Ditemukan 2059 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 22-06-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — PT. BAIS NUSANTARA VS BUPATI TANA TIDUNG;
115 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat nomor : 18 /PT/TLN/TRK/VII/2010. tanggal 05 Juli 2010 Perihal :Permohonan Perpanjangan ljin Lokasi PT. BAIS NUSANTARA (lihat BuktiP. 28).2. Surat nomor : 28/PT/BN/TRK/III/2010. tanggal 05 Maret 2011 Perihal :Permohonan Perpanjangan ljin Lokasi PT.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 10-02-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 287/Pdt.G/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — PEMOHON dan TERMOHON
9 — 4
  • RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078)Tentang Peradilan Agama;Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundanganlain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 287/Pdt.G/2015/PA MksMENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 24-01-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 K/TUN/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — PT. SINAR WALUYO VS SUKINI,
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidakdiindahkan oleh Tergugat sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 4688/Sendangmulyo tersebut;Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat telah dirugikan denganditerbitkannya objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (LN Th. 2009 Nomor 160, TLN
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 11-07-2012 — Putus : 07-03-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 194/Pdt.G/2012/PN.Mks
Tanggal 7 Maret 2013 — - H. MAKMUR DG. TUTU, Dkk Vs H. KALEPU DG. NGUNJUNG, Dkk
73 — 6
  • Wajo Kota Ujung Pandang (sekarangMakassar) sejak tahun 1960.Bahwa berdasarkan pasal 19 Ayat (1.2) UUPA danPP.No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ( LN.TAHUN 1961 Nomor 104.TLN Nomor 2043) maka padstahun 1967 H. Kalepu Dg.Ngunjung alias K.Dg.Ngunjungmelakukan pendaftaran atasS penguasaan ' danpenempatan rumah atas sebidang tanah Negara dalammemenuhi kewajiban membayar luran PembangunanDaerah. Dengan No. pendaftaran 7959/IPEDA/1967letak persil tanah Jl. Laiya Irg. 253/14 ex.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 01-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Sby
Tanggal 17 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
36 — 10
  • RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.Hal. 17 dari 19 Pen. No. 1753/Pdt.P/2020/PA.SbyBONMENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Sby dicabut3.
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 15-05-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PA KOTABUMI Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Ktbm
Tanggal 26 Juli 2017 — Penggugat dan Tergugat
11 — 1
  • SAKSI Il T, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediamandi Desa TLN BLK, Kecamatan TNJGRJA, Kabupaten Lampung Utara,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksiadalah tetangga Tergugat;Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian terakhir tinggal di rumah kediamanmereka sendiri;Bahwa, Penggugatdan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;Bahwa, pada awalnya
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 19-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Unh
Tanggal 16 September 2020 — Pemohon:
Muhammad Rando Kolang
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Konawe Utara
126 — 72
  • Menyatakan Pasal 82 ayat (1) hurud d UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN RI Tahun 1981Nomor 76, TLN RI Nomor 3258) bertentangan dengan UUD NegaraRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat sepanjang frase suatu perkara sudah mulai diperiksatidak dimaknaipermintaanpraperadilangugur ketikapokokperkaratelah dilimpahkan dan telah mulaidisidang pertamaterhadap pokok perkaraatas nama terdakwa/pemohonpraperadilan ;Bahwa apabila ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-11-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955 K/PDT/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — I. Dr. SUDUNG SIMBOLON, II. 1.PERUM PERHUTANI, dkk. VS 1. ANTON MUHADJIR, dkk. dan 1. BAINAN Bin H. KANE, dkk.
89 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IPEDA) karena telahmendapatkan manfaat atas kawasan hutan yang digarapnya sebagaiempang;Bahwa Petuk IPEDA yang dijadikan alas hak oleh Termohon Kasasi/semulaPara Terbanding/semula Para Penggugat adalah bukan bukti kepemilikanhak atas tanah, melainkan tanda bukti pembayaran pajak, yang sekarangbernama Petuk/SPPT Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa pada tahun 1959 sampai tahun 1985 dengan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang (PERPU) Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajakhasil Bumi (LN Th. 1959 Nomor 104 TLN
    Nomor 1806) yang denganUndangUndang Nomor 1 Tahun 1961 (LN Th. 1961 Nomor 3 TLN Nomor2124) telah ditetapbkan PERPU tersebut menjadi UndangUndang tentangPajak hasil Bumi.
    Pengenaannya diberlakukan pada tanahtanah sektor Perdesaan,Perkotaan, Perhutanan, sektor Perkebunan dan sektor Pertambangan;Setelah Tax Reform 1983 lalu dikeluarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang ditetapkan tanggal 27Desember 1985 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1986 (LN Th. 1985Nomor 68, TLN 3312);Tanggal 9 November 1994 disahkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentangPBB, yang mulai berlaku
    pada tanggal tanggal 1 Januari 1995 (LN Th. 1994Nomor 62, TLN 3569);Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa Petuk IPEDA yang dijadikanalas hak oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula ParaPenggugat adalah bukti pembayaran pajak, dan bukan bukti kepemilikan hakatas tanah;Sebagaimana diperkuat dengan keterangan dari Saksi Saudara WasyimNosan bahwa dalam administrasi pajak tanah di desa terdapat 2 macam girikIPEDA yaitu girik tanah milik adat dan girik perkotaan atau girik garapan,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764 K/Pdt/2013
Tanggal 17 September 2013 — Robert E. Parengkuan >< PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manado
91 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor.17 tahun 1968tertanggal 18 September 1968 sebagaimana termuat dalam LembaranNegara 1968/ TLN Nomor. 2870 tentang Pendirian Bank NegaraIndonesia 1946 jelasjelas disebutkan bahwa Direksi mewakili Bank didalam dan di luar Pengadilan;3. Bahwa dengan demikian maka baik Surat Kuasa Nomor WMO/7.4/007tertanggal 24 Januari 2012 dari Emil Ermindra, SE, MM selaku PemimpinWilayah Manado PT.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-10-2010 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 229/PID.B/2006/PN.KDR
Tanggal 19 Oktober 2010 — DARMI Binti JASMO
64 — 5
  • TLN. RI. No. 3209 ) danKetentuanKetentuan Hukum lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.Menyatakan terdakwa DARMI binti JASMO. tersebut telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :TANPA HAKDENGAN SENGAJA MENAWARKAN / MEMBERIKANKESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKANPERMAINAN JUDI2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 04-09-2012 — Upload : 23-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/Pdt/2012
Tanggal 4 September 2012 — MUALAKAH alias MASLAKAH, dkk vs. NOR ROCHIMAH
219 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • a quo besertaalasanalasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yangditentukan undangundang, formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugattelah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknyasebagai berikut :1.Pasal 67 huruf a berbunyi :Bahwa Pengajuan PermohonanPeninjauan Kembali yang diajukanPara Pemohon Peninjauan Kembalidiatur di dalam Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung RI (LN Tahun1985 nomor : 73 dan TLN
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tahun 1967
225 — 968
  • Tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
  • Undang Undang No. 5 Tahun 1967Tentang : Ketentuanketentuan Pokok KehutananOleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANomor : 5 TAHUN 1967 (5/1967)Tanggal : 24 MEI 1967 (JAKARTA)Sumber : LN 1967/8; TLN NO. 2823Presiden Republik Indonesia,Menimbang;a. Bahwa hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumberkekayaan alam yang memberikan manfaat serbaguna yang mutlakdibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — H. AGUS SALIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
177 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mas Bonsar Hernayadi telah mengadakanaksi penguasaan fisik tanpa izin ke pemilik tanah melalui pihakpihak laindengan cara kekerasan sehingga menimbulkan kerugian di pihakPenggugat dan menjadikan lokasi tidak lagi kondusif;Bahwa dari uraianuraian di atas Tergugat terbukti telah melanggarPeraturan Perundangundangan yang berlaku di antaranya:e Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UndangUndang Nomor5 Tahun 1960; LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak atas Tanah Bab.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 27-11-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 155/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 22 April 2014 — PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk VS I.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, II. H, PAYUMI S.Pdi bin MESANI dan Rekan
71 — 60
  • Bahwa dari keterangan dan uraian sebagaimana tersebut di atasTERGUGAT terbukti telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yaitu;e Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; Undangundang Nomor:5 /19960; LN 1960104 TLN 2043/ Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atase Pasal 107 yaitu data Yuridis atau data fisik tidak.
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum
Register : 15-09-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sgt
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DEKA FAJAR PRANOWO, SH
Terdakwa:
AHMAD SUTRISNO Alias SUTRISNO Bin SUKARDI
111 — 64
  • Tellen Nomor: TLN-KOP.PTM/KK/02/II/2009, tanggal 25 Februari 2009;
  • Fotokopi 1 (satu) bendel dokumen Akta Pendirian Koperasi Pertanian Tri Mulya nomor: 31/BH/DKKT/I/2002, tanggal 14 Januari 2001;
  • Fotokopi 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 560/K.353/2014, tanggal 5 Mei 2014;
  • Fotokopi 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.412/HK/V/2014, tanggal 19 Mei 2014;
  • Fotokopi 1 (satu) bendel dokumen Surat Keputusan
    Mulya tahun 2017, 2018 dan 2019 yang dikuatkanketerangan SaksiSaksi dan Terdakwa):Tahun 2017:Sejumlah Rp581.301.527,00 pada tanggal 24 Maret 2017 dengankode user 1211951;Sejumlah Rp787.930.834,00 pada tanggal 19 Juni 2017 dengan kodeuser 1211956;Sejumlah Rp1.211.512.496,00 pada tanggal 29 Agustus 2017 dengankode user 1211955; danSejumlah Rp908.719.160,00 pada tanggal 19 Desember 2017dengan kode user 1211955;Tahun 2018:Sejumlah Rp100.259.952,00 pada tanggal 3 April 2018 dengan kodeuser 0000089 PT TLN
    009;Sejumlah Rp30.719.049,00 pada tanggal 31 Mei 2018 dengan kodeuser 0000089 PT TLN 009;Sejumlah Rp1.175.586.260,00 pada tanggal 1 Oktober 2018 dengankode user 0000088 KOP Tri Mulya;Sejumlah Rp621.200.719,00 pada tanggal 1 November 2018 dengankode user 0000088;Sejumlah Rp154.014.677,00 pada tanggal 3 Desember 2018 dengankode user 0000089; danSejumlah Rp568.189.930,00 pada tanggal 28 Desember 2018dengan kode user 0000088;Tahun 2019:Sejumlah Rp109.689.304,00 pada tanggal 31 Januari 2019 dengankode
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 15-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA SURABAYA Nomor 2181/Pdt.P/2021/PA.Sby
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
64 — 21
  • RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKANHim 19 dari 21 Pen No 1910/Pdt.P/2021/PA.Sby1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untukmencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 2181/Pdt.P/2021/PA.Sbydicabut;3.
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum
Register : 19-03-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN KENDAL Nomor 28/Pid.B/2020/PN Kdl
Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum:
SURYO KADARGONO, S.H.
Terdakwa:
1.EKO SUSANTO Bin SARMAN
2.DWI RIYA ANDRIYANTO alias DUWEH bin HERU WIDIYANTO
3.SURATNO alias NONOK bin SASTRO
4.ROHIM alias WAHE
43 — 12
  • Satu lembar surat STNK Kbm Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol D-8565-YW atas nama pemilik PT.TRISUMBER MAKMUR INDAH alamat : Jl.Raya Pangalengan No.391.A Banjaran, Pangalengan, Bandung

Dikembalikan kepada PT TLN melalui saksi Welly Agus Setiawan bin Liem Hong Beng

  • 5 (lima) karton/dus minuman teh kemasan gelas/cup 160 mili merk TEH ECO (masing- masing karton berisi 24 cup).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 K/TUN/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — NY. YATI BINTI YAMAD, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dkk
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SK113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334);Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaanPanitia itu diumumkan selama 2 bulan berturutturut di KantorKepala Desa, Asisten Wedana dan Kepala Agraria Daerah yangbersangkutan dan tidak ada yang menyatakan keberatan, baikmengenai haknya, siapa yang empunya maupun letak, luas danbatasbatas tanahnya;Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa terlebihdahulu melakukan pengumpulkan data dan serta pembuktian hak atas tanahserta penyajian data
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 27-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1913 K/Pdt/2016
Tanggal 27 September 2016 — PT MIROTA INDAH INDONESIA VS SISWANTO HENDRO SUTIKNO, dkk
188 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini selarasdengan posita gugatan Penggugat pada angka 8 (hal. 4 gugatan) yangmenyatakan: "..sesuai dengan bunyi Pasal 10 Akta Nomor 108 tanggal26 April 1985 tentang pendirian PT Mirota Indah Indonesia disebutkanbahwa Direktur Utama mewakili Direksi dan karena itu) mewakiliPerseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dansegala kejadian...dst";Bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (LN.Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756), dengan tegasmenyatakan:Pasal
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 20-02-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 14-05-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 364/Pdt.G/2015/PA Mks
Tanggal 6 April 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
5 — 3
  • RI Tahun 2009Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundanganlain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILIDalam Konvensi:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Rajiterhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan AgamaMakassar;Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 475/Pdt.G/2014/PA Mks3.