Ditemukan 2446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indrayanto indrianto indrayanti indriyana indianto
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
121 — 43
  • Indriyanto Seno Adji,SH.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — ROSLIN Br. SIMANJUNTAK
61 — 18
  • Indriyanto Senoaji, SH.MH., melawanhukum materiil ada yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positif apabila suatuperbuatan tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secara materiil dinilai dari segikepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapatdihukum.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — MAS INTAN ARITONANG, SH., MH
67 — 54
  • Indriyanto Seno Adji menguraikan pengertianpenyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi (mengadopsi uraianJean Rivero dan Waline) ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :Halaman ke 53 dari 66 halamana. Penyalahngunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi,kelompok atau golongan;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1743 K / Pid.Sus / 2015
Tanggal 23 Maret 2016 — : JANIBA MOCHDAR, S.E.;
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indriyanto Seno Adji,dalam bukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak PidanaKorupsi, Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta,Tahun 2001, halaman 3);d. Bahwa pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidak terjangkauoleh undangundang yang ada dan berlindung dibalik asas legalitas,karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yangmemiliki karakteristik high level educated and status dalamkehidupan masyarakat;Menurut Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, S.H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
157 — 46
  • Perbuatanmenyalahgunakan kewenangan hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi duasyarat, yaitu: si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukanatau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih(sedang) dipangku atau dimilikinya.Sementara Indriyanto Seno Adji, menyatakan menyalahgunakan kewenangandalam hukum pidana, khususnya dalam Tipikor tidak memiliki pengertian yangeksplisitas sifatnya.
    Demeersemendalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangantidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukumpidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yangterdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji,Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV.
    DiaditMedia, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek HukumPidana Korupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013);Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakandalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuanuntuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untukbertindak yang diberikan oleh undangundang. Penyalahgunaanwewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalahdalam 3 tiga bentuk yaitu;1.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 20 Mei 2014 — IMAM SANTOSO, SH, MM
102 — 16
  • penyalahgunaankewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicaripengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatanterdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas.Menimbang, bahwa penyalahgunaan wewenang menurut Indriyanto
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
MURIYANI, S.Sos
96 — 22
  • DiaditMedia, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek HukumPidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakandalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untukHalaman 178 dari 229 Putusan Perkara Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN. Ptkmelakukan tindakan hukum public atau kKemampuan untuk bertindak yangdiberikan oleh undangundang.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 18 September 2014 — ZALHADI PGL ZAL
69 — 21
  • Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya denganjudul Meyalahgunakan Kewenangan sebagai Strafbaarhandeling yang disampaikandalam diskusi terbatas di FHUI tanggal 1 Oktober 2002 menjelaskan bahwaMahkamah Agung RI telah melakukan penghalusan hukum = (rechtsvervijning)pengertian yang luas dari pasal 1 ayat (1) Undangundang No.3 Tahun 1971 dengancara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada pada pasal52 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI - SETIYO TUHU
210 — 321
  • Indriyanto Seno Aji SH, MH.
    Yang menerangkan : "tujuandiperluasnya perbuatan melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namunmeliputi perouatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudahpembuktian dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang olehmasyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannyadapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itutidak melawan hukum formil (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, EdisiPertama, Him 14);Menimbang
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
NURWATI, A.Md. KL
107 — 25
  • DiaditMedia, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek HukumPidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakandalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untukHalaman 173 dari 223 Putusan Perkara Nomor 04/Pid.SusTPK/2019/PN. Ptkmelakukan tindakan hukum public atau kKemampuan untuk bertindak yangdiberikan oleh undangundang.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
THIARTHA NINGSIH
153 — 94
  • Indriyanto Seno Aji, scientific Evidence dalam prosesPembuktian, 2007, hlm 14)Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawanhukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya,walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanyaperbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., Korupsi,Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Penerbit CV..
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
WELLY ALEXANDER, SH
Terdakwa:
MARIA ULFA Binti MUKHLIS
187 — 38
  • Indriyanto Seno Adji,SH.,MH dalam makalahnya berjudul Menyalahgunakan Kewenangan SebagaiStrafbarehendeling, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di FakultasHukum Universitas Indonesia, pada tanggal O01 Oktober 2002, mengutippendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertianpenyalah gunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujudyaitu sebagai berikut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-08-2006 — Upload : 27-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996K/PID/2006
Tanggal 14 Agustus 2006 — Jaksa/Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK); HAMDANI AMIN ;
287 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indriyanto Seno Adji, SH.MH. dalam bukunya Korupsi danHukum Piana Edisi Pertama, halaman 14 mengemukakan Tujuandiperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum, yang tidak lagi dalampengertian formil, namun meliputi perobuatan melawan hukum secaramateriil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan,sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagaimelawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlahpelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipunperbuatannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN BDG
H. Aspin
89 — 18
  • Dengan kata lain,perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yangmemiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada170suatu kedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah ataumenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwamenyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai : Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya laindaripada Kewenangan yang ada ; Tidak memiliki
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/PID.SUS/TP KORUPSI/2014/PN.PTK
Tanggal 16 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI
81 — 80
  • Indriyanto Seno Adji, SH., MH KorupsiKebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, CV.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
102 — 30
  • DiaditMedia, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum PidanaKorupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013);Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalamhukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukantindakan hukum public atau kKemampuan untuk bertindak yang diberikan olehundangundang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negarapengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;1.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-06-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 2 Juni 2017 — SURIYADI Bin SAMSURI ; KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
111 — 64
  • Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang bahwa Indriyanto Seno Adji menguraikan unsurunsur Pasal3 sebagai berikut menyalahgunakan kewenangan sebagai bestanddeel delictdan dengan tujuan menguntungkan ...... sebagai element delict. Bestanddeeldelict selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (strafbarehandeling), sedangkan element delict itu tidak menentukan suatu perbuatandapat dipidana atau tidak.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 15 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 27 Juli 2015 — YAHYA MARKUS BANA S. Sos, MSi.
79 — 40
  • Indriyanto Seno Aji, scientificEvidence dalam proses Pembuktian, 2007, hlm 14) Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawanhukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu denganlainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat jugaadanya perbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H.,Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Penerbit CV.. AdityaMedia, Jakarta, 2007, hal. 441).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
63 — 55
  • Indriyanto Senoaji, SH.MH.,melawan hukum materiil ada yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positif apabilasuatu perbuatan tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secara materiil dinilai darisegi kepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapatdihukum.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIAWAN AGUSTIARTONO
Terbanding/Terdakwa : ARIE WIBOWO
162 — 102
  • Pertama dalam perkara ini, hal itudidasarkan dari fakta persidangan yang didukung oleh keterangan saksi BudiWuraskito dan Saksi Irzal Rinaldi masingmasing di bawah sumpah danketerangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan yakniTerdakwalah yang berwenang melakukan dari mulai proses negosiasi,melaksanakan negosiasi hingga menandatangani berita acara negosiasi, yangmerupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Divisi Pemasaran danpenjualan PT DI;Menimbang, bahwa dengan mensitir pendapat Indriyanto