Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 2 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD. MT
255 — 66
  • Dimana Kepala SubBagian Keuangan membawahi 4 bendahara yaitu Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penyimpanan Barang Persediaan, Bendahara Pengurus Barang,dan Bendahara Pendapatan / Penerimaan.
    Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perhubungan yang berkaitandengan subbagian Program dan Anggaran;n. Menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan pelaksanaantugas Subbagian Program dan Anggaran.o.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 17-12-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 115/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 25 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat I : ZULKARNAINI, S.H., M.M. Bin M. AMIN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik IndonesiaI Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kanwin Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wiliyah Aceh Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat III : BUSTAMI YH
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Langsa
Turut Terbanding/Penggugat II : ARIEF TAUFAN Bin ZULKARNAINI
65 — 39
  • ., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan, 5. Muhammad Ganjar Nugraha, KepalaSeksi Hukum Kanwil DJKN Aceh, 6. Moehammad Ulil amri, Kepala seksiHukum dan Informasi KPKNL Lhokseumawe, 7.Riyaneita Satiya putri, KepalaSeksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Lhokseumawe,8. Adimas AryoN.K.P., SH,Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum, 9. Rory Alamsyah, SH.Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum, 10.Nirmala Azizah, SH, Pelaksanapada Biro Bantuan Hukum, 11.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Januari 2021 — Andi Irfan Jaya
813 — 241
  • Pstberhubungan dengan jabatan Pinangki Sirna Malasari selaku Jaksa yangmenurut pikiran Joko Soegiarto Tjandra tersebut ada hubungannya denganjabatan Piangki Sirna Malasari selaku Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki JabatanFungsional Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala SubBagian Pemantauan dan Evaluasi Il pada Biro Perencanaan Jaksa AgungMuda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, karena Pinangki Sirna Malasanmemperkenalkan diri sebagai
    KEPlI870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagaiPegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada KejaksaanRepublik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkanSurat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEPI1329/C.4/09/2007 tanggal17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala SubBagian Pemantauan dan Evaluasi Il pada Biro Perencanaan JaksaAgung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan SuratKeputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEPIV636/C.4/10/2016 tanggal
    Pinangki Sima Malasari, SH., MH. dalam jabatannya sebagai Kepala SubBagian Pemantauan dan Evaluasi Il pada Biro Perencanaan Jaksa AgungMuda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, mempunyai tugas dan tanggung jawabyaitu menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisisperencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggarandan pelaporan pada Wilayah Il, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung,Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan TinggiBanten, Kejaksaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-04-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 192/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 April 2016 — ACHMAD SAIFI bin BAID ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
69 — 21
  • MUHAMMAD CHOZIN, MM,Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sesuai dalam BAP di Polres Lumajang;Bahwa saksi sebagai PNS Pemprov Jawa Timur dengan jabatan sebagai kepala Subbagian Evaluasi dan pengendalian APBD sejak tahun 2011,Bahwa tugas dan tangung jawab sebagai kepala Sub bagian Evaluasi danpengendalian APBD adalah melakukan koordinasi pelaporan anggaran APBDSKPD Provinsi Jawa Timur,Bahwa terdakwa ACHMAD SAIFI adalah ketua kelompok masyarakat MangunsariDs. Mangunsari Kec. Tekung Kab.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 07/G/2015/PTUN.YK
Tanggal 23 Juni 2015 — Sumadi dkk disebut sebagai PARA PENGGUGAT Melawan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA sebagai TERGUGAT
395 — 285
  • ;Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah,Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Nama : HARIS SUHARTONO.S.H.:Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah,Daerah Istimewa Yogyakarta; 5.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum
Register : 04-06-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 269/Pid.B/2018/PN Sim
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.DONIEL FERDINAND, SH
2.BARRY SUGIARTO, SH
Terdakwa:
1.AMRI, SH alias ARI
2.NASIB alias MABES
33 — 3
  • Sumatera Utara sehingga adanyapenurunan produksi yang terlihat dari data prognosa yang berisikan bahwaadanya rencana tandan buah sawit yang akan dipanen dan realisasinyasehingga dalam melihat laporan pencurian mingguan Tandan Buah SegarKelapa Sawit yang dikelola PTPN IV unit Kebun Tonduhan dan data produksitersebut maka saksi NOFAN HERAWAN, SH Als NOFAN sebagai Kepala Subbagian Hukum dan Keamanan langsung menindak lanjuti serta melakukankunjungan serta meneliti dibagian blok mana yang selalu terjadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-01-2011 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2419 K/PID.SUS/2011
Tanggal 12 Januari 2011 — RUSLI ZAENAL, SE. alias UCI
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sewaktuwaktu untukmengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja serta masalahmasalahyang perlu ditindak lanjuti ;17 Rapat pembahasan finalisasi konsep usulan rencana dan program kerja BiroKeuangan bersama Kepala Bagian/Sub Bagian dan pihak terkait lainnya ;18 Melakukan koordinasi dan pembinaan dalam rangka penyelesaian laporantahunan Biro Keuangan berdasarkan program kerja Biro maupun rencana kerjamasingmasing kepala bagian ;19 Melakukan evaluasi dan pembinaan maupun pengarahan kepada Kepala/SubBagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 580 K/Pdt/2017
Tanggal 25 April 2017 — PT HALMAHERA SHIPPING VS PT BANK PERMATA, Tbk, DKK
130 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Turut Tergugat Intervensi Ill,Termohon Kasasi IV semula Terbanding IV/Tergugat IV/Turut TergugatIntervensi IV serta Termohon Kasasi V semula Terbanding V/TergugatV/Turut Tergugat Intervensi V yang termuat jelas pada halaman 81, halaman82 serta halaman 83 putusan perkara a quo di tingkat pertama;Bahwa oleh karenaJudex FactiPengadilan Negeri Tangerang dalam perkaraquo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukunt Pedoman TeknisAdministrasi Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, SubBagian
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Kdr
Tanggal 18 Juni 2014 — Sdr. INDRA WIBISONO WAHYUDI
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
91 — 9
  • KEPALA KANTOR PELAYANANPAJAK PRATAMA KEDIRI,dalam hal ini memberikan kuasa kepada EkawatiSurjaningsih, Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJPJawa Timur, Ardoko Marseno Kepala Sub bagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jawa Timur III, SoetarwoKepala Seksi Penagihan KPP Pratama Kediri, Eko BudiLeksono Jurusita KPP Pratama Kediri, Hari Budi PurwantoJurusita KPP Pratama Kediri, Sabar Widodo Jurusita KPPPratama Madya Malang, Dudy Satriya Widjana Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 29-03-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN BUNTOK Nomor 1/PID.PRA/2017/PN Bnt
Tanggal 19 April 2017 — - H. HASANUDIN A GANI, S.E L A W A N 1. JAKSA AGUNG RI CQ KEJAKSAAN TINGGI KALTENG 2. JAKSA AGUNG RI CQ KEJAKSAAN NEGERI BUNTOK
356 — 295
  • Jika didasarkan pada kalimat yang dipergunakan buku petunjuk pedoman pelaksanaanKUHAP, penyelidikan merupakan salah satu metode atau subbagian daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain,yaitu. penindakan berupa penangkapan, penahanan,dll. Jadisebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikanoleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkanbukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukantindak lanjut penyidikan.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 196/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN ;
110 — 56
  • Masingmasing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi subbagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yaitu Jumlah penduduk, luas wilayah danjumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No. 260 tahun 2004 berlaku asas kepastian hukum(keputusan itu berlaku selama belum dibatalkan atau dicabut) dan asas contrarius actus(kewenangan pencabutan keputusan terletak pada si penerbit keputusan).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Desember 2015 — Pidana Korupsi - Drs. SAMSIDI
108 — 23
  • akuntabilitas kecamatane Melaksanakan pengelolaan tekonologi informasi kecamatane Menghimpun, mengolah, memelihara, mengembangkan, menyajikandan memanfaatkan data dan informasi kecamatane Mengoordinasikan penyusunan RKA dan DPA Sekretariat kecamatane Mengoordinasikan penyusnan laporan (kinerja, kegiatan danakuntabilitas) sekretariat kecamatane Menyiapkan bahan laporan sekretariat kecamatan yang terkaitdengan tugas sub bagian program dan anggarane Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 25-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm.
Tanggal 25 Februari 2016 — REDYA NOOR, SE BIN MISRUDIN NOOR
68 — 18
  • dipotongpajak PPH 1.5% sebesar Rp 8.880.000 (delapan juta delapan ratus delapanpuluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan selama 7 hari sebesar Rp4.144.000 (empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan total yangditerima oleh pihak ketiga atau rekanan tahap ke Il Rp 578.976.000 lima ratustujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Bahwa Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan ke PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM) dalam hal ini Kepala SubBagian
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
91 — 15
  • WAHAB (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Kabupaten Kendal dan Akhmad Rikza .S.Sos. selaku kepala subbagian Agama Pendidkan dan Budaya (APB) bagian Kesra.setda Kendal melalui acarakunjungan,acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung,baik secara sendirisendiri maupun bersamasama telah menberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepadapara penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp. 114.750.000,( seratus empatbelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian
    WAHAB (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Kabupaten Kendal dan Akhmad Rikza .S.Sos. selaku kepala subbagian Agama Pendidkan dan Budaya (APB) bagian Kesra.setda Kendal melalui acara69kunjungan,acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung,baik secara sendirisendiri maupun bersamasama telah menberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepadapara penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp. 114.750.000,( seratus empatbelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :28 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juli 2015 — Hj.WAHIDAH MASLIANOOR,S.Sos Binti MASKUR.
70 — 13
  • Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2008Tentang Uraian tugas unsurunsur organisasi Sekretariat DPRDKab.Tapin yang menjadi tugas Pelaksana Tugas Harian Kepala SubBagian Program dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab.Tapinpasal 6:Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 28 dari 161(1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugasmelaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunanprogram dan laporan, penyusunan rencana anggaran, pengelolaanadministrasi keuangan dan pertanggungjawaban
    Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2008Tentang Uraian tugas unsurunsur organisasi Sekretariat DPRDKab.Tapin yang menjadi tugas Pelaksana Tugas Harian Kepala SubBagian Program dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab.Tapinpasal 6:1. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugasmelaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunanprogram dan laporan, penyusunan rencana anggaran, pengelolaanadministrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.2.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 04-11-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ROBERTA IKA, SE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JOSECA CAROLINA INDRI ITANG, SH
184 — 72
  • ., M.Si. memerintahkan SIMON selakuKepala Bidang (Kabid) Anggaran dan Pembiayaan pada BPKAD KabupatenBengkayang dan Billy Marsoni selaku Kepala Subbagian (Kasubag)Administrasi dan Keuangan Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bengkayangdan Petugas Penghitung ADD untuk menurunkan persentase penghitunganADD dari jumlan semula sebesar 10 % (Sepuluh persen) menjadi sebesar7,6% (tujuh koma enam persen) dari Dana Perimbangan dikurangi DAK atausemula senilai Rp 60.626.335.300, (enam puluh milyar enam ratus duapuluh
    Desa.Bahwa yang menyuruh para kepala desa untuk menandatangani kwitansitanda bukti pembayaran dan ke Bank BPD Bengkayang untukmenandatangani surat pernyataan pemindahan dana bantuan khusus kerekening pribadi kepala desa yaitu ROBERTA IKA selaku bendahara PPKDpada BPKAD Kabupaten Bengkayang dibantu dengan dua orang pegawallainnya.Bahwa BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. memerintahkan SIMON selakuKepala Bidang (Kabid) Anggaran dan Pembiayaan pada BPKAD KabupatenBengkayang dan BILLY MARSONI selaku Kepala Subbagian
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 18/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 10 Nopember 2015 — Nama lengkap : Heni Susanto, S.H., M.Hum. Bin Pardi Tempat lahir : Tanah Grogot–Kaltim Umur/tgl. lahir : 47 Tahun/03 Juli 1965 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia A g a m a : Islam Tempat tinggal : Jl. H. Muh. Kasim RT 001 Kel. NipahNipah Kec. Penajam Pekerjaan : PNS (Kabag Hukum)
68 — 55
  • dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR, S.Sos BINH.AIDIL selaku kepala subbagian pengukuran tanah pada Bagian PemerintahanSekretariat Kab.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 24 Agustus 2016 — Tursty Priyo Sambodho,SE.
65 — 37
  • 451.71.100/XV2013 tanggal 9 November 2013 perihal PermohonanInformasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADEADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha KantorPertanahan Denpasar ;1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasarkepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/451.71.100/XV2013 tanggal 22November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah,yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala SubBagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1915 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 29 Nopember 2010 — Drs. ACHMAD YUNIS, DKK
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penawaran yang masuk darirekanan dan memerintahkan saksi Magdalena mencairkan danapengadaan buku TA 2004 tidak terdapat kesalahan Pemohon Kasasiterhadap tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sebab yangbertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalamlingkungan unit kerja/proyek tertentu jelaslah bukan tanggung jawabpimpinan dari unit yang bersangkutan (Pemohon Kasasi), tetapi adalahpejabat yang ditunjuk/ditetapbkan kepada pejabat yang dalam hal inidisebut pimpinan proyek/subbagian
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 28/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMR
Tanggal 16 Desember 2014 — Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H. A. RASYID AZIZ
109 — 56
  • Sos Bin H.AIDIL, selaku Kepala SubBagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah KabupatenPenajam Paser Utara (Kab. PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPUNo. SK.823.3/008/BKD/IX2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksanateknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluargamiskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab.