NA tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 ,- ( Delapan ratus juta rupiah) ,dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dengan tuntas diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3. Menetapkan seluruh massa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan terdakwa untuk tetap tahanan;5.

NA tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 , ( Delapan ratusjuta rupiah) ,dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayardengan tuntas diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;. Menetapkan seluruh massa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;. Menetapkan terdakwa untuk tetap tahanan;.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Supriyadi Tuntas Saputra Bin Supangat) terhadap Penggugat (Reissy Herwinda, S.Sos Binti Hermansyah Saropie );

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, kepada

Atau, jika surat benar hilang, menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mengurus penerbitan asli surat milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI tersebut dan menanggung seluruh biaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesai menyerahkan asli surat tersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI.4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menerima pengembalian uang tahap pertama Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI;5.

berkewajiban apabila ternyata pada saat pengurusan Akta Jual Beliyang masih harus ditegaskan ini di Kantor Pertanahan yang berwenang mendapat kendala,atau dikemudian hari dilapangan Penggugat mendapat klaim, gugatan dan / atau tuntutandari pihak lain maupun pihak keluarga Para Tergugat sendiri, atau jika Penggugatmendapat gugatan, tuntutan dan/atau klaim mengenai tanah, batas tanah, sepadan tanah danlamnya dilapangan, maka para Tergugat berkewajiban untuk menyelesaiakanpermasalahan yang muncul sampai tuntas

dengan tuntas sampai selesai dengan didampingiPenggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak menyelesaikan permasalahan tanah dilapanganyaitu ada pihak lain yang mengklaim tanahtanah tersebut milik pihak lain (pihak ketiga),maka perbuatan Para Tergugat dikwalifisir sebagai Wanprestasi;Bahwa setelah Penandatanganan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli maka Penggugatmelakukan langkahlangkah pengurusan balik nama 2 (dua) bidang tanah dengan surat 2(dua) buah Akta Jual Beli yang masih harus ditegaskan yaitu

Bahkan PARA TERGUGAT disuruhnya untuk membuat surat keteranganhilang oleh PENGGUGAT, jelas PARA TERGUGAT tidak mau karena ada bukti ashisurat tanah sudah dititipkan pada PENGGUGAT seluruhnya,Bahwa saat in PARA TERGUGAT yang buta hukum sudah merasa sangatkebingungan, disatu sist PARA TERGUGAT dimmta PENGGUGAT menyelesaikanmasalah tanahnya hingga tuntas, namun disisi lain surat asl tanah untuk menyelesaikanpermasalahan tanah tidak diberikan oleh PENGGUGAT.

TERGUGAT II sendiri sudah beberapa kali menawarkan diri untukmendampingi PENGGUGAT untuk menguiris suratsurat tersebut menjadi sertifikat,kemudian jika PENGGUGAT tidak sempat mengur:us suratsurat tanah ke BPN,TERGUGAT II bersedia mengurusnya hingga tuntas, tetapi surat tanah ash yang dititipkepada PENGGUGAT harus diserahkan kepada PARA TERGUGAT untuk diurusmenjadi sertifikat.

Atau, jika surat benar hilang, menghukum TERGUGAT REKONVENSIuntuk mengurus penerbitan ash surat milk PARA PENGGUGAT REKONVENST tersebutdan menanggung seluruh biaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesaimenyerahkan asl surat tersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI.Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menerima pengembalian uang tahappertama Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dari PARA PENGGUGATREKONVENSI;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.394.000

Sehingga agar putusan perkara ini tuntas dengan tidakada lagi sisa sengketa, maka mestinya ada amar penghukuman yangmenghukum agar Pembanding semula Tergugat menyerahkan tanah sengketakepada Terbanding semula Penggugat, meskipun amar yang terakhir ini tidakdiminta oleh Terbanding semula Penggugat.Bahwa penambahan amar penghukuman dimaksud bukanlah ultrapetita sebagaimana dimaksud pasal 189 Rbg.

Satu dan lain hal karena masihdalam ruang lingkup penyelesaian perkara, agar putusan pengadilanmenyelesaikan secara tuntas sengketa yang ada. Disamping untukmewujudkan asas persidangan yang prinsip dan fundamental, yakni asaspersidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dengan menambahkanamar dimaksud membuat putusan perkara ini menjadi tuntas, sehingga tidaksaling bersengketa lagi dan mencegah agar Terbanding semula Penggugattidak ada alasan untuk mengajukan gugatan lagi untuk meminta amarpenghukuman dimaksud.Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatasmaka amar putusan Pengadilan Negeri Poso perlu diperbaiki, dengan ditambahamar putusan dimaksud sehingga amar selengkapnya sebagaimana akandinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibagian

Secara sesuai menuruthukum (According to the law/due precess of law), adil (fair and just trial)yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkara Aquo,yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkan permasalahan barudi antara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksa dan diputus.Bahwa meskipun dalam kaedah Hukum Acara Perdata adalah menjadihak Penggugat untuk menentukan subyek hukum yang menjadi pihak Pelawanyang telah melanggar hak dan merugikan kepentingannya, namun secarakasuistis

Nomor : 1916 K/Padt/2011harus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlaku dan untuktidak menimbulkan terdapatnya putusan yang saling tumpang tindih (overlaping) dan saling bertentangan kelak, yang memungkinkan semakinkompleksnya permasalahan dalam perkara Aquo, dan guna dapat menetapkandan menyelesaikan permasalahan dalam perkara aquo.

Secara komprehensifdan tuntas yang dapat merugikan semua pihak dalam permasalahan dimaksuddan guna menetapkan hakhak pihak yang terlibat atas obyek tanah terperkarapihakpihak terkait adalah sangat esensiil dan merupakan Conditio Sine Quonondengan penyelesaian secara komprehensif dan tuntas permasalahan perkaraAquo.Bahwa oleh karenanya gugatan Perlawanan Pelawan adalah Error inPersona oleh karenanya Gugatan Pelawan dalam materi pokok perkara(konvensi) perkara Aquo belumlah dapat diperiksa dan diputus

Bahwa seringnya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat selainakibat ulah Tergugat yang tidak mau diajak tinggal bersama olehPenggugat di Trenggalek, serta tidak pernah memberikan nafkah lahirkepada Penggugat;Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudahtidak ada lagi komunikasi yang baik untuk sebagai mana mestinya sebagaipasangan suami istri;Bahwa Penggugat telah meminta ketegasan/kepastian danpertanggungjawaban dari Tergugat agar dapat menyelesaikanpermasalahan ini secara tuntas

Bahwa Penggugattelah meminta ketegasan/kepastian dan pertanggungjawaban dari Tergugatagar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas akan tetapi Tergugattidak pernah mau memberikan jawaban atau solusi atas apa yang menjadipermasalahan kepada Penggugat.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan dan pengobatan penyakit kelamin Penggugat hingga tuntas kepada Penggugat;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

perbuatan Tergugatsebagai tercantum adalah Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian ditambahdengan segala akibat hukumnya yang menyertai kepadaPenggugat sebesar Rp.2.750.000.000, (Dua Milyar TujuhRatus Lima Puluh Juta Rupiah);Bahwa sangat dikhawatirkan Tergugat akan menghindar darikewajibannya untuk memberikan pembayaran kepadaPenggugat, oleh karena itu agar gugatan dalam perkara tidaksiasia, maka mohon kiranya Pengadilan meletakan jaminanterhadap Jaminnan Penyelesaian secara tuntas

asumsi bahwa luas tanah yang terpakaisebagai lahan pendirian 2 tiang listrik tidak seluas perhitungan Penggugat yangdisesuaikan dengan luas tanah milik Penggugat.4 Petitum dalam Gugatan a quo tidak jelas, sebagaimana pada Petitum Primairangka 4 ;bahwa sangat di khawatirkan Tergugat akan menghindar darikewajibannya untuk memberikan pembayaran kepada Penggugat, olehkarena itu agar gugatan dalam perkara tidak siasia maka mohon kiranyapengadilan meletakan jaminan terhadap...Jaminan penyelesaian secara tuntas

yang bukan merupakan pihak dalamGugatan a quo.Sesuai Yurisprudensi Purusan MARI No.663 K/Sip/1973 tanggal 06 Agustus1973 yang menyatakan karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatanIharus dinyatakan tidak dapat diterima:, maka Gugatan a quo terbukti kabur/Tidak jelas (Obscuur Libel).5 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur atau tidak jelaskarena petitum tidak didukung oleh posita :e Petitum Primer angka 4 mengenai meletakan jaminan terhadap..., jaminanpenyelesaian secara tuntas

diterima.3 Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kurang pihak (PluriumLitis Consortium), sebagai berikut :a Karena pemilik sebenarnya atas tanah sengketa adalah Perhutani dan dalampendirian 2 tiang listrik tegangan menengah pihak Perhutani tidakkeberatan, maka seharusnya Penggugat memasukan pula pihak Perhutanisebagai Tergugat dalam Gugatan a quo.b Berkaitan dengan Petitum Gugatan a quo angka 4, yang menyatakan :jaminan penyelesaian secara tuntas

PERKARA :1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.2 Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.3 Menyatakan pendirian 2 tiang listrik tegangan menengah di tanah kawasanhutan Negara yang dikelola oleh Perhutani adalah sah dan berdasarkan hukum.4 Menolak kerugian meteriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua limyar rupiah)dan kerugian immaterial sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh tarus lima puluj jutarupiah) yang diajukan Penggugat.5 Menolak peletakan jaminan dan jaminan penyelesaian secara tuntas

Termohon disuruh periksa oleh Pemohon, karena menstruasinya tidakselesaiselesai/tuntas, akan tetapi Termohon selalu menolakb. Termohon keluar rumah tanpa ijin Pemohon sampai beberapa haric.

pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untukmenempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan jjin untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil yang padapokoknya bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon disuruh periksa olehPemohon, karena menstruasinya tidak selesaiselesai/tuntas

berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah danbertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak; Bahwa Semula Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan rukun dan harmonis, namun sekarang antara Pemohon denganHal. 7 dari 12 Put Nomor 0518/Pdt.G/2018/PA.ProbTermohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernahmengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran meraka; Bahwa Penyebabnya karena Termohon menstruasi tidak tuntas

OBYEK SENGKETA :Tindakan Administrasi Pemerintahan Direktur Pengaturan Tanah Komunal,Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasimediasi Penyelesaian perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI,terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta BaratNo.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt., juncto Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo.422/Pdt/2020/PT.DKI., tentang sengketa Pemilihnan Ketua Umum IkatanPejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII Tahun 2018, di Makassar;B.

Pembentukan hukum dikalangan PPAT bahwa KesepakatanPerdamaian yang tidak tuntas atau dibuat dibawah tangan adalahsuatu hal yang sah, dan dapat diterima sebagai dasar hukum yanglegal, tidak menghalangi terjadinya Pembuatan Akta Peralihan HakAtas Tanah. Sehingga menghalangi kepentingan Penggugat untukmendapatkan keadilan, terhadap dasar hukum pelaksanaanPeralihan Hak Atas Tanah oleh PPAT dan masih tercatatnyaKesepakatan Perdamaian dibawah tangan pada Buku Tanah;c.

Bahwa meskipun yang digugat oleh Penggugat dan menurutPenggugat adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan DirekturPengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT,yang tidak tuntas dalam menmfasilitasi mediasi penyelesaianperkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brtjo.

ada kewenangan dia untuk mediasi, dilihat dariperaturan dasarnya, ada tiga batu ujian, pertama dilihat dari sumberkewenangan, kedua prosedurnya sudah ada atau tidak dan ketiga substansi.Jadi kalau tuntas atau tidak itu dilihat dari prosedur yang ada di perundangHalaman 60 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.

JKT.undangan, Kalau dia tidak tuntas padahal prosedurnya mengatakan dari Asampai Z, dia sampai di E atau Y maka dianggap tidak tuntas melakukanprosedur;Bahwa tindakan itu dasarnya harus ada sumber kewenangan, ketika Sumberkewenangannya memerintahkan dia melakukan tindakan, tapi kKemudian diatidak melakukan, maka dianggap dia tidak melakukan tindakan karenapejabat administrasi negara tidak bisa keluar dari Sumber kewenangan, diatidak bisa membuat tindakan diluar kKewenangannnya kecuali kalau memangdia

Saksi adalah paman kandung Pemohon, di bawah sumpahmenerangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suamiPemohon Dwi Zuwarman, namun ayah Pemohon menolak menjadi walinikah Pemohon; Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohondisebabkan perselisihan antara ibu Pemohon dengan ayah Pemohondalam persoalan harta bersama mereka yang belum tuntas akibatperceraian ayah dan ibu Pemohon.

Saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon, dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suamiPemohon Dwi Zuwarman, namun ayah Pemohon menolak menjadi walinikah Pemohon; Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohondisebabkan perselisihan antara ibu Pemohon dengan ayah Pemohondalam persoalan harta bersama mereka yang belum tuntas akibatperceraian ayah dan ibu Pemohon. Ayah Pemohon tidak mauHim. 4 dari 11 hlm. Pen.

syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;Menimbang, kedua saksi Pemohon di persidangan telah memberikanketerangan yang relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keteranganmana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan tentang maksudPemohon untuk menikah dengan Dwi Zuwarman bin Zulterman, sedangkanayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena ayah dan ibuPemohon telah bercerai dan diantara mereka belum tuntas

Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secarasekaligus, seketika dan tuntas dan membayar segala biayabiayayang timbul yang pernah dikeluarkan oleh PENGGUGATberkenaan dengan biaya upaya penyelesaian kredit selama ini(vide Pasal 18 PK yang telahdisepakati

Bahwa apabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, makaPENGGUGAT sebagai kreditur akan melakukan penjualan objek jaminanuntuk pelunasan kewajiban TERGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGATmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraini agar memerintah TERGUGAT untuk secara sukarelamenggosongkan rumah objek agunan dalam kondisi apapun ataudari penghuni siapapun juga selambatlambatnya 14 (empatbelas) hari setelah

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangsebesar Rp. 54.547.031, (Lima puluh empat juta lima ratus empat puluhtujuh ribu tiga puluh satu rupiah) dan/atau sebesar hutang kredit padasaat pembayaran berikut biayabiaya yang timbul secara seketika,sekaligus dan tuntas kepada PENGGUGAT selambatlambatnya 7 (tujuh)hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tersebutdiatas;6.

lki jek enek rerabute jumlahe telulas gedene sa rambutrambut iki benenek tuntas la awakmu metua ngubengono omah ping sewelas?

lki jek enek rerabute jumlahe telulas gedene sa rambutrambut ikiben enek tuntas la awakmu metua ngubengono omah pingsewelas?

Janji (Wanprestasi);

Wtpsecara tuntas, maka Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya memohon agarperkaranya dinyatakan dicabut dahulu.Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah di uraikan di atas.Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdiwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkanTergugat tidak datang

dan/atau tidak akan datang menghadap ke persidangankarena tidak dapat ditemui oleh Juru Sita di tempat tinggalnya dan Aparat Desasetempat di mana Tergugat bertempat tinggal tidak mau pula menerima RelaasPanggilan Tergugat.Menimbang bahwa kedatangan Tergugat di muka persidangan sangatpenting dan menentukan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkaraini secara tuntas, namun Tergugat dipastikan tidak akan datang menghadap kepersidangan, maka Penggugat diwakili oleh kKuasa hukumnya memohon

Oleh karena itu, Yayasan KesejahteraanJayakarta harus ikut ditarik sebagai Tergugat agar perkara a quodapat diputus secara tuntas dan menyeluruh;Notaris Mochtar Affandi, S.H.;Bahwa tanah obyek perkara a quo seluas 12.230 m?

Naih.oleh karenanya agar perkara yang disengketakan dapat diperiksadengan tuntas dan menyeluruh, maka ahli waris H. Amsir bin H.

Nomor 1774 K/Pdt/2017Untuk itu, agar perkara a quo dapat diputus dengan tuntas danmenyeluruh, sudah sudah seharusnya Kelurahan Jati dan KecamatanPulo Gadung ditarik menjadi Tergugat atau setidaktidaknya TurutTergugat;6) Gubernur DKI Jakarta cq.

Secara sesuaimenurut hukum (according to the law/due process of law), adil (fair and justtrial) yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkaraa quo, yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksadan diputus;.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan baik pihakPenggugat maupun Tergugat telah menimbulkan problematik Yuridis yangharus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlaku danuntuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yang saling tumpang tindih(over laping) dan saling bertentangan kelak, yang memungkinkan semakinkompleksnya permasalahan dalam perkara a quo, dan guna dapatmenetapkan dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara a quo.

Secarakomprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihak dalampermasalahan di maksud dan guna menetapkan hakhak pihak yang terlibatatas obyek tanah terperkara pihakpihak terkait adalah sangat esensiil danmerupakan conditio sine quonon dengan penyelesaian secara komprehensifdan tuntas permasalahan perkara a quo;.

DBM sebagai jaminan uji tuntas. Namundalam perkembangannya kesepatan jual beli saham tersebutdibatalkan, sehingga PT. DBM berkewajiban mengembalikan danajaminan uji tuntas sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratusjuta rupiah).Kemudian sekitar bulan Desember 2016, saksi ANGGA SEPTIANdihubungi oleh pihak PT. Cakrawala Bintang Mandiri (CBM) yangmengajukan penawaran mengenai pembelian saham PT. DBM,kemudian saksi ANGGA SEPTIAN diundang oleh terdakwa selakuDirektur Utama PT.

DBM sebagai jaminan uji tuntas. Namundalam perkembangannya kesepatan jual beli saham tersebutdibatalkan, sehingga PT. DBM berkewajiban mengembalikan danajaminan uji tuntas sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratusjuta rupiah). Kemudian sekitar bulan Desember 2016, saksi ANGGA SEPTIANdihubungi oleh pihak PT. Cakrawala Bintang Mandiri (CBM) yangmengajukan penawaran mengenai pembelian saham PT.

otokemasuntuk sambel sachet 18 gram belum selesai secara total MEMBUKTIKANBAHWA TERGUGAT DAN TERGUGAT Il TELAH MELAKUKANPERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG SANGAT MERUGIKANPENGGUGAT karena :e Tergugat dan Tergugat II yang telah menerima dari Penggugat uangsebesar Rp.2.299.941.033, ( dua milyar dua ratus sembilan puluhsembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tigarupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diuraikan dalambutir 7 gugatan aquo ternyata tidak menyelesaikannya secara tuntas

Bahwa kerugian Penggugat sedemikian besarnya yang kalau dinilaidengan uang tidak kurang dari Rp.12.835.441.033, ( duabelas milyardelapanratus tigapuluh limajuta empatratus empatpuluh saturibu tigapuluhtiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :a) Kerugian pokok berupa uang yang sudah dibayarkan kepadaTergugat dan Tergugat II sebesar Rp.2.299.941.033, dan uang yangbelum dibayar oleh Turut Tergugat karena pekerjaan belumdiselesaikan secara tuntas oleh Tergugat dan Tergugat Il sebesarRp.535.500.000

Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk menyelesaikanseluruh kewajibannya secara tuntas kepada Turut Tergugat sehubungandengan Surat Penawaran Penggugat mengenai Harga Mesin Otokemastanggal 24 Pebruari 2016 jo Purchase Order No.320160300026 tanggal23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat .IV.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk menyelesaikanseluruh kewajibannya secara tuntas kepada Turut Tergugat sehubungandengan Surat Penawaran Penggugat mengenai Harga Mesin Otokemastanggal 24 Pebruari 2016 jo Purchase Order No.320160300026 tanggal23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat.4.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II untukmenyelesaikan seluruh kewajibannya secara tuntas kepada TurutTergugat sehubungan dengan Surat Penawaran Penggugatmengenai Harga mesin Otokemas tanggal 24 Februari 2016 Jo.Purchace Order No.320160300026 tanggal 23 Juni 2016 yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat.3.

DinasPekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang DinasPekerjaan Umum Pengairan Muria Barat yang sekarangbernama Dinas Pengelolaaan Sumber Daya Air Provinsi,sehingga dengan dasar hak tersebut maka Dinas PekerjaanUmum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan UmumPengairan Muria Barat yang sekarang bernama DinasPengelolaaan Sumber Daya Air Provinsi harus ikut dijadikansebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam perkara ini harusdidudukkan sebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapatdiselesaikan secara tuntas

; Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarikPemerintah Daerah ( Pemda ) Kabupaten Pati, sebagaimanaalasan yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : Bahwa sebagian dari Tanah Sengketa saat ini di atasnya telahdibangun Lumbung Desa seluas + 300 m2 oleh PemdaKabupaten Pati; Bahwa dengan demikian Pemda Kabupaten Pati juga harusikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yang dalamperkara ini harus didudukkan sebagai Tergugat, sehinggaperkara ini dapat diselesaikan secara tuntas

dijadikan sebagaiTergugat, sebagimana alasan yang akan Para Tergugat uraikansebagai berikult : no nn nnn nne nnn nen nn nn nn nce Bahwa sebagian dari objek sengketa saat ini diatasnya telahdibangun dan dipakai sebagai Sekolah Dasar Negeri Wotan 3oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati; Bahwa dengan demikian Dinas Pendidikan Kabupaten Patijuga harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yangdalam perkara ini harus didudukkan sebagai Tergugat,sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas

niet ontvankelijke verklaard ); Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarikSUYONO untuk dijadikan sebagai Tergugat, sebagimana alasanyang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : Bahwa sebagian dari objek/tanah sengketa saat ini di atasnyatelah dibanguni rumah kecil dan ditempati oleh SUYONO; Bahwa dengan demikian SUYONO juga harus ikut dijadikansebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam perkara ini harusdidudukkan sebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapatdiselesaikan secara tuntas

verklaard );Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sebagimana alasanyang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : hal 11 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG Bahwa sebagian dari objek/tanah sengketa saat ini di atasnyatelah dibanguni sebuah Pos Siskamling seluas + 5 m2; Bahwa dengan demikian Pihak yang membangun PosSiskamling tersebut juga harus ikut dijadikan sebagai pihakdalam perkara ini, yang dalam perkara ini harus didudukkansebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapat diselesaikansecara tuntas