Ditemukan 2225 data
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
311 — 212
Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK MenteriKehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19 Oktober 2009sebagai berikut :O Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;O Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlakuatas penggunaan kawasan hutan;O Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;O Berkoordinasi
Toshida Indonesia sebagaimana tertuangdalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;Oo Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yangberlaku atas penggunaan kawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;Oo Berkoordinasi
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1239 — 1611
Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK MenteriKehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19 Oktober 2009sebagai berikut :O Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;O Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlakuatas penggunaan kawasan hutan;O Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;O Berkoordinasi
Toshida Indonesia sebagaimana tertuangdalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yangberlaku atas penggunaan kawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;oO Berkoordinasi
772 — 1746
dalam melakukan perhitungan kerugian Negara adalahpenelitian dari Ahli dengan membuat Paper yang ditujukan kepada seluruh unsurBPKP, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak BPKP untuk menindaklanjuti.Bahwa anak perusahaan juga membuat laporan keuangan, dan pada akhirtahun akan dikonsolidasikan kepada Induk Perusahaan.Bahwaperhitungan laba/rugi anak perusahaan menjadi satu dengan laba/rugiinduk perusahaan.Bahwa jika pajak sudah dikenakan kepada salah satunya, maka hanya cukupmembayar sekali saja.Bahwa self
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
342 — 289
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb5)6)7)a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang,Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.Cc) Memastikan pelaksanaan self assesment (GCG/nisk/fraud awareness) padaunitunit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuaiketentuan.d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan
manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
289 — 188
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amboy6)7)Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.Cc) Memastikan pelaksanaan self assesment (GCG/isk/fraud awareness) padaunitunit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuaiketentuan.d) Memantau dan memastikan Bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasilaudit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saranperbaikan yang diberikan oleh Auditor.Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitasPemimpin
manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
manajemensecara optimal melalui pembentukan KomiteKomite yang melibatkanKantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
melibatkan Kantor Cabang, Kantor CabangPembantu BNidan Kantor Kas, secara berkesinambungansehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengannasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampumeningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNidan KantorKas, sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
267 — 166
Toshida Indonesia sebagaimana tertuang dalam SK MenteriKehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19 Oktober 2009sebagai berikut :O Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;O Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlakuatas penggunaan kawasan hutan;O Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;O Berkoordinasi
Toshida Indonesia sebagaimana tertuangdalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/MenhutII/2009 Tanggal 19Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP PenggunaanKawasan Hutan secara self assesment;Oo Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yangberlaku atas penggunaan kawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) yang dibayarkan kepada Pemerintah sesualketentuan yang berlaku;Oo Berkoordinasi
338 — 198
dari pidana adalahapakah terdapat kesengajaan pada yang bersangkutan untuk tidakmelaporkan ataupun kesengajaan tidak melakukan pembayaran ;Bahwa ahli menjelaskan dengan adanya cicilan yang dilakukan olehTerdakwa atas nama perusahaan merupakan bentuk niat baik Terdakwauntuk membayar sehingga tidak terdapat mens rea (niat jahat) ;Bahwa ahli menjelaskan terhadap mens rea tersebut, jika memangTerdakwa memiliki niat jahat, maka pada dasarnya Terdakwa tidak perlumelakukan pembayaran maupun melakukan self
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasai 12 Ayat (1)huruf a UU KPK, yaitu KPK telah melakukan penyadapan terhadap hubungantelekomunikasi Pemohon dan bahkan sampai menghadirkannya dalampersidangan;Dengan adanya kewenangan melakukan penyadapan dan merekampembicaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK,nyatanyata telah digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan buktisecara tidak fair karena bukti tersebut berasal dari Pemohon dan tanpasepengetahuan Pemohon;Hal tersebut juga nyatanyata telah melanggar asas non self
274 — 103
Bank Jabar & Banten , Tbk. adalah :1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas namaDireksi serta mewakili Bank;2) Bersamasama dengan Dewan Komisaris menandatangani kesimpulanumum hasil self assessment pelaksanaan GCG;3) Bersamasama dengan seorang Direktur yang membidangi menandatangisuratsurat yang bersifat strategis;4) Dalam hal Direktur Utama berhalangan sementara, maka Direktur Utamadapat menunjuk seorang Direktur yang mewakili dengan memperhatikanperaturan yang berlaku;5)
149 — 105
: MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepada PDAM TirtanadiMedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu Pembiayaan : 10 TahunHarga Pokok Pembelian : Rp 1.250.000.000,00Margin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041 .728.879,73Angsuran Pendahuluan : Rp 250.000.000,00Pembiayaan yang diangsur : Rp 1.791.728.879,73Angsuran per bulan : Rp 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kerekening penjual beserta dana self
SITI DARNIATI, S.H.
Terdakwa:
SAHID, S.P.
134 — 8
- 1 (satu) rangkap Salinan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 6317-PDSPKP.0-KU.200/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 Perihal Tindak Lanjut Self Blocking Anggaran, Batas Waktu pengajuan revisi anggaran, dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggara Ditjen PDSPKP Tahun 2016.
442 — 220
saksipemeriksaannya harus diawali dengan disumpah dulu, karena saksi tidak bolehbohong sebagaimana Pasal 242 KUHP, Terdakwa diperiksa tidak perludisumpah karena Terdakwa punya hak ingkar atau bisa berbohong;Bahwa saksi mahkota sebenarnya secara teori adalah saksi yang dipilih dariTerdakwa yang kualitas kejahatannya paling rendah, saksi mahkota adalah saksiyang diberi penghargaan, yang memilin adalah JPU, dalam praktek ketika displits para Terdakwa saling memberi kesaksian meskipun secara bertentangandengan asas self
ada alasanpemaaf atau pembenar;Bahwa dalam teori turut serta, directing mind tidak harus memenuhi semuaunsur delik untuk dikatakan sebagai medepleger;Bahwa ketika Terdakwa menjadi saksi, apabila sesuai dengan asas selfincrimination dia tidak boleh menyalahkan dirinya, kalau sebagai Terdakwa diabisa menghindari kesalahan itu, yang menjadi masalah apabila dia berbohongbisa dikenakan keterangan palsu, itu yang menjadi masalah;HIm 396 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.BdgBahwa asas self
217 — 66
IMMS berupa PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) dengan cara Self Assesmen dan langsung disetorkanke rekening Kas Negara,setelah itu mekanisme bagi hasilnya dikirim oleh pusatmelalui transfer ke kas daerah dengan perhitungan 20% pusat, 16% propinsi, 32%seluruh kabupaten dalam propinsi dan 32% daerah penghasil dalam hal iniKab.Lumajang ; Halaman 96 dari 312 Putusan No.95/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.SbyBahwa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh IUPOP, yaitu PT.
127 — 35
Sedangkan atas sertifikat yang telah dikeluarkan oleh BPN,maka BPN dapat melakukan Self Corection (Undang Undang Nomor 30Tahun 2014). Bahwa Self Corection yang dapat dilakukan oleh BPNterhadap sertifikat hak atas tanah yang telah dikeluarkan adalahberkenaan :1. Cacat wewenangHalaman 316 dari 488 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2016/PN Bdg2. Cacat prosedur3.
200 — 68
Seraya Sumber Lestari saksi saya serahkan kepada Kadishut Kabupaten Siak;Bahwa IUPHHKHTnya sepengetahuan saksi Di Kabupaten Siakditerbitkan oleh Bupati Siak Pak Arwin; Bahwa Kadishut Propinsinya pada saat RKT disahkan dijabat olen BokBurhanuddin/Terdakwa; Halaman 216 dari halamanPutusan No21/Pid.Sus/2012/PNPBRBahwa sekarang self management, dari pihak pemerintah tidak menanganilagi kalau dari akasia, kalau dulu kirakira 4 tahun yang lalu selfmanagement namanya penebangan tanaman sendiri; Bahwa self
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
160 — 166
terkaitdapat melakukan penindakan dan saksi selaku Kabag Ekonomi PemkabLumajang pernah memberikan teguran sebanyak dua kali,yang pertama telahditanggapi sesuai dengan isi teguran dan yang kedua Surat Teguran Nomor:540/593/427.14/2003 tanggal 13 Desember 2013 yang sampai saat ini belumada tanggapan.Bahwa badan yang ditunjuk menerima bagi hasil setoran PNBP daripertambangan adalah DPKAD.Bahwa saksi Sistem pembayaran yang dilakukan oleh PT.IMMS berupaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan cara Self
Terbanding/Terdakwa : Ir. YAYAT AHMAD SUDRAJAT
338 — 1240
Medium tinggi + 7% m @ 2"4 bh4 bh Pompa air bersih Pompa pengisi bak air atasType : self primmingcentrifugal end suctionmechanical sealTotal head: 2.900 rpmPower : 18,5 kw / disesuaikanMerkLengkap dengan system kontrolnya8 unit8 unit Electrode water level control untukbak air bawah4 set4 set Pengabelan + pemipaan untukelectrode water level control, daripanel pompa ke bak air bawah danbak air atas (NYYHY 3 x 1,5 mm?)
Medium tinggi + %m @ 2" Pompa air bersih Pompa pengisi bak air atasType : self primmingcentrifugal end suctionmechanical sealTotal head: 2.900 rpmPower : 18,5 kw / disesuaikanMerkLengkap dengan system kontrolnya8 unit8 unit Electrode water level control untukbak air bawah4 set4 set Pengabelan + pemipaan untukelectrode water level control, daripanel pompa ke bak air bawah danbak air atas (NYYHY 3 x 1,5 mm?)4 lot4 lot Panel pompa transfer1 unit1 unit Kabel power NYY 4 x 10 mm2 + NYY 3 x 10 mm?
310 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
To the extent that the Issuer or theGuarantor, as the case may be, has or here after may acquireany immunity from jurisdiction of any court or from any legalprocess with respect to it self or its property, the Issuer or theGuarantor, as the case may be, irrevocably waives suchimmunity in respect of its obligations hereunder or under anyNote.
381 — 113
Namun padakenyataannya transasksi tersebut dilakukan untuk membantuagar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self finacingyang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit diBNI.c. Yang menunjuk KAP S.SINURAYA dan perusahaan penilai(PT AKA dan PT LL) adalah BNI (diberitahukan oleh Sdr.ABC. MANURUNG) sebagai yang mengetahui rekanan BNI.Halaman 228 dari 372 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2014/PN. Pbrd. Pada tahun 2007, sdr. ESRON NAPITUPULU mengundangSdr. ABC. MANURUNG dan Sdr.
156 — 137
Sedangkan atas sertifikat yang telah dikeluarkan oleh BPN,maka BPN dapat melakukan Self Corection (Undang Undang Nomor 30Tahun 2014). Bahwa Self Corection yang dapat dilakukan oleh BPNterhadap sertifikat hak atas tanah yang telah dikeluarkan adalahberkenaan :1. Cacat wewenang2. Cacat prosedur3.