arah Pombensin Kandai Dua, saksisaksi langsung melakukan penghadanganterhadap terdakwa, pada saat posisi masih berada ditengah jalan raya,saksisaksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan Narkotika jenissabusabu yang dibawanya, kemudian terdakwa mengeluarkan sendiriNarkotika jenis sabusabu sebanyak 1 (satu) kantong kecil yang terbuatdari lakban yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip kecil yang berisisabusabu yang disimpan diperutnya dengan cara menjepitnya antaraperut dan celananya.Bahwa atas temuan

terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabusabuyang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengancara membeli dari teman terdakwa dengan harga Rp. 800.000. untuk 7(tujuh) bungkus plastik klip kecil, dan terdakwa juga mengakui bahwa 1(satu) bungkus telah digunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa danbarangbarang lain terkait dengan penangkapan terdakwa dibawa kePolres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut.Bahwa atas temuan

Setelah dikurangi beratplastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm X 8cm yang beratnya keseluruhannya 2,4 (dua koma empat) gram makaberat bersin sabusabu adalah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.Bahwa selanjutnya sabusabu tersebut disisinkan sebesar 0.03 (nolkoma nol tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POMMataram dan sisanya sebesar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gramdigunakan untuk kepentingan proses Persidangan.Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabusabu

terdakwa dibawa kePolres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut.Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabusabu, selanjutnya dilakukanpenimbangan terhadap 6 (enam) gulungan plastik ukuran 5 cm X 8 cmyang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabusabu, barangbukti ditimbang dengan plastik klipnya sehingga diketahui berat kotornyaadalah 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram.

Pada saat temuan barang bukti tersebut diperlihatkan kepadaterdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut adalahmilik terdakwa.

Atas temuan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa kePolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.Terhadap temuan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastikbening yang berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabuyang ditemukan didalam Dompet Warna Cream yang terdapat di dalam kantongcelana pendek bagian depan sebelah kanan yang tergantung dibalik pintu kamarterdakwa dan uang sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) yangditemukan didalam kantong

Pada saat temuan barang bukti tersebut diperlihatkan kepadaterdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut adalahmilik terdakwa. Atas temuan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa kePolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.

;Terhadap temuan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastikbening yang berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabuyang ditemukan didalam Dompet Warna Cream yang terdapat di dalam kantongcelana pendek bagian depan sebelah kanan yang tergantung dibalik pintu kamarterdakwa dan uang sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) yangditemukan didalam kantong belakang sebelah kanan celana tersebut, semuanyaterdakwa akui kepemilikannya adalah milik terdakwa.

Dan didalam kantong belakang sebelah kanancelana tersebut ditemukan uang sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus riburupiah) selanjutnya terhadap temuan Narkotika jenis shabu tersebut diakuiPutusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 15kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktidibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten KepulauanMentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020, PerihalPenyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada angka (2)khususnya mengenai pengembalian kelebihan pembayaran akibatkekurangan mutu pekerjaan Perkerasan Beton Semen sebesarRp1.728.918.991 ,54;4.

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenKepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020,Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan objektata usaha negara;2.

Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25Juni 2010, Perihnal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RIbukan objek tata usaha negara;3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;4. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima;5.

Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR tanggal 25 Juni2010, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK R sah danberlaku secara sah serta tidak bertentangan dengan hukum;3.

Laporanhasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, danrekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuatkesimpulan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor15 Tahun 2004, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalamlaporan hasil pemeriksaan. Penggunaan kata "wajib" bersifat imperatif.Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhisanksi.

. ; Bahwa yang menyelesaikan temuan dan laporan sengketapenyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana. ;Bahwa yang menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kab/kota untuk ditindaklanjuti.

;Bahwa yang meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadikewenangannya kepada instansi yangberwenang. ; Bahwa yang menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasaruntuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan denganadanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkatKabupaten/kota.

Nias Selatan sesuai nomor temuan 008/TM/PILEG/IV/2014. ; Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 Matius KuharapkanDuha sebagai petugas PPL di TPSII Hilialitosaua melaporkandugaan pelanggaran Pemilutersebut. ; = Bahwa petugas KPPS TPSII Hilialitosaua tidak memberikansalinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara, serta hasilpenghitungan suara (formulir model C1) kepada Pengawas PemiluLapangan (PPL) yang bertugas di TPSIIHilialitosaua. ; Bahwa dasar saksi meneruskan laporan temuan tersebutadalah

;Bahwa saksi meneruskan temuan tersebut kepada Polres NiasSelatan pada tangal 14 April 2014 sekira pukul 15.50Wib. ; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja petugas KPPS di TPSIHilialitosaua dimana yang lebih mengathuinya adalah petugasPengawas Pemilu Lapangan (PPL) an.

;Bahwa saksi melaporkan seluruh temuan yang sebutkan sebelumnyakepada Panwaslu Kab. Nias Selatan pada tanggal 11 AprilBahwa sesuai keterangan saya sebelumnya bahwa Daftar PemilihTetap (DPT) tidak ditempelkan di TPS dimana jumlah pemilih diDPT sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang diantara 238(dua ratus tiga puluh delapan) ada yang sudah meninggal dunia danada yang sudah keluar daerah, dan jumlah pemilih pada saat ituadalah 115 (seratus lima belas) orang.

1. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari objek sengketa berupa Surat Keputusan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : 222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 Tanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun 2016

perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau ada Penetapan atau Putusan lain yang mencabutnya;

oleh KPU danBawaslu sebagai peserta Pemilu;Bahwa Termohon Bawaslu RI dalam rapat plenonya telahmengeluarkan Surat Putusan Nomor: 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/O0.00/V/ 2019, tanggal 15 Mei 2019 yang amarpenetapannya dengan menetapkan: Menyatakan laporan dengan dugaan pelanggaran administratifPemilu TSM tidak dapat diterima Bahwa Termohon Bawaslu RI mengeluarkan dan menerbitkan SuratPutusan Nomor: 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/ 2019, tanggal 15Mei 2019 termaksud adalah didasari pada Laporan Pemohon yakni:a) Temuan

Pemohon adalah didasari pada bukti dan fakta padatanggal 08 Mei 2019 dengan beberapa Daerah Pemilihanterdapat kejadiankejadian dan fakta atas terjadinya PelanggaranAdministratif Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif:b) Atas temuan tersebut telah dilaporkan secara resmi kepadaBawaslu RI pada tanggal 10 Mei 2019 atas adanya PelanggaranAdministratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematisdan Masif:c) Untuk membuktikan temuan Pemohon atas terjadinyaPelanggaran Administratif Pemilu

Putusan Nomor 01 P/PAP/2019a)Bahwa seluruh bukti laporan yang dimasukan olehPemohon / semula Pelapor telah memenuhi unsur syaratformil dan materiil, sehingga bukti yang dimasukan olehPelapor/kini Pemohon telah memenuhi kriteria buktisebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan LaporanPelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan BawasluNomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian PelanggaranAdministratif Pemilinan Umum;Bahwa terbukti Bawaslu RI pemeriksa hanya

Memerintahkan Termohon (Bawaslu RI) untuk menerbitkankeputusan baru tentang dikabulkannya Laporan Pelapor Tanggal 10Mei 2019 dari temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 08Mei 2019 demi kepentingan hak dan kepentingan hukum Pelapor kinselaku Pemohon;6.

atau Laporan dugaanPelanggaran Administratif Pemilu atauPelanggaran Administratif Pemilu TSM;Pasal 41(1) Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaanatas dokumen Temuan atau Laporan untukmemutuskan keterpenuhan persyaratanlaporan yakni:Halaman 22 dari 32 halaman.

Bahwa kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InvestigatifDalam Rangka Penghitungan Keuangan Negara oleh Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XX/12/2017 tanggal 4Desember 2017, ada temuan Perhitungan Nilai Kerugian Negara;4.

Bahwa Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang ke KasDaerah Kota Sibolga karena adanya temuan sebagaimana tertuangdalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Laporan KeuanganPemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 Nomor68.C/LHP/XVIII.MDN/O9/ 2016;.

BarusRaya Putra Sejati menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah KotaSibolga karena adanya temuan atas 3 (tiga) paket pekerjaan yangdilaksanakan PT. Barus Raya Putra Sejati sebagaimana tertuang dalamLaporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Laporan Keuangan PemerintahKota Sibolga Tahun Anggaran 2015 Nomor : 68.C/LHP/XVIII.MDN/09/2016;6.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II membantah serta menolak secarategas dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 poin 20.Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar:" Bahwa Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang ke KasDaerah Kota Sibolga karena adanya temuan atas pelaksanaan 3 (tiga)paket pekerjaan yang diperoleh PT.

Bahwa dari halhal yang Tergugat dan Tergugat II uraikan di atas,jelaslah bahwa keliru dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenaseperti dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat menyetorkan sejumlahuang ke Kas Daerah Kota Sibolga berdasarkan temuan ataspelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan yang diperoleh PT.

ANENG WRUSKANDI bahwaia telahmenggunakan uang setoran kelompok SPP namun jumlahnya masihkecil tidak sesuai dengan data temuan Tim Identifikasi.Karena tidak adanya persesuaian data temuan Tim ldentifikasidengan pengakuan Sdr. ANENG RUSKANDI kepada Tim PenagananMasalah tersebut, kKemudian dibentuk Tim Penyehat yang dibentukoleh MAD Khusus ( Musyawarah Antar Desa ) yang terdiri dari :Ketua Tim : Sdr. SAHRIL, SH., (MP Kec. Pangkalan ),Sekretaris : Sdr.

ANENGRUSKANDI tersebut hingga dibuatkan laporan pengaduan kekepolisian.Bahwa sesuai dengan hasil temuan saksi dilapangan sewaktumelakukan identifikasi masalah, diantaranya ada temuan sesuaidengan Laporan Bulanan UPK bahwa pada Desa Medalsari Kec.Pangkalan Kab. Karawang terdapat kelompok fiktif yaitu : 1.GENTONG, 2. KENDI dan 3.

Bdgmengakui telah menggunakan uang sesuai temuan Tim Penyehatdan bersedia untuk menganti uang yang telah digunakan tersebutdengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam SuratPernyataan dimaksud. Bahwa berdasarkan temuan Tim Penyehat dan pengakuan Sadr.ANENG RUSKANDI sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuatkepada / untuk Tim Penyehat Kec. Pangkalan Kab.

Bdguang sesuai temuan Tim Penyehat, dan bersedia untuk mengantiuang yang telah digunakan tersebut dengan batas waktusebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tersebut. Bahwa berdasarkan temuan Tim Penyehat dan pengakuan Sadr.ANENG RUSKANDI sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuatkepada / untuk Tim Penyehat Kec. Pangkalan Kab.

BdgBahwa sesuai dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Tim ldentifikasiMasalah tersebut, ada temuan adanya Kelompok SPP dari Desa Medalsaridiantaranya Kelompok Gentong, Kelompok Kendi, dan Kelompok Toples, yangdiduga adalah kelompok fiktif, yang tercatat memiliki pinjaman masing masing :a).

Kesalahan tersebutmerupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai atau b.

Telah mendapatkan penetapan Pejabat Bea danCukai";Analisa1. bahwa pokok sengketa adalah terkait sanksi administrasi berupa denda akibat dari selisih lebih atasbarang ekspor yang dimuat ke sarana pengangkut;2. bahwa atas temuan pejabat yang mengawasi pemuatan barang ekspor sebagaimana dinyatakan dalamLPT, terdapat selisih jumlah realisasi barang yang diangkut dengan data yang disampaikan dalam PEB,sedangkan permohonan pembetulan data FEB diajukan setelah barang ekspor dimuat ke dalam saranapengangkut

, sehingga atas temuan tersebut Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkanpenetapan perhitungan bea keluar (SPPBk);3. bahwa berdasarkan ketentuan tentang ekspor sebagaimana disebutkan di atas apabila memperhatikankondisi dan kronologis kejadian di lapangan sebagaimana tersebut dalam kronologis dan fakta di atas,tidak ada kondisi yang membenarkan untuk dilakukan pembetulan data PEB;4. bahwa dasar pengenaan sanksi administrasi adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (2)Peraturan Pemerintah

Telah memenuhi syarat alternatif pembetulan PEB yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) danayat (5) huruf a dan b Peraturan DJBC Nomor: P30/BC/2009, yaitu karena: Bukan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor ( PPDE ), atau Belum ada penetapan Pejabat Bea dan Cukai, dan Waktu pengajuannya pun (tanggal 26 Maret 2013) masih dalam tenggang waktu 3 (tiga)hari setelah keberangkatan kapal sarana pengangkut (tanggal 24 Maret 2013);b. bahwa temuan Petugas Pemuatan Barang Ekspor KPPBC Dumai yang berupa LaporanPetugas

Pemuatan Barang Ekspor (LPT) KPPBC TMP B Dumai tanggal 24 Maret 2013 secaraformal tidak sama derajatnya dan bukan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor (PPDE)karena temuan tersebut bukan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik barang (LHP) seperti halnyayang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam sistem pelayanan kepabeanan di bidang ekspordan penetapan jumlah muatan barang ekspor menjadi 1.860 MT baru ditetapkan di dalamSPPBK a quo oleh PPDE pada tanggal 28 Maret 2013 (permohonan Pemohon tanggal 26Maret

Dengan demikian, Tergugat serta turut Tergugat telah melanggarhakhak eksklusif Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sub a UUNo. 14 Tahun 2001 tentang Paten ;3 Mengenai buktibukti pelanggaran secara fisik (temuan produk dan pemasaran)maupun dari sisi yuridis (putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) dariTergugat dan turut Tergugat dikemukakan sebagai berikut :Sesuai putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 151/PID.B/2006/PN.Pinrang tanggal 19 Desember 2006 Jo putusan Mahkamah Agung RINo

Nurharti tersebut denganpidana penjara selama 6 bulan ;Di sisi lain, terdapat pula temuan penyidik Polres Pinrang mengenaiadanya pemasaran produk dari bengkel Mutiara milik Tergugat danbengkel Makmur milik turut Tergugat khususnya di daerah Pinrangdan Sidrap sebanyak 103 unit mesin alat pemanen padi sistim sisiryang mana telah menjadi hak paten dari Penggugat.

:Tergugat sangat menyayangkan sifat loba yang demikian, karena Bangsalain yang memiliki hak paten atas Stripper Harvester, justru menyerahkan secaraCumaCuma kepada lembaga Peneliti Padi Terbesar Dunia (IRRI)hak istimewa untuk melakukan rekayasa teknologi terhadap StripperHarvester agar dapat dibuat dengan biaya ringan dan dapat dibuat oleh semua orangdengan tanpa kewajiban membayar royalti kepada pemilikpaten demi kepentingan pangan penduduk dunia ;2 Tentang Error in Obscur libel.Tentang adanya temuan

Polres Pinrang yang menduga adanyapenjualan Stripper Gatherer sebanyak 103 Unit yang dilakukan oleh Tergugat, kamisangat kagum atas kinerja Polres Pinrang, sekaligus mohon dengan sangat supayadibuktikan temuan tersebut agar gugatan yang diajukan oleh penggugat tidakterkesan asal bunyi.

Selain itu, interpretasi Hakim nampaknyamengalami pergeseran mengingat substansi gugatan adalah ganti rugi yang didasarkanpada buktibukti pelanggaran secara fisik (temuan produk dan pemasaran) maupun darisisi yuridis (putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) dari Tergugat dan turutTergugat dikemukakan sebagai berikut :Sesuai putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 151/PID.B/2006/PN.

Wabe Y20d 4rJeBisaPhfakukTati2PajakPdkakwkengitetanenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap temuan selisih lebihbarang yang diimpor sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor: LHA06/WBC. 16/BD.05/2012 tanggal 17 Oktober 2012 di dalam Lampiran B KKA Nomor: 3 atas barang : No. Jenis Barang Selisih Lebih1. Conveyor Chute 60 eachDs Clawler Shoe 48 each3. Double Width Shell Liner 8 each4. Hopper 6 each5. Liner Plate 82 each6.

CONVEYOR CHUTEData Hasil Pemeriksaan/Temuan Terbanding:Jumlah Uraian Diberitahukan Shipment Receipt Report SelisihPIB Barang Jumlah Satuan Qty Uom2 CONVEYO 325 pes 385 each 60 eachR CHUTE Data Pemohon Banding:Jumlah PIB :3 (tiga) PIBNomor PIB (lainnya) =: 004693 tanggal 12 September 2011Ada perbedaan penulisan antara di PIB dan GR, tetapi barangnya sama antara PIB dan ShipmentReport.Kesimpulan Majelis:Jumlah barang yang ditunjuk Pemohon Banding, sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran BKKA No.

(page 6 of 12) dengan nama CHUTE LINER TIPE A, yang mana sama dengan datapenerimaan Conveyor Chute Type A dan Conveyor Chute Type D pada komponen BKKA No.3(Pasal 2 ayat 12) yaitu samasama 60 Pcs.Alasan Pemohon Banding dapat diyakini kebenarannya.CLAWLER SHOEData Hasil Pemeriksaan/Temuan Terbanding: Jumlah Uraian Diberitahukan Shipment Receipt Report Selisih DIR Rarang zr 14 a a xxS JUtMalt Watuall uty Uo5 CLAWER 274 pes 322 each 48 eachSHOEData Pemohon Band ng:Jumlah PIB :5 (lima) PIBJumlah Clower

Jumlah seharusnya 244 pcs (78 + 78 +5+78 +43 +2), namun tertulis 274 pcs.Selisih seharusnya adalah 78 pcs.Alasan Pemohon Banding dapat diyakini kebenarannya.DOUBLE WIDTH SHELL LINERData Hasil Pemeriksaan/Temuan Terbanding: Jumlah Uraian Barang Diberitahukan Shipment Receipt SelisiPIB ReportJumlah Satuan Qty Uom9 DOUBLE WIDTH 112 pes 120 each 8 eachSHELL LINER Data Pemohon Banding:Jumlah PIB : 10 (sepuluh) PIBNomor PIB (lainnya) =: 002209 tanggal 05 Juli 2012Fotokopi PIB tersebut diserahkan di dalam

Data Hasil Pemeriksaan/Temuan Terbanding: Jumlah Uraian Diberitahukan Shipment Receipt Report SelisihPIB Barang Jumlah Satuan Qty Uom5 PULP 11 pes 15 each 4 eachLIFTEROUTERb.

pembungkus rokok Malboro putih di tanahdekat tempat duduk Terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya saksisaksi mendekati Terdakwa langsung melakukan penggeledahan terhadapTerdakwa.......Scanned with CamScannerTerdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap bungkus rokok Malboroputih yang di simpan di pinggir jalan tersebut, pada saat bungkus rokoktersebut dibuka, saksisaksi menemukan 1 (satu) saset plastik warnabening yang berisi narkotika jenis sabusabu, saat ditanyakan kepadaTerdakwa mengenai temuan

(DPO);Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabusabu tersebut kemudiandilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor lab : 1803/ NNF /X/2014, tanggal 22 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani olehUSMAN, S.Si, SUBONO SOEKIMAN dan DEWI. S.Farmm selakupemeriksa, dengan diketahui oleh Kalabfor Cabang Makassar yaituDr.

saksisaksi melihatTerdakwa meletakkan sebuah pembungkus rokok Malboro putih ditanahdekat tempat duduk Terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya saksisaksi mendekati Terdakwa langsung melakukan penggeledahan terhadapTerdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap bungkus rokok Malboroputih yang disimpan dipinggir jalan tersebut, pada saat bungkus rokoktersebut dibuka, saksisaksi menemukan 1 (satu) saset plastik warnabening yang berisi narkotika jenis sabusabu, saat ditanyakan kepadaTerdakwa mengenai temuan

(DPO);Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabusabu tersebut kemudiandilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor lab : 1803/ NNF/ X/2014, tanggal 22 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani olehScanned with CamScannerUSMAN, S.Si, SUBONO SOEKIMANdan DEWI. S.Farm selakupemeriksa, dengan diketahui oleh Kalabfor Cabang Makassar yaitu Dr.

sabusabu tersebut, Terdakwa mengakuibahwa sabusabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan hargaRp. 200.000. dari saudara RANDI (DPO) dan rencana terdakwa bahwaSabusabu tersebut akan digunakan atau di konsumsi sendiri olehTerdakwa; Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabusabu tersebut kemudiandilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor lab : 1803/ NNE /X/2014, tanggal 22 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani olehUSMAN

Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 04/LHP/XIX.BJM/01/2014 Tanggal 15 Januari 2014;12. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Konsep Penilaian Potensi Kekurangan Volume Pekerjaan dan Potensi Denda Keterlambatan atas Pembangunan Pasar Desa Manunggal; 13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 057/049/TU-DP/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014 Perihal Panggilan Pertama untuk Penyelesaian Temuan

Salamiah Kode Sertifikat 17.01.04.08.3.00880;15. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanggapan Surat Kantor Pengelolaan Pasar atas hasil temuan LHP BPK RI Tanggal 13 Desember 2013;16. 1 (lembar) Fotocopy Surat PT Meratus Jaya Utama Nomor: 06/SK-Umum/MJU/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan LHP BPK;17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Peringatan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 012/MP.TGR/TB/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Kepada Direktur Utama PT.Meratus Jaya

bahwa adaNomorpekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan rincian temuan sebagai berikut ;1.

Volume pekerjaan kurang (Temuan BPK) 80.792.370.392. Kerusakaan pekerjaan (Temuan ahli dari PU) 90.950.260,503. Kekurangan pembayaran Rolling Door yang ditanggulangi oleh 121.840.000.00Pemda Tanah Bumbu4. Denda keterlambatan 80.182.948,00Jumlah 373.765.578,894.

bahwa adapekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan rincian temuan sebagai berikut ;1.

Volume pekerjaan kurang (Temuan BPK) 80.792.370.392. Kerusakaan pekerjaan (Temuan ahli dari PU) 90.950.260,503. Kekurangan pembayaran Rolling Door yang ditanggulangi oleh 121.840.000.00Pemda Tanah Bumbu4, Denda keterlambatan 80.182.948,00Jumlah 373.765.578,894.

Sebelum kejadian tersebut kamisudah melakukan penyerahan kepada Desa.Bahwa saat saksi menjabat ternyata ada pemeriksaan dari BPK terkait dengan fisikproyek dan benar kemudian saksi mengetahui ada temuan adanya keterlambatanpekerjaan dan juga ada kekurangan fisik pekerjaan ;Bahwa terkait dengan temuan tersebut awalnya saksi tidak mengetahui tetapi kemudiansaksi tahu dan langkah yang saksi lakukan adalah bersurat ke Direktur PT MeratusJaya Utama untuk menyelesaikan temuan tersebut tetapi sampai dengan

Bahwa akibat Tergugat tidak membayar sisa pinjaman kepadaPenggugat, Penggugat tidak dapat membayar temuan dariInspektorat Kabupaten Buol, yang mengakibatkan sertifikatPenggugat di minta Inspektorat kabupaten Buol sebagai jaminandengan POUT err crs srs cress russ emnancomanaemanaemansemane apm a Rp.102.000.000,00d. Bunga bank selama 30 bulan30 x 2% X Rp. 94.745.630,18. 2... eee Rp. 76.872.965,009.1.

Buol atas perintah dariAmran Batalipu selaku Bupati Kabupaten Buol dan diketahui oleh Ir.Supangat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;Bahwa Penggugat atas perjanjian secara lisan dengan Tergugat telahmenyerahkan uang sebesar Rp.194.745.630,18 (seratus sembilan puluhempat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiahdelapan belas sen) yang digunakan Tergugat untuk menutupi temuan BPKRI atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan KaliKantong Produksi TahunAnggaran 2011 oleh

Daftar temuan BPK, yang selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda (P 5);6. Akta Notaris Hans Kansil, S.H. Nomor 36 tanggal 24 Mei 2003 tentangpenetapan Ani T. Wangi sebagai direktris CV. Fanndy, yangselanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P 6); dan7. Akta Notaris Irwan Delcano, S.H.

Agus Harimax untukmenyelesaikan masalah tersebut dengan segera mengembalikan uangtemuan tersebut ke kas daerah Kabupaten Buol;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitualat bukti surat P1 tentang surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Buoldan bukti surat P5 tentang hasil temuan dari Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, serta keterangan saksiIr.

Supangat dan saksi lrawan Bakulu, S.T. yang pada pokoknya menerangkanbahwa uang sejumlah Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat jutatujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen)Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Bulsesuai dengan hasil temuan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buoltelah disetorkan pada tanggal 25 Mei 2012 oleh Usman Tarakuku selakuBendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Ir.

Putusan Nomor 52/B/PK/PJK/2013jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untukhadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;Pasal 14 ayat (1): Hasil Pemeriksaan Lapangan untuk kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan secara tertuliskepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan;Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.

Dalam lampiran PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER19/Pj/2008 telah ditentukanbentuk, jenis dan kode kartu, formulir, surat dan daftar yang digunakandalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan;Lampiran dengan Nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak. Masa pajak untuk PajakPertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulan kalender (Pasal 2 danpenjelasan Pasal 3 KUP).

Jika diteliti lebih dalam,ternyata bentuk formulir Daftar Temuan Pemeriksaan yang dikirimkanoleh Tim Pemeriksa KPP BUMN, sebagai lampiran SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP70/WPJ. 19/KP.0305/2010, tidak sesuai dengan bentuk formulir yang ditentukandalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2008.Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan yang dikirimkan tidakmencantumkan masa dan tahun pajak dan juga tidak mencantumkannomor kode formulir;4 TENTANG PENDAPAT MAJELIS:Sebagaimana disebutkan

Dalam Daftar Temuan Pemeriksaan yang merupakan lampirandari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut, pada nomor urut7 tertulis antara lain sebagai berikut:PPN Dalam Negeri Masa Jan 2008 s.d Desember 2008, yang dihitungberdasarkan penjualan:a Ekspor;b Tidak dipungut/dibebaskan/tunda/DPT;c Dibebaskan;Halaman 13 dari 23 halaman.

Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirF.3.0.......... 85) jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (Diisidengan masa pajak dan tahun pajak yang diperiksa).

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) jepit penerimaan Laporan Nomor : 17/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 21 April 2014 (yang dilegalisir);- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan Nomor : 17/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 21 April 2014 (yang dilegalisir);- 1 (satu) jepit pemberitahuan tentang status Laporan/temuan tanggal tanggal 5 Mei 2014;Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Propinsi Nusa Tenggara Timur;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) jepit penerimaan Laporan Nomor : 17/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 21 April2014 (yang dilegalisir); 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan Nomor : 17/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 21April 2014 (yang dilegalisir) 1 (satu) jepit pemberitahuan tentang status Laporan/temuan tanggal tanggal 5 Mei2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

Dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun2012 Tentang Tata Cara PelaporanDan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPasal 7 :Laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatandan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran kemudian hasilkajian tersebut dituliskan dalam bentuk surat model B.13DD tentang Pemberitahuan TentangStatus Laporan/ Temuan tanggal 05

Dan Peraturan Bawaslu Nomor14 Tahun 2012 tentang Tata Cara PelaporanDan Penanganan Pelanggaran Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Pasal 7 :Laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuaitingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggarankemudian hasil kajian tersebut dituliskan dalam bentuk surat model B.13DD tentangPemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan tanggal 05

Menindak lanjuti temuan hasil pengawasan Pengawas Pemilu;c. Bentuk tindak lanjut Laporan dan temuan adalah memeriksa syaratsyarat formilmengundang para pihak untuk diklarifikasi;d. Hasil klarifikasi tersebut dibuat kajian;e. Hasil kajian diplenokan;f.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) jepit penerimaan Laporan Nomor : 17/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 21 April2014 (yang dilegalisir); 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan Nomor : 17/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 21April 2014 (yang dilegalisir); 1 (satu) jepit pemberitahuan tentang status Laporan/temuan tanggal tanggal 5 Mei2014;Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Propinsi Nusa Tenggara Timur;5.

dan pada saat diintrogasi lakilaki tersebut mengaku bernama AJENTASAHPUTRA BANGUN dan EGA PRATAMA GINTING dan saat dilakukanpemeriksaan dari saku celana terdakwa AJENTA SAHPUTRA BANGUNditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 3 (tiga) buahplastik klip diduga bekas bungkus sabu, 2 (dua) bungkus keristal diduga sabudan 1 (satu) pecahan pipet kaca dan dari kaos kaki yang dipakai oleh terdakwaAJENTA SAHPUTRA BANGUN ditemukan 1 (satu) bungkus kristal didugaNarkotika jenis dan atas temuan

mengaku bernamaAJENTA SAHPUTRA BANGUN dan EGA PRATAMA GINTING;Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 557/ Pid.Sus/ 2014/ PNSIMSaat dilakukan pemeriksaan dari saku celana terdakwa AJENTASAHPUTRA BANGUN ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok SampoernaMild berisikan 3 (tiga) buah plastik klip diduga bekas bungkus sabu, 2(dua) bungkus keristal diduga sabu dan 1 (satu) pecahan pipet kaca dandari kaos kaki yang dipakai oleh terdakwa AJENTA SAHPUTRABANGUN ditemukan 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika;Atas temuan

lakilakitersebut dan pada saat diintrogasi lakilaki tersebut mengaku bernamaAJENTA SAHPUTRA BANGUN dan EGA PRATAMA GINTING;Saat dilakukan pemeriksaan dari saku celana terdakwa AJENTASAHPUTRA BANGUN ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok SampoernaMild berisikan 3 (tiga) buah plastik klip diduga bekas bungkus sabu, 2(dua) bungkus keristal diduga sabu dan 1 (satu) pecahan pipet kaca dandari kaos kaki yang dipakai oleh terdakwa AJENTA SAHPUTRABANGUN ditemukan 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika;Atas temuan

Simpang Tangkahan Pasir Tanjung Purba Nagori CingkesKecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun; Saat dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan dari saku celanaterdakwa AJENTA SAHPUTRA BANGUN ditemukan 1 (satu) buah kotakrokok Sampoerna Mild berisikan 3 (tiga) buah plastik klip diduga bekasbungkus sabu, 2 (dua) bungkus keristal diduga sabu dan 1 (satu)pecahan pipet kaca dan dari kaos kaki yang dipakai oleh terdakwaAJENTA SAHPUTRA BANGUN ditemukan 1 (satu) bungkus kristaldiduga Narkotika; Atas temuan

Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukanpencoblosan lebih dari satu kali pada saat pemungutan suara diPemilihnan Umum (Pemilu) tahun 2019 ; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapatkanlaporan temuan dari Sdr.

PanitiaPengawas Pemilu Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur;Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.Sus/2019/PNTml Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersamasamadengan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KabupatenBarito Timur lainnya melakukan pembahasan pertama di SentraGakkumdu dengan melakukan penyusunan kajian terhadap laporantemuan tersebut lalu hasil penyusunan kajian tersebut dibahas dalampembahasan kedua di Sentra Gakkumdu kemudian disimpulkan bahwalaporan temuan

tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyelidikanselanjutnya saksi melaporkan laporan temuan tersebut ke Polres BaritoTimur ; Bahwa hasil penyusunan kajian tersebut diantaranya diperoleh dari fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019 di TPS 003 atasnama SAFRODINOR K dan TPS 004 atas nama SAFRUDINOR, fotocopy Surat Pemberitahuan Memilih (C6) atas nama SAFRUDINOR diTPS 004 serta foto copy Daftar Hadir Pemilih (C7) di TPS 003 atas namaSAFRODINOR K dan TPS 004 atas nama SAFRUDINOR ; Bahwa

Barito Timurlainnya melakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu denganmelakukan penyusunan kajian terhadap laporan temuan tersebut laluhasil penyusunan kajian tersebut dibahas dalam pembahasan kedua diSentra Gakkumdu kemudian disimpulkan bahwa laporan temuantersebut dapat ditingkatkan ke proses penyelidikan selanjutnya saksiDWI DARMA PUTRA melaporkan laporan temuan tersebut ke PolresBarito Timur ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum

Barito Timurlainnya melakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu denganmelakukan penyusunan kajian terhadap laporan temuan tersebut lalu hasilpenyusunan kajian tersebut dibahas dalam pembahasan kedua di SentraGakkumdu kemudian disimpulkan bahwa laporan temuan tersebut dapatditingkatkan ke proses penyelidikan selanjutnya saksi DWI DARMA PUTRAmelaporkan laporan temuan tersebut ke Polres Barito Timur ;Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.Sus/2019/PNTmlMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

dilakukan penelusurankembali atas dokumen pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIuntuk LKPD TA 2007 dan dibandingkan dengan bukti setor pengembaliandana sesuai perhitungan kerugian negara oleh Kejaksaan Negeri Nanga Bulikyang dicantumkan dalam Laporan Perkembangan Penyidikan tanggal 20 Juni2013 diketahui bahwa setoran pengembalian sebesar Rp. 318.374.000, (tigaratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebuttidak sepenuhnya diperuntukkan untuk tindak lanjut Temuan

Kepatuhanbukti setoran Nomor 10 yang berjudul : Terdapat Beberapa kegiatan yangtidak direalisasikan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran.Bahwa dari hasil validasi dokumen atas bukti setor sebesar Rp. 318.374.000,(tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yangmerupakan setoran atas temuan tersebut hanya 6 (enam) Surat Tanda Setoran(STS), yang terdiri :e Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 14 Januari 2008sebesar Rp. 34.440.000, (tiga puluh empat juta empatratus empat puluh

Sedangkan untuk 4 (empat) Surat Tanda Setoran (STS), yang terdiridari :Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp. 1.900.000, (satu juta Sembilan ratusribu rupiah);Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah);Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp.14.534.000, (empat belas juta lima ratustiga puluh empat ribu rupiah);Tanggal 14 agustus 2008 sebesar Rp. 7.300.000, (tujuh juta tiga ratus riburupiah);Merupakan bukti tindak lanjut atas temuan Nomor 7 Kepatuhan LHPLKPD Lamandau

untuk 4 (empat) Surat Tanda Setoran (STS), yang terdiridari :e Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp. 1.900.000, (satu juta Sembilan ratusribu rupiah);e Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah);e Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp.14.534.000, (empat belas juta lima ratustiga puluh empat ribu rupiah);e Tanggal 14 agustus 2008 sebesar Rp. 7.300.000, (tujuh juta tiga ratus riburupiah);Merupakan bukti tindak lanjut atas temuan Nomor 7 Kepatuhan LHPLKPD Lamandau TA

, baru pada bulan April2008 diperiksa BPK baru ada temuan yakni ada 10 kegiatan yang tidakdilaksanakan;Bahwa memang pada tanggal 29 Nopember 2008 BPK ada melakukan auditpada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau dan hanyamemeriksa kas saja dan ditemukan ada beberapa penyimpangan terdapat sisauang persediaan, keterlambatan dan kegiatankegiatan yang belumdipertanggungjawabkan, perjalanan Dinas fiktif, terdapat kegiatan yang tidakdirealisasikan; Bahwa terhadap hasil temuan BPK tersebut,

WIRIA INDO NIAGA,yang beralamat di Jalan Raya Suci No. 25 Desa Suci, Kecamatan Mundu,Kabupaten Cirebon karena adanya informasi masyarakat dan setelahdilakukan pemeriksaan didapati temuan PT. WIRIA INDO NIAGA tidakmelaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaan tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangansaksi; 2. Saksi II CHRISTINA ASTRI NUGRAHANI, Umur 34 tahun Alamat Jl.

WIRIA INDO NIAGA, yang beralamat di Jalan Raya Suci No.25 Desa Suci, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon karena adanyainformasi masyarakat dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati temuan PT.WIRIA INDO NIAGA tidak melaporkan keadaan ketenagakerjaan diperusahaan tersebut; Bahwa benar PT WIRIA INDO NIAGA tidak pernah melaporkan keadaanketenagakerjaan karena kekurang pahaman dan ketidak tahuanOleh karena segala hal yang diajukan dipersidangan sesuai dengan berita acarapemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik

WIRIAINDO NIAGA, yang beralamat di Jalan Raya Suci No. 25 Desa Suci, KecamatanMundu, Kabupaten Cirebon karena adanya informasi masyarakat dan setelahdilakukan pemeriksaan didapati temuan PT.