TipikorKalimantan Timur;Menimbang, bahwa Terdkwa / Penasihat Hukumnya dalam memoribandingnya pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: ;Tentang di luar Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, adalahalasan yang tidak berdasar hukum, karena konteksnya adalah penyuapanterhadap penyelenggara negara bidang kepabeanan, sehingga pendapatHalaman 20 dari 23 Putusan No.24/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMRtersebut harus dikesampingkan; sedangkan keberatan mengenai unsurunsurdan kesalahan terdakwa sebagai pelaku suap

aktif (aktif omkooping) telahcukup dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama, sehingga dalil kebohongan saksi/terdakwa ArmanSihombing SH selaku peneyelenggara negara bidang kepabeanan selakupenerima suap(passif omkooping), bukan alibi hukum yang dapatmembebaskan/melepaskan Terdakwa dari dakwaan, karenanya menuruthukum keberatankeberatan terdakwa in cassu harus dikesampingkan.Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum senyatanya (feittelijk) tidakmenyatakan dan

Majelis Hakim Tinggi Tipikor dapat menyetujuipertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, tentang terbuktinya secarasah dan meyakinkan Terdakwa Noer Zainurie Bin Moekadzi telah memenuhiunsur perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair Kesatu (eks Psl.5 ayat 1 a),karenanya pertimbangan tersebut diambil alin dan menjadi pertimbanganMajelis Hakim Tinggi Tipikor sebagai pertimbangannya, dengan tambahanpertimbangan, bahwasanya perbuatan terdakwa dilakukan secara sengajadan melawan hukum sebagai pelaku suap

aktif (aktif omtkooping).Halaman 21 dari 23 Putusan No.24/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMRSedangkan mengenai strafmaat (tinggi /rendahnya pemidanaan) yangmenurut Majelis Hakim Tinggi Tipikor pemidanaan yang dijatuhkan telah tepatdengan pertimbangan sebagai berikut : Perbuatan suap terdakwa relatif kecil ; Bahwa Terdakwa telah cukup lama bekerja;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 46/Pid.Tipikor

Tibatiba ia ditawari oleh oknumKepolisian tidak akan ditahan (insiatif untuk menerima suap adalahdatangnya dari anggota Kepolisian) tentunya Terdakwa berusahauntuk menyanggupinya, namun keuangan Terdakwa terbatas hanyamempunyai uang kontan Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) namundisuruh tambah lagi sehingga Terdakwa berusaha meminjam uangkepada saudara Terdakwa.

Bahwa ketika ada penyuapan tahappertama tersebut sama sekali Terdakwa tidak langsung ditahan,namun mereka anggota Polisi masih menunggu setoran tambahantersebut hal ini menunjukan adanya upaya untuk menyelesaikanperkara dengan cara terima suap dari anggota Kepolisian. Apakahuang kontan 5 (lima) juta rupiah belum cukup bukti sebagai Ssuap ?mengapa harus menunggu lagi tahap kedua setoran tersebut.

Tegal tersebutdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dimulai pukul08:00 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB;Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana suap pada waktu pemilihanKepala Desa Bersole Kec. Adiwerna Kab.

Tegal; Bahwa saksi menerima informasi dugaan suap tersebut pada hari Rabutanggal 20 November 2019 sekitar pukul 05:30 WIB dari saudara RASMIwarga Desa Bersole Rt.012 Rw.003 Kec. Adiwerna Kab. Tegal yang mana iatelah menerima amplop warna putih berisi uang sebesar Rp.25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) dari saudara AHMAD TOPIK pada hari Rabu tanggal20 November 2019 sekitar pukul 05:30 WIB di rumahnya yang berada diDesa Bersole Rt.012 Rw.003 Kec. Adiwerna Kab.

Tegal nomor urut 04 atas namasaudara SUTARMAN;Bahwa ada orang lain yang mengetahui informasi dugaan suap tersebutyaitu Saudara SURURI yang merupakan orang tua saksi dan ia merupakanBakal Calon Kepala Desa Bersole Kec. Adiwerna Kab. Tegal, yang jugamengetahui informasi tersebut ketika saksi melakukan klarifikasi terhadapsaudara AHMAD TOPIK. Saudara TANURI juga mengetahui informasidugaan suap tersebut karena saat saksi pulang ke rumah, ia membawasaudara AHMAD TOPIK ke Balai Desa Bersole Kec.

Tegaluntuk dilakukan klarifikasi oleh Panitia Pemilihan terkait dengan adanyadugaan suap tersebut;Bahwa setelah pulang ke rumah, sesaat kemudian saksi datang ke BalaiDesa Bersole Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

MUHAMAD TANURI Bin SUTONO, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan kerjamaupun hubungan keluarga dengan para terdakwa;Bahwa yang saksi ketahui yaitu adanya dugaan suap dalam prosespemilinan Calon Kepala Desa Kec. Adiwerna Kab.

Identik penerima suap adalah Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara, yang dalam hal ini adalah Terdakwa. Pemberian itulahyang disebut suap, yang dilakukan oleh setiap orang adalah orang peroranganatau bahkan Korporatie. Sesuai dengan fakta hukum pemberi suap adalah saksiAmiruddin selaku Direktur Utama PT.

Apabila mengacu kepada penjelasan dari pasal 12 B yaitupemberian dalam arti luas adalah meliputi pemberian uang, barang,rabat/discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitaspenginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma Cuma, dan fasilitaslainnya.Menimbang, bahwa pemberi dengan penerima bisa dikatakan suatuperbuatan suap yaitu adanya pertemuan kehendak (meeting of mind) antaraPemberi suap dengan penerima suap yang dilakukan secara tertutup.

Makapenerimaan pemberiaan telah terjadi adanya mens rea atau niat jahat, tatkalaPemberi suap telah memberikan suatu barang kepada Penerima suap. ArtinyaHalaman 80 dari 96 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PN.

Tpgserah terima telah terjadi, yaitu baik secara langsung atau tidak langsung,secara langsung dilakukan ditempat tertutup yang dihadiri langsung baik olehpenerima suap dan pemberi suap, secara tidak langsung, jika dilakukan secaraelektronika lewat internet banking, telah terjadi serah terima apabila barangberupa uang telah berpindah dari rekening pemberi Suap kepada penerimasuap.Menimbang, bahwa sifat pemberian tidak terjadi secara sukarela,karena itulah yang membedakan dengan gratifikasi yang niat

Telaga Biru Semesta,yaitu pada tanggal 13 Oktober 2017 dan pada tanggal 18 Oktober 2017,Terdakwa ada menanyakan tentang saksi Amiruddin belum menghadap dirinya,sehingga konkretnya adalah terjadi pertemuan secara tertutup di rumahTerdakwa antara Pemberi Suap dan penerima suap tanggal 23 Oktober 2017.Menimbang, bahwa saksi Amiruddin pukul 13.45 WIB keluar dari KantorPT.

tidak fair dalammelaksanakan rekrutmen Perangkat Desa lainnya karena Tergugat tidak memberikanlembaran jawaban yang ada nilai ratarata hasil ujian kepada para peserta ujian padahalnilai bukan termasuk hak asasi pribadi dan rahasiaBila mengacu pada asas kecermatan dan asas keterbukaan, rekrutmen Perangkat DesaLainnya mengandung cacat yuridis sehingga Pengangkatan dan PelantikannyaPerangkat Desa Lainnya Desa Kempleng tidak sah ;1313 Bahwa sekedar informasi karena info ini masuk ranah Pidana Kasus suap

KhususPenggugat I bukan hanya sekedar dugaan melainkan telah diakui sendiri olehTergugat (ada buktinya) dan kasusnya sudah mulai ditangani secara serius olehKepolisian Resort Kediri pada tanggal 2 Pebruari 2012, Penggugat I telahmenyerahkan barang bukti kepada pihak Kepollisian Resort Kediri untukkepentingan Penyidikan dengan Surat Tanda Penerimaan Barang NomorStp/16.C/II/2012/Satreskrim; Rekrutmen Perangkat Desa sarat dengan suap sepertiPenggugat I dan Penggugat II jelaskan tersebut di atas pada

KecamatanPurwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Abdul Salam ;9 Surat Keputusan Kepala Desa Kempleng No. 15, tanggal 1 November 2011tentang Pengangkatan Teknis Jogoboyo HI Desa Kempleng, KecamatanPurwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Suryanto ;Bahwa, dalil Para Penggugat No.2 adalah tidak benar, sebab yang nyataTerjadi.....terjadi adalah antara Tergugat dan Penggugat I pernah terjadi hubungan utangpiutang sebelum Tergugat menjadi Kepala Desa yang oleh Penggugat Idihubungkan dan diarahkan sebagai uang suap

padahal uang itu sudah dikembalikanoleh Tergugat beserta bunga atau Hipotiknya sebelum pengisian Perangkat Desa.Penggugat I telah berupaya memaksa memberi suap kepada Tergugat, dan karenaTergugat tahu bahwa itu bertentangan dengan tugas dan kewajibannya Tergugatdengan tegas menolaknya.

Aris Susanto, tertanggal 22Oktober 2011 ;2 keping CDR Rekaman Vidio Pengembalian Uang Suap dariKepala Desa Kempleng kepada Muhammad Riadi ;Fotokopi sesuai asli Surat LSM Komite Penegak PerjuanganRakyat ( KPPR ) Nomor : 0353 /MAS/ 19/ KPPR/ VIII/ 2011Hal: Menyusul Surat LSMKPPR No. 0352/MAS/9/KPPR/VIII/2011 tentang Masukan Dugaan Penyalahgunaan Wewenangdalam Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kempleng Kec.Purwoasri, tertanggal 19 AgustusFotokopi dari fotokopi Surat LSM Komite Penegak PerjuanganRakyat

ZARNUBI MUN, KAPTEN CAM ARIF PRUANTO dan LETIU SUS ARSLALWIL pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR di atas, telahmenerima Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan denganjabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perouatan mana dilakukanoleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa KHOLIDI ENDANG Bin ENDANG WKATMA selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999 2004 yang telah mempunyaipenghasilan

KEBERATAN KEEMPAT :Tidak dibuktikannya unsur suap pasal 12 B Undangundang Nomor : 20 Tahun2001.Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Yudex Facti Pengadilan NegeriPangkalpinang maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan bahwa pemberian uang sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluhjuta rupiah) oleh Sdr.Umar HS kepada terdakwa adalah merupakan suap;Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapatdibenarkan karena unsur pasal 12 huruf B bukanlah unsur suap sebagaimanayang

KEBERATAN KETUJUH :Judex Facti dalam perkara aquo menerapkan pembuktian terbalik.Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Pangkalpinang telah tepat dan benar, hal ini telah diaturdalam Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 pasal 12 B huruf a;Menimbang, bahwa demikian juga keberatan kedelapan dan kesepuluh dariPenasihat Hukum terdakwa yang mempermasalahkan unsur suap dan unsurberhubungan dengan jabatannya dan tugasnya dalam pasal 12 B Undangundang Nomor

Tergugat pernah menerima uang suap dari kantor tergugat tanpasepengetahuan penggugat dan pada akhirnya mencemarkan namabaik Penggugat.e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat burukdalam urusan rumah tangga.f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumahtangga dengan Tergugat.

Tergugat pernah menerima uang suap dari kantor tergugat tanpasepengetahuan penggugat dan pada akhirnya mencemarkan nama baikPenggugat.e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalamurusan rumah tangga.f.

: Foto Copy ljazah D IIl Keperawatan, FotoCopy Transkrip Nilai, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga,Foto Copy Akte Kelahiran, Foto Copy Surat Izin Perawat (SIP), KartuKuning dan SKCK dari Kepolisian agar diserahkan kepada terdakwa;Bahwa terdakwa mengatakan jika dahulu Terdakwa berhasildiangkat menjadi PNS di lingkungan Dinas Kesehatan KabupatenBanyumas juga dengan cara membayar uang pelicin karenamenurut terdakwa untuk saat ini jika ingin diangkat menjadi PNS jikatidak membayar uang pelicin/suap

: Foto Copy ljazah D IIl Keperawatan, FotoCopy Transkrip Nilai, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga,Foto Copy Akte Kelahiran, Foto Copy Surat Izin Perawat (SIP), KartuKuning dan SKCK dari Kepolisian agar diserahkan kepada terdakwa;Bahwaterdakwa mengatakan jika dahulu Terdakwa berhasildiangkat menjadi PNS di lingkungan Dinas Kesehatan KabupatenBanyumas juga dengan cara membayar uang pelicin karenamenurut terdakwa untuk saat ini jika ingin diangkat menjadi PNS jikatidak membayar uang pelicin/suap

Keperawatan, FotoCopy Transkrip Nilai, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga,Foto Copy Akte Kelahiran, Foto Copy Surat Izin Perawat (SIP), KartuKuning dan SKCK dari Kepolisian agar diserahkan kepada terdakwa;Bahwa menurut saksi Suyoto bin Madtohid terdakwa mengatakanjika saksi berhasil diangkat menjadi PNS di lingkungan DinasKesehatan Kabupaten Banyumas juga dengan cara membayar uangpelicin Karena menurut terdakwa untuk saat ini jika ingin diangkatmenjadi PNS jika tidak membayar uang pelicin/suap

(enam puluh juta Rupiah) tersebut adalah terdakwa sendiri;Bahwa untuk meyakinkan saksi Suyoto bin Madtohid makaterdakwa mengatakan jika ia berhasil diangkat menjadi PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas juga dengancara membayar uang pelicin karena saat ini jika ingin diangkatmenjadi PNS jika tidak membayar uang pelicin/suap maka akanmustahil bisa diangkat;Bahwa saat itu saksi Suyoto Bin Madtohid belum memberikanjawaban, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumahsaksi Suyoto Bin

Bahwa disisi lain saat ini Kemajuan teknologi elektronik sudah sangat canggihdan modern, maka untuk mengatasi hal tersebut dan dalam rangkapeningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh Tergugat I, dengan maksuddan tujuan supaya pelayanan cepat, akurat, tidak terganggu olehperkembangan situasi Kamtibmas/sosial, untuk menghindari pungli/Suap,kontak sesame manusia, mengurangi biaya dan menghemat waktu jugauntuk melaksanakan instruksi Presiden yaitu Supaya pelayanan yang cepatdan biaya murah maka sudah

, dan buangbuangwaktu serta tidak ada kepastian kapan jadinya suratsurat yang diurusdikantornya Tergugat , tetapi kalau yang mengurus pejabat atau ada lobidengan petugas, maka suratsuratnya segera jadi, bahkan mereka yangsedang menunggu/mengantri ketika mengurus surat ranmor dikantorTergugat ada guyonan : kalau bisa dipersulit kKenapa dipermudah, kalaubisa diperlambat kenapa dipercepat, kalau bisa bayar kenapa harus gratis.Bahkan ada rasanan bahwa semua itu terjadi karena adanya kejahatanpungli/suap

selakupelaksana pelayanan administrasi maka Tergugat II wajib segera membuatperaturan sebagai pengganti dari surat keputusan bersama Kapolri, DirjenPemerintahan Umum, dan Otda, dan Direktur Jasa Raharja denganNomor:SKEP/06/X/1999, Nomor:9731228, Nomor:SKEP/02/X/1999 tanggal15 Oktober 1999, yang mengatur tentang tugas, mekanisme kerja, danprasarana yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat di Samsatdengan menggunakan cara online untuk kecepatan pelayanan 1 hariselesai, keakuratan data, mencegah pungli/suap

Adanya indikasi suap dalam putusan Majelis Arbitrase BPSK :Sebelum lebih jauh menguraikan dalildalil tentang keberatan Pemohon,izinkanlah Pemohon meminta kesediaan Bapak Hakim/Hakim Ketua MajelisHakim yang memeriksa perkara keberatan ini untuk memperhatikan suatukeadaan tidak lazim lainnya yang terdapat dalam putusan BPSK yang dapatPemohon uraikan sebagai berikut :Bahwa terdapat indikasi yang kuat bahwa subyek pembuat putusan MajelisArbitrase BPSK Nomor 32/PtsBPSK/XI/2011 tanggal 1 Desember 2011

Hal ini tentu mencemarkan nama baik dan penghinaanterhadap Termohon dan BPSK sebagai lembaga yang terhormat dengantuduhan suap yang tidak ada pembuktiannya. Hanya karena kemiripantulisan dan pengetikan, layakkah suatu putusan berdasarkan hukum dilembaga yang terhormat dengan serta merta dikatakan hasil Suap.Akankah setiap putusan yang dikeluarkan lembaga hukum yang terhormatyang terdapat kemiripan dalam tulisannya adalah hasil Suap.

mengenai Jika yang melakukankejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untukmembuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dantuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diadiancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahundan 318 Nomor 1 KUHP mengenai Barang siapa dengan sesuatu perbuatanpidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidanapenjara paling lama empat tahun ;Pemohon telah menuduh Termohon memberikan suap

Mohon MajelisHakim meminta Pemohon untuk menjelaskan seluruh tuduhan suap inidengan bukti bukan hanya sebagai fitnah ;Mohon Majelis Hakim yang kami muliakan, mempertimbangkan tuduhan inidemi keadilan dan martabat hukum di Indonesia ;3. Bahwa Novum dan keterangan yang Pemohonberikan tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya ;Terhadap bukti baru (Novum) dalam hal penugasan dari Pemohon keberatankepada Sdr. Epi untuk membeli tiket Pesawat Air Asia, yang menurut alasanPemohon merupakan bukti baru.

ZARNUBIMUN, KAPTENCAMARF PRUANTOdanLETTU SUSARSL ALWIL pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAR di atas,telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karena berhuoungan denganjabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perouatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa Terdakwa KI MANSYUR AK GADI GAYA, SH bin ABDUL KARM API GADIselaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang periode 19992004 yang

KEBERATAN KEEMPAT :Tidak dibuktikannya unsur suap pasal 12 B Undangundang Nomor : 20 Tahun2001.Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Yudex Facti Pengadilan NegeriPangkalpinang maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan bahwa pemberian uang sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluhjuta rupiah) oleh Sdr.Umar HS kepada terdakwa adalah merupakan suap;Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapatdibenarkan karena unsur pasal 12 huruf B bukanlah unsur suap sebagaimanayang

ketiga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti danmencermati dengan seksama Putusan Judex Facti Pengadilan NegeriPangkalpinang ternyata berisikan sebanyak 90 halaman dengan demikianPenasihat Hukum terdakwa keliru menyatakan keberatan terhadap halaman 103sampai dengan 106 oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum terdakwatersebut tidak dapat dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa demikian juga keberatan kedelapan dan kesepuluhdari Penasihat Hukum terdakwa yang mempermasalahkan unsur suap

Namun, yang menjadi masalahadalah fakta adanya pembayaran yang tidak berdasar hukum antaraPenggugat/Bapak Haryono dengan sales manager Tergugat yang sudahterjadi sejak 2012 dan tidak disampaikan kepada Tergugat sampal kuranglebih 2 tahun kemudian.44.Pemberian uang tersebut merupakan masalah besar bagi Tergugat yangmerupakan bagian dari usaha global dan memiliki tingkat kepatuhantinggi, tidak hanya terhadap peraturan perundangundanqan di Indonesia,tetapi lucia terhadap UU Anti Suap Inggris dan FCPA

Pembayaran yang Dilakukan oleh Penqgugat Merupakan Pelanggaranterhadap MAAHal 30 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.50.Sebagaimana telah disebutkan di atas, Tergugat menjunjung tinggi51.kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, termasukdi antaranya UU Anti Suap Inggris dan FCPA, mengingat Tergugatmerupakan anak perusahaan dan perusahaan global yang berpusat diInggris.

Terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:"Agen telah membaca dan memahami Catatan Pedoman dalam Lam piran2 dan setuju untuk mematuhf Catatan Pedoman tersebut setiap saat."52.Lampiran 2 yang dirujuk oleh Pasal 9.4 MAA tersebut berisikan ringkasanmengenai berbagai peraturan anti korupsi dan anti suap yang harus ditaatioleh Tergugat dan juga oleh setiap rekan usaha Tergugat.

internasional seperti UU Anti Suap Inggris dan FCPAmewajibkan subyek hukumnya untuk, tidak hanya tunduk pada peraturantersebut, tetapi juga memastikan setiap rekan usahanya juga memahamidan mematuhi peraturanperaturan anti korupsi dan anti suap.

) to perform afunction or activity improperly,"Terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:"Undangundang Anti Suap Inggris melarang menawarkan ataumenjanjikan atau memberikan keuntungan keuangan atau keuntunganlainnya dengan tujuan untuk membujuk seseorang (baik pegawai negeriasing ataupun perorangan yang ten/bat dalam usaha swasta) untukmelakukan suatu tugas atau kegiatan dengan baik."

Bahwa pelelangan yang diusulkan oleh Tergugat dan dilakukan olehTergugat Il serta dimenangkan Tergugat Ill telah kami laporkan kepadaPenyidik Kepolisian Polres Parigi Moutong, karena telah merugikan secaramateril dan moril untuk Penggugat dan telah terjadi suap menyuap;Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 44/PDT/2016/PT PAL17.Bahwa setelah diusut atau diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian (Polres)Parigi Moutong, Tergugat Ill telah mengakui bahwa dirinya pernahmemberikan uang sejumlah

Parigi, dan juga melaporkannya ke pihak PenyidikPolres Parigi Moutong beserta waktu Penggugat telah tersita untummepertanyakan, oleh sebab itu Penggugat mengalami kerugian sebesaryaitu sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);19.Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat secara moril adalah denganditentukannya pemenang lelang yaitu Tergugat Ill Penggugat menjadi sokdan selalu berpikir karena dasar hukum perjanjian hutang baru atau PKAdendum baru belum ditandatangani oleh Penggugat, serta suap

yangdilakukan Tergugat Ill tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) kepada Tergugat serta nama baik Penggugat diperbankanmenjadi cacat begitu pula terhadap masyarakat menjadi bahanperbincangan, oleh sebab itu Penggugat mengalami kerugian minimalRp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);20.Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,serta Tergugat Ill yang melakukan suap, maka secara otomatis lelang yangdilakukan Tergugat Il tidak syah atau cacat

Amat jauh dari kegiatan atau caracarayang tidak terhormat, seperti suap menyuap, sogok menyogok, sertapemberian gratifikasi. Juga jauh dari kegiatan atau caracara yang tidakterhormat lainnya, seperti menjatuhkan lawan dengan cara memfitnah, tidakjujur, melakukan kebohongan, dan caracara tercela lainnya.

Sebagaimana ketika menjadi anggotaDPR, saya terpilih menjadi anggota BPK tanpa melakukan sogok menyogokatau suap menyuap. Karena itulah saya menjalankan ideide saya dilembaga ini sepanjang periode masa tugas 20042009. Saya ikutmembimbing dan mengarahkan para auditor untuk tidak melakukanpraktekpraktek curang, seperti menerima suap atau gratifikasi. Untuk itu,kami mulai dengan melakukan reorganisasi dan manajemen barupengelolaan lembaga negara, khususnya BPK.

Sepanjang menjadi anggota DPR/MPR saya senantiasamenjalankan tugas tanpa melibatkan diri dalam praktek curang, baik berupasogok menyogok, suap menyuap atau gratifikasi. Sikap dan sifat seperti inipulalah yang membuat saya berani menerima tanggungjawab sebagaianggota BPK. Justru dalam pemikiran saya, lembaga BPK inilah yang amatdiandalkan di dalam penyelenggaraan negara yang baik dan bersih. KarenaBPK menjadi lembaga negara, yang dirumuskan dalam Bab tersendiri diUUD 1945.

Bahkan saya (PEMOHON PK)mengatakan tidak pernah menerima suap atau gratifikasi itu. Apakah untukmenggenapkan nilainya hingga lebih dari Rp.1 milyar. Bukankah inisebuah rekayasa?;Dengan tidak adanya rapat, maka tidak ada kesepakatan,tidak ada penerimaan bersama, maka dengan sendirinya unsurbersamasama tidak dapat dibuktikan. Tapi faktafaktapersidangan ini semua ditutupi oleh Judex Facti.

Dalampembelaan saya mengutip ucapan Demi Allah, saya tidak pernahmenerima cek seperti yang dituduhkan oleh Hamka Yandhu berapapunjumlahnya sebagai bagian dari suap menyuap atau penerimaangratifikasi pada pemilihan Miranda S. Goeltom sebagai DeputiGubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004.

hingga pada dikeluarkannya SuratPemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat, masa kerja Penggugat di PT.Soci Mas adalah lebih kurang selama + 26 Tahun;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja No.01/HRMDN/SKPHK/I/2020, tertanggal 10 Januari 2020, adapun alasanpemutusan hubungan kerja sebagaimana yang termaktub didalam point 1(satu) tersebut adalah karena dikualifikasikan melakukan kesalahan beratyakni menyalagunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan olehperusahaan dengan menerima suap

SOCI MAS denganPeriode 20192021, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 78 ayat (2)point 10 yang menyatakan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaanyang diberikan oleh perusahaan dengan menerima suap dalam bentukuang, barang dan keuntungan lainnya;Bahwa, oleh karena dalil gugatan penggugat tidak jelas dan telah kelirudalam perkara a quo, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Muliauntuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

SOCI MASmelakukan pekerjaan dengan baik dan dengan penuh rasa tanggungjawab dan bertindak sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja No.01/HRMDN/SKPHK/I/2020, tertanggal 10 Januari 2020, adapun alasanPHK tersebut karena Penggugat dikualifikasikan melakukan kesalahanberat yakni meyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikanoleh perusahaan dengan menerima suap dalam bentuk uang dan barangdan keuntungan lainnya dan atau membujuk

Bahwa benar melalui surat Keputusan Pengakhiran Hubungan kerjaterhadap Penggugat pada tanggal 10 Januari 2020 yang ditanda tanganioleh Hutti D Agustina selaku HRHead PT.Soci Mas, disebabkan karenaPenggugat dikualifikasikan telan melakukan kesalahan berat denganmenerima suap dalam bentuk uang, barang dan keuntungan lainnya danatau membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatanyang bertentangan dengan paraturan perundangundangan yang berlakuvide bukti P2;3.

sebagaimana diterangkan di dalam dalil gugatannya,Penggugat menyebutkan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerjasepihak terhadap Penggugat berdasarkan surat pemutusan hubungan kerjatertanggal 10 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan PengakhiranHubungan Kerja No. 01/HRMDN/SKPHK/I/2020, tertanggal 10 Januari 2020,adapun alasan PHK tersebut karena Penggugat dikualifikasikan melakukankesalahan berat yakni meyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yangdiberikan oleh perusahaan dengan menerima suap

Hamzah serta Surat Pernyataan tersebut adalah memenuhi buktipermulaan yang cukup batas minimum pembuktian untuk menentukan siapasaja yang harus bertanggungjawab secara hukum tersangka sehubungandugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi Suap dalam pengurusan DAKpada tahun anggaran APBD perubahan 2016. Bahkan kesaksian DokterMuhammad Yamin maupun kesaksian H.

Persangkaan/Dakwaan Yang Berlebihan.Perbuatan terdakwa memposting/menshare Surat Pernyataan dokterMuhammad Yamin dkk yang berisi dugaan telah terjadinya tidak pidanakorupsi Suap dalam pengurusan DAK Rp. 40.000.000.000, empat puluhmilyar rupiah APBD perubahan bidang jalan tahun anggaran 2016 dandalam surat pernyataan tersebut telah tercatut walikota Taufan Pawelsebagai pemberi perintah kepada dokter Muhammad Yamin dkk untukmenyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus jutarupiah

Secara teori maupun secara faktual sama sekali tidak ada gejalagejala akan terjadinya kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA ataukahkeonaran yang akan terjadi dikalangan rakyat akibat dari postingan terdakwatentang surat pernyataan dokter Muhammad Yamin dkk yang intinya tentangdugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi Suap dalam pengurusan DAKRp.40.000.000.000, tersebut pada tahun 2016.Timbulnya kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA ataukah terjadikeonaran dikalangan rakyat akibat berita

Mengingat perbuatan terdakwa memposting suratpernyataan dokter Muhammad Yamin dkk yang subtansinya adalah dugaantindak pidana korupsi Suap yang mencatut nama walikota Parepare.

Dasar hukum pertimbangan tersebut :1)Surat Pernyatan yang posting terdakwa di media sosial bukan berita bohonghoax Sumber Surat pernyataan tersebut benar dan terpercaya dan dugaantindak pidana korupsi Suap yang termuat dalam surat pernyataan tersebut,dan fakta hukumnya yang terkuak dalam persidangan telah memenuhi buktipermulaan yang cukup atau batas minum pembuktian lebih dari cukup.Postingan terdakwa di media sosial adalah merupakan memberikan informasitentang dugaan telah terjadinya tidak pidana

Rani bin A Rani (Penuntutannya diajukan secara terpisah)pada tanggal 30 September 2003, 18 Nopember 2003, atau setidaktidaknyamasih dalam tahun 2003, bertempat dikantor Badan Keuangan Daerah(BAKUDA) Kota Pangkalpinang atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sebagaiPegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telah menerima gratifikasiyang dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban

KEBERATAN KEEMPAT :Tidak terobuktinya unsur suap pasal 12 B Undangundang Nomor: 20Tahun 2001.Bahwa dalam pertimbangan hukum Yudec Facti PengadilanNegeri Pangkalpinang maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umumtidak dapat membuktikan bahwa pemberian uang sejumlah Rp.40.000.000, ( empat puluh juta rupiah ) oleh Sdr. Umar Hs.

Kepadaterdakwa adalah merupakan suap ;Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidakdapat dibenarkan karena unsur pasal 12 B bukanlah unsur suap sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001, yang harusdibuktikan unsur berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya akan tetapi yang dimaksuddengan gratifikasi dalam pasal 12 huruf B tersebut dapat dilihat dalampenjelasan pasal 12 huruf B tersebut yaitu : Pemberian dalam arti luasmeliputi

KEBERATAN KETUJUH :Judex Facti dalam perkara Aquo menerapkan pembuktian terbalik ;Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukumJudex Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah tepat dan benar sebab halini telah diatur dalam Undangundang No.20 tahun 2001 pasal 12 Bhuruf a;Menimbang, bahwa derngan demikian keberatan kedelapan dankesepuluh dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkanunsur suap dan unsur yang berhubungan dengan jabatannya dantugasnya dalam pasal 12 B UU No. 20 tahun

kepada si penerima suap, baru dapatdisimpulkan telah terjadi penyuapan; akan tetapi cukup dengan telah terjadinyakesepakatan antara pemberi suap dengan penerima suap, delik tersebut dianggap sudahselesai (voeltoid).42Bahwa dari pertimbangan hukum putusan Judex facti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya dalampembahasan yuridis += pembuktian unsur memberi atau menjanjikansesuatu, sangat tergambar dengan jelas bahwa telah terjadi kesepakatan atau deal antaraTerpidana

Adami Chazawi, SH., dalam bukunya tersebut diatas halaman8384, mengatakan:Perbuatan memberi sesuatu atau. menjanjikan sesuatu. pada Hakimterkandung maksud si pembuat agar hakim yang disuapkannyaterpengaruh oleh sesuatu yang diberikan atau oleh sesuatu yang dijanjikansi pembuat suap. Dalam hal ini tidak dipentingkan apakah dengan sesuatuyang diberikan atau apa yang dijanjikan si pembuat itu, hakim benarbenartelah terpengaruh.

DL Sitorus dalam perkara tindak pidana suap padahakim.Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwaperbuatanperbuatan Terdakwa I(Terpidana Adner Sirait yang menemuisaksi H.

Sitorus dalamperkara tindak ppidana suap pada Hekim, namunsesungguhnya Terdakwa II Bpk. DL Sitorus tidak pernah menghendakihalhal seperti itu. sehingga ketika aaa permintaan uang dalam perkaraBanding Pengadilan Tata Usaha NegaralTerdakwa II Bpk.

;Bahwa perbuatan memberi atau menjanjikan telah cukup terpenuhi padadiri terpidana, sehingga menurut hukum tidak mengharuskan adanya suatuperpindahan suatu pemberian dari si pemberi suap kepada si penerima suap,cukup dengan telah terjadinya kesepakatan, maka perbuatan pidanatersebuttelah selesai (voeltoid).Bahwa tidak ada pertentangan dalam putusan tersebut, baik pertentangandalam pertimbangan hukum dan pertentangan antara pertimbangan hukum dan amarputusan perkara a quo;Bahwa tidak terdapat kekhilafan

JASA SWADAYA UTAMA (TERGUGAT) di Jakarta pernahdatang ke Jambi tempat bekerja PARA PENGGUGAT di Mall TransmartJambi dan mendatangi PARA PENGGUGAT, disuruh membuat suratpernyataan agar diberi kesempatan kembali bekerja karena telah memberikanuang suap kepada Bapak ROBERT MANIK selaku Supervisor PT.

Whatshapp dari Manajemen pusat (TERGUGAT), denganpesan berita bahwa PARA PENGGUGAT tidak diperbolehkan lagi bekerjaPutusan Nomor: 12/Pdt.SusPHI/2020/Pn Jmb,halaman 2 dari 2210.sebagai security di Transmart Jambi dengan alasan PARA PENGGUGATdianggap mangkir bekerja dan melalui via telepon disampaikan melaluiSupervisor bahwa PARA PENGGUGAT tidak diperkerjakan lagi dan atau telahdiputus hubungan kerjanya.Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui alasan diberhentikan bekerjakarena telah memberikan uang suap

Jasa Swadaya Utama adalahuntuk uang biaya adminitrasi, biaya pakaian dan biaya Pendidikan DasarSatpam adalah uang suap untuk Bpk Robert Manik tersebut.Bahwa PARA PENGGUGAT tidak bisa menerima pemberhentian kerja (PHK)tersebut secara sepihak oleh TERGUGAT, tanpa terlebih dahulu menjelaskanpermasalahannya dan tidak diselesaikan secara musyawarah, dan tidak puladiberi peringatan (SP) terlebih dahulu, kareena PARA PENGGUGAT secaratibatiba saja mendapat berita dari TERGUGAT yangberkedudukan di Kantor

Jasa Swadaya Utama dari kantor pusat di Jakarta (tergugat)atas nama ibu Eva datang ketempat lokasi Para Penggugat bekerja yaitu diTransmart Jambi, ibu Eva menyatakan kepada Para Penggugat, bahwa ParaPenggugat telah melakukan suap kepada Supervisor PT.

Kausa/sebab yang halal atau tidak terlarang ;2 Bahwa mengenai adanya penyerahan uang Sogokan sejumlah Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dan atau kesepakatan yang tidak halal guna mengurusPenggugat HI menjadi Pegawai Negeri Sipil pengganti korban tsunami tidakdapat dibenarkan oleh undangundang, karena syarat mutlak sahnya suatukesepakatan/perjanjian adalah sebab kausa yang halal, artinya Para penggugattelah melakukan suatu kecurangan sogok menyogok/suap menyuap sehinggakesepakatan dimaksud tidak

DALAM REKONPENSL : 1 Bahwa dalam rekonpensi ini berubah kedudukan para penggugat konpensimenjadi para tergugat dalam rekonpensi, sedangkan tergugat rekonpensi berubahkedudukan menjadi penggugat dalam rekonpensi ;2 Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah perbuatan melawanhukum, akan tetapi bila diperhatikan secara seksama adalah samasamamelakukan perbuatan melawan hukum, karena sogok menyogok/suap menyuapadalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku

antara suami/ayah Para Penggugat dan Tergugat padahakekatnya tidak terdapat hubungan hukum sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak ;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat dalam perkara initerasa sangat ironis dan sangat menyesakkan mengingat Para Penggugat telah nyatadirugikan, namun demikian hal tersebut adalah merupakan konsekwensi logis daripenerapan hukum dimana apabila dikabulkan gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilanjustru melegalkan praktekpraktek terlarang (suap

menjadi dasar dalam gugatanditolak, maka petitum selebihnya harus ditolak pula ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Para Penggugat telah ditolak makagugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi telahmengajukan gugatan rekonpensi dengan dalih bahwa oleh karena pokok perkara gugatanPara Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah perbuatan melawanhukum yaitu sogok menyogok/suap