas atautanpa resep dokter adalah meningkatnya denyut jantung (tarikardia), bingung(confusion), halusinasi rasa gembira/sedih yang berlebihan atau melebihlebihkan(euphoria), sakit kepala, mengantuk, muntah, sembelit (konstipasi), dilatasi ginjal danretensi urine;Menimbang, bahwa mengingat bahaya atau resiko apabila meminum ataumengkonsumsi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tanpa resep dokter atausecara sembarangan
Register : 06-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KOTABARU Nomor 184/Pid.Sus/2015/PN.Ktb
Tanggal 22 September 2015 — MUHAMMAD WAHYUDI Als EDI Bin (Alm) ABDUL BAHRI
574
  • ataukemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan ahli, danketerangan Terdakwa diperoleh faktafakta hukum yang menjelaskan bahwa syaratuntuk mendistriobusikan obat bebas dan bebas terbatas adalah toko obat yang telahmempunyai ijin, dimana pendistribusian harus sesuai dengan kondisi si penderita danhanya ditunjukkan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan, jadi pendistribusianjuga tidak asal sembarangan
Register : 17-05-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN KANDANGAN Nomor 124/Pid.B/2013/PN.Kgn
Tanggal 18 Juni 2013 — RONNY bin ADRIAN
297
  • kesalahanyang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea atau dalambahasa Belanda dikenal dengan Geen straf zonder schuld atau di Indonesia dikenaldengan istilah tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa RONNY bin ADRIAN tersebutterdakwa telah dengan sadar dan pasti dalam memperjual belikan obat jenis carnophendan dextro atau dexitab ternyata terdakwa telah tahu obatobatan tersebut dilarang atauharus dengan ijin peredarannya di masyarakat tidak sembarangan
Register : 29-07-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sdw
Tanggal 10 September 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
SYAHRANI Als ASRANI Bin MUHAMMAD BAKRI
4019
  • tersebut di depan teras Rumah Saksi yang jugasebagai tempat Pangkas Rambut dan pada saat itu tidak ada orang lain lagiselain Saksi didalam Rumah milik Saksi pada saat itu .Bahwa setelah 1 ( satu ) unit Ssepada motor tersebut diketahui telah hilang daritempatnya, kunci kontak dari 1 ( satu ) unit Sepeda motor tersebut yang Saksiketahui pada saat itu dari keterangan Sdr.SUYITNO masih ada didalamRumahnya dan dirumah Saksi pada saat sebelum kejadian pencuriantersebut orangorang tidak bisa keluar masuk sembarangan
Register : 08-04-2010 — Putus : 24-03-2011 — Upload : 18-09-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 43/Pdt.G/2010/PN.Smda
Tanggal 24 Maret 2011 —
7343
  • Bahwa akan tetapi dengan tanpa dasar hukum sama sekali dalam angka 5posita gugatannya, Para Penggugat secara sembarangan dan bertentangandengan apa yang telah diutarakan dalam dalil posita sebelumnya mengklaimbahwa pembayaran fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasipembayaran proyek TPA Bontang tersebut adalah hak daripada Pihak Pertama(alm. Ramli Liwang) beserta seluruh anggota keluarganya yang dalam perkarain cassu menjadi Para Penggugat ; 6.
Register : 07-08-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN TUBAN Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Tbn
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
HERU SANDIKA.T, SH.
Terdakwa:
ASROFI bin TUMIRAN
360306
  • kenal dengan bapak Polisi yang ada di foto tersebut;Bahwa di dalam komentar postingan tersebut banyak yangmengomentari yang positif dan ratarata mengoementari denganmenuliskan aamiin;Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Tbn Bahwa ada yang berkomentar tidak patut yaitu akun bernama AsrofieJack Dunhill yang ketika itu berkomentar pencitraan, pada dasare polisiiki asuuu yen ono baloong mesti kruyukan, Bahwa banyak yang akun akun lain yang memperingatkan Terdakwatermasuk saksi agar tidak sembarangan
Register : 29-05-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN.Ktb
Tanggal 5 Juni 2017 — I. AMAT Bin (Alm) SAPRAN HAMZAH II. RISNAWATI Binti Usman
629
  • ataukemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan ahli, danketerangan Terdakwa diperoleh faktafakta hukum yang menjelaskan bahwa syaratuntuk mendistribusikan obat bebas dan bebas terbatas adalah toko obat yang telahmempunyai ijin, dimana pendistribusian harus sesuai dengan kondisi si penderitadan hanya ditunjukkan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan, jadipendistribusian juga tidak asal sembarangan
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JIDECO INDONESIA
3520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • supplier yang memproduksi subsubkomponen yang dipesan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah PT YamatogomuIndonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi SteelIndonesia, PT Suma Adi Karya, dan PT Cabinindo Putra.Bahwa dalam proses produksinya, suppliersupllier tersebutmeminjam aktiva mesin milik Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) beserta teknologiprodusinya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipesanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding);Bahwa tidak sembarangan
    Bahwa dalamproses produksinya, suppliersupllier tersebut meminjam aktivaHalaman 48 dari 56 Halaman Putusan Nomor 238 /B/PK/PJK/2015mesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) beserta teknologi produsinya agar sesuai denganspesifikasi yang dipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapatmenggunakan mesin yang memiliki teknologi tertentu dalammemproduksi subsub komponen pesanan TermohonPeninjauan Kembali (semula