dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tinpersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

Jajang ketika bekerja sebagai karyawansadap di Perkebunan milik PTPN VIII Miramare;12Terdakwa IIT AMIN KUSWARA bin (alm) INDIe Bahwa terdakwa Popy dan Terdakwa Amin diamankan oleh dua orangAnggota Brimob dan Satpan PTPN VIII pada hari Jumat tanggal 25April 2014 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Raya Miramare tepatnyadi wilayah Perkebunan PTPN VIII Miramare Blok Hantap AfdelingRancawaru Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;e Bahwa pada saat itu Terdakwa Popy sedang membonceng terdakwaAmin

Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksibahwa Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan lakilaki dan kemaluan perempuan yangbiasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin lakilaki harus masuk ke dalam alatkelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum pidana Indonesia yang termaktub dalamKitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) adalah berasal dari warisan hukum kolonial Belandayakni berasal dari Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie

yang berlaku sejak Tanggal 1Januari 1918 dan kemudian pascakemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 26 Februari 1946hukum Kolonial Belanda ini masih digunakan sebagai hukum positif di Indonesia yang manaditegaskan didalam UU Nomor I Tahun 1946 yang menyatakan perubahan Wetboek Van Strafrechtvoor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang kemudian kita kenal hinga saat inimenjadi Kitab Undangundang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak pada uzurnya

Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalamStaatsblad Nederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidak beradapada Menteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaan negaraaset PT.

Menteri Dalam Negeri, kecuali tanah negarayang sudah diserahkan kepada Kementerian, Jawatan atau DaerahSwatantra sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1953 tanggal 24 Januari 1953;Bahwa Tanah aset Staatsspoorwegen atau sekarang PT.Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalamStaatsblad Nederlandsch Indie

Kereta Api Indonesia(Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegen sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalam StaatsbladNederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidak berada padaMenteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaan negara aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang harus tunduk pada hukumperbendaharaan negara (komtabel), sehingga tidak boleh diberikan dengansesuatu hak atas

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie

Indie adalahmerupakan pendapat subyektif, tanpa suatu dasar hukum, karena ParaPembanding semula Tergugat 1,II,III,IV,V,VI,IX,X,XI,XIIl hanya merujuk kepadabeberapa bukti surat yang berada dalam penguasaannya sebagaiperbandingan, yang menurut Para Pembanding semula TergugatIH, II,IV,V,VIIX,X,X1,XI adalah merupakan bukti surat yang benar karenamencantumkan logo Van Ned.

Indie dan dalam hal ini Pengadilan TingkatBanding tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kKeberadaanbuktibuktisurat yang diajukan bersamasama dengan memori banding tersebut karenaazas audi et alteram partem, dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan Pengadilan Tingkat Pertama , tidak ada satu keadaan atau buktiyang menunjukkan dan menyatakan bahwa bukti P5.1 dan bukti P5.2 yangdiajukan Terbanding semula Penggugat tersebut adalah bukti yang tidak benaratau tidak mempunyai kekuatan

dan diketahui Lurah Cengkarengatas nama ABD HAMID ; Bahwa berdasarkan data dari kanwil BPN DKI Jakartabahwa tidak ada data pemilik tanah berdasarkan Girikdan tanah garapan, yang ada yaituberdasarkanEigendom Verponding dan Verponding Indonesia, danternyata Surat Keterangan Tanah Garapan No.35/09/1/1970 tanggal 23 September 1970 tidakterdaftar di kanwil BPN, namun untuk EigendomVerponding No. 5769 terdaftar atas nama Gouverment13 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 114/PID/2011/PT.DKI14Van Nederlandech Indie

korporasi yang yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

Put Perkara No : 150/Pid.Sus/2015/PN.TGTNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahanindividual;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituterdakwa MAHYUNI Als UNI Bin BAHRUN, terdakwa tersebut di persidanganpada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas terdakwa yangtercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan parasaksi

dilakukannya secara hukum sebagaimanadisebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidanadalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistemhukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

EigendomVerponding Nomor 6418 telah hapus dan tidak eksis lagi; (buktiPemohon Kasasi 16);e Bahwa SKPT Nomor 1116/1984 tertanggal 12 Desember 1984tersebut di atas, pada perkembangan selanjutnya kembali ditegaskanlagi oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakartamelalui Surat Nomor 1.711.72/20/31/PT/1994 tertanggal 14 April 1994perihal Penjelasan Acta Grosse Nomor 6418 yang pada intinya bahwaTanah Eigendom Verponding Nomor 6418 sejak tanggal 13 Mei 1930tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlandsh Indie

Hal inidibuktikan melalui:Dalam Encyclopedia Van Nederlands Indie,disebutkan bahwa gugusan Pulau Berhalatermasuk dalam wilayah administrasi AfdeelingJambi ;Menurut J. Tiddeman Kepulauan Berhala termasukHal. 39 dari 49 hal. Put.

Pemohon untuk membayar biayaperkara ;Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lainmohon kiranyaputusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil daliljawabannya, Termohon telah mengajukan bukti buktisebagai berikutFoto copy Het Elland Berhala Bij Djambi, Tahun 1925(Bukti T.1);Foto copy Nota Singkat tentang MAResidentie Djambi(Bukti T.2);Foto copy Piagam Tanah Simpang (1211 H) (Bukti T.3);Foto copy Staatblad Tahun 1906 No. 187 (Bukti 1T.4);Foto copy Ensyclopedie Van Nederland Indie

Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksibahwa Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan lakilaki dan kemaluan perempuan yangbiasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin lakilaki harus masuk ke dalam alatkelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum pidana Indonesia yang termaktub dalamKitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) adalah berasal dari warisan hukum kolonial Belandayakni berasal dari Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie

yang berlaku sejak Tanggal 1Januari 1918 dan kemudian pascakemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 26 Februari 1946hukum Kolonial Belanda ini masih digunakan sebagai hukum positif di Indonesia yang manaditegaskan didalam UU Nomor I Tahun 1946 yang menyatakan perubahan Wetboek Van Strafrechtvoor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang kemudian kita kenal hinga saat inimenjadi Kitab Undangundang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak pada uzurnya

pemakai pertama atas merek diIndonesia menurut Undangundang No. 21 tahun 1961 tidak ada disebutsuatu keharusan untuk mendaftarkan merek melainkan hanya disebut diberiperlindungan hukum apabila sudah terdaftar.8. bahwa berdasarkan perjanjian K.M.B. semua hak dan kewajibanmengenai perjanjian Internasional yang ada dan mengikat PemerintahNederlands Oost Indie dahulu, sedang penyerahan/pemulihan kedaulatankepada Negara Republik Indonesia maka dengan sendirinya berdasarkanazas kontinuitas, semua hakhak

; Sebelah Selatan berbatas dengan HPL No. 2 = + 109 M2;Bahwa kedua bidang tanah objek sengketa yang disebut diatasadalah merupakan bekas hak eigendom verponding nomor : 33tercatat atas nama Gouvernement Van Ned Indie, yang telah berakhirmasa berlakunya pada tanggal 24 September 1961 dan tidak pernahdimohonkan haknya oleh siapa pun karenanya kedua bidang tanahobjek sengketa adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negarasebagaimana disebutkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan/Terlawan

Terdaftar atas nama Gouvernement VanNet Indie, yang telah berakhir haknya tanggal 24 September1991 terletak di Jalan Jawa/ Jalan Madura Kel. Gg. Buntu, Kec.Medan Timur sebagaimana diuraikan dalam surat keteranganpendaftaran tanah masingmasing tanggal 25 Februari 2004 No.20/PKM/2004 dan No. 21/PKM/2004 yang dimohon hakpengelolaannya atas nama Pemerintah Kota Medan ;2. Bahwa Drs. H.

Fotocopy Hak Eigendom Verponding No. 33 sebelumnyaterdaftar atas nama Gouvernement Van Ned Indie, yang telahberakhir hak nya tanggal 24 September 1991 terletak di JalanJawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan MedanTimur, sekarang adalah tanah yang dikuasai langsung olehNegara seluas 13.578 m2 dan 22.377 m2 ( diberi tanda T.ll 1);Fotocopy mana untuk bukti surat tersebut diatas telah dilegaliserdan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidanganserta telah dibubuhi meterai secukupnya

secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimanadisebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 14 dari 20Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

Put Perkara No : 87/Pid.B/2014/PN.TGNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituTerdakwa AGUS Bin YUSNI, Terdakwa tersebut di persidangan padapokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantumdalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi padapokoknya