Ditemukan 2273 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengurung peneguran pengoreng penanrang pengarang pengudang pengering pengadang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-09-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ANIK PARTINI, SH.
Terdakwa:
DWI SUNARHADI Bin SUKIDI
128 — 41
  • KUD Sri Wigati, dengan no rek : 1440010973417;

    • Dikembalikan pada KUD Sri Wigati Tulungagung;

    1. Uang Tunai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

    dirampas untuk negara sebagai pengurang kerugian keuangan negara;

    Uang tersebut sebagai uang titipan kepada JPU untukmengganti kerugian negara, sesuai berita acara penitipan sebagaimana terlampir.Maka uang tersebut dirampas untuk negara, diperhitungkan dengan kerugianNegara, serta sebagai faktor pengurang uang pengganti yang harus dibayarkan olehTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur pasal tersebut diatas, serta terpenuhinya unsurunsur tindak pidanakorupsi tersebut tidak terlepas dari peran serta dari Terdakwa, serta
    KUD Sri Wigati, dengan no rek :1440010973417;Dikembalikan pada KUD Sri Wigati Tulungagung;Uang Tunai sejumlah Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah)dirampas untuk negara sebagai pengurang kerugian keuangan negara;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Juni 2016 — Ir. KOSASIH ABBAS
247 — 306 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 212 PK/PID.SUS/2015 BB 186 : uang senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 66(enam puluh enam) lembar;Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang(kompensasi) atas uang pengganti yang dibebankan kepada TerdakwaI. Ir. Jacob Purwono; BB 1: kontrak dan dokumen lelang pengadaan dan pemasangan solarhome system (SHS) di Provinsi NAD dan Sumatera Utara tahun 2007yang dilaksanakan oleh PT.
    Ariesto Tunggal Engineering ;BB 1184 : Uang sebesar Rp 31.310.500,00 dan BB 1186 : Uangsebesar Rp 69.479.000,00 Dirampas untuk Negara dandikompensasikan sebagai pengurang atas barang bergerak berupauang terhadap PT. Tea Kirana ;BB 1272 : Uang sebesar Rp 3.143.700.509,00 : Dirampas untukNegara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap PT. Eltran Indonesia ;Hal. 607 dari 888 hal. Put.
    No. 212 PK/PID.SUS/2015BB 1292 : Uang Tunai sebesar Rp 22.000.000,00 : Dirampas untukNegara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap CV. Citra Niaga Indonesia ;BB 1294 : Uang Tunai sebesar Rp 17.500.000,00 : Dirampas untukNegara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap PT.
    Dipa Jaya Sejahtera ;BB 1295 : Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 : Dirampas untukNegara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap PT. Alief Balgis Sentosa ;BB 1472 : Uang Tunai sebesar Rp 15. 000.000,00 dan BB 1474 :Uang Tunai sebesar Rp 20.000.000,00 dan BB 1476 : Uang Tunaisebesar Rp 15. 000.000,00dan BB 1484 : Uang Tunai sebesar Rp 20. 000.000,00 Dirampasuntuk Negara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap PT.
    Timor Barutex ;BB 1480 : Uang Tunai sebesar Rp 50. 000.000,00 dan BB 1482 :Uang Tunai sebesar Rp 70.000.000,00 : Dirampas untuk Negara dandikompensasikan sebagai pengurang atas barang bergerak berupauang terhadap PT. Upplin ;BB 1592 : Uang sebesar Rp 188.376.160,00 dan BB 1593 : Uangsebesar Rp250.000.000,00 Dirampas untuk Negara dandikompensasikan sebagai pengurang atas barang bergerak berupauang terhadap PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 16-06-2013 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 331/PDT.Plw/2010/PN.MKS
Tanggal 17 Nopember 2011 — 1. SUKRIANA dan 2. ANDI NIRWAN PATUNRU melawan 1. 1. PT. MANDIRI BANK, Cq. REGIONAL CREDIT RECOVERY MAKASSAR 2. KPKNL Makassar 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
62 — 5
  • Jalaya Jaya Sakti maupunlimit lelang, karena PELAWAN tidak memiliki dasar acuan untukmenetapkan jumlah pinjaman maupun nilai pengurang limitlelang tersebut.b. Sebagaimana TERLAWAN sampaikan diatas, PELAWAN ternyatatidak dapat membayar kewajiban hutang pokok dan bunga sesuaiwaktu yang disepakati sekalipun PELAWAN telah diberi waktuyang cukup. Jumlah kewajiban CV.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 20-02-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 287 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Februari 2017 —
54 — 18
  • Penggugat uang pesangonsebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (8) dan uang penggantian haksesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No.13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Menimbang, bahwa dari bukti T19 dan T20 diketahui bahwa pada tanggal24 Mei 2016, Tergugat telah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekeningPenggugat sebesar Rp. 8.803.250, maka pembayaran Tergugat tersebut akandijadikan sebagai faktor pengurang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 22 Juni 2015 — SARIF SUPRIATNA BIN UDIN
71 — 29
  • Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurang kerugian keuangan negara;9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; ----------------------------------------------------------------------------
    KasDaerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurang kerugiankeuangan negara;Halaman 49 dart halaman 6% Putusan Nomor:12/TIPIKOR/ 2015 /PT. BBG8.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/ /2015/PN Plk
Tanggal 24 Februari 2016 — dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE
102 — 27
  • jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal PerpresHalaman 27 dari 166 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2015/PN Pik 54 tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang
    terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributoryang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres54 tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang
    tersebutterjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnyabesar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkankeuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% darirealisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1573 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNUNG SAWIT BINA LESTARI
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Masukan Luar Negeri atas Pembayaran Jasa Manajemen sebesarRp603.943.105,00;1.Bahwa koreksi atas Pajak Masukan luar negeri atas pembayaran jasamanajemen sebesar Rp603.943.105,00 berkaitan dengan koreksipositif pengurang penghasilan bruto berupa Management Fee sebesarRp6.039.431.015,00 yang diajukan keberatan oleh Pemohon Bandingdi PPh Badan;Bahwa atas keberatan SKPLB PPh Badan telah dilakukan penelitiandengan hasil penelitian sebagai berikut:a.Bahwa pokok sengketa keberatan yang diajukan oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-01-2008 — Upload : 26-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/PID/2007
Tanggal 16 Januari 2008 — DAVID NUSA WIJAYA al. NG TJUEN WIE
374 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.17 PK/Pid/2007361.976.074.127, di offset dengan pengurang hutang keBPPN sehingga saldo akun ini pada tanggal 31 Desember2003 adalah nihil (lihat catatan 6, 23, 26, 27, 28dan 31)".Bahwa berdasarkan Catatan Laporan Keuangan Butir 4 huruf mhalaman 16, butir 36 halaman 42, butir 13 alinea 1 & alinea 2halaman 26 & 27 Laporan Keuangan BUS, saldo BLBI yang terjadidan dialinkan pada tahun 1999 adalah sebesar Rp361.976.074.127. yang kebenaran dan keakuratan datanvadijamin oleh Bank Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1615 B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MENTAYA SAWIT MAS;
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • makanandan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantianatau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu. dan yang berkaitan denganpelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;Artinya, adanya surat keputusan penetapan daerah terpencilterhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) hanya akan berdampak pada : dapatdibebankannya biaya natura atau kenikmatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UndangUndangPPh; sebagai pengurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-09-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 23 September 2015 — Ir. Judi Sugiyatno, Dk. >< PT KASIH INDUSTRI INDONESIA, Dk.
199 — 145
  • Perjanjian Pengalihan Piutang (Novasi)No. 056/HT/P/HKM/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 (BuktiP.LI7.0), sehingga dengan adanya novasi tersebut, jumlah utangTermohon I kepada Pemohon II menjadibertambah ;ii adanya kekurangan pembayaran Pemohon II kepada PT Daya BambuSejahtera yang merupakan afiliasi dari Termohon I sebesarRp.3.543.372.530 (tiga milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratustujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh Rupiah), dimana kekuranganpembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 19-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Januari 2017 —
142 — 81
  • tidak ada bantahan dari Tergugat maka Majelis Hakimakan menjadikan besarnya upah tersebut sebagai dasar untuk menghitungkompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat;Menimbang, bahwaberdasarkan bukti T72 , Tergugat telah membayarkantall kasih kepada Para Penggugat melalui transfer dari Bank Permata yangpbesarnya bervariasi sebagai penghargaan atas dedikasi Para Penggugat, makamenurut Majelis Hakim adalah adil uang tali kasih yang telah diberikan kepadaPara Penggugat diperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 30-06-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 19-10-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps
Tanggal 18 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
YOSEF UMBU HINA MARAWALI, SH
Terdakwa:
NI PUTU MASDARINI
82 — 37
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  • Menetapkan titipan Uang pengganti sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti dari terdakwa NI PUTU MASDARINI dan disetorkan ke Kas Negara Cq.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - BARNABAS SUEBU
236 — 160
  • dari nilaitersebut yang digunakan riil untuk pelaksanaan pekerjaan adalahRp3.932.785.032,00, sehingga diperoleh nilai Kerugian keuangan negarasebesar Rp10.414.300.407,00 (sepuluh milyar empat ratus empat belas jutatiga ratus ribu empat ratus tujuh rupiah);Bahwa biaya atau riil pengeluaran dari PT Indra Karya berdasarkan BAPyang Ahli terima dan pembukuan PT Indra Karya yang Ahli terima adalah daritahun 2008 sampai tahun 2011, menurut Ahli pengeluaran tahun 2011 sudahtidak masuk lagi sebagai faktor pengurang
    kerugian, sedangkan untuk yangtahun 2009 dan tahun 2010 masih sebagai faktor pengurang kerugian negarakarena berdasarkan laporan pertanggung jawaban yang Ahli terima memangbenar ada SPJ yang digunakan untuk pembayaran kegiatan di tahun 2008;Bahwa biaya atau riil pengeluaran pekerjaan untuk PT KPlJ, Ahimendasarkan penghitungan riil pengeluaran pekerjaan dari BAP Wariningsihyang didalamnya sudah dijelaskan secara detail pengeluaran untuk pekerjaanDED Danau Paniai dan Sentani, dan Ahli juga sudah melakukan
    pengecekandengan dokumennya;Bahwa untuk pembukuan dari PT Indra Karya muncul pengeluaran untuk fee,dan untuk fee tersebut bukan merupakan pengurang dari nilai kerugiannegara;Bahwa terhadap PT Ika Adya Perkasa, perusahaan ini hanya dipakai untuklewat dana saja, memang benar didalam kontrak PT Ika Adya Perkasasebagai rekanan, namun semua dana yang masuk ke rekening PT Ika AdyaPerkasa ditransfer kembali ke PT KPlu;Bahwa datadata yang Ahli terima dari Penyidik adalah keteranganketerangan dari beberapa
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 11-07-2019 — Putus : 31-12-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 439/Pdt.G/2019/PA.Dp
Tanggal 31 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 36
  • Tergugat, dan dalam bagian konvensi dipertimbangkan bahwaTergugat boros, namun tidak dijelaskan secara riil dan tidak dapat diketahuiHalaman 55 Putusan Nomor 439/Pdt.G/2019/PA.Dpdengan jelas dan pasti berapa banyak harta yang dihabiskan sebagai nafkahdan berapa banyak harta yang dihabiskan sebagai nafkah dan berapa banyakharta yang diboroskan;Menimbang, bahwa di sisi lain, perilaku Tergugat yang telahmemboroskan harta bersama tersebut, pada dasarnya telah dipertimbangkandalam bagian konvensi sebagai pengurang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 668/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 16
  • Bukti TIV.16 : Foto copy adabya penyimpanganatas dana hasil penjualan agunan pinjaman beberapaanggota sejumlah Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).Dana hasil penjualan agunan tersebut tidak digunakansebagai pengurang pinjaman anggota bersangkutan.Setelah ditindaklanjuti diketahui masih menyisahkankerugian bagi KKUS sebesar Rp.15.612.500 (Lima belasjuta enam ratus dua belas ribu rupiah) (copy dari copy);17.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 652/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — Direktur Jenderal Pajak vs PT Lion Super Indo
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding terhadap Jurnal Listing ke1 dengan JurnalListing ke2, koreksi selisin tersebut hanya berdasarkan selisih jumlah padaJurnal Listing;Bahwa selisin jumlah pada Jurnal Listing tersebut yaitu untuk beberapanomor account dan tidak merujuk ke nomor voucher biaya yang dikoreksisehingga menurut Pemohon Banding koreksi selisih biaya usaha tersebutseharusnya dapat dibatalkan karena Terbanding tidak menyatakan bahwa biayausaha sebesar Rp1.579.441.776,00 merupakan biaya yang tidak dapatdikurangkan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 980/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GRAHA DINAMIKA SEJAHTERA
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto (Harga PokokPenjualan) sebesar Rp957.112.396,00;c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-08-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 16-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 176/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 12 Februari 2015 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA;DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA
104 — 66
  • Hal iniseharusnya menurut kami ini bukan omset, karena biaya interkoneksi tersebutdikeluarkan harus menjadi biaya pengurang, karena pihak yang menerima jugamenjadi objek PNBP, jadi jelas spiritnya haruslah tidak ada double pungutan. Jadiitulah akar masalah dalam coklit.
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 05-04-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 0496/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 13
  • Titin Gartini alias Nyi R.Gartini Anggadireja atau diperhitungkan sebagai pengurang atas bagiannya;

    6. Menghukum Para Penggugat dan Para Terggugat untuk membagi budel harta warisan (tirkah) dari almarhum Rd. Haydr Bey Danusaputra dan almarhumah Nji Rd. Titin Gartini alias Nyi R.Gartini Anggadireja sebagaimana tersebut diatas kepada ahli waris almarhum Rd. Haydr Bey Danusaputra dan almarhumah Nji Rd.

    Menghukum Penggugat sampai dengan Penggugat IV untukmengembalikan 1 (satu) Kg emas yang dipakai almarhum XXXXXXXXXsebagai ayah Penggugat sampai dengan Penggugat IV, karena itumerupakan harta warisan yang ditinggalkan almarhumXXXXKXXKXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXK dan almarhumah XXXXXXXXXXXxX aliasXXXXXXXXXXX atau diperhitungkan sebagai pengurang atas bagiannya;6.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 57/Pid.Sus.TPK/ /2015/PN PLK
Tanggal 24 Februari 2016 — HERRY REONARDO als.HERRY Bin TITUS PAULUS TAHANAN
89 — 28
  • terjadikarena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnya besaryaitu. sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkankeuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% darirealisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang
    No.57/Pid.SusTPK/2015/PN.PLK43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang harga yang harusdiperhitungkan oleh terdakwa dalam menyusun HPS, Diskon dalam pengadaanbarang/ jasa pemerintah adalah Hak Negara dalam keuangan Negara.Bahwa