Ditemukan 343 data
548 — 780
menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara;TENGGANG WAKTU GUGATAN1) Bahwa Penggugat merupakan pihak yang dirugikan denganditerbikannya Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor15/P/MKDKI/V/2016 Tanggal 02 Mei 2018 / Objek Sengketa I, yangdiputus oleh Tergugat pada tanggal 02 Mei 2018, dan dibacakandalam sidang terbuka pada tanggal 16 Mei 2018 yang SalinanPutusan resminya disampaikan kepada Penggugat melaluiSurat Konsil Kedokteran Indonesia NomorUM
Terbanding/Terdakwa : HARTONO, SE
85 — 44
Pelabuhan Indonesia (Persero) NomorUM.50/19/12/P.I10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) :Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PT.PBRa. Pada pelaksanaan pekerjaan/docking KT. Bayu II tidak dibuat rencanakerja dan syaratsyarat (RKS) hal ini tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat(2) huruf a.
Pelabuhan Indonesia (Persero) NomorUM.50/19/12/P.I10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) :a. Pada pelaksanaan pekerjaan/docking KT. Bayu II tidak dibuat rencanakerja dan syaratsyarat (RKS) hal ini tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat(2) huruf a.
FAHMI RACHMAN, S.H
Terdakwa:
DIKDIK HENDRAWAN Alias ECOT Bin SODIKIN
84 — 24
ENDE.Bahwa berdasarkan Visum et Repertum NomorUM.01.05/X.1.3.17.2/091/2019 tanggal 8 Desember 2019 An.
100 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bdg Tanggal 5Agustus 2014;1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dariKementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber DayaAir Balai Besar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian NomorUM.02.05/BBWSC3/07 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepadaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dariKementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber DayaAir Balai Besar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian NomorUM.02.05/BBWSC3/06 Tanggal
Terbanding/Tergugat I : BUNYAMIN
Terbanding/Tergugat II : ROBERT SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat III : KEVIN ONG
66 — 32
dilaksanakan pekerjaan grouting padalokasi pile cup yang mengalami keretakan sesuai surat Kepala Satuan KerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah nomor PW.03.02/PJN.WIL.IKB/373Halaman 4 dari 30 halaman, putusan Nomor 79/PDT/2016/PT PTKtanggal 4 Juni 2014 perihal Penanganan Sementara Kerusakan yang Terjadipada Jembatan Kapuas ;Bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 diadakan rapat pembahasan Tingkat BalaiUsulan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) untuk Penanganan MendesakPerbaikan Jembatan Kapuas Pontianak berdasarkan surat nomorUM
65 — 23
Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaanfisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomorUm.01.01/85/XI/2009, tanggal 24 November 2009 ;Dapat saksi jelaskan bahwa selaku Anggota Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaanterhadap proyek tersebut,waktu pemeriksaannya tanggal 30 November 2009Dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi yang melakukan pemeriksaan atas proyek tersebutmewakili Panitia PHO adalah THEODORUS TUNTI, AmdDapat saksi jelaskan bahwa saksi dan
Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaanfisik dilapangan atas proyek tersebut = yaitu surat nomorUm.01.01/85/XI/2009, tanggal 24 November 2009 ;Bahwa saksi selaku Anggota Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyektersebut, waktu pemeriksaannya tanggal 30 November 2009Bahwa setahu saksiyang melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut yaang mewakili Panitia PHOadalah THEODORUS TUNTI, AmdBahwa saksi dan dua anggota panitia PHO lainnya tidak melaksanakan
Bahwa benar Keterkaitan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai Panitia serah terima pertamapekerjaan/PHO Adapun dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan dari Pejabat PembuatKomitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, NomorUm.01.01/ VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan PenilaiHasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra; Dapat saksi jelaskan bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini
Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaanfisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomorUm.01.01/85/XI/2009, tanggal 24 November 2009 ; bahwa saksiselaku Anggota Panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut,waktu pemeriksaannya tanggal 30 November 2009 Dapat saksijelaskan bahwa setahu saksi yang melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut mewakiliPanitia PHO adalah saksilIl.
1.Pudiyanto
2.Suhartanto
3.R. Satriya Wibawa
4.Aris Sumartono
5.Liem Kiong Hoo
6.Hans Gito Handoko
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
304 — 144
Daerah.6/24/Rd/68,tanggal 851968 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2019atas nama Pardan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Inspeksi 6 Dari Eksploitasi Tengah Nomor :Surat Manager Pemasaran Non Angkutan 6 YK yangditujukan Sumartono, NomorUM.209/VIII/25/D62013 perihalSewa dan Undangan tertanggal 22 Agustus 2013 (Fotokopikepada ArisPemberitahuan Nilaisesuai dengan aslinya); Surat Penetapan Ketua Panitya Perumahan D.K.A.
Satrya Wibawa, NomorUM.209/VIII/22/D62013 perihal : Pemberitahuan NilaiSewa dan Undangan tertanggal 22 Agustus 2013 (Fotokopisesuai dengan aslinya); Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN.Mkd, tanggal 5Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya);Surat Pencabutan Nomor : 84/G/2019/PTUN.Smg olehDr. Marthen H. Tolle, SH.,MH., selaku kuasa Pudijanto,dkk.
33 — 6
Sido Mulyo dan denganadanya Surat Edaran Kementrian Perhubungan cqDirektorat Jenderal Perhubungan Laut nomorum.003 / 47 / 16 / DJPL15 tentang Verifikasi ataupengukuran ulang terhadap kapal penangkap ikan.terhadap KM. SIDO MULYO telah dilakukan verifikasitertanggal 18 Februari 2016. , di dapat hasil KM.
79 — 23
denda sebesar Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) tahunkurungan ;Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.587.188.599,70.dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulansesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka digantidengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;Menyatakan barang bukti berupa :1 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) NomorUM
TTUNomor: Kesos.401.3/346a/TTU/XII/2008 tanggal 24Desember 2008 kepada Bapak Bupati TTU perihalPenggunaan Dana Sisa Tender Pembangunan RumahSederhana Tipe 5 x 6 m;1 (satu) lembar Surat Bupati Timor Tengah Utarakepada Kadeputian I Kerawanan KementrianKesejahteraan Rakyat RI di Jakarta, NomorUm.005/322/TTU/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008perihal Penggunaan Dana Sisa Tender;1 (satu) bundel Keputusan Bupati Timor Tengah UtaraNomor : 339 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa
TTU, NomorUM.005/283/TTU/X/2008 tanggal O08 Oktober 2008 Perihal:Penetapan Pemenang, Kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa DinasKesejahteraan Sosial;=>1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :PAN.44/TD.DKS/TTU/IX/2008;1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan SosialProgram Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial kegiatanRehabilitasi Rumah Pendudukan Bagi Keluarga Korban BencanaT.A 2008 Nomor : Um.005/289/TTU/X/2008 tentang PenetapanPenyedia Barang / Jara
I Gusti Ngurah Wirayoga, SH.
Terdakwa:
Matsari
335 — 198
., yang memberikan keterangandibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli bekerja di RSUP Sanglah sejak tahun 2005, danJabatan terakhir Ahli adalah Kepala Instalasi Kedokteran Forensik danPemulasaraan Jenazah sejak tahun 2020 sampai sekarang;Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli Abhlimendapat surat tugas dari RSUP Sanglanh dengan NomorUM.01.05/XIV.4.3.1/11719/2021, Tanggal 05 April 2021;Bahwa berdasarkan temuan saat pemeriksaan luar dan dalampada jenazah
72 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratNomor UM.003/4/12/KPLBTM14 tertanggal 25 Maret 2014, pada tanggal15 April 2014 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumterhadap Tergugat Il di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerangdibawah register perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2014/PN.TGN,gugatan yang Penggugat ajukan tersebut telah Penggugat beritahukankepada Tergugat melalui surat Nomor 82/P/TMJ/IV/2014 tertanggal 21April 2014 dan meminta Tergugat untuk tidak menerbitkan SuratPersetujuan Berlayar atau ljin olah gerak atas kapal NomorUM
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
146 — 86
Bangun Beton Indonesia dengan Surat NomorUM.331/19/06/KPM.TPK18 tertanggal 18 Mei 2018 (Bukti PR6a) dankepada PT. Penta Stone Abadi melalui Surat NomorUM.331/19/07/KPM.TPK18 tertanggal 18 Mei 2018 (Bukti PR6b)mengenai adanya Penjualan Batu Split oleh Tergugat Rekonpensidari lahan Bojonegara, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten SerangBanten yang notabene adalah Lahan Wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi (WIUP) yang dimiliki oleh PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi;Bahwa PT.
49 — 33
Putusan No. 736/Pdt.G/2021/PA.Bnsesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor874022 Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2021;Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telahmengajukan Surat Keterangan Izin Bercerai dari atasan Termohon yangdikeluarkan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bengkulu, NomorUM.01.02Cb7/SATKERP3B/1711 tertanggal 5 Nopember 2021;Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
169 — 305
Desa JatirunggoKecamatan Pringapus Kabupaten Semarang untuk PembayaranUang Ganti Rugi Tanah Pengganti kawasan Hutan yang TerkenaJalan tol Semarang Solo.Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT ) NomorUM.01.04/SMSTPT/IV/2008/23 tanggal 21 April 2008 kepada KepalaUnit Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihal PeninjauanLapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutan besertalampirannya.Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT ) NomorUM.01.05/TPTSMS/V/2008/2323 tanggal 19 Mei 2008 kepadaKepala Unit
Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihalPeninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutanbeserta lampirannya.Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT ) NomorUM.01.03/TPTSMS/VV/2008/17 tanggal 17 Juni 2008 kepada KepalaUnit Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihal PeninjauanLapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutan besertalampirannya.Berita Facsimile dari Perum Perhutani Nomor : 153/006.6/Hukmas/tanggal 11 Juni 2008 perihal Peninjauan Lapangan.Berita Facsimile dari Perum Perhutani
Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah kepada Kepala BadanPlanologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI di Jakarta Nomor :522.211/2807 tanggal 9 Desember 2008 perihal Rekomendasi TanahKompensasi Jalan Tol Semarang Solo.Surat Direktur Jenderal Bina Marga kepada Bupati semarang Nomor :TN.13.04.Db/131 tanggal 16 April 2009 perihal Permohonan jinLokasi untuk tanah Pengganti (Kompensasi) Kawasan Hutan yangTerkena Pembangunan Jalan Tol Semarang Solo.Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah kepada Bupati semarang NomorUM
DesaJatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang untukPembayaran Uang Ganti Rugi Tanah Pengganti kawasan Hutanyang Terkena Jalan tol Semarang Solo.Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT ) NomorUM.01.04/SMSTPT/IV/2008/23 tanggal 21 April 2008 kepadaKepala Unit Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihalPeninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutanbeserta lampirannya.Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT ) NomorUM.01.05/TPTSMS/V/2008/2323 tanggal 19 Mei 2008 kepadaKepala Unit
Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihal37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.294Peninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutanbeserta lampirannya.Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT ) NomorUM.01.03/TPTSMS/VI/2008/17 tanggal 17 Juni 2008 kepadaKepala Unit Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihalPeninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutanbeserta lampirannya.Berita Facsimile dari Perum Perhutani Nomor153/006.6/Hukmas/ tanggal 11 Juni 2008 perihal PeninjauanLapangan.Berita
Asep Tansyah Nur Iman
Tergugat:
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Barang dan Jasa Pemerintah Satuan Kerja Lingkup BPJN XXI Kendari
396 — 170
dan alasan hukum yang Jjelas dantidak transparan kepada Penggugat, secara sepihak oleh PejabatPembuat Komitmen (PPk) tidak mau menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) lewat dari 6 hari kerja terhitungsejak penetapan pemenang lelang sesuai Pepres No.70/2012 Pasal60 ayat (1) huruf j. olehnya Penggugat mengajukan Somasi melaluikuasa hukumnya tanggal 10 September 2019 perihal permohonanklarifikasi dasar oleh PPK tidak mau menerbitkan SPPBJ.Kemudian oleh PPK menjawab Somasi Penggugat NomorUM
2019;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat KepalaBP2JK Wilayah Sulawesi Tenggara Nomor : PB 0201KB39/204 Tanggal 30 Agustus 2019 PerihalPenyampaian Rekomendasi Penelitian Tender;Foto Kopi Sesuai Dengan Foto Kopi Surat DirekturPreservasi Jalan Nomor : PW.0403BM/298TANGGAL 26 Agustus 2019 Hasil Pemantauan PaketKegiatan Preservasi Jalan Di Provinsi SulawesiTenggara;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat PembuatKomitmen 2.4 Satuan Kerja Pelaksana Jalan NasionalWilayah Il Wilayah Sulawesi Tenggara NomorUM
42 — 15
cabang pelabuhanagar memprioritaskan menggunakan jasa Unit Galangan Kapal PT Pelindo I (Persero).Bahwa Surat perjanjian pemborongan no : UM.58/20/9/Dum2010 tanggal 8 Desember2010 antara Pelindo I Dumai dengan UGK dapat dilaksanakan secara efisien danmenyederhanakan/mempercepat proses pengambilan keputusan, efektif danmendukung penciptaan nilai tambah bagi Pelabuhan I dan mengutamakan senergi antarBUMN dan atau anak Perusahaan.Bahwa Nota Kesepahaman PT.Pelindo I dan surat Perjanjian Pemborongan nomorUM
uang tersebutadalah Rp. 153.086.000,(seratus lima puluh tigajuta delapan puluh enamribu rupiah), diserahkankepada TerdakwaHARTONO pada saat diruangan kerja TerdakwaHARTONO tanpa adanyasaksi, tanpa Berita Acara,tanpa kwitansi/tandaterima (karena terdakwaHARTONO tidakbersedia menandatangani)pada siang hari secaratunai, tanggal danwaktunya sekitarpertengahan Oktober2011; Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas bertentanganKeputusan Direksi PT.Pelabuhan Indonesia I(Persero) NomorUM
uang tersebutadalah Rp. 153.086.000,(seratus lima puluh tigajuta delapan puluh enamribu rupiah), diserahkankepada TerdakwaHARTONO pada saat diruangan kerja TerdakwaHARTONO tanpa adanya1saksi, tanpa Berita Acara,tanpa kwitansi/tandaterima (karena terdakwaHARTONO tidakbersedia menandatangani)pada siang hari secaratunai, tanggal danwaktunya sekitarpertengahan Oktober2011; e Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas bertentangandengan :a Keputusan Direksi PT.Pelabuhan Indonesia I(Persero) NomorUM
Bayu IIpada tanggal 10 Juni 2011sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah);Selebihnya berada padabendahara pengeluaranUGK yang dipegang olehsaksi Budi Setiadi..e Bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas bertentangandengan :aKeputusan Direksi PT.Pelabuhan Indonesia I(Persero) NomorUM.50/19/12/P.110tanggal 21 Juni 2010tentang PedomanPelaksanaan PengadaanBarang/Jasa diLingkungan PT.Pelabuhan Indonesia I(Persero) :a Pada pelaksanaan pekerjaan/docking KT.
61 — 9
: KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 tanggal 16 Juli 2012sebanyak 2 (dua) kali yaitu menjadi Adendum Kontrak 1 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 dan AdendumKontrak 2 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.02 tanggal 12Desember 2012, dan selanjutnya dilakukan Change Contrack Order (CCO)terhadap Adendum Kontrak 2 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11ADD.02 tanggal 12 Desember 2012 pada tanggal O07 Januari 2013berdasarkan Surat Persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) NomorUM
KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.01tanggal 12 September 2012 sehingga menjadi Addendum Kontrak 2 Nomor:KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.02 tanggal 12 Desember 2012tersebut tidak terjadi perubahan dana;Bahwa kemajuan fisik pekerjaan pada saat dilakukan Addendum Kontrak1 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.0O1 tanggal 12 September2012 menjadi Addendum Kontrak 2 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.02 tanggal 12 Desember 2012 tersebut adalah sebesar 63, 49 %;Bahwa pada Change Contrak Order (CCO) NomorUM
.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP03/1/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013 tidakterjadi perubahan dana masih tetap sebagaimana tertuang di dalam padaAdendum Kontrak 2 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.02tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp 6. 980.019.0000 , (Enam Milyarsembilan ratus delapan puluh juta sembilan belas rupiah);Bahwa adanya Change Contrak Order (CCO) NomorUM.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP03/I/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013 adalaholeh karena terjadi longsor pada tanggal 25 Desember 2012 di lokasipekerjaan
dan berakhir tanggal 28 Desember 2012.Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 tanggal 16 Juli 2012 terjadi addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitumenjadi Adendum Kontrak 1 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11ADD.0O1 tanggal 12 September 2012 dan Adendum Kontrak 2 Nomor :KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.02 tanggal 12 Desember 2012, danselanjutnya dilakukan Contrack Change Order (CCO) tanggal 07 Januari 2013berdasarkan Surat Persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) NomorUM
.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP03/1/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013;Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak tahu kemajuan fisik pekerjaan pada saatdibuat Change Contrak Order (CCO) Nomor : UM.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP03/1/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013 karena pekerjaan dilapangan sudahsaya serahkan kepada Dedi Komara.Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak tahu ada atau tidak tim justifikasi atautim peneliti kontrak yang mengkoreksi terhadap perubahan harga dan itempekerjaan pada saat dibuat Change Contrak Order (CCO) NomorUM
20 — 7
Nomor 45 Tahun 1990 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat EdaranBAKN Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, karenanya pemeriksaan terhadap gugatanPenggugat dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilberkedudukan sebagai Tergugat, telah memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian dari pejabat berwenang dengan surat NomorUM
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMA YOGYAKARTA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
190 — 97
(fotokopi dari fotokopi);Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BalaiPengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi JawaTengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta NomorUM.002/11/4/BPTDX/2021 tanggal 17 Maret 2021(fotokopi print out);Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.12. Bukti T12 : Berita Acara Pembatalan Tender Nomor : BA.08/RTPTU/BLPPBMN/III/2021 dan Pengumuman PembatalanTender Nomor : PM.04/RTPTU /BLPPBMN /Ill /2021.(fotokopi print out);13.
Terbanding/Tergugat III : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PT. PTP) d/h PT. PELINDO II (PERSERO) CABANG TANJUNG PRIOK
Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (PANGLIMA TNI) Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq DIREKTORAT PEMBEKALAN ANGKUTAN AD BATALYON PEMBEKALAN ANGKUTAN - 4/AIR (YONBEKANG - 4/AIR)
Terbanding/Tergugat II : PT. EKML LIMAN PUTRA
67 — 29
Bahwa hubungan hukum sewa menyewa atas sebidang tanah yangterletak dalam HPL milik Turut Tergugat Il Sesuai surat Perjanjian No.HK 566/24/18/C.Tpk/90 tanggal 27 Oktober 1990 (P2) dengan waktuselama 3 tahun, tidak pernah diperpanjang dan telah berakhir, hal iniberdasarkan Surat Direksi Pelabuhan Tanjung Priok NomorUM 330/2713/I/PJP15 tanggal 27 Maret 2015 yang intinya bahwaSurat PT.