.;------------------------------------------- 74. 1 (satu) eksemplar fotocopy lembaran daerah kab.daerah tingkat II Kapuas Nomor 2 tahun 1992 seri D,Perda Kab.Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 15 tahun 1990 tentang pendirian perusahaan umum daerah air minum Kab.Dati II Kapuas.;------------------------------------------------------------------------------------- 75. 1 (satu) bundel asli berkas dari BPKP yang diterima Direksi.;---------------------- 76. 1 (satu) bundel fotocopy resume hasil

.;74. 1 (satu) eksemplar fotocopy lembaran daerah kab.daerah tingkat II Kapuas Nomor 2tahun 1992 seri D,Perda Kab.Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 15 tahun 1990 tentangpendirian perusahaan umum daerah air minum Kab.Dati I76. 1 (satu) bundel fotocopy resume hasil audit atas PDAM Kab/kapuas tahun2009,tertanggal 7 Mei 2010 beserta fotocopy lampirannya berupa rekapitulasiperhitungan penggunaan dana. ;77.1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pertimbangan sinkronisasi hasil audittertanggal 17 Mei 2010

pengawas ,beserta lampirannya.;70. 1 (satu) bundel aplikasi transfer Bank Mandiri ,beserta lampirannya.;14571. 1 (satu) bundel nota Direktur Utama kepada Bendahara untuk mengeluarkan73. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat keputusan bupati kapuas Nomor:1099/Huk tahun2008 tertanggal 14 November 2008.;74. 1 (satu) eksemplar fotocopy lembaran daerah kab.daerah tingkat II Kapuas Nomor 2tahun 1992 seri D,Perda Kab.Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 15 tahun 1990 tentangpendirian perusahaan umum daerah air minum Kab.Dati

transfer Bank Mandiri ,beserta lampirannya.;71. 1 (satu) bundel nota Direktur Utama kepada Bendahara untuk mengeluarkan72. 1 (satu) bundel fotocopy LPH PDAM Unit Mantangai tahun 2009.;73. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat keputusan bupati kapuas Nomor:1099/Huk tahun2008 tertanggal 14 November 2008.;74. 1 (satu) eksemplar fotocopy lembaran daerah kab.daerah tingkat II Kapuas Nomor 2tahun 1992 seri D,Perda Kab.Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 15 tahun 1990 tentangpendirian perusahaan umum daerah air minum Kab.Dati

Bukti P5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.519/1999 atasnama Dadang Somantri, tanggal 12 Mei 1999 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.DATI Il Bandung;6. Bukti P6 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77 a/1988 atasnama Susilawati, tanggal 27 Juni 1988 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kab. DATI Il Bekasi;7.

Kabila Kab.DATI Il Gorontalo Sekarang Di Kel. Pauwo Kec. Kabila Kab.

Mamad Setiawan (alm), diberi tanda P2;Surat Jual beli Mutlak antara piak Anis Solihat Binti Atma dengan pihakkedua Mamad Setiawan dengan atas nama guruguru Agama WilayahBojongpicung saksi PENDAIS Kab.Dati II Cianjur atas tanah darat terletakdi blok Pesantren Kampung Darmaga Desa CiranjanggirangKec.Bojongpicung diberi tanda P3;Surat Keterangan dari Desa Neglasari Ke.Bojongpicung yang menerangkanbahwa telah terjadi jual beli pada tanggal 27 Agustus 1977 antara AnisSolihat dengan Mamad Setiawan atas

yang terletak di RT.08/03 KelurahanTalang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kodya Dati II Jambi; bahwa darisubstansi bukti a quo dapat diketahui bahwa Tergugat Il pada tanggal 4Oktober 1997 ada memperoleh tanah dengan cara membeli dari orangbernama Sajuti;Menimbang, bahwa bukti T.II3 adalah surat pernyataan dan pengakuanpemilikan dan penguasaan tanah tertanggal 10 JANUARI 1998 dari orang yangbernama Ari Marsudi, umur 36 tahun baralamat di JI.Pramuka No.47 Rt.20/06Kelurahan Bajubang Kec.Muara Bulian Kab.Dati

Merbabu,dengan Nomor Warkah 108/8/1992 Bukti bertanda TT27 yangdidalamnya terdapat Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1992 NO.SK.550.2/586/1/1227/33/92 yang memutuskan memberikan kepada PT.Merbabu berkedudukan di Magelang Hak Guna bangunan diatas hakpengelolaan No.1 Desa Pucungrejo atas nama Pemerintah kab.Dati IlMagelang;Bahwa dalam Surat Peranjian Kerasama Nomor : 974/335/11/1992tentang Pembangunan Rumah Toko (RUKO) di Bekas Terminal

Tergugatll berupa Foto copy sesuai asli Warkah dari Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 229 /Desa Pucungrejo atas nama Pemegang hak PT.Merbabu,dengan Nomor Warkah 108/8/1992 Bukti bertanda TT27 yangdidalamnya terdapat Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1992 NO.SK.550.2/586/1/1227/3392 yang memutuskan memberikan kepada PT.Merbabu berkedudukan di Magelang Hak Guna bangunan diatas hakpengelolaan No.1 Desa Pucungrejo atas nama Pemerintah kab.Dati

Tanaman Menjadi Kelapa Sawit 5.400ha di Kec.Kunto Darussalam dan Mandau, Kab.Kampardan Bangkalis, Propinsi Riau (fotocopy darifotocopy) ; Surat ketetapan Pajak Tahun 1997 atas nama PT.Rokan Erasubur Plantations, tanggal 24 Mei 1997(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Surat Gubernur Riau tanggal 23 Desember 1988,Nomor : 525/BKPMD/3950, Perihal : PermohonanPelepasan Areal Hutan Untuk PengembanganPerkebunan Kelapa Hibrida, Karet dan Coklat seluas12.800 Ha di Kecamatan Siak Hulu dan Kec.KuntoDarussalam Kab.Dati

Fotokopi Rekomendasi No. 593.41/3765/BKPMD Tentang PemberianRekomendasi Untuk Areal/Lahan Pengembangan Kota Adminstratif Palopo Kab.Dati II Luwu tanggal 9 Juli 1990 dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulsel,diberi tanda T 6;7. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Peninjauan Calon PenggantiLahan/Karetan di Desa Tampinna, Mantadulu dan Tawakua, Kecamatan Malili,Kabupaten Luwu Timur, tanggal 8 Oktober 1994, diberi tanda T 7;8.

Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai calon Pegawai Negeri Sipildengan Sk.Kepala Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sumateraselatan No.682/Kanwil/SK/TU1/1984, terhitung mulai tanggal 01 maret 1984,pada kantor wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sumatera SelatanGolongan Ruang 1.b, dan kemudian Penggugat diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil pada kantor Departemen Kesehatan Kab.dati Il KodyaPangkalpinang berdasarkan SK .kepala kantor Wilayah DepartemenKesehatan Provinsi Sumatera Selatan No.341/

DaerahTinggkat Il Donggala dan Kab.Poso Propinsi Sulawesi Tengah seluas 229Hektar menjadi Taman Nasional.e Berita acara tata batas kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindusejak tahun 1978 sampai dengan 1995 yang dilakukan oleh SubbidhutPalu.e Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 464/KPTSII/1999tanggal 23 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Lore Linduseluas 217.991,18 hektar di Kab.Dati Il Donggala dan Poso PropinsiDati Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan FungsiTaman Nasional.e

Tahun 1995/1996 tanggal 1Nopember 1995 ;Piagam Penghargaan DepartemenPendidikan dan Kebudayaan KantorWilayah Propinsi Riau PekanbaruNo.1063/109.3.4/T5/NTJP/95 Kepala KantorWilayah Departemen Pendidikan danKebudayaan Propinsi Riau tanggal 10Nopember 1995 ;Piagam lomba Pemasyarakatan' dankebudayaan P4 Tingkat KabupatenDaerah Tingkat II Indragiri Hulu BadanPembinaan Pendidikan PelaksanaanPedoman Penghayatan dan PengamalanPancasila (BP7) sebagai PENGAMATNo.121/LCTP4/VIII/1996 Kepala BP7 Kab.Dati Il Indragiri

Fotokopi Akta Jual Beli No. 61/JB/ KR/VI/1991 yang aslinyadikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Rantepao, Kab.Dati Il Tana Toraja tertanggal 27 Juni 1991, distempel pos (nazegelen) setelahdicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, kKemudian diberi kode T.15;16. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nomorSPPT (NOP): 73.19.070.015.0020095.0 nama wajib pajak Muh.

Akta Jual Beli No. 514/SH/1987.2. 2 (dua) buah stempel beserta bantal stempel (Stempel Pemerintah Kab.Dati Il Kampar, Camat Siak Hulu).3. 1 (satu) buah Pena merk Tizo Sign Pen 1.0 warna hitam.e Mesin ketik itu Terdakwa peroleh dari rumah kosong dan tidak bisadigunakan karena rusak;e Surat Pernyataan saksi Imardini yang disaksikan oleh anaknya DelaFransiska dan saksi Benny Satria tertanggal Pekanbaru, 30 April 2017.Terdakwa menyatakan tidak tahu;.

Kauditan Kab.Dati Il Minahasa;Hal 77 dari 95 Hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2014/PN Arme Bahwa AYUB MUSA ROGI meninggal dunia pada tahun 1994 denganmeninggalkan ahli waris yaitu ANTONETA MASINDEK, MARITJE ROGIdan FELIX ROGI;e Bahwa setelah AYUB MUSA ROGI meninggal dunia, pada tanggal 27Maret 1994 telah dilakukan pemberian bagian harta warisan kepadaMARITJE ROGI yang telah dibuatkan Surat Pemberian Bahagian HartaWarisan tertanggal 27 Maret 1994 dan ditandatangani antara lain olehANTONETA MASINDEK, MARITJE

.; 74. 1 (satu) eksemplar fotocopy lembaran daerah kab.daerah tingkat II Kapuas Nomor 2 tahun 1992 seri D,Perda Kab.Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 15 tahun 1990 tentang pendirian perusahaan umum daerah air minum Kab.Dati II Kapuas.; 75. 1 (satu) bundel asli berkas dari BPKP yang diterima Direksi.; 76. 1 (satu) bundel fotocopy resume hasil audit atas PDAM Kab/kapuas tahun 2009,tertanggal 7 Mei 2010 beserta fotocopy lampirannya berupa rekapitulasi perhitungan penggunaan dana.; 77. 1

.;74. 1 (satu) eksemplar fotocopy lembaran daerah kab.daerah tingkat II Kapuas Nomor 2tahun 1992 seri D, Perda Kab.Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 15 tahun 1990 tentangpendirian perusahaan umum daerah air minum Kab.Dati II Kapuas.;75. 1 (satu) bundel asli berkas dari BPKP yang diterima Direksi. ;76. 1 (satu) bundel fotocopy resume hasil audit atas PDAM Kab/kapuas tahun2009,tertanggal 7 Mei 2010 beserta fotocopy lampirannya berupa rekapitulasiperhitungan penggunaan dana. ;77. 1 (satu) lembar fotocopy

Mandiri ,beserta lampirannya.;71. 1 (satu) bundel nota Direktur Utama kepada Bendahara untuk mengeluarkan uang.;72. 1 (satu) bundel fotocopy LPH PDAM Unit Mantangai tahun 2009.;73. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat keputusan bupati kapuas Nomor:1099/Huk tahun2008 tertanggal 14 November 2008.;74. 1 (satu) eksemplar fotocopy lembaran daerah kab.daerah tingkat II Kapuas Nomor 2tahun 1992 seri D,Perda Kab.Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 15 tahun 1990 tentangpendirian perusahaan umum daerah air minum Kab.Dati

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No.14 Tahun 1998tentang RTRW Kab.Dati II Tapanuli Selatan.Bahwa areal tersebut diatas seolaholah dilarang untuk diduduki tanpa jijindari Menteri Kehutanan RI sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) PeraturanPemerintah (PP) No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (padahalkawasan tersebut bukanlah kawasan hutan sesuai dengan putusan MK danPutusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, dan terlebihlebih hukum adattentang hakhak tradisional masyarakat adat).17.Bahwa

(yang semuanya tidak pernah ada aslinya), Keputusan Menteri Kehutanan (sicMenteri Pertanian) nomor 923/Kpts/Um/12/1902, tanggal 27 Desember 1982tentang Penunjukan areal hutan di wilayah Propinsl Dati Sumut Tata GunaHutan Kesepakatan (TGHK) telah dikeluarkan seolaholah didasari GB 50tersebut diatas, Peraturan Daerah Propinsi Sumut No.7 Tahun 2003 tentangRencanaTataRuang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat Sumut tahun 2003 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No.14 Tahun 1998tentang RTRW Kab.Dati

Kedua hal ini tidak ada pelepasannya tetapi ini dikaitkandengan daftar pembayaran dalam rangka pembayaran yang dilakukanoleh Pemerintah Provinsi Papua lewat Dinas PUPR.Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 25, 26, 27 dapatditanggapi sebagai berikut: Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanahadat milik masyarakat Enggros fakta tersebut dibuktikan dengan suratkeputusan rapat musyawarah Lembaga Masyarakat Desa Holtekampperwakilan camat Muara tami Kecamatan Abepura Kota Madya Kab.Dati IIJayapura tanggal

Kedua hal ini tidak ada pelepasannyatetapi ini dikaitkan dengan daftar pembayaran dalam rangkapembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua lewatDinas PUPR.Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 25, 26, 27 dapatditanggapi sebagai berikut: Bahwa tanah obyek sengketa adalahtanah adat milik masyarakat Enggros fakta tersebut dibuktikan dengansurat keputusan rapat musyawarah Lembaga Masyarakat DesaHoltekamp perwakilan camat Muara tami Kecamatan Abepura KotaMadta Kab.Dati Il Jayapura tanggal

Dati Sumut Tata Guna HutanKesepakatan (TGHK) telah dikeluarkan seolaholah didasari GB 50tersebut diatas ; Peraturan Daerah Propinsi Sumut No.7 Tahun 2003 tentang RencanaTataRuang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat Sumut tahun 2003 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No.14 Tahun 1998tentang RTRW Kab.Dati II Tapanuli Selatan ;Bahwa areal tersebut diatas seolaholah dilarang untuk diduduki tanpa ijindari Menteri Kehutanan RI sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) PeraturanPemerintah (PP) No.28

Sei Raya Kab.Dati IT Pontianak Nomor : 1973/Agr1982 tanggal 5 April 1982.58 Foto copy Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec.

Sei Raya Kab.Dati II Pontianak Nomor : 2785/Agr1982 tanggal 7 Juni 1982.59 Foto copy Surat Pernyataan atas nama Lembaga Permasyarakatan Klas II A Pontianaktanggal 10 Oktober 1982.60 Foto copy Surat Pernyataan Nomor : W11.E2.PL.02.10775.a atas nama Kepala LembagaPermasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 30 Oktober 1993.61 Foto copy Surat Pernyataan Nur SyafiI, dkk tanggal 05 Juli 2010.62 Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Drs. Sugeng Handriyono, Bc.

Purwakarta , diberi tanda BuktiT.T.I 3 ;Foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.Jawa Barattanggal 22 Januari 1990 No. 439/HP/KWBPN/1990 tentang Pemberian HakPakai kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat , diberi tandaT.T.1 4 ;Foto copy Surat Pernyataan pelepasan Hak atas tanah dan bangunan sertatanaman tanggal 2 Desember 1989 nomor: 003/Agr/PWK/XIV/1989 antaraM.A.Muryadi sebagai pihak kesatu dengan Drs.Sjafrudin Haris Jabatan KepalaCabang Dipenda Prop Dati Jabar Kab.Dati