Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Termohon dan Termohon Il tersebut;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan danmemimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)ke Ill PT.

Jangka waktu pelaksanaan RUPSLB ke Ill menyalahi UndangUndangPerseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yakni melebihi tenggangwaktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 86 ayat 9 "RUPS keduadan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelan RUPS yangmendahuluinya dilangsungkan;Sementara undangan Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) ke Ill PT.

Wahana Komunikatama (PT.WKT) tetanggal 1 Mei2012, menyebutkan RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggat 10Mei 2012, sedangkan undangan RUPS dari Direksi PT.WahanaKomunikatama tanggal 22 Juni 2011 kepada semua pemegang sahamuntuk hadir dalam RUPSLB ke Il pada tanggal 30 Juni 2011 berartiHal. 3 dari 16 hal.

Putusan Nomor 6 K/Pdt/2014VI.VII.dilaksanakan penerbitannya oleh direksi satu dan lain mengingat haltersebut merupakan kewajiban administrasi dan yuridis direksi;Adanya iktikat buruk dari Terlawan (dahulu Pemohon) terbukti dalamUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke IllPT.Wahana Komunikatama (PT.WKT) Nomor 1589/DIR/V/2012 tertanggal01 Mei 2012, dimana pada agenda rapat terdapat rencanarencanaterselubung lainnya di dalam undangan RUPSLB Ill tersebut, di luarAgenda Rapat yang telah

ke II PT.Wahana Komunikatama dilangsungkan padatanggal 30 Juni 2011, sedangkan Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 702/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel., dikeluarkan pada tanggal12 April 2012, serta telah menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan Undangan RUPSLB ke Ill telahdiselengarakan pada tanggal 10 Mei 2012 dan oleh karenanya sudahlampau/selisih 10 bulan 10 hari dari RUPSLB ke II (telah kadaluarsa/lampau waktu), sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatansudah

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

Menetapkan mata acara RUPSLB sesuai dengan permohonan pemegangsaham sebagai berikut :a. Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.5. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.6. Menetapkan ketua rapat RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra tanpa terikat padaketentuan UndangUndang ini atau Anggaran Dasar perseroan.7. Memerintahkan kepada PARA TERMOHON untuk menghadiri panggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sandipala Arthaputra;8. Menyatakan bahwa RUPSLB PT.

Sandipala Arthaputra (Bukri TI1).2 Bahwa permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

SandipalaArthaputra ;Bukti T 2 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDireksi PT. Sandipala Arthaputra tertanggal 29 Januari 2013 ;Bukti T 3 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDewan Komisaris PT.

(seratus enam puluh tiga ribu delapanratus sembilan puluh meter persegi) adalah sebesarRp2.130.000.000.000, (dua triliun seratus tiga puluh milyar Rupiah).Bahwa pelaksanaan RUPSLB TERGUGAT dimana PARAPENGGUGAT tidak menyetujui agenda RUPSLB dan menolakkeputusan RUPSLB TERGUGAT tersebut, oleh karena PARATERGUGAT mendilusi kepemilikan saham PARA PENGGUGAT,Hal 5 Putusan Nomor 414/PDT/2018/PT.DKI sehingga berdampak pada hak ekonomis dan deviden yang diterimaPARA PENGGUGAT, sebagaimana tercermin sebagai

Padahal diketahui bahwa TERGUGAT danTERGUGAT II memiliki Kedudukan dan kewenangan yang berbeda.TERGUGAT adalah badan hukum yang berbentuk perseroansedangkan TERGUGAT II adalah pemegang saham TERGUGAT ;Terkait dalil PARA PENGGUGAT yang menyebutkan PARATERGUGAT memaksakan kehendak menerbitkan saham baru,bagaimana bisa TERGUGAT yang merupakan perseroan yangmenyelenggarakan RUPSLB, yang tidak memiliki hak suara dantidak dapat ikut serta dalam keputusan RUPSLB memaksakankehendaknya untuk disetujui RUPSLB

Hal ini berdasarkan alasanalasan sebagai berikut:3.1 Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret2015 merupakan tindak lanjut dari penetapan Perda No. 6 tahun2014;3.2 Bahwa lahirnya Perda No. 6 tahun 2014 merupakan tindak lanjutdari RUPSLB TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 23Desember 2013 dimana salah satu agenda RUPSLB tersebutadalah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(TERGUGAT 1) tahun 2014.

Terhadap agenda keenam RUPSLB terdapatpenolakan yang diajukan oleh 4 (empat) orang pemegang sahamyang memiliki 20 (duapuluh) lIembar saham, yaitu. PARAPENGGUGAT dan satu suara yang abstain sedangkan pemegangsaham lainnya yaitu sejumlah 276 (dua ratus tujuh puluh enam)Suara menyetujui agenda keenam RUPSLB tersebut (Bukti T13);4.

Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa mereka menolak agendakeenam RUPSLB karena menganggap Tergugat II melakukan pemaksaankehendak.

Castaway Life dan mengangkat saudara AgusKamarwan;Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Brown untuk melakukanpeningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris dengan mengatakan Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuat dan ditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tanda tangan yang pentingsegera saya pecat karena saya sudah banyak mengeluarkan uangkemudian

Queen atau yang mewakili hadir dalamrapat tersebut maka jumlah pemegang saham yang hadir adalah 100%,sehingga keputusan RUPSLB menjadi sah, sesuai dengan Akta PendirianPT.

No.1041 K/Pid/2017.Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M.

Castaway Life dan mengangkat saudara AgusKamarwan;Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M.

No.1041 K/Pid/2017.Bahwa dari RUPSLB yang tidak sah, serta dibuat Berita Acara RUPSLB yangsecara tidak sah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Akta Notaris yangdibuat Notaris Saipul Rahman, S.H., M.Kn., di jalan Raya Senggigi Nomor 8tanggal 16 Oktober 2014;Bahwa benar berdasar RUPSLB tidak sah dan Akta Notaris tidak sah pulatersebut Nadine Marie Mc Queen di berhentikan sebagai Direktur dankedudukannya diganti Agus Kamarwan, S.H.

Bahwa sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlakupertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama menyangkut RUPSLB yangdituangkan dalam Risalah Rapat RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019 (videBukti T8) tidak dimintakan dibatalkan dalam Petitum Gugatan. Padahal,Pemohon Banding (dahulu Penggugat) berkalikali menyatakan dalamGugatannya bahwa RUPSLB maupun Risalah Rapatnya tanggal 23Agusuts 2019 melawan hukum atau tidak sah vide poin 13,14,16 dan 17,halaman 5 s/d 6 Gugatan Penggugat/Pemohon Banding).G.

Bahwa terkait dengan kuorum merubah maksud dan tujuan PTKSE, pada dasarnya RUPSLB yang diselenggarakan telah memenuhiketentuan kuorum, karena RUPSLB yang dilaksanakan adalah RUPSundangan kedua akibat pada undangan pertama Pemohon Bandingsengaja tidak hadir meski telah mengetahui undangan tersebut.Dalam hal RUPSLB undangan kedua, maka kuorum untuk merubahanggaran dasar turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT.

Termohon Banding selaku Notaris dalam pembuatan Akta PKRNomor 03 tanggal 10 September 2019 hanya menuangkan pernyataankehendak para pihak dari apa yang diterangkan atau diceritakan olehpara pihak yang menghadap Termohon Banding I, serta tidak melihatatau menyaksikan langsung RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 23Agustus 2019. Tegasnya, Termohon Banding sama sekali tidak terlibatdalam proses RUPSLB PT KSE tersebut.26.

Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU PT olehJudex Factie Tingkat Pertama.Dalam hal dilakukannya RUPSLB kedua, kuorum untuk merubah dataperseroan pun turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT, sehingga RUPSLB yang dilakukan Tergugat IItelan memenuhi kuorum 60% pemegang saham dan disetujui pula oleh60% pemegang saham (suara bulat).C.

Termohon Banding pun tidak melihat atau menyaksikansecara langsung RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019.E.

tidakhadir dalam RUPS tersebut, sehingga RUPS tidak memenuhi kourum;Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama tidak tercapai kourum, makaPemohon juga telah berusaha untuk mengadakan RUPSLB yang kedua,dengan cara terlebin dahulu mengundang Termohon dan Termohon II untukhadir pada RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018, akantetapi lagilagi baik Termohon maupun Termohon Il tidak hadir dalamRUPSLB kedua tersebut, sehingga RUPSLB kedua juga tidak memenuhikourum,Bahwa meskipun PT.

CITRABUANA INTI FAJAR yangakan di selenggarakan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, akan tetapiPara Termohon tidak satupun yang hadir memenuhi undangan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut tanpa alasan apapun;Bahwa karena ketidakhadiran dari Para Termohon tersebut, menyebabkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakanpada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, yang dipimpin oleh Pemohon selaku Direktur dari PT.

CITRABUANA INTI FAJAR, akan tetapi kembali Para Termohon tidaksatupun yang hadir memenuhi undangan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) yang kedua tersebut tanpa alasan apapun;Bahwa karena ketidakhadiran dari Para Termohon tersebut, menyebabkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakanpada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 yang dipimpin oleh Pemohon selaku Direktur dari PT.

Hakimberpendapat bahwa: Pemanggilan RUPSLB tidaklah memenuhi jangka waktu minimal yaitu 14(empat belas) hari, karena jarak antara tanggal undangan dengan tanggalRUPS hanya 6 (enam) hari; Undangan RUPSLB tidak memuat mata acara rapat; Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa undangan tersebut telahditerima oleh Termohon dan Termohon II;Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN PbrPemanggilan RUPSLB yang kedua oleh Pemohon dilakukan melalui surattercatat sebagaimana bukti P14, tercantum bahwa

surat undangan dibuattanggal 15 Oktober 2018 dan RUPS diadakan tanggal 18 Oktober 2018.Hakim berpendapat bahwa: Pemanggilan RUPSLB tidaklah memenuhi jangka waktu minimal yaitu 14(empat belas) hari, karena jarak antara tanggal undangan dengan tanggalRUPS hanya 2 (dua) hari; Undangan RUPSLB tidak memuat mata acara rapat; Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa undangan tersebut telahditerima oleh Termohon dan Termohon II; Jarak antara tanggal pelaksanaan RUPSLB yang pertama denganRUPSLB yang kedua hanyalah

Tanjung Selaki untuk dapatmenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 04 Mei 2004 yangdikirim melalui pos tercatat dan diumumkan di 2 (dua) surat kabarharian yaitu Lampung Post dan Radar Lampung yang terbit pada hariSelasa tanggal 04 Mei 2004 dan Surat Panggilan Rapat Kedua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Mei 2004yang dikirim melalui pos tercatat dan diumumkan

Sukiandjojo kepada andy sutami tanggal 21 Mei 2004untuk menghadiri rapat kedua RUPSLB PT Tanjung Selaki tanggal 25 Mei2004 dan bukti TI.Il52 Berita Acara rapat kedua RUPSLB PT Tanjung Selakitanggal 25 Mei 2004 dan bukti surat TI.II53 akta pernyataan KeputusanRapat PT Tanjung Selaki Nomor 23 tanggal 11 Juni 2004 yang dibuatdihadapan Notaris Syafril Lubuk, SH dimana RUPSLB yang telah dilakukanoleh Para Tergugat telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak AzasiManusia Nomor CUM01.01.7486 tanggal

RUPSLB tanggal 10 Februari 2016 Nomor 03 dibuat di Notaris VeraShinta, SH,M.Kn. (Vide bukti surat TI.II132)2. RUPSLB tanggal 9 Juli 2015 nomor 52 Notaris Vera Shinta (Videbukti surat TI.Il129)3. RUPSLB tanggal 25 September 2014 Nomor 101 Notaris Vera ShintaSH.,M.Kn (vide bukti suara TI.II126)4.

RUPSLB tanggal 25 september 2008 akta nomor 84 (Vide bukti suratTI.II89) Jo akta tangggal 10 Oktober 2008 Nomor 09 (vide bukti suratTI.II104 ) Jo akta tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 30 Notaris ZainalAbidin (vide bukti surat TI.II122)5. RUPSLB tanggal 14 Juli 2008 akta Nomor 31 (vide bukti surat TI.II59) dan 32 (vide bukti surat TIIl 60) Notaris Zainal Abidin;6. RUPSLB tanggal 25 November 2005 Nomor 27 (vide bukti surat TI.II56) dan nomor 28 Notaris Syafril Lubuk SH (vide bukti surat TI.Il 57);7.

RUPSLB tanggal 11 Juni 2004 nomor 23 yang dibuat dihadapanNotaris Syafril Lubuk, SH (Vide bukti surat TI.II53)Menimbang, bahwa bukti RUPSLB tersebut diatas berkaitan denganbukti surat lainnya yaitu bukti surat TI.II83 sampai dengan TI.Il151 makadengan mempertimbangkan RUPSLB tersebut secara mutatis mutandisberkaitan juga dengan bukti TI.II33 sampai dengan TI.II151;Menimbang, bahwa oleh karena bukti TI.II150 adalah RUPSLBlanjutan dari RUPSLB tanggal 11 Juni 2004 Nomor 23 yang dibuatdihadapan Notaris

Pikiran Rakyat Bandungmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB );Bahwa dari hasil RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 13 November2014 untuk mengisi kekosongan sementara Direksi PT. Pikiran RakyatBandung, secara aklamasi para pemegang saham PT. Pikiran RakyatBandung menunjuk sementara Haji Perdana Alamsyah untuk mengisijabatan Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung. Hal tersebut dilakukan olehpara pemegang saham PT.

Pikiran RakyatBandung, di samping itu juga sampai sekarang Direktur tidakmenjalankan sepenuhnya kebijakan yang berdasarkan kepada amanatkeputusan RUPSLB yang telah ditetapkan antara lain :a.

S.Sos, sebagai Ketua Pelaksana RUPSLB;2. Tuan H. Wawan Hermawan sebagai Anggota;3. Tuan Drs.H. Windu Djajadiredja sebagai Anggota;Yang secara bersamasama atau sendirisendiri apabila yang lainnyaberhalangan mewakili para Pemohon;Membentuk atau menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB PT. Pikiran Rakyat Bandung;Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPSLB PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan ijin penyelengaraanRUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepada PT.

Pikiran Rakyat Bandungbelum/tidak akan melakukan pemanggilan RUPSLB yangdimintakan oleh para pemegang saham (bukti P23);2.2.

tidak sah dan tidak dapat dijadikanpertimbangan Judex Faktie tingkat pertama;Bahwa jika Terbanding dahulu Penggugat keberatan terhadap Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut maka seharusnya Terbandingdahulu Penggugat melakukan pembelaan diri (Vide : Pasal 105 ayat (3) dan (4)UUPT/2007) dan bukannya keluar dan meninggalkan tempat Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, sehingga dengan keluarnyaTerbanding dahulu Penggugat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB

RAHMAH MANDIRI MULIA melalui RUPSLB yangmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan anggaran dasarUtamaperseroan;Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada tanggal 10 April 2018, dilakukan penjualan saham milik Sunar Purwantodan Nuryanto kepada Harry Nata dan Henry Nata dengan total jumlah sahamyang dijual sebesar 45 (Empat Puluh Lima) lembar saham, selain itu RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) juga melakukan perubahanstruktur perseroan yaitu Sarmah sebagai

Direktur Utama, Harry Nata (Tergugat II)sebagai Direktur, Henry Nata (Tergugat III) sebagai Komisaris berdasarkan AktaBerita Acara RUPSLB NO.274 Tanggal 7 Mei 2018 Notaris Adi Sartono, SH,M.H.

RUPSLB berdasarkan suratKuasa tertanggal 2 Februari 2019.

ALMAHDI (SAKSI FAKTA TERBANDING),yang memimpin RUPSLB adalah PEMBANDING II (Direktur/Pemegang Saham)akan tetapi dalam pelaksanaan RUPSLB tersebut justtu PEMBANDING IV yangaktif memimpin dan mengendalikan jalannya RUPSLB (BUKTI P19, BUKTI P37,SAKSI FAKTA TERBANDING, SAKSI FAKTA PEMBANDING), seharusnyaPEMBANDING IV dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris adalah bekerjamandiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab serta taat kepadahukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode

Nyonya SUTJI RAHAYU, Pemegang 10 (sepuluh) lembar sahamatau setara dengan 1,66 % (satu koma enam puluh enam persen);Sehingga total saham yang terwakili dalam RUPSLB tersebut adalah50.83 % (lima puluh koma delapan puluh tiga persen);Adapun halhal yang penting yang telah diputuskan dalam RUPSLBtersebut adalah :e Membubarkan Perseroan PT.

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

tanpa alasan apapun.Berdasarkan halhal tersebut diatas telah nyata bahwa diantarapemegang saham tidak ada kecocokan lagi sehingga perseroan tidakmungkin dilanjutkan.Oleh karena itu, Direksi melakukan pemanggilan rapat kepada ParaPemegang Saham berikutnya untuk membubarkan perseroan.PEMBUBARAN PERSEROAN.Bahwa Direksi melakukan pemanggilan RUPSLB, sesuai surat No. 004/SK/MAS/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010 (bukti P16).Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, di Kabupaten Bogor, telahdilaksanakan RUPSLB

(RUPSLB), sebagaimana terdapat dalam Akta Berita Acara No. 7,tanggal 14 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris DoharmanLimbong, SH (bukti P17).Bahwa Termohon juga tetap tidak hadir dalam RUPSLB tersebutmeskipun telah dipanggil dengan sah (vide bukti P16).DASAR HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN.Pembubaran perseroan diatur dalam UUPT yaitu :Pasal 12 ayat (1) huruf c, menentukan :*pembubaran perseroan dapat terjadi berdasarkan penetapanpengadilan.Pasal 146 ayat (1) huruf c, menentukan :"Direksi dapat

No. 2038 K/Padt/201 1tanggapan dari Termohon, sehingga Termohon telah lalai memenuhitanggungjawabnya terhadap perseroan;e Bahwa sesuai dengan bukti bertanda P17 ternyata pada tanggal 14Januari 2011 telah diadakan RUPSLB Perseroan PT.

Bahwa permintaan pembatalan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 tersebuttidak dapat dilaksanakan melalui RUPSLB, karena dengan dinyatakannyapersetujuan pengalinan saham dari Tergugat kepada Para Penggugat danPara Tergugat lainnya, jelas telah menimbulkan hak bagi pihakpihaktersebut, seharusnya apabila Tergugat ingin membatalkan Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta CarmellaSoe'oed, SH, Notaris di Tangerang

Bahwa pada RUPSLB tersebut juga telah diputuskan untuk memberhentikan11.12.13.14.direksi dan komisaris perseroan sebelum berakhir masa jabatansebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 04tertanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapanNotaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta;Bahwa proses penyelenggaraan RUPSLB perseroan tersebut telahdiselenggarakan tidak sesuai dan melanggar ketentuan

tersebut diterima,direksi tidak melaksanakan pemanggilan kepada para pemegang saham,seharusnya apabila direksi tidak melakukan pemanggilan, Tergugat harusmengajukan permintaan penyelenggaran RUPSLB kepada DewanKomisaris, satu dan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (6)huruf a Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa apabila setelah permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaDewan Komisaris tidak dilaksanakan pemanggilan, maka Tergugat harusnyamengajukan permohonan

penyelenggaran RUPSLB kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Undang undang Nomor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa pada kenyataannya penyelenggaraan RUPSLB tetap dilaksanakanoleh direksi perseroan walaupun telah lewat tenggang waktu pemanggilanpara pemegang saham dan penyelenggaraan RUPSLB baru dilaksanakanpada tanggal 10 Januari 2013 dengan surat pemanggilan kepada parapemegang saham tertanggal 12 Desember

Bahwa RUPSLB yang direncanakan pada tanggal 7 Januari 2013 sesuaidengan surat pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang tanggal 12Desember 2012 tidak terlaksanakan, direksi kemudian memberitahukanperubahan waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB PT Nurmuda Cahayasesuai dengan surat tertanggal 3 Januari 2013 dengan merubah jadwalpenyelenggaran RUPSLB dari seharusnya tanggal 7 Januari 2013 menjaditanggal 10 Januari 2013 (tenggang waktu tanggal pemberitahuan hinggajadwal perubahan hanya 3 hari);16.

No.2773 K/Pdt/2011Bahwa dalam redaksional RUPSLB tersebut terdapat fakta yang salingbertentangan dalam fakta yang sebenarnya sebagai berikut :1)Pada bagian 4 halaman terakhir Notulen RUPSLB disebutkanbahwa Peserta rapat meninggalkan ruangan sebelum notulenrapat diselesaikan dan menunjuk BUDI SADHANA dan HAERULBESTARI BENGARDI untuk menandatangani Notulen Rapat.Namun demikian ternyata pada bagian tanda tangan, yangmenandatangani Notulen adalah BUDI SADHANA, HAERULBESTARI BENGARDI TATANG BENGARDI,

CHIRSTCIANOTANDRAMIHARDJA serta AGUSTINA TANDRAMIHARDAJA ;CHIRSTCIANO TANDRAMIHARDJA dan AGUSTINATANDRAMIHARDJA pada saat RUPSLB tersebut bukanlah orangyang berwenang untuk menandatangani notulen RUPSLB tanggal28 September 2001 karena tidak ada bukti surat kuasa yangditerangkan dalam notulen RUPSLB bahwa kedua orang tersebutmewakili ZAENAL TANDRAMIHARDAJA ;Membuat Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001, seolaholahAlm.

;Oleh karena itu, Tergugat sebagai Direktur Utama berkewajibanuntuk menyampaikan niat THOMAS ISKANDAR BUDIONOkepada para pemegang saham lainnya untuk mengambil bagianmembeli seluruh saham THOMAS ISKANDAR BUDIONO ;Ternyata didalam Notulen RUPSLB tertanggal 28 September 2001yang dibuat oleh Tergugat selaku Direktur Utama yang bertindaksebagai Ketua RUPSLB Tergugat ll, tidak ada pernyataan yangmenjelaskan bahwa para pemegang saham lain PT.

No.2773 K/Pdt/201 1AGK untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk penetapantersebut ;Bahwa sehubungan surat undangan RUPSLB tersebut, terbukti Tergugat sebagai Direktur Utama PT.

No.2773 K/Pdt/201 1panggilan RUPSLB kepada para pemegang saham pada hal kenyataantidak; Tergugat melakukan manipulasi dengan mencantumkan nama parapemegang saham yang tidak hadir seolaholah hadir didalam Rapat UmumPemegang Saham; Tergugat membuat Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001, seolaholah Alm. H.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL yang sah sehinggaPENGGUGAT tidak dapat menggunakan haknya dalam rapatTES CDN = nnn nnn nn nnn arcanaBahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutpada tanggal 24 Juni 2014 ketika TERGUGAT 1 mengirimkan emailpemberitahuan tentang pelaksanaan RUPSLB PT.

MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 yang tidak sahtersebut oleh TERGUGAT 2 yang diamini oleh TERGUGAT 1 tersebuttelah membawa dampak negatif yang sangat merugikan PENGGUGATyang secara sengaja dan sistematis oleh TERGUGAT 1 tidakdiundang / diikutsertakan dalam RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 karena hal itu sama saja denganPENGGUGAT kehilangan hak suaranya dalam RUPSLB tersebut.Bahwa keputusan dalam RUPSLB PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tidak mengingatkan, tidakmelakukan pemeriksaan ulang dan tidak memastikan kepadaPENGGUGAT apakah dalam pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut TERGUGAT1 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalam pelaksanaanRUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei2014 sehingga pelaksanaan RUPSLB PT.

Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak. 202 200Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernahmenerima undangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PTMULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutsehingga jelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuanketentuan Pasal 9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yangmengakibatkan RUPSLB PT.

Menyatakan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINALtertanggal 23 Mei 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segalaakibatnyaj 2 non nnn nn nnn conn non nn en nee nee nae ene ene4.

Menyatakan RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA = TERMINALtertanggal 25 Juni 2014 tidak sah dan batal demi huum dengan segalaakibatnya;4.

tanggal 25 JUNI 2014 yang menyetujuiKompensasi Hak Tagih Tergugat Ill sebagai setoran saham yang diambil,telah dilakukan sesuai dengan Tata Cara RUPSLB mulai dari pemanggilanrapat, kuorum dan jumlah suara ;Bahwa dalam rangkan pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 Juni 2014, Tergugat telah melakukan pemanggilan RUPSLB kepada Penggugat sesuai suratundangan tertanggal 9 Juni 2014 dengan menggunakan jasa pengiriman suratTIKI, dan undangan tersebut telah diterima oleh Penggugat (vide positagugatan angka 3.1

Zainuddin, SH ;Bahwa, dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)yang diadakan di tempat kedudukan Perseroan yaitu di Jakarta Utara, denganagenda:1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan ;2. Persetujuan perubahan selurun Anggaran Dasar Perseroan ;3. Perubahan Pengurus Perseroan ;Bahwa RUPSLB PT.

Bahwa, oleh karena sah danberlakunya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

karena RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBaisa) PT.

Dengan demikian, undangan RUPSLB tersebutTIDAK BENAR karena faktanya PEMOHON tidak pernah meminta pengundurandiri dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, baik secara lisan apalagisecara tertulis ;Meskipun demikian, pada tanggal 16 September 2011 PEMOHON telah memintaperubahan jadwal penyelenggaraan RUPSLB tersebut menjadi tanggal 23September 2011 (Bukti P4), namun MICHAEL WINATA KURNIAWAN nyatanyata mengabaikan hal tersebut dan tetap menyelenggarakan RUPSLB tersebuttanpa kehadiran PEMOHON

yang dibuat dengan tidak berdasarkan keadaan yangsebenarnya (Fakta PEMOHON TIDAK PERNAH menyampaikan suratpengunduran diri) ;(2) Isi Akta tersebut bertentangan/kontradiksi dengan Agenda Rapat yang terterapada undangan RUPSLB, dimana dalam undangan RUPSLB dinyatakan :perubahan susunan pengurus sehubungan dengan adanya permintaanpengunduran diri dari Direktur dan Komisaris Utama Perseroan, sedangkanKeputusan Rapat yang terjadi sebagaimana dalam Akta PKR No. 14, adalah :2.

OPTIK TUNGGALSEMPURNA No. 14, tanggal 23 September 2011,dalam Akta PKR No. 14 tersebut, MICHAELWINATA KURNIAWAN menyuruh Notarismencantumkan undangan RUPSLB dengan agendayang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut, yanghasil keputusan RUPSLB nya bertentangan denganagenda RUPSLB tersebut, apakah merupakan ataudapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidanasebagaimana dalam Pasal 266 KUHP ; ataue Bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukanoleh Termohon atas Laporan Pemohon sesuaiLaporan Polisi:

surat pengunduran diri secara tertulis, kemudianacara dalam undangan RUPSLB dengan pelaksanaan RUPSLB dan keputusannya jugaberbeda yaitu pemberhentian Pemohon selaku Komisaris Utama dan tidak diberi hakuntuk membela diri, sehingga bukti ini patut untuk dikesampingkan ;Hal 35 dari 40 hal.

dalam Bukti P3 yangtidak benar kemudian dijadikan dasarpenyelenggaraan RUPSLB dan dimasukkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Para PemegangSaham PT.

DALAM POKOK PERKARADalam provisi :- Menolak tuntutan provisi PenggugatDalam pokok perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat- Menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) tanggal 15 November 2013 yang diselenggarakan para Tergugat yang telah dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Yasmin Interbuana Hotel No 18 Tanggal 20 November 2013 dihadapan Turut

permintaanpenyelenggaran RUPSLB maka Penggugat juga tidakpemah mengeluarkan pemanggilan untukpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2013,sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 1 UUPT ;Prosedur penyelenggaraan RUPSLB telah diatur olehUUPT, yang baru dapat dilaksanakan atas permintaani pemegang saham yang bersamasama mewakili4/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara ii Dewan Komisaris;Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dalamhal ini kepada Penggugat dengan surat tercatatdisertai

RUPSLB lain" yangdilakukan kapan saja berdasarkan keadaan dan peristiwa penting yangsangat mengganggu eksistensi PT.

Dalamsoal pertentangan Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan, dapat ditunjukanpada Gugatan PENGGUGAT butir 5, 6, 7 dan 8 dimana PENGGUGATmempersoalkan keabsahan RUPSLB tanggal 15 November 2013 sebagai tidaksah dan menuntut dalam Petitum Gugatan agar RUPSLB tanggal 15 November2013 dstnya dinyatakan tidak sah.

kepada Direksi dalam hal inikepada Penggugat dengan surat tercatat disertai denganalasannya, oleh karena prosedur tersebut diatas tidakdilakukan sebelum dilaksanakan RUPSLB 15 November 2013maka konsekuensi hukum dari hasil RUPSLB tersebut adalahterdapat cacat hukum dan karenanya memiliki alasan untukdibatalkan ;b.

Apalagi RUPSLB yang diselenggarakanpada tanggal 15 November 2013 itu bukanlah RUPSLB tahunan "melainkanRUPSLB lain" yang dilakukan kapan saja berdasarkan keadaan dan peristiwapenting yang sangat mengganggu eksistensi PT.

Bahwa ternyata Tergugat I, Il, Ill, IV yang difasilitasi olehTergugat V telah mengadakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) pada 12 Januari 1998, tanpasepengetahuan dan tanpa dihadiri Para Penggugat, karenaPara Penggugat sama sekali tidak menerima panggilanRUPSLB. Dalam RUPSLB tersebut, Tergugat , s.d.

,selanjutnya Tergugat , Il, Ill dan IV yang difasilitasi olehTergugat VI kembali mengadakan RUPSLB pada tanggal 23Januari 1998 dengan mengundang Tergugat VII, dan lagilagitidak ada panggilan kepada Penggugat dan Il untukmenghadiri RUPSLB tersebut, dimana keputusan yang diambilantara lain adalah:i.

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwaTergugat dan Tergugat Ill telah beritikad buruk dengan tidakmelakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Para Penggugatuntuk menghadiri RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998, dengantujuan agar Para Penggugat tidak mengetahui pelaksanaan RUPSLB,tidak menghadiri dan tidak menggunakan hak suaranya pada RUPSLB,sehingga Tergugat I, Il, Ill, dan IV dapat menghadiri danmenyelenggarakan RUPSLB sesuai dengan keinginannya;Bahwa mengingat pemanggilan RUPSLB tanggal

Jelas, hal tersebut di luar kewenangandari suatu RUPSLB, dan oleh karenanya adalah tidak sah;13.

Dengan pembelian tersebut, makaTermohon Peninjauan Kembali VII, seakanakan memiliki 2.000(dua ribu) saham sesuai dengan Akta RUPSLB PT.

Bdg12.hutang perusahaan dan tuntutan karyawankaryawan yang sebagian besarupahnya sudah kurang lebih tiga bulan tidak dibayar tidak dapat dipenuhi jikamenunggu sampai gugatan RUPSLB yang diajukan TERMOHON berkekuatanhokum yang tetap. ltu lah sebabnya PARA PEMOHON mengajukanpermohonan resmi RUPSLB PT.

terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus.Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2016, pernah mendaftarkanPermohonan lzin RUPSLB Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus, sebagaimana dengan register No.473/Pdt.P/2016/PN.Bdg, yangmana atas permohonan

Pertanggungjawaban Termohon Selaku Mantan Presiden Direktur (SebelumAkta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Natatex Prima No. 131 tanggal 30 Agustus 2013) Juga Telah diterima olehPara Pemegang Saham (acquit et decharge) ;Bahwa sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.

untuk meminta izin kepadaPengadilan guna menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda : Pertanggungjawaban Pengurus/Pengelola PTI.

Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan Terbatas PTNatatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah perbuatanmelawan hukum (onrecht matigedaad).3.

Nomor 549 K/Pdt/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikanputusan sebagai berikut:Vi.VI.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkanRisalah Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.

(Tergugat IV)adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan diRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalahperbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);Ill. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

(Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

Rapat dengan suara bulat danmufakat memutuskan menyetujui Dewan Komisaris melaksanakanpemanggilan RUPSLB sesuai dengan permintaan PT Mitra Tirta Utamaselaku pemegang saham Perseroan;Bahwa atas Surat Panggilan RUPSLB yang ditunjukkan kepadaPenggugat tersebut, kemudian diketahui banhwa RUPSLB tersebutdilaksanakan tanpa kehadiran dari Penggugat sebagai salah satuPemegang Saham PT. Oceania Development. Hal tersebut diketahuiHalaman 7 dari 52 halaman.

Budi SantosoIsbandi, S.H., merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT Oceania Development tanggal 4 Juni2015..

Atau dengan kata lain dalam hal perubahan direksi sepenuhnyawewenang internal perseroan atau selesai ketika RUPSLB PT OceaniaDevelopment ditutup!!.Halaman 22 dari 52 halaman.

Untuk menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat II Intervensi 1tanggal 4 Juni 2015 dan akta notaris hasil RUPSLB adalah tidakHalaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2016sah karena telah melanggar hukum Pasal 79, 80 dan 81UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas haruslah dibuktikan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebabpelaksanaan dan hasil RUPSLB merupakan urusankeperdataan diantara para pemegang saham, Direksi danKomisaris.

Putusan Nomor 431 K/TUN/2016Faktanya RUPSLB dilaksanakan tidak di tempat kedudukan Perseroan ataudi tempat Perseroan Melakukan Kegiatan Usahanya yang Utama.