Ditemukan 2150 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-05-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 06-10-2020
Putusan PA CIMAHI Nomor 862/Pdt.P/2016/PA.Cmi
Tanggal 10 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
103
  • tidak ada pihak yangmerasa keberatan atas pernikahannya;Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahmendapatkan Buku Nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sahbilamana dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menter
Register : 26-11-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PA GRESIK Nomor 0197/Pdt.P/2015/PA.Gs.
Tanggal 7 Desember 2015 — PEMOHON I & PEMOHON II
80
  • Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atasnama: PEMOHON ASLI , Nomor:1590/KKP/C1/1992 tanggal 1991992yang dikeluarkan oleh Menter Pendidikan dan Kebudayaan, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);.
Register : 26-09-2016 — Putus : 21-10-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0510/Pdt.P/2016/PA.Bwi
Tanggal 21 Oktober 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
146
  • Pemohon dan Pemohon II dinilai cukup beralasansehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II halaman 143 dan PeraturanPerundangundangan yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon Ildiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter
Register : 12-03-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0087/Pdt.P/2015/PA.Pwd
Tanggal 6 April 2015 — pemohon
154
  • Maka dengan demikianalasan permohonan Pemohon untuk Pembetulan nama di buku Nikahbukti P.3 dapat dikabulkan sehingga dapat digunakan untuk mengurusAkta Kelahiran anak para Pemohon dan penyesuaian dokumen lainnya; Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 26 Ayat (1) danPasal 34 Ayat (1) Peraturan Menter Agama Nomor 11 Tahun 2007menjelaskan bahwa perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukanoleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dantidak menghilangkan tulisan salah tersebut
Register : 15-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 11/Pid.B/LH/2018/PN Agm
Tanggal 19 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ANDRIANSYAH,SH,.M.H
Terdakwa:
GUNAWAN Bin SUBANDI
35122
  • Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menter!dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotongdan membelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto yang diamankanpetugas Polres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017berjumlah 10 (Sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa.
    Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menter!dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong danmembelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto yang diamankan petugasPolres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 berjumlah 10(sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan secaraperseorangan dan mengolah kebun dengan cara tradisional tanpamenggunakan alat berat.
Register : 25-03-2021 — Putus : 09-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PONOROGO Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Png
Tanggal 9 April 2021 — Pemohon:
DJIE KIAN HWA
436
  • PN.Pngsebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013Tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempatpemohon, ayat (2) pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksu ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilannegeri olen Penduduk;Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 Ayat (1) Peraturan Menter
Register : 11-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Blcn
Tanggal 24 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
98
  • yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
Putus : 17-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400/B/PK/PJK/2009
Tanggal 17 Januari 2011 — HIMAWAN NOERDJAJA, S.E., Ak., VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Menter i KeuanganNo.486/KMK.03/2003 tentang PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah atas penghasilan pekerja daripekerjaanPasal 1 ayat (1)Pekerja yang mendapat perlakuan PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah adalah Wajib Pajak orangpribadi dalam negeri yang bekerjasebagai Pegawai tetap atau Pegawaitidak tetap pada satu pemberi kerja diIndonesia, yang menerima gaji, upahserta imbalan lainnyadari pekerjaan yang diberikan dalambentuk uang sampai denganRp.2.000.000, (dua juta
Register : 04-12-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 186/Pdt.P/2017/PA.Bjb
Tanggal 20 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
98
  • Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BENI Nomor. 63720050211150002tanggal 21 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru , yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya kemudian diberi diberi tanda P.4;5.
Register : 20-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 887/Pid.Sus/2018/PN Ptk
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD TOHE, SH
Terdakwa:
JONI WAHYUDI Als YUDI Bin YA COB ISMAIL
274
  • Ijin Usaha Penyimpanan untuk kegiatan usaha penyimpanan,d. jin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga.Bahwa Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usahayang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, GasBumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Laindan/atau Hasil Olahan wajib memilikilzin Usaha Niaga dari Menter!;Bahwa berdasarkan keterangan penyidik Sdr.
    RICOH ALS ALIM Anak Dari CEN MIN LIONGmenjual BBM jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha Niaga dari Menter!maka tidak sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Bahwa berdasarkan keterangan penyidik sdr. ROBI ARPANDI menjualBBM jenis solar kepada sdr. JONI WAHYUDI tanpa dilengkapi dokumendan izin yang sah. Apabila sdr. ROBI ARPANDI menjual BBM jenis solarkepada sdr.
Register : 02-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PN Mentok Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mtk
Tanggal 13 Februari 2020 — Penuntut Umum:
RINA AKHAD RIYANTI, SH
Terdakwa:
RULLIANSYAH als ABLE Bin R. AHMAD NAWAWI
4212
  • dengan berat netto 0,220 gram sebelum dilakukan Ujilaboratorium dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik menjadi0,158 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristalkristal putin pada tabel01 dan urine pada tabel 02 milik RULLIANSYAH als ABLE Bin R.AHMAD NAWAW/I positif mengandung metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter
    dengan berat netto 0,220 gram sebelum dilakukan Ujilaboratorium dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik menjadi0,158 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristalkristal putin pada tabel01 dan urine pada tabel 02 milik RULLIANSYAH als ABLE Bin R.AHMAD NAWAW/I positif mengandung metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter
Register : 11-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 4600/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
122
  • Bahwa atas tidak harmonisnya rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ceraipada Pengadilan Agama Surabaya, Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) telah mendapat ijin atas sebagaimana Keputusan Menter!
Register : 25-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1287/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pemohon:
Lasmi
156
  • Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1287 / PDT. P/2019/ PN.
Register : 18-05-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 23-08-2019
Putusan PA KUNINGAN Nomor 1020/Pdt.G/2016/PA.Kng
Tanggal 27 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
60
  • Bahwa, terbukti sejak Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkahserta tidak memperdulikan kewajibannya sebagai suami;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukupbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya angka 1 dan 2yang diucapkannya sesudah akad nikah, dan Penggugat telahmenyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, danuntuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar (Vide Keputusan Menter
Register : 19-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 216/Pdt.P/2019/PA.Rbg
Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
231
  • Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois as JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 07-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PA KENDAL Nomor 183_Pdt.P_2017_PA.Kdl
Tanggal 31 Agustus 2017 — Pemohon I DAN Pemohon II
97
  • bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan agar tidakmenimbulkan masalah dan kesalahbahaman mengenai nama dan tanggal lahirPemohon dan untuk kepastian hukum dalam dokumendokumen yangbersangkutan, maka nama dan tanggal lahir Pemohon di Kutipan Akta NikahPemohon Nomor : 99/30/81 tanggal 13 Juni 1981 yang tertulis nama : RH,lahir : 21 tahun diubah sehingga berbunyi nama : PEMOHON I, lahir : tanggal21 Maret 1961;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menter
Register : 26-07-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA BANTUL Nomor 158/Pdt.P/2018/PA.Btl
Tanggal 12 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
349
  • Hal 8 dari 11 hal.Pemohon dengan alasan karena tidak mau jika Pemohon dijadikan istrikedua/dipoligami;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelishakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukumsesuai pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menter!
Register : 20-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.TR
Tanggal 5 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
1510
  • tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter
Register : 07-03-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PA BOYOLALI Nomor 64/Pdt.P/2017/PA.Bi
Tanggal 16 Maret 2017 — Pemohon I Pemohon II
50
  • Pemohon dan Pemohon II berkaitandengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali denganNomor : 221/7/22/X/80 tanggal 02111980 (bukti P.3), maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan penetapan ini kepada pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali untuk dilakukanperubahan pada register nikahnya ( Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menter
Putus : 10-04-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 10 April 2012 — PT. COLUMBIA vs A R L A N
5558 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 2008,tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan (Menter!Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), dan telahditandatangai oleh pejabat yang berwenang, dan pernyataanKeputusan Rapat Luar Biasa para Pemegang Saham PerseroanTerbatas PT. COLUMBINDO PERDANA No.160 di hadapan NotarisHarus Kamil ,SH.