Ditemukan 1944 data
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
146 — 170
Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Halaman 79 dari 163,halaman, Putusan Nomor327/PDT/2020/PT BDG Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, adalahsebagai berikut : Bahwa Pembanding /semula Tergugat IV adalah penerima atas tanahtanah,dari Terbanding / Tergugat yaitu :a. Sertipikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang Luas 4.250 M2.
320 — 96
hanya sebagian saja;Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat point 2 yang memohonuntuk menyatakan Perbuatan Tergugat , dan Tergugat Il sebagai Perbuatan MelawanHukum (Onrechmatigdaad), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, bahwa daribunyi pasal 1365 BW tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan melawanhukum, harus memenuhi unsurunsur sebagai berikut :1.Perbuatan yang melawan Hukum (Onrechtmatige daad ) ;2.Harus ada kesalahan ;3.Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;4.Ada hubungan causal
800 — 533
berproses adalah tujuan yang hendak dicapai olehPenggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, Usaha MemahamiUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta,2003, him. 37) ;Menimbang, bahwa mengenai kaitannya unsur kerugian dengankepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Peratun, Majelis Hakim berpendapat harusmenunjukkepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnyahubungan kausalitas secara langsung (causal
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1444 — 3037
Dari Sudut pandang lain, secara argumentum a contrario pendaftaranperubahan AD/ART dan perubahan Pengurus oleh pihak Penggugatsesungguhnya merupakan refleksi atau cermin dari adanya rangkaian perselisinaninternal di tubuh organisasi Partai Demokrat, atau memiliki hubungan sebab akibat(causal verband) antara peristiwa kongres tahun 2020 dengan kongres 2021, halini sebagaimana dituangkan Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya yaknisebagai berikut:Bahwa Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan
707 — 793
berproses adalahtujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut(Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara,Buku Il, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, him. 37).Menimbang, bahwa mengenai kaitan unsur kerugian dengan kepentinganuntuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Peratun, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk kepada nilai yangharus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secaralangsung (causal
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
326 — 444
dicapai Penggugat denganGugatan a quo, bukanlah diukur sematamata dengan kepentingan atas tanah yangtercakup dalam kedua objek sengketa a quo, melainkan haruslah dipertimbangkan dariada atau tidak adanya kedudukan hukum Penggugat pada saat atau sebelum keduaobjek sengketa a quo diterbitkan, sehingga dengan terbitnya kedua objek sengketa aHalaman 226 dari 236 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.KDI.quo menimbulkan nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat secara langsung ataskedudukan hukumnya (causal
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Sampe Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Liber Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Tumpak Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : Sidon Amori Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Lamria RL boru Silaban Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Lammer Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : Lamhot Kristin Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : Manogi Lusius Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : Lukisjon Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V
86 — 27
bahwa tindakantindakan dari ParaTergugat atas Tanah Sengketa telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebutBahwa dengan demikian ada empat unsur dalam suatu perbuatan melawanhukum yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanyakesalahan dan adanya hubungan causal
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
H. SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE.,MM
106 — 26
Sedangkan sarana adalah carakerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atausarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan atauHalaman 212 dari 244Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor 73/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mdnkedudukan konsekwensinya
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
508 — 345
Terwujudnya tindak pidana material secarasempurna diperlukan 3 syarat yang esensial, yaitu :1. terwujudnya tingkah laku;2. terwujudnya akibat (akibat konstitutif atau constitutiefgervolg);3. ada hubungan kausal (causal verband) antara terwujudnyatingkah laku dengan akibat konstitutif;Bahwa dalam hal tindak pidana materiil menekankan kepadaakibat dari perbuatan, dan perbuatan tersebut merupakanperbuatan melanggar rumusan ketentuan pidana (lihat AlviSyahrin, 2019, Ketentuan Pidana Korporasi tentangPerlindungan
256 — 638
Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Bahwa berdasarkan hal di atas, maka gugatan penggugat adalah kaburkarena Penggugat tidak merinci dengan jelas kerugian yang dideritaPenggugat sebagai dalil Penggugat pada point 146 halaman 35 yangmenyebutkan bahwa berdasarkan faktafakta di atas dimana kerusakanlingkungan dan pencemaran yang dilakukan dalam tanggung jawab ParaTergugat maka dipastikan bahwa visi, misi serta tujuan Tergugatdipastikan tidak akan tercapai; dan pada point 147 halaman
151 — 78
Jadi harus ada hubungan causal antarakeberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan ataukedudukan.
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
229 — 113
Bahwa adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara ObjekGugatan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan PARAPENGGUGAT yang mengalami kerugian, yang akan dijelaskan secarasistematis yakni sebagai berikut : . Kabupaten Purwakarta;ll. Kabupaten Bogor; lll. Kota Bekasi; I.
65 — 30
Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan
91 — 26
Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan
145 — 38
akan mempertimbangkanhal tentang perbuatan melawan hukum yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdataadalah :Tiap perbuatan melawan hukum yang membawe kerugian kepadaorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perobuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
1115 — 664
Bahwa dalam Pasal 12 huruf b jika tidak ada hubungan causal antara pemberiandengan apa yang dilakukan atau apa tidak dilakukan yang bersangkutan, yangbertentangan dengan kewajibannya itu maka tidak bisa dikualifikasi sebagai tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b UndangUndang TindakPidana Korupsi.
Hal ini berbedadengan pasal 5 ayat 2 maupun pasal 12 huruf b yang memang mensyaratkanhubungan causal antara pemberian itu dengan jabatan ataupun kedudukan yangbersangkutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.Bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan atau kewenangannya adalah nomenklaaturdalam rumusanrumusan delik berkenaan dengan suap ini digunakan berbagaiistilah: ada kekuasaan, ada kewenangan, ada jabatan dan ada kewajiban.Nomenklatur ini sebenarnya berhubungan dengan ruang lingkup tugas atau tupoksiyang
142 — 45
Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkuHalaman 259 dari 294.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 42/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.jabatan atau kedudukan
422 — 145
Adanya hubungan causal;Bahwa, karena keadaankeadaan yang sedemikian rupa itulah,penggugat Rekonvensi terpaksa harus menempuh upaya hukum ini pulaguna mendapatkan haknya atas perbuatan Tergugat dalam rekonvensiHalaman 27 dari 293 Putusan Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN Sda10.11.tersebut, oleh karenanya Penggugat rekonvensi berhak menuntut gantirugi kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng, berupakerugian:9.1.
131 — 101
Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalan gunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan
732 — 961
Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.35.335.435.5Hubungan causalUntuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yangmelakukan perbuatan melanggar hukum, selain harusadanya kesalahan, Pasal 13865 BW juga mensyaratkanadanya hubungan causal artinya hubungan sebabakibatantara perbuatan melanggar hukum dan kerugian. Jadi,kerugian itu harus timbul sebagai akibat perbuatan orangyang merupakan perbuatan melanggar hukum tersebut.Dr.