Ditemukan 1935 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : caesar causar cautsal causa carsan casual caesal caisal
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum
Register : 07-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PT GANDAERAH HENDANA PT GH di Wakili JEONG SEOK KANG Anak dari Mr KANG Diwakili Oleh : WIRYA NATA ATMAJA,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
519 — 348
  • Terwujudnya tindak pidana material secarasempurna diperlukan 3 syarat yang esensial, yaitu :1. terwujudnya tingkah laku;2. terwujudnya akibat (akibat konstitutif atau constitutiefgervolg);3. ada hubungan kausal (causal verband) antara terwujudnyatingkah laku dengan akibat konstitutif;Bahwa dalam hal tindak pidana materiil menekankan kepadaakibat dari perbuatan, dan perbuatan tersebut merupakanperbuatan melanggar rumusan ketentuan pidana (lihat AlviSyahrin, 2019, Ketentuan Pidana Korporasi tentangPerlindungan
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2012 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN MAKALE Nomor 54/PID.SUS/2011/PN.MKL
Tanggal 2 Mei 2012 — MANGARANTE PATILA, SE ., JONI CORNELIUS TONDOK, ST.MM ., YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA.
157 — 81
  • Jadi harus ada hubungan causal antarakeberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan ataukedudukan.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
236 — 117
  • Bahwa adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara ObjekGugatan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan PARAPENGGUGAT yang mengalami kerugian, yang akan dijelaskan secarasistematis yakni sebagai berikut : . Kabupaten Purwakarta;ll. Kabupaten Bogor; lll. Kota Bekasi; I.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
72 — 30
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-01-2016 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Klk
Tanggal 14 Januari 2016 — M U K R I N U, Dkk : Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT. V Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ABDUL KADIR, S.Ag. SH. 2. AHMAD MUJAHID, SH. 3. ABDUL ROHMAN, SH. 4 SYAMSUL BAHRI, SH. 5. RIZALDI NAZARUDDIN, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jend. Achmad Yani Km. 6.700 Komplek Permata Permai No. 6B RT. 11, Kel. Kertak Hanyar I, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kal-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2015, dahulu sebagai Kuasa Para Penggugat, sekarang sebagai ……………..…………………...KUASA PARA PEMBANDING ; L A W A N 1. PT.WIRA USAHATAMA LESTARI (PT. WUL), beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 10 Handel Gaben RT. 14 Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas, Prov. Kal-Teng , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. POLTAK HUTADJULU, SH,MBA,MH. 2. NICHO HEZRON, SH.MBA, 3. FAJAR MARPAUNG, SH,MH. 4 BINSAR RONNITUA. A, SH. 5. AKHMADSYAH GIFFARY, SH, Pekerjaan Advokat berkantor di LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & ASSOCIATES, Jalan Manggis No. 62, Blok. A Cinere Estate, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2015 , semula sebagai Kuasa Tergugat, sekarang sebagai ................................ TERBANDING ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 01 Kuala Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. KRISTOP, SH, 2. Drs. SEPTEDY, SH, 3. H. SUKIRAN, S.IP.,MAP. 4. SITI RUBIAH HAYATI, SH, 5. GEREK, S.Hut.,MP, 6. YANTI, ST, 7. ERLINA, SH. 8. KALAWA DANA, SH, 9RINA EKA KURNIATI, SH, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015, semula sebagai Kuasa Turut Tergugat I, sekarang sebagai KUASA TURUT TERBANDING I ; 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 1 Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SUKARDI, SH, 2. SURIANSYAH SAPUTRA, SE, 3. NOOR ALIYANI. beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 44 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016,semula sebagai Kuasa Turut Tergugat II, sekarang sebagai …………………………………………………………… KUASA TURUT TERBANDING II
148 — 38
  • akan mempertimbangkanhal tentang perbuatan melawan hukum yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdataadalah :Tiap perbuatan melawan hukum yang membawe kerugian kepadaorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perobuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Pengadilan PN MEDAN
Register : 25-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 April 2014 —
96 — 26
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1138 — 664
  • Bahwa dalam Pasal 12 huruf b jika tidak ada hubungan causal antara pemberiandengan apa yang dilakukan atau apa tidak dilakukan yang bersangkutan, yangbertentangan dengan kewajibannya itu maka tidak bisa dikualifikasi sebagai tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b UndangUndang TindakPidana Korupsi.
    Hal ini berbedadengan pasal 5 ayat 2 maupun pasal 12 huruf b yang memang mensyaratkanhubungan causal antara pemberian itu dengan jabatan ataupun kedudukan yangbersangkutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.Bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan atau kewenangannya adalah nomenklaaturdalam rumusanrumusan delik berkenaan dengan suap ini digunakan berbagaiistilah: ada kekuasaan, ada kewenangan, ada jabatan dan ada kewajiban.Nomenklatur ini sebenarnya berhubungan dengan ruang lingkup tugas atau tupoksiyang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 42/PID.SUS/K/2014/PN.MDN
Tanggal 1 Oktober 2014 — - CHRIS LEO MANGGALA
150 — 45
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkuHalaman 259 dari 294.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 42/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.jabatan atau kedudukan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN Sda
Tanggal 24 Agustus 2017 — PT. ALIKA EKAPUTRA Lawan SUPRIYANTO, S.T., Ny. ONG LINDAWATI, HERMAN BUDI PRAYITNO PT. BANK PERMATA CABANG SURABAYA eks PT. BANK BALI, NOTARIS ABDURACHIM, S.H NOTARIS YOVITA DAMAYANTI, S.H NOTARIS LUTFI AFFANDI, S.H., M.Kn
439 — 145
  • Adanya hubungan causal;Bahwa, karena keadaankeadaan yang sedemikian rupa itulah,penggugat Rekonvensi terpaksa harus menempuh upaya hukum ini pulaguna mendapatkan haknya atas perbuatan Tergugat dalam rekonvensiHalaman 27 dari 293 Putusan Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN Sda10.11.tersebut, oleh karenanya Penggugat rekonvensi berhak menuntut gantirugi kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng, berupakerugian:9.1.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2013 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 04-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 17/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 20 Mei 2013 — - Drs. Fonaha Zega - Yasoni Nazara, BA
136 — 101
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalan gunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
744 — 971
  • Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.35.335.435.5Hubungan causalUntuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yangmelakukan perbuatan melanggar hukum, selain harusadanya kesalahan, Pasal 13865 BW juga mensyaratkanadanya hubungan causal artinya hubungan sebabakibatantara perbuatan melanggar hukum dan kerugian. Jadi,kerugian itu harus timbul sebagai akibat perbuatan orangyang merupakan perbuatan melanggar hukum tersebut.Dr.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 13-08-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 46-K/PMT-II/AD/VIII/2013
Tanggal 20 Mei 2014 — Hasan Sodiq, S.sos Letkol Inf. Nrp. 11930070181268
399 — 173
  • Harus ada hubungan causal antarakesengajaan/tujuan penganjur dengan tindak pidana yangterjadi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-03-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1776 K/PID.SUS/2016
Tanggal 8 Maret 2017 — Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati;
144 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1776 K/PID.SUS/2016memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa terhadap unsur dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara Mahkamah Agung berpendapat akibat perbuatanTerdakwa secara melawan hukum yang telah memperkaya diri Terdakwa sendiridan pelaku lainnya mempunyai hubungan causal secara yuridis yangmengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan sesuaiLaporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1831 K/PID.SUS/2016
Tanggal 6 Juni 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung ; I GUSTI AYU ARDANI
134 — 317 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • usaha masyarakat secara mandiri yangdidasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerahsesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa terhadap unsur dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara Mahkamah Agung berpendapat akibat perbuatanTerdakwa secara melawan hukum yang telah memperkaya diri Terdakwa sendiridan pelaku lainnya mempunyai hubungan causal
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2012 — - BUYUNG RITONGA
124 — 21
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau saranadengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan atau kedudukankonsekwensinya mempunyai kKewenangan, kesempatan dan sarana yang timbuldari jabatan atau kedudukan