Ditemukan 222 data
71 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut harus dibatalkan atau batal demihukum karena materi muatan yang terkandung dalam Permen ESDM No. 32/2013dibentuk dengan tidak berdasarkan pada kewenangan.62 Bahwa, selain mengenai masalah kewenangan sebagaimana diuraikan di atas,ketentuanketentuan tata niaga dalam Permen ESDM No. 32/2013 menjadikanPermen ESDM No. 32/2013 tersebut rancu dan kabur, karena tidak sesuaidengan peruntukkan dan tujuannya itu sendiri, yang sesuai Pasal 41 PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (konsideran Permen No. 32
/2014)diamanatkan untuk mengatur tata cara pemberian izin khusus di bidangpertambangan mineral dan batubara, bukan hubungan tata niaga;63 Bahwa, adanya fakta ketidaksesuaian antara judul/tujuan dengan materi muatanyang terkandung di dalamnya merupakan suatu bentuk ketidakonsistenanMenteri ESDM dalam mengeluarkan dan merumuskan suatu kebijakan.
211 — 159
PenetapanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 82/PEN.EKS/2011/PTUNBDG tanggal 13 Juni 2014, (diberi tanda P15);Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Barat Nomor : 05/Pbt/BPN.32/2014 tanggal 13 Maret 2014,(diberi tanda P16);Fotocopy Fotocopy Putusan Perkara Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2350 K/Pdt/2017 Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor : 478/Pdt/2016/PT.
207 — 31
Oleh karena itu apabilabenar terjadi Jual Beli ooyek sengketa dengan mempergunakan dasar AktaIkatan Jual Beli dan kuasa menjual No.32/2014 tertanggal 20 Oktober2014 , maka sangat jelas adalah bohong dan rekayasa yang dilakukantergugat bersama tergugatll.Tanpa melibatkan tergugatlll sebagai istripenggugat, maka perbuatan hukum yang dilakukan melalui Ikatan Jual Belimaupun Jual Beli obyek sengketa adalah cacat hukum/tidak sah.Dengandemikian balik nama SHM No.770 yang semula atas nama penggugat(Sugeng
175 — 749
PenetapanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 82/PEN.EKS/2011/PTUNBDG tanggal 13 Juni 2014, (diberi tanda P15);Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Barat Nomor : 05/Pbt/BPN.32/2014 tanggal 13 Maret 2014,(diberi tanda P16);Fotocopy Fotocopy Putusan Perkara Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2350 K/Pdt/2017 Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor : 478/Pdt/2016/PT.
79 — 37
ElenKumaat dari fakultas teknik ; Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tahun 2013 ada wisuda atau tidak ; Bahwa, menurut Saksi, dirinya masih aktif sebagai Dosen yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Wakil Menteri selaku Plt Rektor ; Bahwa, menurut Saksi, saat itu diadakan pemilihan senat karena tidak adasenat lain ; Bahwa, menurut Saksi, yang menjadi acuan pemilihan Senat dan anggota senatyang baru adalah Permendiknas No.32/2014 ; Bahwa, Saksi adalah Dosen Fakultas Peternakan, dan Saksi adalah Panitia
196 — 682
Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 10/Pbt/BPN.32/2014 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik No. 1864/Desa Tuk, Terbit Tanggal 19032004, SuratUkur Tanggal 17022004 No. 02/2004, Seluas 1770 m2 Terakhir Tercatat AtasNama Haji Muhammad Djunaedi Terletak Di Desa Tuk, Kecamatan Kedawu ng(DH.
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Dalam PKPU
Termohon:
PT DUNIA PANGAN
237 — 126
Dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai RUPS yangsesual dengan kewenangan Dewan Komisaris berdasarkanAnggaran Dasar Perseroan dan secara prinsip telah mengikutiketentuan terkait dengan prosedur penyelenggaraan RUPSsebagaimana diatur dalam UUPT dan POJK No. 32/2014.Dalildalil Para Pemohon Intervensi dan juga Termohon Asal / TermohonIntervensi Il yang pada intinya menyatakan bahwa seolaholah telahterjadi keterlambatan RUPS atas pemberhentian sementara Direksi PT.TPSF Tbk. yang lama (Para Pemohon
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Dalam PKPU
Termohon:
PT TIGA PILAR SEJAHTERA
215 — 54
Dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai RUPS yangsesual dengan kewenangan Dewan Komisaris berdasarkanAnggaran Dasar Perseroan dan secara prinsip telah mengikutiketentuan terkait dengan prosedur penyelenggaraan RUPSsebagaimana diatur dalam UUPT dan POJK No. 32/2014.Dalildalil Para Pemohon Intervensi dan juga Termohon Asal / TermohonIntervensi Il yang pada intinya menyatakan bahwa seolaholah telahterjadi keterlambatan RUPS atas pemberhentian sementara Direksi PT.TPSF Tbk. yang lama (Para Pemohon
123 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Muda Pidana No. 32/2014/S.12.TAH/PP/2014/MA tanggal22 Januari 2014 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2014 ;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karenadidakwa :Kesatu :Primair :Bahwa Terdakwa Herlin Munik Harahap Alias Elin baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel AliasAzis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar,saksi Faisal
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Dalam PKPU
Termohon:
PT Patra Power Nusantara
170 — 37
Dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai RUPSyang sesuai dengan kewenangan Dewan Komisarisberdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan secaraprinsip telah mengikuti ketentuan terkait dengan prosedurpenyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam UUPTdan POJK No. 32/2014.Dalildalil Para Pemohon Intervensi dan juga Termohon Asal / TermohonIntervensi Il yang pada intinya menyatakan bahwa seolaholah telahterjadi keterlambatan RUPS atas pemberhentian sementara Direksi PT.TPSF Tbk. yang lama (Para Pemohon
123 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1615 K/PID.SUS/201725)26)27)28)29)30)31)32)2014 Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung PekerjaanLand Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru RadinInten Il Lampung Tahap (1 Paket) Nilai HPS Rp8.749.460.000,00sumber dana DPA (RM) APBD TA.2014;Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan I(Addendum ) Nomor158/1214/ADD/APBDDHB/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 atasSurat Perjanjian Nomor K.03/PKT.3/APBDDHB/VW/2014 tanggal 18Agustus 2014 Pekerjaan Land Clearing Pematangan
Terbanding/Terdakwa : WASIM, SE Bin USUF
55 — 24
HAMAMI;
23
1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP Nomor : 503/32/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An. HAMAMI;
24
1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Tanda Daftar Perusahaan/ TDP Nomor : 503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An.
Putus : 25-05-2015 — Upload : 21-01-2016Putusan PT SEMARANG Nomor 69/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 25 Mei 2015 — PT. Ampuh Sejahtera melawan Udy Bintarta, SH, dkk
82 — 60Penggugat tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Dalam Rekonpensie Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Dalam Konpensi dan Rekonpensi;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.959.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan riburupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana AktaPernyataan Permohonan Banding tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 32
/2014 jo Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PN.
Register : 03-09-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
IDA FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
PT. PAKUAN Tbk
662 — 669Putusan ECourt Perkara Nomor101/G/2021/PTUN.BDGP47P48P49P50P51P52P53P54P55P56P57P58: Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaBarat nomor:319/HGB/BPN.32/2014 Tentang Pemberian hak Guna Bangunanatas Tanah Seluas 93.875 M2 atas nama PT.
Register : 19-05-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 09-06-2021Putusan PN Cikarang Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 15 April 2020 — -DR Chairudin,Dkk Vs PT. Gunung Raja Paksi,Tbk, Dkk
305 — 169V selaku pemegang saham yang jugaduduk sebagai anggota dewan komisaris, bersama dengan Tergugat XIlyang juga merupakan anggota dewan komisaris;Bahwa mata acara Dewan Komisaris ini juga tidak disampaikan 5 (lima)hari sebelum Rapat komisaris (Rakom) yang diadakan pada tanggal 15Januari 2020 sesuai yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) juncto Pasal32 dan Pasal 20 butir (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.33/POJK.4/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten AtauPerusahaan Publik (POJK No.32
/2014) yang berbunyi :Pasal 17 ayat (2)Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) harisebelum rapat diselenggarakan.Pasal 32Halaman 10 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckr16.17.18.Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyempaian bahan rapatDireksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mutatis mutandis berlakubagi rapat Dewan Komisaris.Pasal 20 butir (6)Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana pada
Register : 30-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 14-09-2020Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
EDI ARIFIN S.Sos., M.Si. Als EDI Bin H. ARIFIN
153 — 40RUDI FAJAR.(29)2014 an(30)2014 an.(31)2014 an.(32)2014 an.(33)2014 an.(34)2014 an.(35)2014 an.(36)2014 an.(37)2014 an.(38)2014 an.(39)2014 an.SKGR no: 251 / SKGR / XII / 2014, Tgl 23 DesemberMULIA NAULI.SKGR no: 315 / SKGR / XIl / 2014, Tgl 23 DesemberMULIA NAULI.SKGR no: 269 / SKGR / XIl / 2014, Tgl 23 DesemberMULIA NAULI.SKGR no: 267 / SKGR / XIl / 2014, Tgl 23 DesemberMULIA NAULI.SKGR no: 312 / SKGR/ XIl / 2014, Tgl 23 DesemberMULIA NAULI.SKGR no: 268 / SKGR / XII / 2014, Tgl 23 DesemberMULIA
Putus : 05-05-2017 — Upload : 19-12-2019Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Mei 2017 — MARYANI, S.T.
100 — 62 — Berkekuatan Hukum TetapNo. 448 K/Pid.Sus/201722)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)2014 tentang Data Laporan Harian (Maret) Oleh BPBD Kota Madiun.(fotokopi legalisir).1 (satu) buah Buku Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung PilangbangoKota Madiun Nomor Kontak 050/181/401.206/2014 Tanggal 28 Maret2014 Tentang Data Laporan Harian (April) Oleh BPBD Kota Madiun.
Register : 29-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 23-11-2016Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk
Tanggal 14 Juli 2016 — - BASIRUN, SE
126 — 70Terdapat bukti kwitansi Ro 5.000.000, untuk pembelian kayu danpaku TgI.692013;Nota tanggal 692013 senilai Rp 400.000, untuk pembelian paku;Nota tanggal 692013 senilai rp 4.600.000, untuk pembelian kayu;Permohonan pencairan tahap kedua Tgl.6 Desember 2013;oo Flkwitansi tanggal 32 2014 senilai Ro 9.000.000, untuk pembeliankayu;7. nota tanggal 322014 senilai Rp 9.000.000, untuk pembeliankayu.Bahwa yang membuta laporan pertanggung jawaban kelompokBubara 4 yaitu Terdakwa;Bahwa nomor rekening yang digunakan
Register : 12-05-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 09-08-2023Putusan PN CIBINONG Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbi
Tanggal 3 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.ANITA DIAN WARDHANI,SH
2.AGUNG SETIAWAN, SH
Terdakwa:
1.H. ANDI JUNAEDI bin JUNAEDI alias MADHANI
2.H. ABDUL ROJAK
110 — 82Sentul City, Tbk;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir sesuai asli KTP atas nama Yogi Prayoga, Surat permohonan, Surat Kuasa Tanggal 17-10-2013;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir sesuai asli Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 246/HGB/ BPN.32/2014 Tanggal 30-09-2014 tentang Ralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir sesuai asli Surat Keterangan Nilai Jual Objek
Register : 26-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dr. ERIANTO N, SH., MH
Pembanding/Penuntut Umum : Rully Gunawan Sangputra
Pembanding/Terdakwa : Lily Siswanto Hakim
Terbanding/Terdakwa : Ir. Rennier Abdul Rahman Latief
482 — 314., LL.M. (8 halaman),1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan, Nomor 32/2014, tanggal 20 Nopember 2014 yangdibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. (8 halaman),1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan, Nomor 33/2014, tanggal 20 Nopember 2014 yangdibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. (8 halaman),1 (Satu) bundel foto copy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan,Nomor 146/2014, tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat olehPejabat