Ditemukan 184 data
Pembanding/Penggugat II : RUSANI Diwakili Oleh : MUHAMAD SAHRUN SH
Pembanding/Penggugat III : RUSMI Diwakili Oleh : MUHAMAD SAHRUN SH
Pembanding/Penggugat IV : MASAMAH Diwakili Oleh : MUHAMAD SAHRUN SH
Pembanding/Penggugat V : SAIIN Diwakili Oleh : MUHAMAD SAHRUN SH
Pembanding/Penggugat VI : RUDIANSYAH Diwakili Oleh : MUHAMAD SAHRUN SH
Terbanding/Tergugat : YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYAHTULLAH BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN
55 — 25
pokok perkara yang sama sekali belumdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak relevanuntuk ditanggapi;Memori banding halaman 11 sampai dengan 13 tentang putusan Judex FactiPengadilan Tingkat Pertama atas perkara a quo adanya penyelewangan ataumengaburkan fakta persidangan adalah mengada ada dengan memperlihatkansikap tidak professional dengan membolak bali keterangan para Saksi di depanpersidangan sesuai dengan selera Kuasa Hukum Penggugat semata mata hanyasekedar untuk menyenagkan
98 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Korintiga dan menimbulkan gangguan ditengah masyarakatyang sebelumnya dapat menggunakan jalan tersebut dalam kehidupanseharihari, oleh karenanya tindakan Terdakwa tersebut merupakan perilakuyang tidak menyenagkan bagi Saksi Pelapor dan merupakan tindakan mainhakim sendiri (eigen richting) dan pengingkaran terhadap asasasas hukumyang berlaku dalam Negara Hukum Indonesia dan merupakan perbuatanyang sifatnya melawan hukum bidang kepidanaan (materielewederrechtelijk) dan secara essensial bertentangan
182 — 111
REKONVENSI(PT.MINERINA BHAKTI), hal ini sungguh tidak etis, serta melanggar etikasekaligus merupa perbuatan melawan hukunm, yaitu :1) Mencuri dokumen Milik PIHAK PENGGUGAT REKONVENSI (PT.MINERINABHAKTI).2) Menginformasikan simpanan deposito Milik PIHAK PENGGUGATREKONVENSI (PT.MINERINA BHAKTI) kepihak yang tidak terkait, karena ituadalah rahasia Perusahaan.Oleh karena itu ini merupakan perbuatan PIDANA berupa pencurian dokumendan membeberkan rahasia perusahaan dan juga menimbulkan perbuatan yangtidak menyenagkan
243 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
terpenuhi ;Menimbang, bahwa unsur "menerima hadiah" atau "janji" yangdimaksudkan dalam Pasal 12 huruf a UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaiman diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenerima sesuatu yang berupa bendabenda (berwujud atau tidakberwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna ataubermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenagkan