MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran melakukan kegiatan usaha Panti Pijat tanpa Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Pemerintah Kota Padang;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebankan

Sebelumnya sudah ada tegoran kepadaterdakwa.Apakah diperbolehkan membuka usaha panti pijat tanoa Surat Izin TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP) ?

Tidak diperbolehkan membuka usaha pantipijat tanpa Surat Izin Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP) dan melanggar Perda KotaPadang Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 83 ayat(1) (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor05 Tahun 2012 tentang Izin Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP).Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepadasaksi.Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepadasaksi.Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim,Terdakwa memberikan pendapat benar terhadap

Sebelumnya sudah ada tegoran kepadaterdakwa.Apakah diperbolehkan membuka usaha panti pijat tanpa Surat Izin TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP) ?

Sebelumnya sudah ada tegoran kepadaterdakwa.Apakah diperbolehkan membuka usaha panti pijat tanpa Surat Izin TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP) ?Tidak diperbolenkan membuka usaha PantiPijat tanpa Surat Izin Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP).Bagaimana atas kejadian tersebut ?

); Bahwa sebelumnya sudah ada tegoran kepada terdakwa; Bahwa tidak diperbolehnkan membuka usaha Panti Pijat tanpa SuratIzin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah darifaktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana resume penyidik yaitumelakukan kegiatan usaha Panti Pijat tanpa Izin Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP) dari Pemerintah Kota Padang melanggar Pasal 3 ayat (1)juncto

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yovi Sovia tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran melakukan kegiatan usaha Refleksi tanpa Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Pemerintah Kota Padang;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.C/2019/PN Pdg.Sebelumnya sudah ada tegoran kepadaterdakwa.Apakah diperbolehkan membuka usaha refleksi tanpa Surat Izin Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP) ?

Tidak diperbolehkan membuka usaha refleksitanopa Surat Izin Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP) dan melanggar Perda KotaPadang Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 83 ayat(1) (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor05 Tahun 2012 tentang Izin Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP).Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepadasaksi.Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepadasaksi.Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim,Terdakwa memberikan pendapat benar terhadap

Sebelumnya sudah ada tegoran kepadaterdakwa.Apakah diperbolehkan membuka usaha refleksi tanpa Surat Izin Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP) ?

Sebelumnya sudah ada tegoran kepadaterdakwa.Apakah diperbolehkan membuka usaha refleksi tanpa Surat Izin Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP) ?Tidak diperbolehkan membuka usaha refleksitanpa Surat Izin Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP).Bagaimana atas kejadian tersebut ?

); Bahwa sebelumnya sudah ada tegoran kepada terdakwa; Bahwa tidak diperbolehkan membuka usaha Refleksi tanpa Surat IzinTanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah darifaktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana resume penyidik yaitumelakukan kegiatan usaha Refleksi tanpa Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP) dari Pemerintah Kota Padang melanggar Pasal 3 ayat (1) junctoPasal

Sementara kegiatan usahapariwisata;(8) Sanksi Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan juga kepada:a.

Pengusaha Pariwisata yang menyampaikan dokumen yangdipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisatadan/atau pemutakhiran TDUP;(9) Pencabutan TDUP dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yangmenyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulanyang disampaikan oleh Dinas;(10)Terhadap pelanggaran kegiatan usaha pariwisata yang usulanpencabutan TDUP disampaikan Dinas kepada dilakukan olehPengusaha Pariwisata penanaman modal asing Pelayanan TerpaduSatu Pintu Badan Koordinasi Penanaman

DKI Jakarta menerbitkanKeputusan Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2019tentang Pencabutan TDUP Wisma Shinta;Tanggal 4 September 2019, Johanes Hermanto, Pemilik TDUP a.n. WismaShinta mengajukan keberatan atas Pencabutan TDUP a.n.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Aslia tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran melakukan kegiatan usaha Salon tanpa Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Pemerintah Kota Padang;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
<

Sebelumnya sudah ada tegoran kepadaterdakwa.Apakah diperbolehnkan membuka usaha Salon tanpa Surat Izin Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP) ?

Tidak diperbolehkan membuka usaha Salontanpa Surat Izin Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP) dan melanggar Perda KotaPadang Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 83 ayat(1) (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor05 Tahun 2012 tentang Izin Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP).Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepadasaksi.Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepadasaksi.Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim,Terdakwa memberikan pendapat benar terhadap keterangan

Sebelumnya sudah ada tegoran kepadaterdakwa.Apakah diperbolehnkan membuka usaha Salon tanpa Surat Izin Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP) ?Tidak diperbolehkan membuka usaha Salontanpa Surat Izin Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP).Bagaimana atas kejadian tersebut ?

); Bahwa sebelumnya sudah ada tegoran kepada terdakwa; Bahwa tidak diperbolehkan membuka usaha Refleksi tanpa Surat IzinTanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah darifaktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana resume penyidik yaitumelakukan kegiatan usaha Salon tanpa Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP) dari Pemerintah Kota Padang melanggar Pasal 3 ayat (1) junctoPasal 83

Tidak memiliki Ijin TDUP ;2.

SbyBahwa sebagaimana alasan pertimbangan dikeluarkan keputusan/ obyectumlitis huruf C, bahwa usaha Penggugat dijalankan tanpa dilengkapi Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP);Bahwa makna pertimbangan itu, menurut Tergugat, maka Penggugat wajibmempunyai TDUP, Apakah pertimbangan yang demikian dibenarkan olehhukum?

)yaitu TDUP usaha Restoran Kode KBLI 56101 dan TDUP usahaKaraoke Kode KBLI 93191, akan tetapi kedua TDUP dimaksudsemuanya belum berlaku efektif karena harus memenuhi komitmenbeberapa persayaratan terlebih dahulu sesuai ketentuan dalam Pasal12 Ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikSektor Priwisata diantaranya Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB;Bahwa setelah Penggugat mendapatkan NIB dan TDUP Restoranserta TDUP

Bahwa sesuai dengan Pasal 8ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 disebutkanbahwa Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1)huruf a wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB.Disini jelas fakta hukumnya bahwa Karaoke Brilian Kafe Live Musik telahmendapatkan NIB sehingga wajib memiliki TDUP, dan untuk berlakunya/efektifnya TDUP guna menjalankan usahanya maka harus di penuhiterlebin dahulu komitmen persyaratan yang sudah disanggupi.

bertemudengan bagian perizinan PTSP Dinas Pariwisata, saksi bertanya terkaitdengan TDUP, dimana TDUP kami belum keluar apakah kami sudahdapat operasional dan dijawab boleh operasional karena hanya menungguperizinan TDUP nya saja;bahwa saksi pulang dan menyampaikan kepada Pemilik saksi mengatakanbahwa Brillian Cafe dapat melakukan operasional. kemudian saksi kembalike PTSP kota blitar bertanya terkait TDUP apakah sudah keluar karenauntuk pengurusan perizinan TDUP ada waktunya tidak lama hanya berapakali

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya KeputusanTergugat berupa Surat Nomor 4601/1.8588 tentang Pencabutan TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP) milik PT. Hanggar Mega Musiktertanggal 11 Oktober 2016, sampai ada putusan dalam perkara ini yangberkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa SuratNomor 4601/1.8588 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP) milik PT. Hanggar Mega Musik tertanggal 11 Oktober 2016:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa SuratNomor 4601/1.8588 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP) milik PT. Hanggar Mega Musik tertanggal 11 Oktober 2016:4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya KeputusanTergugat berupa Surat Nomor 4601/1.8588 tentang Pencabutan TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP) milik PT. Hanggar Mega Musiktertanggal 11 Oktober 2016, sampai ada putusan dalam perkara iniyang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yangmencabutnya;Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 7 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa SuratNomor 4601/1.8588 tentang Pencabutan Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP) milik PT. Hanggar Mega Musik tertanggal 11 Oktober2016;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa SuratNomor 4601/1.8588 tentang Pencabutan Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP) milik PT. Hanggar Mega Musik tertanggal 11 Oktober2016;4.

Teguran atau peringatan tertulis;b. pembekuan sementara TDUP;c. Pembekuan TDUP, dand. Penyegelan atau penutupan tempat usaha;6. Bahwa tahapan mekanisme pencabutan TDUP sebagaiman posita 5(lima) di atas tidak dilakukan oleh Tergugat;7.

Bahwa selain itu). pula dalam isi surat Keputusan nomor188.4/47/KPTS/402.106/2020 terdapat pula kekeliruan substansialterkait penulisan nomor pencabutan TDUP yang dimaksudkan,dimana TDUP Karaoke MOM ENTERTAINT adalah nomor 3 namundalam surat keputusan Pencabutan adalah surat nomor 2;9.

) Nomor3/1334/TDUP/402.302/208 tanggal 3 Juli 2018, maka yangtertulis di TDUP tersebut adalah Karaoke MOM Entertaint bukanKaraoke MOM Entertainment.

Pembekuan sementara TDUP; 5 c.Pembekuan TDUP; d.

Penyegelan atau penutupan tempat usaha; e.Pencabutan TDUP.(3) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturutturut3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.(4) Pembekuan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakanapabila pengusaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuansementara TDUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.(5) Pembekuan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat

B1/0.3.10/Gp.2/2/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 perihal permintaanpencabutan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) No. 503012/TDUP I/DMPTSP/2020 tanggal 23 Januari 2020, belum menimbulkan dampak hukummaupun kerugian materiil bagi penggugat. Surat kuasa hukum tergugat tersebuthanya berupa permintaan / permohonan kepada Turut Tergugat yang memilikikewenangan sepenuhnya untuk mengabulkan atau menolak permintaan /permohonan tersebut.

Tergugat/Turut Terbanding adalahperbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengankewajiban hukum Pembanding adalah telah tepat dan benar.Bahwa karena faktanya permintaan pencabutan TDUP yang disampaikanoleh Pembanding tersebut telah ditolak oleh Turut Tergugat/TurutTerbanding, dengan alasan permohonan penerbitan TDUP yang diajukanoleh Terbanding telan memenuhi persyaratan sehingga permohonanpenerbitan TDUP tersebut beralasan untuk dikabulkan.Bahwa selain itu, sebagaimana disampaikan

Bahwa sebagaimana terbukti berdasarkan bukti TT.8 dan bukti TT.9,Turut Terbanding telan menyatakan menolak permintaan Pembandinguntuk mencabut TDUP atas nama Terbanding sebagaimana Surat Nomor: B1/0.3.10/Gp.2/02/2020, tanggal 28 Februari 2020 Perihal : PermintaanPencabutan TDUP 503012/TDUPI/DPMPSTP/2020, tanggal 23 Januari2020 (bukti T11).2.

Turut Tergugat/TurutTerbanding adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain danbertentangan dengan kewajiban hukum Pembanding adalah telah tepatdan benar.Bahwa karena faktanya permintaan pencabutan TDUP yang disampaikanoleh Pembanding tersebut telah ditolak oleh Turut Tergugat/TurutTerbanding, dengan alasan permohonan penerbitan TDUP yang diajukanoleh Terbanding telah memenuhi persyaratan sehingga permohonanpenerbitan TDUP tersebut beralasan untuk dikabulkan.Bahwa selain itu, sebagaimana disampaikan

Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah KotaBanjarmasin Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar UsahaPariwisata, sehingga berhak untuk diterbitkan TDUP atas namaTerbanding.

Poerwadi Djojonegoro, supaya dilengkapi Bukti KepemilikanPenggugat atas Hotel Cemara Jalan Achmad Yani Nomor 66Surabaya, sehubungan persyaratan Permohonan Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP);Jadi Penggugat sebelum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan diundangkan pada tanggal3 Desember 2012 sudah mengajukan Permohonan Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP) kepada Unit Pelayanan Terpadu SatuAtap (UPTSA) Surabaya Timur;.

Bahwa objek sengketa merupakan suatupemberitahuan kepada Penggugat untuk menutup sendiri kegiatanusahanya karena Penggugat menjalankan usaha tanpa memiliki TandaDaftar Usaha Patiwisata (TDUP).

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaharui TDUP HotelCemara dengan mengajukan Izin Gangguan (HO) pada tanggal 12November 2010 ...... ..... Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugatmempunyai iktikad baik untuk menjalankan usahanya dengan berupayamemperbaharui TDUP atas nama miliknya yang selama ini beralih menjadiatas nama Ir. Poerwadi Djojonegoro ......

dapat menyimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembalimempunyai iktikad baik meskipun berdasarkan buktibukti pada PengadilanTingkat I, terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menjalankanoperasional hotelnya tidak dilengkapi oleh TDUP.

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaharui TDUP HotelCemara dengan mengajukan Izin Gangguan (HO) pada tanggal 12November 2010 ............ .... Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugatmempunyai iktikad baik untuk menjalankan usahanya dengan berupayamemperbaharui TDUP atas nama miliknya yang selama ini beralih menjadiatas nama Ir. Poerwadi Djojonegoro ............ jiHalaman 44 dari 49 halaman.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan olehDinas.(3) Pencabutan TDUP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanoleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan PelayananTerpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas.Bahwa oleh karena dasar pencabutan TDUP Penggugat adalah Pasal 54Pergub 18/2018 maka yang berwenang menerbitkan pencabutan adalahTergugat ;Bahwa Objek Sengketa jelas diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat(Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

oleh BNNP Jakarta serta didapatiadanya penyalahgunaan narkoba ditempat usaha Penggugat, makapencabutan TDUP Penggugat didasarkan pada Pasal 54 ayat (1) Pergub18/2018;Bahwa Pasal 54 ayat (1) Pergub 18/2018 mensyaratkan pencabutan TDUPdapat dilakukan secara langsung tanpa perlu melalui tahapan sanksi tegurantertulis pertama, kedua dan ketiga, serta penghentian sementara;Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUNJKT17.18.19.Bahwa setelah Penggugat terbukti melanggar Pasal 38 ayat (1)

huruf t jo.Pasal 54 ayat (1) Pergub 18/2018, maka Ka.Disparbud berdasarkan Pasal 54ayat (2) Pergub 18/2018 mengirimkan surat usulan pencabutan TDUPPenggugat kepada Tergugat, Nomor 432/1.757.21 tertanggal 7 Februari2020;Bahwa dengan berdasarkan usulan pencabutan TDUP Penggugat dariDisparbud, maka Tergugat menerbitkan Objek sengketa;Bahwa oleh karena telah melalui usulan pencabutan TDUP dari Disparbudkepada Tergugat, maka penerbutan objek sengketa telah sesuai dari segiprosedur;TERGUGAT MENOLAK SELURUH

TDUP) PT.

Golden Crown an, PT Mahkota Aman Sentosa,perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tentang Pencabutan Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP) PT.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RENIK PUSTIANINGSIH BINTI LAPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENIK PUSTIANINGSIH BINTI LAPIN oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

room untuk bernyanyi, pemanduCatatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2019/PN.BlaHalaman 1 dari 7lagu untuk menemani pengunjung karaoke dan tersangka menarik imbalan/jasa kepadapengunjung sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sewa room per jamdan untuk jasa pemandu lagu perorang dan per jamnya sebesar Rp. 60.000,00 (enampuluh ribu rupiah);Bahwa, saudari RENIK PUSTIANINGSIH binti LAPIN dalam usaha membukahiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usahapariwisata (TDUP

Setiap pengusaha;2. membuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki jintanda daftar usaha pariwisata (TDUP);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad.1.

Membuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijintanda daftar usaha pariwisata (TDUP);Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 ke58 Peraturan DaerahNomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang disebut denganTanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikanbahwa Usaha Pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha telah tercantum di dalamDaftar Usaha Pariwisata.Menimbang, bahwa selain itu diatur pula dalam pasal 53 ayat (5) huruf

Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai dokumen resmi dariusaha hiburan karaoke di Kabupaten Blora;Menimbang, bahwa dari faktafakta diatas Hakim menilai perbuatan terdakwayang membuka hiburan karaoke tanpa memiliki tanda daftar usaha pariwisata tersebuttelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, Hakim menilaibahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah membukahiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usahapariwisata (TDUP

Menyatakan Terdakwa RENIK PUSTIANINGSIH BINTI LAPIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membukahiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftarusaha pariwisata (TDUP);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENIK PUSTIANINGSIH BINTILAPIN oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Bahwa selain menggunakan domisili tanpa hak, Tergugat II terbuktitanpa hak telah mengurus perijinan pariwisata akomodasi atas KondotelThe Eden Kuta ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu PemerintahKabupaten Badung, hingga terbit Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP) Kondominium Hotel Nomor : 6050/BPPT/TDUP/IX/2013 Tanggal18 September 2014 atas nama Tergugat II, dengan masa berlaku hinggatanggal 18 September 2019.

Pada hal obyek usaha akomodasi hotelyang diajukan hingga terbit TDUP dimaksud adalah milik para anggotaPenggugat.

EDEN KUTAMANAGEMENT dan dilarang untuk mengurus perpanjangan ijin TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kondominium HotelNo.6050/BPPT/TDUP/IX/2013 Tanggal 18 September 2014 yang telahberakhir masa berlakunya tanggal 18 September 2019;19.

Dengandemikian maka perbuatan Para Tergugat dalam pengajuan permohonanperijinan pariwisata hingga terbit perijinan Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP) Kondominium Hotel Eden Nomor6050/BPPT/TDUP/IX/2013 Tanggal 18 September 2014 atas namaTergugat Il adalah layak dan sangat beralasan dinyatakan sebagaiperbuatan melawan hukum;34.

Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan asli Tanda DaftarPariwisata (TDUP) Kondominium Hotel Nomor6050/BPPT/TDUP/ IX/2013 Tanggal 18 September 2014 atas namaTergugat Il kepada Penggugat;Halaman 28 dari 33 putusan Nomor 493/PDT/2020/PT SBY5.

Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;Berisi tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)milik badan hukum yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangundangan;4. Bersifat Konkret, Individual, dan Final; Konkret;Berwujud tertentu yaitu berupa Pencabutan Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP) ; Individual;Hanya ditujukan kepada PT. Hanggar Mega Musik ; FinalSudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansiatasan atau pejabat yang lebih tinggi ;5.

;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Gubernur DKIJakarta Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran UsahaPariwisata sebagai berikut :TDUP dibatalkan apabila penyelenggara usaha pariwsata :a. tidak mengajukan pengaktifan kembali terhadap TDUP yangdibekukan;b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwsata secara terusmenerus dalam waktu 1 (satu) tahun atau lebih;c. menyelenggarakan usaha pariwsata yang tidak sesuai denganTDUP yang dimiliki; dand. melakukan kegiatan usaha pada saat dikenakan

MajelisHakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memutus perkara ini dengan suatuputusan yang adil dan berdasarkan hukum sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN :1.2.Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya KeputusanTergugat berupa Surat Nomor 4601/1.8588 tentang Pencabutan TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP) milik PT.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa SuratNomor 4601/1.8588 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP) milik PT. Hanggar Mega Musik tertanggal 11 Oktober 2016;4.

(TDUP) Diskotek, TDUP Karaoke, TDUP Restoran,TDUP Klub Malam, TDUP Musik Hidup, dan TDUP Caf;27 Oktober 2016, PT.

Atas Permohonan tersebut TERGUGAT telah mengeluarkan SuratTanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyedian Kegiatan Hiburandan Rekreasi Nomor : 503/PAR/0024/VII/2028 tertanggal 23 Juli 2018untuk menjalankan kegiatan usaha;3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, pihak Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Sukoharjo mengadakan kegiatan razia ditempat usaha PENGGUGAT yaitu ALOHA KARAOKE KELUARGA.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ini berlaku selama perusahaanmasih menjalankan kegiatan usaha pariwisata ;b. Apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantumdi dalam Daftar Usaha Pariwisata, (TDUP) pengusaha wajibmengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata(TDUP) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatuperubahan terjadi;Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 101/G/2020/PTUN.SMGc.

Bahwa dengan dicabutnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Aloha Karaoke Keluarga yangberalamat di JI. Raya Solo Karanganyar, Karangturi RT. 003/RW.001Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, maka Penggugat sebagaiPelaku Usaha tidak diperbolehkan untuk melakukan operasional Usaha ;.

) Aloha Karaoke Keluarga yangpada intinya supaya Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo mencabutTanda daftar Usaha pariwisata (TDUP) penyediaan kegiatan hiburan danrekreasi sebagai berikut :Nama Usaha : ALOHA KARAOKE KELUARGAAlamat Usaha : Jl.

BUKTI T 1. : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenSukoharjo Nomor: 180/1067/VIII/20 Tahun 2020tanggal 27 Agustus 2020, tentang PencabutanTanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)Penyediaan Kegiatan Hiburan dan RekreasiNomor: 503/PAR/0024/VIl /2018 atas namaPerusahaan Aloha Karaoke Keluarga (fotokopisesuai dengan aslinya);2.

)dengan perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang menurutPemohon bisa dimohonkan = sekaligus dalam satu permohonansebagaimana asumsinya pada point 14 surat permohonan Pemohon,Padahal Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat lzin UsahaKepariwisataan (SIUK/TDUP) adalah 2 (dua) jenis persyaratan yangberbeda fungsi dan kedudukan hukumnya.

Tanda Daftar Perusahaanadalah bukti pendaftaran perusahaan/legalitas perusahaan yang berlakusecara nasional dan Surat Izin Usaha Kepariwisataan (TDUP) adalahlegalitas oprasional kegiatan usahanya, dengan demikian syarat dan tatacara penerbitannyapun berbeda ;a.

Cihideung, Kota Tasikmalaya ;Bahwa, Pemohon didalam surat permohonannya point 14, 15, 16, dan point17 mendalilkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Pemohon telahmengajukan permohonan Daftar Ulang/Heregistrasi kepada Termohon atasSurat lzin Usaha Kepariwisataan (SIUK/TDUP)Nomor: 556.04/06461/HERHalaman 18 dari 40 halaman Putusan No. 1/P/FP/2016/PTUNBDGSIUK/BPMPPT/XV/2014 tanggal 20 November 2014 yang didalamnyatermasuk permohonan perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Nomor : 102939202653 yang

(SIUK/TDUP) Nomor:556.04/06461/HERSIUK/BPMPPT/XV2014, selain tidak disampaikanmelalui mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan, tidak puladilengkapi dengan dokumen lain sebagaimana yang disyaratkan berdasarketentuan peraturan berkaitan dengan permohonan DaftarUlang/Heregistrasi Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK), bahkanpengembalian dokumen tersebut atas permintaan dari Kuasa HukumPemohon sendiri Sdr.

atau SIUK dari Reyhans Karaoke ; Bahwa menunjuk pada bukti T3, Saksi menyatakan pernah menerimanyayaitu untuk perpanjangan TDP bukan untuk perpanjangan TDUP ; Bahwa Reyhans Karaoke pernah melengkapi dokumen suratsurat untukkelengkapan perpanjangan TDP bukan untuk kelengkapan TDUP/SIUK ; Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh pimpinan Saksi terkaitperpanjangan TDUP Reyhans Karaoke; Menimbang, bahwa untuk selengkapnya keterangan = saksisaksitersebut merujuk pada Berita Acara Sidang pemeriksaan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO BIN KASMOBASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani

menemukan usaha hiburankaraoke milik Tersangka yang sedang menyediakan room untuk bernyanyi, pemandulagu untuk menemani pengunjung karaoke dan tersangka menarik imbalan/jasa kepadapengunjung sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk Sewa room per jamdan untuk jasa pemandu lagu perorang dan per jamnya sebesar Rp. 60.000,00 (enampuluh ribu rupiah);Bahwa, saudara SUMARNO Bin KASMOBASIR dalam usaha membuka hiburankaraoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata(TDUP

tindak pidanabeserta suratsurat keterangan lainnya dalam berkas perkara int ; Telah mendengarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa dan barangbukti yang diajukan dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri Bloraberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmembuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftarusaha pariwisata (TDUP

;Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN.BlaHalaman 2 dari 4Mengingat ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 92 ayat (1) dan Pasal44 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang PenyelenggaraanKepariwisataan.dan UndangUndang yang bersangkutan ;MENGADILIi Menyatakan Terdakwa SUMARNO BIN KASMOBASIR terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka hiburankaraoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usahapariwisata (TDUP);2: Menjatuhkan pidana

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EKO LISTIYO Bin MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani

menemukan usaha hiburankaraoke milik Tersangka yang sedang menyediakan room untuk bernyanyi, pemandulagu untuk menemani pengunjung karaoke dan tersangka menarik imbalan/jasa kepadapengunjung sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Sewa room per jamdan untuk jasa pemandu lagu perorang dan per jamnya sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);Bahwa, saudara EKO LISTIYO Bin MULYADI dalam usaha membuka hiburankaraoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata(TDUP

tindak pidanabeserta suratsurat keterangan lainnya dalam berkas perkara ini ; Telah mendengarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa dan barangbukti yang diajukan dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri Bloraberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmembuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftarusaha pariwisata (TDUP

;Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2019/PN.BlaHalaman 2 dari 4Mengingat ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 92 ayat (1) dan Pasal44 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang PenyelenggaraanKepariwisataan.dan UndangUndang yang bersangkutan ;MENGADILIi Menyatakan Terdakwa EKO LISTIYO Bin MULYADI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka hiburan karaokeyang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata(TDUP);2: Menjatuhkan pidana

), Nomor: 01/TDUPAP/DBPBW/IV/2013/03, tanggal 2 April 2013 ;Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Nomor: 01/TDUPAP/DBPBW/IIV2014/05, tanggal 29 Maret 201 4Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Nomor: 08/TDUPTR & O/DBPBWI/IIV2015/03, tanggal 26 Maret 2015:;Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Nomor: 08/TDUPTR&O/DBPBW/V/2016/03, tanggal 26 Mei 2016;Bahwa terkait Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tahun 2017,telah Penggugat ajukan Permohonan Perpanjangan namun hinggasaat ini belum dikeluarkan oleh

Bahwa perlu Tergugat tegaskan, masa berlaku Tanda DaftarUsaha Pariwisata (TDUP) milik Penggugat telah berakhir terhitung26 Mei 2017.

Dengan demikian maka sejak tanggal tersebut,kegiatan usaha Penggugat tidak bisa dijalankan sampai denganadanya/diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang baru.Mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 76 Peraturan MenteriPariwisata Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 2016 TentangPendaftaran Usaha Pariwisata disebutkan Tanda Daftar UsahaPariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumenresmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapatmenyelenggarakan usaha pariwisata.

Mengacu padaketentuan tersebut, maka sangat jelas terlihat bahwa guna dapatmenyelenggarakan usaha pariwisata, Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP) wajib dimiliki.

Persyaratan ini tidak dipenuhi olehPenggugat pada saat melakukan pendaftaran ulang TDUP nyayang telah berakhir;02n one nee non ene nc nonnePutusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 17 dari 66d.

oleh Penggugat sendiri yang pada intinya Penggugat berjanjitidak akan membuka tempat usahanya sampai memiliki ijin (TDUP).C.

Kemudian karena Penggugat tidak juga menghindahkan aturanaturan yang telah ditetapkan dan disetujui sendiri oleh penggugat terkaitdengan membuat ijin (TDUP) dan tetap mengoperasionalkan Caf Ciputritanpa dilengkapi dengan (TDUP), maka pada tanggal 12 April 2016Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan bersurat kepadaPenggugat / Pengusaha Caf Ciputri terkait dengan Pemberitahuankepada Penggugat agar menghentikan seluruh aktifitas usahanya.D.

Bahwa Tergugat Il Intervensi selaku pembeli yang beritikad baik (tergoede trouw) dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dirugikan sedikitpun;Putusan Pkr No 42/G/2017/PTUNSRG Hal 38 dari 65KEGIATAN USAHA CAFE CIPUTRI TIDAK BERIJIN TANDA DAFTAR USAHAPARIWISATA12.Bahwa usaha caf Ciputri yang dilakukan Penggugat tidak memiliki TandaDaftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagaimana dalil gugatan a quo yangmerupakan pengakuan Penggugat terhadap kegiatan usahanya tersebut;13.Bahwa izin TDUP tersebut adalah kewajiban

Usaha SPA.Pasal 38 yang menyatakan bahwa:(1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usahakepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yangditerbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkansesuai jenis usaha pariwisata.Putusan Pkr No 42/G/2017/PTUNSRG Hal 40 dari 65b.

Bahwa kegiatan usaha caf Ciputri Penggugat yang tidak memilikiTanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah bukti Penggugat dalammenjalankan kegiatan usahanya dengan tidak mengindahkan peraturanperaturan yang berlaku;d.

MENGADILI

• Menyatakan bahwa Terdakwa SRI MUJIATI dengan identitas seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti

ANOM KRISJATMONO dimana keduaorang saksi tersebut juga ikut di lapangan dan membenarkan bahwaTerdakwa telah melanggar peraturan daerah Kabupaten Sleman tentangTanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI MUJIATI;Bahwa Terdakwa juga menerangkan didepan persidangan yang padapokoknya membenarkan dakwaan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN

terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, dan oleh karena itu. terdakwaharuslahdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya;Mengingat, pasal 2 (1) Jo 55 (1) Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 15 Tahun 2012;MENGADILI Menyatakan bahwa Terdakwa SRI MUJIATI dengan identitas sepertitersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melanggar Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP