. ; Bahwa mengutip isi buku Perbandingan HIR dengan RBG, disertaidengan Yurisprodensi MARI dan Kompilasi peraturan hukum secaraperdata, karangan Hari Sasangka, SH.MH. dan Ahmad Rifai, SH.Dalam Hal 6 Bahwa mengenai tahapantahapan proses persidangan,dalam tahap II, yaitu Jawaban Pertama Tergugat terdiri dari :Dalam Konpensi isinya : Eksepsi. Tanggapan Provisi.

Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua menyebutkan Pasal55 ayat (1) ke KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebihdari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta ituterhadap delicht ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan nyatabahwa Terdakwa telah

HusnulYakin,SH.MH, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkanpada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Miladiyah bersaman dengantanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingiHakimHakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Nur Azizah, SH.dalam sidang terobuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;Hakim Anggota, Hakim Ketua ,Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH Dra.Hj.

Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa maka perlu dipertimbangkan

460.000.000, (empat ratusenam puluh juta rupiah) ;Bahwa Penggugat telah mengetahui dan menyetujui sepenuhnyapenambahan limit fasilitas kredit tersebut sebesar Rp. 80.000.000,sehingga total limit kredit Penggugat menjadi sebesar Rp. 460.000.000,.Fakta hukurn tersebut tercermin pada bukti berupa Adendum 1 (Kesatu)Perjanjian Kredit Usaha Kecil Nomor : SBYN/OO1/KUK CRMS/2002tanggal 24 Juli 2003 yang telah ditandatangani oleh Penggugat danTergugat dan telah dilegalisasi oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, SH.Dalam

bahwa sebelum Majelis Hakim menjatukan putusan maka Majelistelah bermusyawarah dimana tidak terdapat pendapat yang sama untuk mengambilKeputusan, Hakim Anggota II telah menyampaikan pendapatnya, dapat mengabulkangugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana sependapat denganHakim Ketua Majelis sedangkan Hakim Anggota I ( DJAILANI ARIPIN PUTRA, SH ),menyampaikan dissinting Opinoin yaitu sebagai berikut :22,PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)Hakim Ad Hoc : DJAILANI ARIFIN PUTRA, SH.Dalam

Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutussuatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebutsecara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kKemanfaatan dan kepastianhukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasaini, tujuan pemidanaan

Sanghai Elektricmaka dengan ketidakmampuan penggugat dalam melaksanakn perjanjiankesepakatan bersama seperti yang dituangkan sesuai surat perjanjiankesepakatan yang dibuat dihadapan notaris FUJIYANTO NGARIAWAN SH.Dalam pasal 3 poin 2 maka cukup jelas dan terang dalil yang didalilkanpenggugat didalam gugatannya tidak beralasan secara hukum untuk ituharus dalil gugatan penggugat tersebut untuk dikesampingkan.Berdasarkan halhal tersebut di atas, dan oleh karena tergugat telah dapatdapat membantah dan

Loebby Luqman, SH.dalam bukunya Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana,halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan PutusanMahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/ Kr / 1970, menganut bahwatidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harusmemenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa pada hariMinggu, tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di NegeriHuaulu, Kecamatan Seram

Dan surat pernyataan inilah yang jadikan sebagaiHalaman 7 dari 24 Putusan Nomor 791/Pat.G/2014/PN Tngrujukan dasar legalitas kepemilikan untuk menyakinkan kepada PembeliTergugat Il,Bahwa sesuai alasan poin 6 di atas Tergugat tidak mau menandatanganiAkte Jual Beli dan Tergugat baru sadar akan kesalahan jual beli antaraPenggugat dengan Tergugat Il maka tanopa memberih waktu panjang lagiTergugat menggambil Sertifikat Nomor 10507 atas nama Tergugat itu dariNotaries/PPAT Nurbani Alam, SH.DALAM REKOVENSI

Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasaini, tujuan pemidanaan

HusnulYakin, SH, MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkanpada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengantanggal 27 Zulqadah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingiHakimHakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Nur Azizah, SH.dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensi;Hakim Anggota, Ketua Majelis,Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH. Dra.Hj.

Yahya Harahap, SH.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan ke 8, halaman 43sampai dengan 45, kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim,disebutkan bahwa upaya meluruskan atau koreksi terhadap permohonanyang keliru adalah dengan cara:1. Mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama prosespemeriksaan berlangsung, dengan meminta agar permohonan ditolakserta perkara diselesaikan secara contradictoir;2.

Subekti, SH.dalam Buku Aneka Perjanjian yaitu : Bahwa unsur pokok(esensial) dalam suatu perjanjian jual beli adalah barang danharga ;Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 828 K/Pdt/2011Sehingga tidak lah logis tanah darat seluas + 2780 m?yang berdiri di atasnya 1 Unit SPBU dihargakan dalam AJBRp 467.500.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta limaratus Ribu rupiah). Sehingga unsur ini pun tidak terpenuhi.4. Causa (Sebab) yang halal : Berarti bahwa tujuan (isi perjanjian) tidak bertentangan dengan:a.

Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV.

asset bekas PT Sagared Team termasuk gudang dan bekaspabrik yang terletak di Desa Benu Kecamatan Takari KabupatenKupang yang telah menjadi barang milik Negara setelah mendengarpenjelasan Saksi Djami Rotu Lede, SH dan bahkan TerdakwaPaulus Watang mengatakan siap mendatangkan investor untukmelakukan penambangan batu marmer.Bahwa sekitar akhir bulan April tahun 2015 Terdakwa Paulus Watangbertemu dengan Saksi Gasper Kase, SH di restoran Hotel Astonuntuk makan malam atas undangan Saksi Djami Rotu Lede, SH.Dalam

seluruhasset bekas PT Sagared Team termasuk gudang dan bekas pabrik yangterletak di Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang yang telahmenjadi barang milik Negara setelah mendengar penjelasan Saksi DjamiRotu Lede, SH dan bahkan Terdakwa Paulus Watang mengatakan siapmendatangkan investor untuk melakukan penambangan batu marmer.Bahwa sekitar akhir bulan April tahun 2015 Terdakwa Paulus Watangbertemu dengan Saksi Gasper Kase, SH di restoran Hotel Astonuntuk makan malam atas undangan Saksi Djami Rotu Lede, SH.Dalam

Subekti, SH.dalam Kuliah Hukum Prof. Dr.

Setiawan, SH.dalam bukunya yang berjudul "PokokPokok Hukum Perikatan", cetakankelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yaknisebagai berikut:a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain,atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulanhidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan oranglain;b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengansengaja atau tidak sengaja

SH.dalam bukunya yang berjudul "Pokokpokok Hukum Perikatan", cetakankelima, penerbit Bina Cipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni:a.adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain,atau. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidupdalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengajaatau tidak sengaja;c. adanya kerugian pada

SH.dalam bukunya yang berjudul "Pokokpokok Hukum Perikatan", cetakankelima, penerbit Bina Cipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni:a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain,atau. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidupdalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengajaatau tidak sengaja;Hal. 118 dari 124 hal

Sianturi, SH.Dalam bukunya Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya Halaman 63menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatandengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapatmendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengkagetkan yangdikerasi.3.

Bahwa dengan tidak mengikutserakan NOTARIS AIDA AMIR,SH.dalam perkara a quo oleh Penggugat, sehingga yang berperkarakurang Pihak, maka mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkaraini, menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( NietOnvankelijke Verklaard);. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM (EXCEPTIE VANGEWIJSDE ZAAK)Bahwa gugatan Penggugat ne bis in idem dengan alasan sebagai berikut:1.

Sianturi, SH.dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya menyebutkanbahwa tindakan membeli tidak harus sudah terjadi penyerahan barang (nilalekonomis) dan pembayaran harganya melainkan sudah cukup jika telahteijadi kKesepakatan tentang jual beli tersebut Hoge Raad dal am berbagaiarrestnya telah memutuskan antara lain : segera setelan para pihakmemperoleh kesepakatan mengenai benda dan harganya, maka terjadilahpembelian seperti yang dimaksud pasal ini (pasal 480 ayat 1).