Ditemukan 3064 data
AHMAD MUZAKKI, SH.
Terdakwa:
MOH. SHOLEH Bin JUSAN
78 — 21
untuk penjualan eceran atau tidakdilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut : Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 13Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Dusun JurangPelen RT.001 RW. 008 Desa Bulusari Kecamatan Gempol, KabupatenPasuruan saksi HENDRI MULYO UTOMO dan saksi TUMPAK EFENDYNAPITUPULU Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai
menukar, memperoleh, atau memberikanbarang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal daritindak pidana berdasarkan undangundang ini,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 13Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Dusun JurangPelen RT.001 RW. 008 Desa Bulusari Kecamatan Gempol, KabupatenPasuruan saksi HENDRI MULYO UTOMO dan saksi TUMPAK EFENDYNAPITUPULU Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai
Pasuruan di depanposkamling terhadap sebuah Mobil Espass berwarna biru dengan nomorpolisi W618RV; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Mobil Espass tersebutditemukan 7 (tujuh) karton yang isinya rokok batangan; Bahwa setahu saksi terdakwa yang membawa Mobil Espass tersebut dansepengetahuan saksi terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Espasstersebut; Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa dan mengangkut rokokbatangan tersebut; Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Bea danCukai
pemeriksaanditemukan 7 (tujuh) karton yang berisi barang kena cukai hasil tembakauberupa rokok jenis SKM berbentuk batangan ;Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mendapatkan rokokbatangan tersebut dari Rizal (DPO) di Desa Sentul KecamatanTanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan akan diserahkan kepadaSukandar (DPO) untuk dipacking.Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat jalan maupun dokumencukai untuk pengangkutan barang kena cukai tersebut.Bahwa selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Kantor Bea danCukai
dasar AHLI untuk memberikan keterangan terkait peraturanperundangundangan di Bidang Cukai adalah Surat Tugas dari KepalaPusdiklat Bea dan Cukai Nomor ST342/PP.5/2019 tanggal 5 April 2019 ;Bahwa Ahli bekerja sebagai Widyaswara dengan kompetensi Cukai padaPusdiklat Bea dan Cukai dan juga sebagai Dosen mata kuliah PengantarCukai dan Teknis Cukai pada Politeknik Keuangan Negara STAN;Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN BilPengetahuan ahli yang menyangkut keahlian di bidang kepabeanan dancukai
115 — 25
Pabean tidakmengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK),bahwa menurut Majelis penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yang dilakukanoleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sudah benar dan sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 dan Pasal 11ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Bea danCukai
yangditetapkan di daerah pabean.bahwa pelaksanaan pelayanan ekspor barang curah CPO yang diberlakukan oleh Terbandingdengan menggunakan prosedur ekspor mekanisme biasa yaitu penyampaian PEB ke KantorPabean Pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Perkiraan Ekspor dan palinglambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean.bahwa dalam persidangkan Terbanding menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai
dan Pasal 4 ayat (2) khusus mengatur ekspor barang curah, kata dapatpada Pasal 4 ayat (2) bukan berarti untuk ekspor barang curah boleh mengajukan PEB denganmenggunakan prosedur ekspor dengan mekanisme ayat (1) PEB mekanisme biasa atau ayat (2)PEB mekanisme barang curah, seharusnya ekspor barang curah dilaksanakan sesuai denganprosedur yang diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:P40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai
berupaBea Keluar atas barang curah CPO.bahwa menurut Majelis dengan diizinkannya eksportir dalam mengekspor barang curah denganmenggunakan dua pilihan dalam prosedur pelayanan ekspor barang curah oleh Terbandingmenunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Terbanding dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan dalam hal ini PemohonBanding.Penetapan dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai
yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang diaturdalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 55Tahun 2008 dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:145/PMK.04/2007 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai
107 — 12
banyak dari biasanya karena RISKI MAULANAAls PANJOL Bin AMBRAN telah mengetahui bahwa terdakwa ada membawa1 (satu) kotak Speaker aktif kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkusplastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu karena sebelumnya RISKIMAULANA Als PANJOL Bin AMBRAN bersama AGUNG SURYANTO AlsAGUNG Bin AGUS HAMAT (dalam berkas perkara terpisah ) pernahmembantu terdakwa meloloskan Narkotika jenis shabu yang jugadisembunyikan didalam speaker aktif kecil dari pemeriksaan petugas bea dancukai
RISKI Als PANJOL barang bukti yang ditemukan petugas Bea danCukai Entikong yaitu 1 (satu) kotak Speaker aktif kecil warna hitam yangberisi (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenisshabu di dalam Mobil Innova G warna silver Nopol : KB 1669 AP yangkendarai oleh saksi. AGUNG dan saksi.
Sanggau.Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi oleh petugas Bea danCukai Entikong ditemukan di bagian Jok depan sebelah Kiri terdapat 1 (satu)37kantong plastik bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang disimpandidalam kotak Speaker aktif kecil warna hitam .Bahwa pada saat saksi ditangkap atau diamankan oleh petugas Bea dan CukaiEntikong saksi bersama terdakwa RISKI Als PANJOL yang posisi RISKI AlsPANJOL duduk di kursi bagian depan sebelah kiri saksi.Bahwa pada hari Sabtu tanggal
44 — 25
MulyaKencana menuju ke Bengkalis (Indonesia);Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib sesampainya di Pelabuhan Bandar Sri Setia RajaKecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, terdakwa bersamasama dengan saksiRaguh Nada Rajah, saksi Mauandy Thever Gopalakhrisnan dan saksi GovindaJaya turun dari Kapal dan ketika dilakukan pengecekan oleh petugas Bea danCukai Kabupaten Bengkalis yaitu saksi Muhammad Nur dan saksi Samsormenemukan paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabushabusebanyak 3 (tiga) paket didalam
118 — 21
.: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas permohonan banding,diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi 2Unit Mesin Untuk Cetak Barcode Bukan Printer Berwarna XL2000, UK, AF,SML, 20FT, 220V, Type 2, diberitahukan dengan Pemberitahuan ImporBarang (PIB) Nomor 158447 tanggal 25 September 2012, klasifikasi pos tarif8443.32.20.90 (BM 5%) dan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta ditetapkan masuk klasifikasi postarif 8443.39.40.90
Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta yang menetapkan Tarif BeaMasuk atas PIB Nomor 158447 tanggal 25 September 2012 berdasarkanPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P42/BC/2008 tanggal 31Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang ImporUntuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai
32 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pelaksana Pemeriksa pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai.Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea DanCukai, JI. Jenderal A. Yani, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. SKU162/BC/2013 tanggal 10 Juni 2013.Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;melawan:PT. WIRATADAYA BANGUN PERSADA, beralamat di Jl. Teuku UmarKomp.
Pemohon Banding akan melakukan ekspor CPO pada tanggal 31Desember 2010 dan mengajukan PEB no. 005432 kepada KantorPengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean Dumaidengan mencantumkan Tanggal Perkiraan Ekspor tanggal 6 Januari2011. Pemohon Banding telah membayar bea keluar atas ekspor CPOtersebut sebesar Rp 685.083.000.c.
Pada tanggal 26 Agustus 2011 Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau danSumatera Barat telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai nomor KEP62/WBC.03/2011 tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PemohonHalaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1059/B/PK/PJK/2014Banding dengan rincian perhitungan sebagai berikut: PEB no 005432 KEP62/WBC.03/2011Tarif Bea Keluar 159 209Harga Ekspor USD 1.010/M1 USD 1.112,00/MKurs Pajak Rp9.044,0 Rp9.008,0Bea Keluar Rp685.083.004
Bahwa fakta hukum dalam perkara a quo dapat disampaikan sebagaiberikut:e PEB dalam perkara a quo adalah Nomor 005432 tanggal 31 Desember2010 dengan tanggal perkiraan ekspor 06 Januari 2011;e Selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut (realisasi ekspor)adalah tanggal 08 Januari 2011 (sesuai catatan petugas Bea danCukai pengawas pemuatan barang pada Nota Pelayanan Ekspor);e Barang ekspor dalam perkara a quo adalah barang ekspor yangterhadap proses eksportasinya ditimbun dan dimuat ditempat laindiluar
terjadipada tanggal 08 Januari 2011.Bahwa terhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggalperkiraan ekspor dan barang ekspor dimuat diluar kawasan pabeanberdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 7 Ayat (5) PMK214/2008 pembatalan PEB adalah mutlak, dan Termohon PeninjauanKembali wajid mengajukan PEB baru apabila tetap ingin melakukan ekspornamun apabila tidak dilakukan pembatalan PEB dan atas eksportasinyatelah dilayani olen Pejabat Bea dan Cukai, maka Direktur Jenderal Bea danCukai
67 — 54
;Kepala Seksi Bantuan Hukum pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;8. Nama ...10.11.2.13.14.15.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanFARID FAHRUDI, S.Sos., M.M.;Kepala Seksi Penyidikan dan Barang HasilPenindakan If pada Kantor Wilayah DJBCJawa Timur II;PARNO)Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan danCukai II pada KPPBC Tipe Madya CukaiMalang; ARIS KURNIAWAN, S.ST.
;Pelaksana Pemeriksa pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;MAHMUD ZEIN FIRMANS YAH, S.H.;Penanganan Perkara Tingkat IV padaDirektorat Penerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai, Direktorat JenderalBea dan Cukai;23. Nama ...23. Nama : RUSDIANTO K. MARDANI, S.H.;Jabatan : Penanganan Perkara Tk. IV pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;24. Nama : RISKI A. SOMPIE, S.H.
Bukti P4Madya Cukai Malang, tanggal 28 April 2011 atas namaPemilik/Penanggungjawab Samsul Hudi, nama perusahaan PR.Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Kepala Kantor WilayahJawa Timur II Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor : S3685/WBC.11/KPP.MC.01/2012 tanggal 26 Nopember 2012perihal : Sosialisasi Kebijakan di Bidang Cukai dan RapatKoordinasi Teknis (RAKORTEK) Cukai =MinumanMengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diselenggarakanpada hari Rabu, tanggal 28 Nopember
60 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Seksi Bantuan Hukum, SubDirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaandan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea danCukai;3. M. Lucia C., SH.,MH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;4. Dewi Sri, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;5.
Satriyanto Sadjati, SE., Kepala Subseksi Penyidikan dan BarangHasil Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean B, Pekanbaru;14. Hari Kristianto W.K., SH., Penangan Perkara Tingkat IV padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;15.M.Z. Firmansyah, SH., Penangan Perkara Tingkat IV padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;16. Rusdianto K.
Eko Wigiyanto, Pelaksana pada Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Pabean B, Pekanbaru;Kesemuanya beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea danCukai, Kementerian Keuangan RI, Jalan Ahmad Yani ByPass, JakartaTimur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU379/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 14 Juni 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding;melawan:Drs. BAKHTARUDIN NUR, SH.
Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas sebagai Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeA3 Pekanbaru. dengan Jabatan selaku Kepala Seksi Pabeanan danCukai III, Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;7. Bahwa pada tanggal 15 April 2008, Penggugat telah mendapat SuratPanggilan menghadap dengan No.
sengketa Tata UsahaNegara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah Penggugat kemukakan diatas,maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURATKEPUTUSAN (SCHORSING) : Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai
153 — 33
Selanjutnya terdakwamenyerahkan Custom Declaration kepada petugas green channel bea dancukai tanpa memberitahukan kepada petugas green channel bea dancukai bahwa terdakwa sedang membawa 20 (dua puluh) buah handphonemerk blackberry dalam Custom Declaration yang terdakwa buat tersebutdan juga terdakwa tidak memberitahukan secara lisan kepada petugasgreen chanel bea dan cukai bahwa terdakwa sedang membawa 20 (duapuluh) buah handphone merk blackberry kemudian barang bawaanterdakwa dimasukkan ke scan
Selanjutnya terdakwamenyerahkan Custom Declaration kepada petugas green channel bea dancukai tanpa memberitahukan kepada petugas green channel bea dancukai bahwa terdakwa sedang membawa 20 (dua puluh) buah handphonemerk blackberry dalam Custom Declaration yang terdakwa buat tersebutdan juga terdakwa tidak memberitahukan secara lisan kepada petugasgreen chanel bea dan cukai bahwa terdakwa sedang membawa 20 (duapuluh) buah handphone merk blackberry kemudian barang bawaanPUTUSAN 221/PID.Sus/2011/PN.TNGterdakwa
puluh) buah handphonePUTUSAN 221/PID.Sus/2011/PN.TNGmerk "Blackberry" dengan cara 10 (sepuluh) buah disembunyikan dikorset warna hitam merk RUNYANG yang dililitkan dipinggang, 1(satu)buah disembunyikan di decker dilengan kanan, 1(satu) buahdisembunyikan didecker lengan kiri, 2(dua) buah disembunyikandidecker warna biru merek MAIKE SPORT NURSE dikaki kanan, dan 2(dua)buah disembunyikan didecker dikaki kid dan juga terdapat didalam koperdan tas kecil yang dibawa terdakwa yang kemudian petugas bea dancukai
37 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai:3. MZ. Firmansyah, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai:4. Rusdianto K. Mardani, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksapada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanandan Cukai:5. Riksi A.
bahwasecara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebuttelah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerahpabean;Bahwa fakta hukum dalam perkara a quo dapat disampaikan sebagaiberikut:e PEB dalam perkara a quo adalah Nomor 000409 tanggal 31 Januari2011 dengan tanggal perkiraan ekspor O/ Februari 2011(sebagaimana tertera dalam PEB a quo);e Selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut (realisasi ekspor)adalah tanggal 10 Februari 2011 (Sesuai catatan petugas Bea danCukai
2011;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmenyatakan bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbandingsendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasarperhitungan Bea Keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan, haltersebut tidak terjadi adalah pertimbangan hukum yang sangat kelirudan menunjukkan ketidakpahaman Majelis Hakim Pengadilan Pajakterkait mekanisme penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea danCukai
2) UU 17/2006 besertapenjelasannya);Bahwa terhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggalperkiraan ekspor dan barang ekspor dimuat diluar kawasan pabeanberdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (5) PMK214/2008 pembatalan PEB adalah mutlak, dan Termohon PeninjauanKembali wajid mengajukan PEB baru apabila tetap ingin melakukan ekspornamun apabila tidak dilakukan pembatalan PEB dan atas eksportasinyatelah dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka Direktur Jenderal Bea danCukai
Bahwa terhadap barang ekspor milik Termohon Peninjauan Kembaliyang diberitahukan melalui PEB Nomor 000409 tanggal 31 Januari 2011berupa CPO sebanyak 2000 MT dengan Tarif Bea Keluar 20% HargaEkspor USD 1.112/MT (Kurs 1 USD = Rp9.041,00), ditetapbkan kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali (in casu Direktur Jendeal Bea danCukai) dengan Tarif Bea Keluar 25% dan Harga Ekspor USD 1.194/MT(Kurs 1 USD = Rp9.030,00) dengan total Bea Keluar yang harus dibayarsebesar Rp5.390.910.000,00 (USD 1.194 x 25% x 2000
128 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yani, Jakarta 13230,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea danCukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding danPeraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kawankawan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU53/BC .06/2020, tanggal 23 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 009282.40 terkait pemeriksaansidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP126/WBC.20/2018 tanggal 5 September 2018 tentangPenetapan Atas Keberatan PT Freeport Indonesia terhadap Penetapanyang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor000063 tanggal 12 Juni 2018 dan menyetujui bahwa Pemohon PKmempunyai hak atas pengembalian Bea Keluar yang sebelumnya telahdibayar sebesar Rp 24.747.222 000;3.
47 — 31
bersama dengan rekannya dipimpin olehABDUL WAHID SALEH; 222022 2 2222 o nnn nn nnn e ne nne nee Bahwa saksi menjelaskan Prosedur tentang penindakan tersebut sebagaiberikut : terhadap seluruh penumpang serta awak sarana pengangkut yangHal.13 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.14baru saja datang dari luar daerah pabean wajib memasukkan seluruh barangbawaannya kedalam mesin xray petugas Bea dan Cukai yang ada di TerminalKedatangan Intenersional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya petugas Bea danCukai
;e Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap koper berwarna warnasilver merk Polo House USA milik terdakwa tersebut, kedapatan berisi : 2(dua) bungkusan dilapisi lakban cokelat yang didalamnya berisi Kristal beningdiduga mengandung sediaan Narkotika Methampetamina (shabu) yangdisembunyikan dalam rongga bagian dalam tas kopernya tersebut ;e Bahwa setelah dilakukan pengujian Narcotic test, kristal bening tersebutmengandung sediaan Narkotika dan dari barang bukti yang ditemukan olehpihak Bea danCukai
tersebut dibuatkan surat buktipenindakan) Bahwa saksi menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh saksi bersamadengan rekanrekannnya terhadap terdakwa LASMANAH Alias NANA ituadalah sebagai berikut: Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitarpukul 16.30 Wita setelah pesawat Garuda Indonesia dengan nomorPenerbangan GA 843 rute SingaporeDenpasar mendarat di BandaraInternasional Ngurah Rai, pada saat itu saksi melihat seorang penumpangperempuan yang mencurigakan yang akan melewati pemeriksaan bea dancukai
NANA dan keterangan terdakwa LASMANAH Als.NANA, Bahwa terdakwa bertempat di Kantor Pengasawan dan Pelayanan Bea danCukai Type Madya Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar pada hariSenin tanggal 9 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita setelah terdakwadiserahkan kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali,Hal.47 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.secara tanpa hak atau melawan hukum mengimpor narkotika golongan dalambentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkusan
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Sub Direktorat Peraturan danBantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Suwinarno, SE.,ME., Plt. Kepala Seksi Bantuan Hukum pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Beadan Cukai;Hari Kristianto W.K., SH., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaandan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;M.Z.
Mardani, SH., Pelaksana Pemeriksa pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Beadan Cukai;Kesemuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea danCukai Kementerian Keuangan RI, Jalan Ahmad Yani ByPass, Jakarta Timur13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU53/BC/2011 tanggal14 September 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT.
Agreement yang invoicenya diterbitkan oleh perusahaan yangberbeda dengan yang tertera pada Surat Keterangan Asal (SKA);Huruf mBahwa berdasarkan daftar anggota World Trade Organization, China dan Hongkongterdaftar sebagai 2 (dua) keanggotaan yang berbeda dimana China terdaftar sejak 11Desember 2001 sementara Hongkong terdaftar sejak 1 Januari 1995 sehingga tidakdapat diberlakukan sebagai sebuah Negara yang sama;Huruf nBahwa berdasarkan penelitian di atas mengacu pada Surat Direktur Jenderal Bea danCukai
77 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 581 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DANCUKAI JAWA TIMUR I, berkedudukan di Jalan Raya Juanda Nomor39 Semambung, Gedangan, Sidoarjo 61254;Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1). Dr. Indra Surya, S.H. LL.M.,2). Dr. Hana S.J. Kartika, S.H. LL.M., 3). Sugeng Apriyanto, 4).
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kepabeanan dancukai ; danf.
Pelaksanaan administrasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai ;Bahwa selain itu menyatakan suatu perusahaan mempunyai hubunganketerkaitan sebagaimana tersebut dalam surat keputusan objek sengketaadalah bukan merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea danCukai sebagaimana telah diatur dalam ketentuanketentuan tersebut dalamposita gugatan angka 22 di atas, oleh karena itu menjadi nyata jika suratkeputusan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor24 Tahun 2010 atau Peraturan
Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor78/PMK.011/2013 sebagaimana terakhir diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentangPenetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau TerhadapPengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang Memiliki Hubungan Keterkaitan(selanjutnya disebut PMK Hubungan Keterkaitan), dalam menerbitkanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea danCukai Nomor KEP213/WBC.10/2014
Putusan Nomor 581 K/TUN/2015Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DANCUKAI JAWA TIMUR tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat
120 — 28
ditandatangani oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Kepala Seksi Pabean NPEdisampaikan kepada Pemohon Banding dan pada saat akan dilakukan pemuatan Petugas Beadan Cukai, Pemohon Banding, dan Surveyor membuka kran dan mulai dilakukan pemuatanke Sarana Pengangkut.Setelah selesai muat surveyor membuat Laporan Surveyor yang berisi antara lain jumlahCPO yang dimuat, tanggal mulai muat dan tanggal selesai muat, selanjutnya LaporanSurveyor dan NPE disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Pejabat Hanggar Bea danCukai
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, apabila:a. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Beadan Cukai; ataub. telah mendapat penetapan Pejabat Bea dan Cukai.Penjelasan : kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yangbersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean ekspor yang sering terjadi dalambentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yangseharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat Bea danCukai
ekspor yang tidak ada diatur dalam Peraturan perundangundangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalammenetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai
tidakdikemas (bulk) dan dibuktikan dengan setiap pelaksanaan ekspor CPO diharuskanmengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah kepada Kepala Kantor PabeanPemuatan untuk mendapat izin atau persetujuan muat ekspor barang curah, tetapi di dalampelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yang secarakhusus sudah diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai
120 — 31
KPUTP/BD.02/2012 tanggal 11Juni 2012 sebesar Rp. 20.221.000,00.bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP5534/KPU.01/2012tanggal 04 Oktober 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatanPemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 028/MSJ/BC/VII/2012 tanggal 02 Agustus 2012.bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkasbanding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukanoleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai
Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea danCukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalampemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksijualbeli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima
diatas tidak memuat data nilai pabean yangditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumenpenetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16ayat (2) Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006.bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwapenetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
YohanesNomor 12 Lingkungan IV, Kelurahan Wanea, Kota Manado,alamatkorespondensi: Jalan Agung Jaya 23 Blok D 12 Nomor 54Sunter, Jakarta Utara terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP1501/KPU.01/2011 tanggal 5 April 2011 tentangPenetapan Atas Keberatan PT Cipta Daya Nusantara TerhadapPenetapan Yang Dilakukan Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNPNomor SPTNP001303/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 10 Januari2011 dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor421850 tanggal 13 Desember
berlaku adalah tarif yangberlaku umum (MEN);Bahwa berdasarkan butir 7021 Lampiran Il Peraturan MenteriKeuangan Nomor110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan TarifBea Masuk Asal Barang Impor, pos tarif 8502.39.20.00 dikenakan tarifbea masuk sebesar 10%:Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masukuntuk 22 Sets Coal Gas Engine Generator Sets Complete With AllAccessories negara asal China oleh kantor pelayanan Utama Bea danCukai
Yohanes Nomor 12 Lingkungan IV, KelurahanWanea, Kota Manado, alamat korespondensi: Jalan Agung Jaya 23Blok D 12 Nomor 54 Sunter, Jakarta Utara terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP1501/KPU.01/2011 tanggal 05April 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Cipta DayaNusantara Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Pejabat Bea danCukai Dalam SPTNP NomorSPTNP001303/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 13 Desember2010 yaitu 22 Sets Coal Gas Engine Generator Sets Complete With AllAccessories
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pelaksana Pemeriksa, padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;5. RUSDIANTO K. MARDANI, S.H., Pelaksana Pemeriksa,pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;6. RIKSI A.
., Pelaksana Pemeriksa, padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU154/BC/2013 tanggal 10 Juni 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT WILMAR NABATI INDONESIA, tempat kedudukan diGedung B & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10Medan 20111, dalam hal ini diwakili HENDRI SAKSTI, PresidenDirektur PT Wilmar Nabati Indonesia, selanjutnya memberikankuasa
Putusan Nomor 1262/B/PK/PJK/2015Bahwa seharusnya Terbanding tidak melayani ekspor barangcurah yang menggunakan PEB mekanisme biasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 145/PMK.04/2007dan Pasal 4 ayat (1) P40/BC/2008, tetapi secara konsistenpelayanan ekspor barang curah harus menggunakan PEB barangcurah yang secara khusus sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (3)PMK Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 25ayat (5) dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai a quo
;Bahwa seharusnya Terbanding tidak melayani ekspor barangcurah yang menggunakan PEB mekanisme biasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 145/PMK.04/2007dan Pasal 4 ayat (1) P40/BC/2008, tetapi secara konsistenpelayanan ekspor barang curah harus menggunakan PEB barangcurah yang secara khusus sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (3)PMK Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 25ayat (5) dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai a quo;Bahwa akibat dari penjelasan
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang menyatakan bahwa Majelis berpendapat bahwa antaraTerbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalammenetapkan dasar perhitungan Bea Keluar yang dapat merugikanPemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastianhukum dan pelayanan, hal tersebut tidak terjadi adalahpertimbangan hukum yang sangat keliru dan menunjukkanketidakpahaman Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkaitmekanisme penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea danCukai
122 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Konsultan Hukum Pajak pada KantorArifardhani & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, JakartaTimur 13230;Dalam hal ini diwakili oleh Eddy Santosa, kewarganegaraanIndonesia, jabatan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea danCukai Ahli Madya, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor
Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) NomorSPKTNP678/BC/2017, tanggal 28 Desember 2017, tentang PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean oleh Direktur Jenderal Bea danCukai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun1995, tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2006, dengan perhitungan sebagai berikut:Bea Masuk Rp. 0,00Cukai Rp. 0,00Pajak Pertambahan Nilai Rp. 0,00Pajak
110 — 30
02072012bahwa Terbanding tidak menyerahkan dalam Laporan Hasil Pengawasan MuatBarang Ekspor dan Berita Acara Pengapalan kepada Majelis;bahwa berdasarkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE BCF 3.03), selesai muattanggal 02 Juli 2012 pukul 14.10 WIB, dan ditandatangani oleh petugas Bea danCukai;bahwa menurut Ship Tank Gauging Report tanpa nomor dan tanggal, dari PT.
KPPBCTipe A3 Tembilahan menggunakan perhitungan dengan metode perhitungan alokasiberdasarkan azas proporsional, sebagai berikut:JUMLAH BARANG EKSPORTIR PER PEB X SELISIH LEBIH JUMLAH MUATANJUMLAH TOTAL BARANG EKSPOR KESELURUHANbahwa dikarenakan pada sarana pengangkut tersebut terdapat 2 (dua) PEB/Eksportir berbeda, maka atas kelebihan tersebut pada PEB nomor 000784 (BuktiT1) diperoleh jumlah barang ekspor menjadi 2.003,525 MT;bahwa berdasarkan kelebihan jumlah barang ekspor tersebut maka Pejabat Bea danCukai
KPPBC Tipe A3 Tembilahan menetapkan kekurangan bayar Bea Keluar dandenda administrasi sebagaimana tertuang dalam SPPBK088 (Bukti T2) (Pasal 13ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor : 214/PMK.04/2008, Pejabat Bea danCukai dapat menetapkan perhitungan bea keluar dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak pemberitahuan pabean ekspor mendapat nomor pendaftaran;Menurut Pemohon Banding : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah perbedaan jumlah barang ekspor antaraPemberitahuan Ekspor Barang