Ditemukan 555862 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 02-08-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pgp
Tanggal 23 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Triaman Santana
2.MUNAYYIR KAUSAR, S.H.
3.Erni Yusnita
Terdakwa:
ALIONG Bin (Alm) ABAS
95 — 64
Pengadilan PT KENDARI Pidana Umum
Register : 10-06-2024 — Putus : 25-06-2024 — Upload : 25-06-2024
Putusan PT KENDARI Nomor 82/PID.SUS/2024/PT KDI
Tanggal 25 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum IV : L.M MARDAN. R, S.H
Terbanding/Terdakwa I : IWAN BIN MOJIR
Terbanding/Terdakwa II : IRWANSYAH BIN RAIS
25 — 15
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 05-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Mks
Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
LISKEN M.TAMPUBOLON, SH.MH
Terdakwa:
H. LEWA BIN UDDING
46 — 17
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum
Register : 28-04-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN SUMENEP Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN Smp
Tanggal 26 Mei 2015 — Jaksa Penuntut:
HERMAN HIDAYAT, SH
Terdakwa:
RUSNI
29 — 16
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum
Register : 20-03-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 87/PID/2013/PT SMG
Tanggal 2 Mei 2013 — Pembanding/Terdakwa : Ali Zuhdi bin Alm. Sapuan
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dyah Budi Astuti, SH
40 — 16
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 24-02-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
RADHIYATUL HAYAT alias HAYAT bin YANUAR
45 — 0
Pengadilan PT MANADO Pidana Umum
Register : 10-12-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 116/PID/2015/PT MND
Tanggal 5 Januari 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : HARRY PALAR , SH
Terbanding/Terdakwa : RUSKIN LUMEPA
68 — 27
  • HALELUYA02 diperintahkan menuju ke Bitung untuk proseslebih lanjut.Hal 2 dari 9 hal Put No. 116/PID/2015/PT.MNDPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100Jo pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang RI No. 45 tahun 2009, tentangPerubahan Atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal13 Nopember 2015, No.
    Menyatakan Terdakwa Ruskin Lumepa terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapamelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajibmematuhi ketentuan mengenai daerah/musim penangkapansebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan tunggal yang diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndangRI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;2.
    dalamputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Perikanan melanggarHal 6 dari 9 hal Put No. 116/PID/2015/PT.MNDketentuan menangkap ikan diluar daerah penangkapan ikan sebagaimanaterlampir dalam SIPI, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumkepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 jopasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang RI Nomor : 45 tahun 2009, TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004
    Bit yang dimintakan banding tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat bandingditetapkan sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umumyang telah dirubah pertama dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004
    danperubahan yang kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor : 49 Tahun2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor : 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, serta pasalpasal dari peraturanperUndangUndangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.Hal 7 dari 9 hal Put
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 11-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 109/PID.SUS/2020/PT PLK
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : HANDOKO, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SELAMET FAUJI Alias UJI Bin AMBRI
97 — 34
  • Pada saat sedang melakukan penyetrumansekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh anggota Polair PolresKotawaringin Barat yang kemudian mengamankannya; Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan alat setrum tersebut dapat membahayakan kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungan yang ada di sekitarnya;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang
    Pada saat sedang melakukan penyetrumansekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh anggota Polair PolresKotawaringin Barat yang kemudian mengamankannya; Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan alat setrum tersebut dapat membahayakan kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungan yang ada di sekitarnya;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 B juncto Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    tersebut; Bahwa amar putusan terhadap barang bukti 1 (Satu) buah kelotok kecilbermesin Domfeng 180, panjang 6 m, lebar + 60 cm, warna ungu mudadikembalikan kepada Terdakwa, adalah bertolakbelakang denganpertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana Menggunakan alat penangkapan ikan yangmerusak keberlanjutan Sumber daya ikan, sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua melanggar Pasal 100 B juncto Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
    tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebab dalamPasal 76 A UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan telah dengan jelas menyebutkan Bendadan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindakpidana perikanan dapat
    buah kelotok kecil bermesin Domfeng 180, panjang 6 m, lebar +60 cm, warna ungu, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarselengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal 100 B juncto Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 02-12-2022 — Putus : 16-12-2022 — Upload : 17-12-2022
Putusan PN LUWUK Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 16 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Agusjayanto, S.H., M.H
Terdakwa:
Nandi Husrin
106 — 21
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 29-07-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Lwk
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Undo Selong bin Kacia Selong
80 — 0
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS
43 — 27
  • Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN PANDANGAN 02 wajib memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi(SLO), Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) dan Surat PersetujuanBerlayar (SPB);Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluktomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia dan/atau
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluktomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraurMenimbang, bahwa saksi ahli Sugiarto, S.Pi berpendapat Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI) untuk wilayah
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 19-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALOPO Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Plp
Tanggal 15 September 2022 — Penuntut Umum:
1.ST.ROSDIANAH, SH
2.Irmawati, SH
Terdakwa:
DANDI BIN BURAHIN
51 — 18
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum
Register : 21-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sel
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
SRI HARYATI, SH.
Terdakwa:
SUDIRMONO
50 — 57
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Umum
Register : 17-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pmn
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
PENGKI SUMARDI,SH
Terdakwa:
YONDRA Bin SYAMSUDIN
95 — 13
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 11-04-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Lwk
Tanggal 3 Mei 2018 — Penuntut Umum:
TRIMURIANI MT.L,SH
Terdakwa:
5.ALI KADIR
6.BOBY
7.REYNALDI
8.ANDRI
71 — 6
  • Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengantanggal 12 Mei 2018;Memperhatikan, Pasal 100B Jo Pasal 8 ayat (1) UndangUndang RI No.45 tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenyatakan Terdakwa
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 27-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 218/PID.SUS/2017/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI SUCIPTO, SH
Terbanding/Terdakwa : TARIS bin KARNO
65 — 35
  • SRI INDAH DUA PUTRI Panjang 11. 40 M, lebar 4.55 M, mesin mitsubishi100 PK.Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal mempunyai jumlah awak kapal16 (enam belas) orang termasuk Terdakwa selaku nahkoda dan kawankawan.Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus/2017/PT.Bdg.Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancampidana dalam Pasal 98 UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentangPerikanan jo UndangUndang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan joPeraturan Menteri
    Register Perkara: PDM Ill 38 / Ciro / 05 / 2017 tanggal 03 Juli 2017Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa TARIS BIN KARNO, terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja telahberlayar dengan menggunakan kapal perikanan, dengan tidak memiliki Suratiin berlayar kapal perikanan yang sah atau surat persetujuan berlayar yangsah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 98UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan
    harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor 218/Pid.Sus/2017/PT.Bdg.Memperhatikan, Pasal 98 UndangUndang Nomor : 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN JANTHO Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Jth
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DHIKA SAVANA, S.H.M.H.,
Terdakwa:
1.SAMSUAR BIN NURDIN
2.BANTASYAH BIN NURDIN
54 — 21
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 434/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH.,MH
Terdakwa:
SOPYAN Bin ARSYAD
25 — 7
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawlsjenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarangberdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaanalat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawlsjenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarangberdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaanalat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 B jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang
    (Seine nets) di wilayah pengolaan perikananRepublik Indonesia dan pada pasal 9 UU RI No.45 tahun 2019,perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan berbunyiSetiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkapan dan /atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengolaan perikanan Negara RepublikIndonesia. dan alat tangkap milik terdakwa yang dimaksudkan yangdilarang tersebut
    dakwaanprimair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatanterdakwa dalam dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana olehketentuan pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN SDA
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
PARTONO
64 — 22
  • Pasal 26 Ayat (1) UUNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo.
    wilayah batam, tempatdilakukannya kejahatan tersebut termasuk dalam wilayah pengelolaanperikanan Indonesia, dengan demikian telah terpenuhi sub unsur "wilayahpengelolaan perikanan Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, makaperbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Syaichon dan saksiSukardi untuk mengirimkan koper yang berisi benih lobster merupakanperbuatan melakukan usaha di bidang pengangkutan ikan yang dimaksuddalam Pasal 92 Undangundang Nomor 31 tahun 2004
    Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 02-03-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kgn
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RISA ARINTAHADI, SH
Terdakwa:
WILDAN Bin SURIANI
57 — 13
  • terdakwa WILDAN Bin SURIANI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakanbahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ataubangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004
    sudahberhasilmendapatkan ikan berupa ikan sepat berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh)ekor, ikan papuyu sejumlah sekitar 15 (lima belas) ekor kurang lebih 3 kgsedangkan peralatan setrum tersebut terdakwa peroleh dari temanterdakwa yang bernama AMAT yang beralamatkan di Kecamatan danaupanggang kabupaten HSU, dan terdakwa mengetahui kalau menangkapikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    seperti semula.Bahwa dari hasil penyetruman tersebut terdakwa sudahberhasilmendapatkan ikan berupa ikan sepat berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh)ekor, ikan papuyu sejumlah sekitar 15 (lima belas) ekor kurang lebih 3 kgsedangkan peralatan setrum tersebut terdakwa peroleh dari temanterdakwa yang bernama AMAT yang beralamatkan di Kecamatan danaupanggang kabupaten HSU, dan terdakwa mengetahui kalau menangkapikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.Pasal 85 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 ataukedua sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Undangundang Nomor 31Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN KgnTahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dalwaanaternatif maka Majelis Hakim langsung memilin dakwaan pertama yaitu Pasal84 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
    undang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau leingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004