Ditemukan 2282 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengudang pengurung pengoreng penanrang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2952 — 5659
  • Sisa uang titipan tersebutselanjutnya juga harus diperhitungkan sebagai pengurang ataskewajiban PT NKE untuk melakukan pembayaran uang pengganti ataskerugian keuangan negara dalam 8 (delapan) proyek sebagaimanadinyatakan di atas;Bahwa terhadap pelaksanaan kedelapan proyek tersebut di atas, PTNKENazarudin dan Rizal Abdullah dan kawankawan sejumlah Rp.telah memberikan commitment fee kepada Muhammad71.659.290.500,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus lima puluhsembilan juta dua ratus sembilan puluh
    Artinya,uang setoran atau pengembalian ke Kas Negara itu jugamenyebabkan nilai kontrak Terdakwa PT NKE menjadi berkurang.Oleh karena itu, uang setoran ke Kas Negara sejumlah Rp.17.948.558.266,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluhdelapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluhenam rupiah) juga harus menjadi pengurang atas kewajiban PT NKEuntuk melakukan pembayaran uang pengganti atas kerugiankeuangan negara dalam pelaksanaan 8 (delapan) proyek tersebut diatas;Bahwa
    Mengenai overhead (beban usaha) Terdakwa untuk Tahun 2009,2010 dan 2011, tidak diperhitungkan sebagai pengurang besaranHalaman 61 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt PstKerugian Negara sebagaimana Hasil Pemeriksaan PenghitunganKerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanPembangunan Wisma Atlit dan Gedung Serbaguna Tahun 2010 dan2011 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Laporan HasilAudit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi dalam pekerjaan
    Mengenai uang yang telah disetor oleh Terdakwa atas temuan BPKdan BPKP sebelum dilakukannya pemeriksaan penghitungankerugian Keuangan Negara sebagai pengurang besaran kerugianNegara, ditolak karena hal itu merupakan pembayaran atas dendaketerlambatan, setoran kekurangan volume pekerjaan maupunkelebihan pembayaran yang juga dikesampingkan oleh BPK danBPKP sebagaimana Hasil Pemeriksaan Penghitungan KerugianNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan PembangunanWisma Atlit dan Gedung Serbaguna
    Bahwa disamping itu, Majelis juga merujuk :HP BPK dan BPKP yang di dalamaudit penghitungan keuangan Negara dalam perkara ini tidakmemperhitungkan overhead sebagai pengurang besarnya kerugianNegara dalam LHP nya;Bahwa Uang Pengganti tersebut tidak dikurangkan dengan pembayarankerugian keuangan Negara yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa PT.NKE untuk perkara Proyek Universitas Jambi sejumlah Rp.7.025.792.019,08 dan untuk perkara Proyek RSUD Ponorogo sejumlahRp. 3.503.658.314,78. karena kedua perkara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-06-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
YOHANES FIRMINUS SUNARDI
Tergugat:
PT. TRINITI JAYA ABADI
118 — 37
  • Jkt.PstMenimbang bahwa pada tanggal 30 April 2020 Tergugat telah mengirimkan uangkepada Penggugat sebesar Rp. 10.677.435, (Sepuluh juta enam ratus tujuh puluh tujuhribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) maka pembayaran Tergugat tersebut akandijadikan sebagai faktor pengurang dari uang kompensasi yang menjadi hakPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatasdan tanpa perlu lagi mempertimbangkan buktibukti yang lainnya, telah cukupalasan bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2057 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — PT BANK BUKOPIN, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
269 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesimpulanbahwa dari seluruh uraian dimuka dapat disimpulkan bahwa transaksi yangdilakukan oleh Bank seharusnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai,sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Bandingpada pengajuan banding ini jika diperbandingkan dengan penghitunganPajak Pertambahan Nilai menurut pengajuan keberatan dan KeputusanKeberatan adalah sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut Uraian Pengurang PermohonanPermohonanKeputusan BandingKeberatanKeberatan 1 Dasar Pengenaan Pajak
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-09-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ANIK PARTINI, SH.
Terdakwa:
DWI SUNARHADI Bin SUKIDI
135 — 41
  • KUD Sri Wigati, dengan no rek : 1440010973417;

    • Dikembalikan pada KUD Sri Wigati Tulungagung;

    1. Uang Tunai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

    dirampas untuk negara sebagai pengurang kerugian keuangan negara;

    Uang tersebut sebagai uang titipan kepada JPU untukmengganti kerugian negara, sesuai berita acara penitipan sebagaimana terlampir.Maka uang tersebut dirampas untuk negara, diperhitungkan dengan kerugianNegara, serta sebagai faktor pengurang uang pengganti yang harus dibayarkan olehTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur pasal tersebut diatas, serta terpenuhinya unsurunsur tindak pidanakorupsi tersebut tidak terlepas dari peran serta dari Terdakwa, serta
    KUD Sri Wigati, dengan no rek :1440010973417;Dikembalikan pada KUD Sri Wigati Tulungagung;Uang Tunai sejumlah Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah)dirampas untuk negara sebagai pengurang kerugian keuangan negara;9.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 27/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pembanding/Terdakwa : IMAN NURZAMAN, ST bin H.MUHAMMAD HUSEIN
Terbanding/Penuntut Umum : AAN SUKMANA, SH
196 — 65
  • Kelebihan beban PPh :Nilai kontrak tidak termasuk PPN Rp. 30.410.195.454,55Beban PPh yang telah dipungut Rp. 608.203.909,09Nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan Rp. 20.881.383.815,47PPh dari pekerjaan yang diselesaikan Rp. 417.627.676,31PPh yang diperlakukan sbg pengurang kerugian Rp. (190.576.232,78)d.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Khusus
Register : 08-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Sbw
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
1.FERA YUANIKA
2.RAHAJENG DINAR HANGGARJANI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SEGAF ALI BAHWERES
171 — 215
  • Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2017untuk masa pajak Oktober 2017 dengan kode MAP/Kode Akun Pajak411211 dan Kode Jenis Setoran 500 (Kode NTPN3EC546A0D3B223H8).o Bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) oleh terdkawa dapat perhtiungkan sesuai PermenkeuNo 239/PMK.03/2014 tanggal 22 Desember 2014 sebagai pengurang NilaiKerugian pada pendapatan negara adalah sebesar 2/5 dari nilaipembayaran, yakni adalah sebesar Rp. 200.000.000
    Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2017untuk masa pajak Oktober 2017 dengan kode MAP/Kode Akun Pajak411211 dan Kode Jenis Setoran 500 (Kode NTPN3EC546A0D3B223H8).Bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) olen Terdakwa dapat perhitungkan sesuai PermenkeuNo 239/PMK.03/2014 tanggal 22 Desember 2014 sebagai pengurang NilaiKerugian pada pendapatan negara adalah sebesar 2/5 dari nilaipembayaran, yakni adalah sebesar Rp.200.000.000
    nominal pidana denda yang akandijatunkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapatterhadap besaran nominal pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana(requisitoir) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidanadenda berdasarkan kerugian pendapatan negara di bidang perpajakan yangHalaman 155 dari 165 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Sbwdiakibatkan oleh Terdakwa dihubungkan dengan ada tidaknya pembayaran yangdilakukan Terdakwa yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Agustus 2020 —
344 — 199
  • Pembayaran (Rp) Tanggal bayar Kode Jenis Pajak Masa Pajak1 1.433.547.576 29/06/2016 411211 Jan162 176.000.000 15/12/2016 411211 Jan163 44.000.000 15/12/2016 411211 Jan164 1.000.000.000 20/02/2018 411211 Jan165 1.000.000.000 28/12/2017 411211 Jan163.653.547.576 Karena penyetoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak disetorkan sebelumdilakukan Buktidiperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan NegaraPemeriksaan Permulaan, maka seluruhnya dapatBahwa setoransetoran dan yangdilakukan oleh PT.
    Royal Industries Indonesia NPWP : 02.418.901.1057.000 dilakukan sebelum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, makaseluruhnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian padapendapatan Negara, yang uraiannya sebagai berikut :a.
    NomorPEMB.BP02/WPJ.07/2017 tanggal 31 Maret 2017 diterima tanggal 10 April2017) yang rinciannya : No Tanggalbayar Jumlah Setoran Kode Jenis Pajak Masa Pajak NTPN/Bukti Pbk1 28/09/2017 2,000,000,000 411211 12122015 136BA06M601RJK3H2 29/09/2017 1,997,408,337 411211 1212201552B710IBIRRAUSGE3 31/10/2017 5,812,707,093 411211 12122015 BF7AEQJFOSHPQ6JETotal 9,810,115,430 Bahwa karena penyetoran Wajib Pajak dilakukan setelah dilakukannyaPemeriksaan Bukti Permulaan, maka nilai yang dapat diperhitungkansebagai pengurang
    Royal Industries Indonesia NPWP 02.418.901.1057.000 yangdilakukan sebelum dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan, makaseluruhnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatanNegara, yang uraiannya sebagai berikut :a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP02/WPJ.07/2017 tanggal 31 Maret 2017 untuk masa Oktober sampaidengan Desember 2015, diterima wajib pajak tanggal 10 April 2017.
    2017 tanggal 31 Maret 2017 diterimatanggal 10 April 2017) yang rinciannya : No Tanggalbayar Jumlah Setoran Kode Jenis Pajak Masa Pajak NTPN/Bukti Pbk1 28/09/2017 2,000,000,000 411211 12122015 136BA06M601RJK3H2 29/09/2017 1,997,408,337 411211 1212201552B710IBIRRAUSGE3 31/10/2017 5,812,707,093 411211 12122015 BF7AEOJFOSHPQ6JETotal 9,810,115,430 Menimbang, bahwa dikarenakan penyetoran Wajib Pajak dilakukansetelah dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka nilai yang dapatdiperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 980/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GRAHA DINAMIKA SEJAHTERA
72 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto (Harga PokokPenjualan) sebesar Rp957.112.396,00;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1573 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNUNG SAWIT BINA LESTARI
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Masukan Luar Negeri atas Pembayaran Jasa Manajemen sebesarRp603.943.105,00;1.Bahwa koreksi atas Pajak Masukan luar negeri atas pembayaran jasamanajemen sebesar Rp603.943.105,00 berkaitan dengan koreksipositif pengurang penghasilan bruto berupa Management Fee sebesarRp6.039.431.015,00 yang diajukan keberatan oleh Pemohon Bandingdi PPh Badan;Bahwa atas keberatan SKPLB PPh Badan telah dilakukan penelitiandengan hasil penelitian sebagai berikut:a.Bahwa pokok sengketa keberatan yang diajukan oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-01-2008 — Upload : 26-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/PID/2007
Tanggal 16 Januari 2008 — DAVID NUSA WIJAYA al. NG TJUEN WIE
400 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.17 PK/Pid/2007361.976.074.127, di offset dengan pengurang hutang keBPPN sehingga saldo akun ini pada tanggal 31 Desember2003 adalah nihil (lihat catatan 6, 23, 26, 27, 28dan 31)".Bahwa berdasarkan Catatan Laporan Keuangan Butir 4 huruf mhalaman 16, butir 36 halaman 42, butir 13 alinea 1 & alinea 2halaman 26 & 27 Laporan Keuangan BUS, saldo BLBI yang terjadidan dialinkan pada tahun 1999 adalah sebesar Rp361.976.074.127. yang kebenaran dan keakuratan datanvadijamin oleh Bank Indonesia.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 19-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Januari 2017 —
157 — 81
  • tidak ada bantahan dari Tergugat maka Majelis Hakimakan menjadikan besarnya upah tersebut sebagai dasar untuk menghitungkompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat;Menimbang, bahwaberdasarkan bukti T72 , Tergugat telah membayarkantall kasih kepada Para Penggugat melalui transfer dari Bank Permata yangpbesarnya bervariasi sebagai penghargaan atas dedikasi Para Penggugat, makamenurut Majelis Hakim adalah adil uang tali kasih yang telah diberikan kepadaPara Penggugat diperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-09-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 23 September 2015 — Ir. Judi Sugiyatno, Dk. >< PT KASIH INDUSTRI INDONESIA, Dk.
215 — 145
  • Perjanjian Pengalihan Piutang (Novasi)No. 056/HT/P/HKM/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 (BuktiP.LI7.0), sehingga dengan adanya novasi tersebut, jumlah utangTermohon I kepada Pemohon II menjadibertambah ;ii adanya kekurangan pembayaran Pemohon II kepada PT Daya BambuSejahtera yang merupakan afiliasi dari Termohon I sebesarRp.3.543.372.530 (tiga milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratustujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh Rupiah), dimana kekuranganpembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 57/Pid.Sus.TPK/ /2015/PN PLK
Tanggal 24 Februari 2016 — HERRY REONARDO als.HERRY Bin TITUS PAULUS TAHANAN
115 — 28
  • terjadikarena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnya besaryaitu. sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkankeuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% darirealisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang
    No.57/Pid.SusTPK/2015/PN.PLK43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang harga yang harusdiperhitungkan oleh terdakwa dalam menyusun HPS, Diskon dalam pengadaanbarang/ jasa pemerintah adalah Hak Negara dalam keuangan Negara.Bahwa
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 05-04-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 0496/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 13
  • Titin Gartini alias Nyi R.Gartini Anggadireja atau diperhitungkan sebagai pengurang atas bagiannya;

    6. Menghukum Para Penggugat dan Para Terggugat untuk membagi budel harta warisan (tirkah) dari almarhum Rd. Haydr Bey Danusaputra dan almarhumah Nji Rd. Titin Gartini alias Nyi R.Gartini Anggadireja sebagaimana tersebut diatas kepada ahli waris almarhum Rd. Haydr Bey Danusaputra dan almarhumah Nji Rd.

    Menghukum Penggugat sampai dengan Penggugat IV untukmengembalikan 1 (satu) Kg emas yang dipakai almarhum XXXXXXXXXsebagai ayah Penggugat sampai dengan Penggugat IV, karena itumerupakan harta warisan yang ditinggalkan almarhumXXXXKXXKXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXK dan almarhumah XXXXXXXXXXXxX aliasXXXXXXXXXXX atau diperhitungkan sebagai pengurang atas bagiannya;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1933 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ELDERS INDONESIA;
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Payment; H.Sukma20Jan09 CRO002074 = 9.273.308 Payment; PD.Multi Jaya15Jun09 CR003387 85.000.000 Payment; Ronald/Jansen15Jun09 CR003388 89.263.500 Payment; Ronald/Jansen15Jun09 CR003389 295.722.400 Payment; Ronald/JansenBahwa kondisi ini mengakibatkan adanya selisih perhitungan aruspiutang menurut Pemohon Banding dengan Terbanding sebesarRp719.977.447,00 yang dianggap oleh Terbanding sebagai penjualanyang belum dilaporkan;Bahwa pendekatan Terbanding dengan memasukan unsur pengurangfund deposit sebagai pengurang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-08-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 16-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 176/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 12 Februari 2015 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA;DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA
120 — 94
  • Hal iniseharusnya menurut kami ini bukan omset, karena biaya interkoneksi tersebutdikeluarkan harus menjadi biaya pengurang, karena pihak yang menerima jugamenjadi objek PNBP, jadi jelas spiritnya haruslah tidak ada double pungutan. Jadiitulah akar masalah dalam coklit.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/ /2015/PN Plk
Tanggal 24 Februari 2016 — dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE
131 — 27
  • jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal PerpresHalaman 27 dari 166 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2015/PN Pik 54 tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang
    terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributoryang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres54 tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang
    tersebutterjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnyabesar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkankeuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% darirealisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - BARNABAS SUEBU
257 — 160
  • dari nilaitersebut yang digunakan riil untuk pelaksanaan pekerjaan adalahRp3.932.785.032,00, sehingga diperoleh nilai Kerugian keuangan negarasebesar Rp10.414.300.407,00 (sepuluh milyar empat ratus empat belas jutatiga ratus ribu empat ratus tujuh rupiah);Bahwa biaya atau riil pengeluaran dari PT Indra Karya berdasarkan BAPyang Ahli terima dan pembukuan PT Indra Karya yang Ahli terima adalah daritahun 2008 sampai tahun 2011, menurut Ahli pengeluaran tahun 2011 sudahtidak masuk lagi sebagai faktor pengurang
    kerugian, sedangkan untuk yangtahun 2009 dan tahun 2010 masih sebagai faktor pengurang kerugian negarakarena berdasarkan laporan pertanggung jawaban yang Ahli terima memangbenar ada SPJ yang digunakan untuk pembayaran kegiatan di tahun 2008;Bahwa biaya atau riil pengeluaran pekerjaan untuk PT KPlJ, Ahimendasarkan penghitungan riil pengeluaran pekerjaan dari BAP Wariningsihyang didalamnya sudah dijelaskan secara detail pengeluaran untuk pekerjaanDED Danau Paniai dan Sentani, dan Ahli juga sudah melakukan
    pengecekandengan dokumennya;Bahwa untuk pembukuan dari PT Indra Karya muncul pengeluaran untuk fee,dan untuk fee tersebut bukan merupakan pengurang dari nilai kerugiannegara;Bahwa terhadap PT Ika Adya Perkasa, perusahaan ini hanya dipakai untuklewat dana saja, memang benar didalam kontrak PT Ika Adya Perkasasebagai rekanan, namun semua dana yang masuk ke rekening PT Ika AdyaPerkasa ditransfer kembali ke PT KPlu;Bahwa datadata yang Ahli terima dari Penyidik adalah keteranganketerangan dari beberapa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1615 B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MENTAYA SAWIT MAS;
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • makanandan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantianatau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu. dan yang berkaitan denganpelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;Artinya, adanya surat keputusan penetapan daerah terpencilterhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) hanya akan berdampak pada : dapatdibebankannya biaya natura atau kenikmatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UndangUndangPPh; sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Juni 2016 — Ir. KOSASIH ABBAS
278 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 212 PK/PID.SUS/2015 BB 186 : uang senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 66(enam puluh enam) lembar;Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang(kompensasi) atas uang pengganti yang dibebankan kepada TerdakwaI. Ir. Jacob Purwono; BB 1: kontrak dan dokumen lelang pengadaan dan pemasangan solarhome system (SHS) di Provinsi NAD dan Sumatera Utara tahun 2007yang dilaksanakan oleh PT.
    Ariesto Tunggal Engineering ;BB 1184 : Uang sebesar Rp 31.310.500,00 dan BB 1186 : Uangsebesar Rp 69.479.000,00 Dirampas untuk Negara dandikompensasikan sebagai pengurang atas barang bergerak berupauang terhadap PT. Tea Kirana ;BB 1272 : Uang sebesar Rp 3.143.700.509,00 : Dirampas untukNegara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap PT. Eltran Indonesia ;Hal. 607 dari 888 hal. Put.
    No. 212 PK/PID.SUS/2015BB 1292 : Uang Tunai sebesar Rp 22.000.000,00 : Dirampas untukNegara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap CV. Citra Niaga Indonesia ;BB 1294 : Uang Tunai sebesar Rp 17.500.000,00 : Dirampas untukNegara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap PT.
    Dipa Jaya Sejahtera ;BB 1295 : Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 : Dirampas untukNegara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap PT. Alief Balgis Sentosa ;BB 1472 : Uang Tunai sebesar Rp 15. 000.000,00 dan BB 1474 :Uang Tunai sebesar Rp 20.000.000,00 dan BB 1476 : Uang Tunaisebesar Rp 15. 000.000,00dan BB 1484 : Uang Tunai sebesar Rp 20. 000.000,00 Dirampasuntuk Negara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap PT.
    Timor Barutex ;BB 1480 : Uang Tunai sebesar Rp 50. 000.000,00 dan BB 1482 :Uang Tunai sebesar Rp 70.000.000,00 : Dirampas untuk Negara dandikompensasikan sebagai pengurang atas barang bergerak berupauang terhadap PT. Upplin ;BB 1592 : Uang sebesar Rp 188.376.160,00 dan BB 1593 : Uangsebesar Rp250.000.000,00 Dirampas untuk Negara dandikompensasikan sebagai pengurang atas barang bergerak berupauang terhadap PT.