Syahril HarunDjamil mendalilkan dalam jawabannya objek perkara adalah harta pusakatingginya maka oleh sebab itu Tergugat digugat sekarang ini ;Bahwa Tergugat IV digugat sekarang ini karena Tergugat IV dalammenandatangani surat alas hak Syahril Harun Djamil (almarhum) tanggal 10Desember 2001 yang selaku Ketua KAN Silungkang tidak bermusyawarahdengan seluruh anggota Kerapatan Adat Nagari Silungkang dan sekarang iniTergugat IV tidak lagi menjabat Ketua KAN Silungkang, maka oleh sebab ituTergugat IV

Setiapkaum yang mendalilkan memiliki harta pusaka di Minangkabau, maka kaumtersebut harus juga menunjukkan sakonya karena pusako jo sako haruslahseiring sejalan tidak ada kaum di Minangkabau yang hanya memiliki pusakosaja ;Bahwa secara hukum Lembaga Kerapatan Adat Nagari Silungkang haruslahdigugat karena KAN dalam lingkungan adat di Minangkabau mempunyalperanan penting untuk menentukan sako jo pusako, dengan tidakdigugatnya Kerapatan Adat Nagari Silungkang dalam perkara ini, makapara pihak tidak

perkara ini secara hukum jelas, kapasitasPenggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan karena tanahobjek yang diperkarakan bukanlah harta pusaka kaum Para Penggugat,akan tetapi adalah harta pusaka kaum Tergugat dan Tergugat II yangdikuasai olen kaumnya secara turun temurun ;Hal ini didasarkan kepada Surat Pernyataan Kepemilikan Hak yang dibuatoleh Mamak Kepala Waris kaum Tergugat dan Tergugat II yang dikuatkandan diketahui oleh instansiinstansi yang terkait dan berwenang sepertiKepala Desa, Kerapatan

kepentingan hukum untukmengajukan tuntutan dan tidak semua kepentingan dapat diterima sebagaidasar pengajuan tuntutan hak ;DALAM EKSEPSI (Turut Tergugat) :Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup,hal ini merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu olehpengadilan guna diperiksa.Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/SIP/1971mensyaratkan Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum ;Kerapatan

Adat Nagari Silungkang adalah sebagai sebuah institusi yang terlibatdalam menetapkan status hak baik sako maupun pusako yang berada dilingkungan Kenagarian Silungkang ;Bahwa dalam hal ini menetapkan tentang status terhadap objek yang digantirugi oleh Tergugat VI, Kerapatan Adat Nagari Silungkang telah melakukanHal. 9 dari 20 hal.

Sukses Jaya Wood, dikarenakan ParaTerdakwa mengakui lahan tersebut merupakan Hutan Ulayat Nagari;e Bahwa, Terdakwa sejak tahun 2013 menjabat sebagai KetuaKerapatan Adat Nagari Silaut, sedangkan pada tahun 1992, Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Silaut;e Bahwa, Terdakwa menerima honor dari PT SUkses Jaya Wood sejakJuni 2005 hingga April 2014, tidak dalam kapasitas sebagai KepalaDesa, Pemuka Masyarakat, ataupun Ninik Mamak pada Kerapatan AdatNagari, melainkan sebagai pribadi, karena hal

SuksesJaya Wood;Bahwa, pohonpohon karet tersebut ditanam pada tahun 1994 sampaidengan tahun 1995, dan Saksi sebagai Mandornya;Bahwa, Saksi tidak berupaya melarang dan mencegah Para Terdakwamelakukan perbuatannya karena Saksi takut terhadap Para Terdakwayang mengatasnamakan Kerapatan Adat Nagari Silaut dan masyarakatSilaut;Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa H. Muman Dt. PandukoRajo ketika berada di Sungai dekat lokasi kejadian perkara, danTerdakwa H. Muman Dt.

Panduko Rajo menjabat sebagai KetuaKerapatan Adat Nagari Silaut;e Bahwa, Para Terdakwa menyatakan penebangan pohon dan pembukaanlahan tersebut mengatasnamakan Kerapatan Adat Nagari dan masyarakatNagari Silaut, namun dilapangan baik Saksi maupun Mandor tidak melihatorang lain selain Para Terdakwa yang melakukan penebangan pohondikawasan Hutan Tanaman Industri yang dikelola PT.

Silaut, Kab.Pesisir Selatan;e Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung perbuatan yangdilakukan Para Terdakwa, dan Saksi tidak berada dilokasi kejadian, namuninformasi yang Saksi dengar dari masyarakat, penebangan tersebutdilakukan dengan menggunakan gergaji mesin (Chin Saw);e Bahwa, Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Silaut,sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Silautadalah Terdakwa H. Muman Dt.

Panduko Rajo hanya menyuruhmasyarakat melakukan penebangan dan membuka lahan untuk perkebunankelapa sawit masyarakat atas nama Kerapatan Adat Nagari Silaut;Bahwa, sebelum dilakukan penebangan, telah dilakukan musyawarahbersama antara masyarakat, pemuka masyarakat, dan perwakilan pemudanagari silaut dirumah Terdakwa H. Muman Dt.

DIRAJO Suku Caniago Koto Padang Kerambiamenpunyai sawah dan tanah pertanian ulayat Pusako Tinggi yang terletak diMungkua Hilir dalam Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang KecamatanPayakumbuh Selatan Kota Payakumbuh yang diketahui oleh HIDAYANUR.PDATUAK TUMANGGUANG NAN HITAM dan RISWENFIL DATUAKRANGKAYO MULIA KA.Ampek Suku Koto Padang Kerambia KenagarianNan XI Suku Limbukan yang disaksikan oleh Jihad Noviar Datuak SimarajoLelo Nan Panjang, dan Asrar Datuak Lelo Anso Nan Kuniang;Bahwa Surat Pernyataan Kerapatan

Adat Nan XI Suku NagariLimbukan, Tentang Pengangkatan Soko Nan Talipek, Hiduik Bakarelaandan Membuat Soko Baru dalam Negeri Limbukan Nomor : 01/KANXISK/VIII1995, dan Daftar Anggota Kerapatan Adat Nan XI Suku NagariLimbukan yang ikut bersidang tentang Pengangkatan Penghulu BaruHalaman 20 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDGpada hari Senin, tanggal 21 Agustus 1995 di Balai Adat Nan XI SukuLimbukan beserta lampiran : Surat Keputusan (SK) Kerapatan Adat NanXI Suku Nagari

Dt.Sati Nan Balapiah sebagai Sekretaris sertadiketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limbukan Aur Kuningbernama T.Dt.Rajo Nan Sati, tidak dikenal gelar adat (Sako) DatuakMaharajo Dirajo di Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari LimbukanKecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Provinsi SumateraBarat, Dengan demikian adalah cukup ternyata dan terbukti Penggugattidak berkwalitas untuk mengajukan surat gugatan terhadap ParaTergugat ataupun atas objek perkara.a.

Adat Nan XI Suku NagariLimbukan, Tentang Pengangkatan Soko Nan Talipek, Hiduik Bakarelaandan Membuat Soko Baru dalam Negeri Limbukan Nomor : 01/KANXISK/VIII1995, dan Daftar Anggota Kerapatan Adat Nan XI Suku NagariLimbukan yang ikut bersidang tentang Pengangkatan Penghulu Barupada hari Senin, 21 Agustus 1995 di Balai Adat Nan XI Suku Limbukanbeserta lampiran : Surat Keputusan (SK) Kerapatan Adat Nan XI SukuNagari Limbukan No.01/KANXI.SK/VIII1995,tertanggal Limbukan 31 Juli1995 yang ditanda tangani

oleh Pengurus Kerapatan Adat Nan XI SukuNagari Limbukan atas nama Sy.Dt.Paduko Saruanso sebagai Ketua danSy.

Kerapatan akar Bakau Merah yang menancap di tanah sekitar35 buah/m2 atau 350.000 buah akar menancap dipermukaan tanahd. Kerapatan tumbuhan mangrove tingkat semai 7500 individu/hae. Kerapatan tumbuhan mangrove tingkat pancang 22000batang/haf.

Kerapatan tumbuhan tingkat pohon 100 batang/ha; Bahwa berdasarkan Peta Citra Satelit (Plaides) resolusi 0,40,5mperiode Maret 2016, menunjukkan bahwa kondisi tutupan lahan di sekitar arealterdakwa menunjukkan terdapat Hutan Mangrove, Belukar dan TanamanCampuran.

Yang menjadi dasarKriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah keberadaan tumbuhanmangrove yang termasuk pohon (diameter > 10 cm) dengan jumlah individupohon per hektar, dimana dinyatakan Kondisi Baik (Tergolong Rapat,Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/PID.SUSLH/2020/PT PDGapabila kerapatan pohon = 1500 pohon/ha dan atau penutupan = 75 %) danKondisi Baik (Tergolong Sedang, apabila kerapatan pohon antara 21000 200 m dan luas >6.000 m, tetapi sesuai Pasal 34 UndangUndang 32 Tahun 2009 setiap usaha dan/atau

Jalan penyelesaian yang telah kami tempuh mulai dari penyelesaian tingkatNinik Mamak Musus sampai ke Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagaimanatelah diceritakan pihak Penggugat pada Surat Kesimpulan KAN (Kerapatan AdatNagari) Nomor : 23/KANGH/V2011 menyatakan lahan tersebut sah disebutkanmilik penuh Tergugat ;1212710Bahwa kami Tergugat tidak pernah merampas tanah milik Penggugat, dan Penggugatselalu ingin merampas/menguasai lahan kami yang sampai saat sekarang masih kamipertahankan dengan jalan

Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia KenagarianGanggo Hilia Kecamatan Bonjol Nomor : 23/KANGH/V2011 tertanggal 30 Mei2011, diberi tanda P1;Foto Copy Keputusan Niniak Mamak Kamp.Musus Nagari Ganggo Hilia KecamataanBonjol tertanggal 27 Mei 2010, diberi tanda P.2;Foto Copy Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia Kenagarian Ganggo HiliaKecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Nomor : 24/KANGH/VI2011 PerihalPenegasan Surat Kesimpulan KAN Gg.Hilia No.23/KAN/GHV2011, tertanggal 10Juni 2011, diberi tanda P3;Foto

;Bahwa Tergugat hanya menguasai hak milik lahan kebun karet yang telah sesuaidengan batas sepadan lama yang sudah ada sejak dahulu, dan Tergugat berpendapatbahwa Penggugatlah yang melanggar hukum yang ingin menguasai hak milikTergugat ;Bahwa Tergugat pernah berusaha mencari penyelesaian mulai dari penyelesaiantingkat Ninik Mamak Musus sampai ke Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN)sebagaimana telah diceritakan pihak Penggugat pada Surat Kesimpulan KAN(Kerapatan Adat Nagari) Nomor : 23/KANGH/V2011 menyatakan

AdatNagari (KAN) Ganggo Hilia Kenagarian Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Nomor : 23/KANGH/V2011 tertanggal 30 Mei 2011 yang dibuat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari GanggoHilia Edi Nur Dt.Limo Koto adalah merupakan surat yang berisi menyarankan/menganjurkan1.

Adat Nagari (KAN) dengan dihadirioleh Ninik Mamak Kampung Musus, Datuk Rajo Malin, Majo Katik serta didengarkanketerangan saksisaksi, dimana pada saat penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari(KAN) tersebut yang memimpin sidang peradilan di Kerapatan Adat Nagari (KAN)adalah Dt.Buruak Taufik dan Datuak Bando Putiah, dimana hasil dari sidangtersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia Kenagarian Ganggo Hilia Kecamatan5253Bonjol mengeluarkan Surat Kesimpulan Nomor : 23/KANGH/V2011 tertanggal 30 Mei

Wali NagariTabek Patah di Tabek Patah, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT B ;C KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Tabek Patah di Tabeh Patah, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT C ;D BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.

CHADIJAH umur + 78 tahun suku Sikumbang disebutTergugat A. selanjutnya Ketua Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah disebut Tergugat C.Bahwa menurut hemat kami Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah setelah membaca isi darigugatan Penggugat pada poin 4 menyebutkan bahwa untuk mencapai niat jahat / itikadtidak baik Tergugat A atas objek perkara maka Tergugat A secara melawan hukum telahmembuat suratsurat beserta turunannya dimana suratsurat tersebut dikuatkan/dibenarkanoleh Tergugat B dan juga Tergugat C yang

isinya adalah penanda tanganan SuratPermohonan Sertifikat terhadap objek perkara yang diajukan Tergugat A ke BadanPertanahan Nasional Batusangkar.3 Bahwa seharusnya pada gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PNBS Penggugat menyebutkan atau menuliskan siapa nama Ketua Kerapatan Adat NagariTabek Patah yang dikatakan perbuatannya melawan hukum.

BAGINDO SUTAN (Alm) yangpada saat ini menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah danperbuatan Dt. Bagindo Sutan (Alm) dan Wali Nagari Tabek Patah menanda tanganisurat permohonan sertifikat oleh Hj. Chadijah tidaklah dapat dikatakan perbuatanmelawan hukum karena setahu kami Ketua KAN Tabek Patah atau Tergugat Charta sengketa sekarang adalah milik Hj.

CHADIJAH, terbukti pada Surat JualBeli dengan RAGAWIYAH (Almh) pada tahun 1963. surat tersebut kopiannyaada pada Kerapatan Adat Nagari Tabeke Bahwa disamping Tergugat C menyatakan demikian, dalam pertimbangan HakimPengadilan Negeri Batusangkar juga telah mengatakan Tergugat A Hj.

Menyatakan Putusan Badan Perdamaian Adat (BPA) Kerapatan Adat Nagari Talang Maur (Tergugat II) tidak berdasarkan hukum;6. Menghukum Para Tergugat I untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau dari siapapun yang memperoleh hak dari padanya, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;7. Memerintahkan agar Tergugat II menghormati dan mentaati putusan ini;8.

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Talang Maur, KecamatanMungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, beralamat kantor di Jorong TalangMaur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnyadisebut TERGUGAT IIPengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Tjp tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim nomor: 2/Pen.Pdt.G/2014/PN.Tjptanggal 13 Februari

Menyatakan bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari Talang Mauradalah berdasarkan hokum.Memerintahkan para penggugat untuk menghormati pususan ini.Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.SUBSIDAIR:Mohon Pengadilan Tanjung Pati memberikan keputusan yang seadiladilnya;Jawaban Tergugat II, tertanggal 8 April 2014:101.KAN Talang Maur telah menyidangkan sengketa tanah antara Akam csdan Niar cs yang objeknya terletak di Anak Aia Poncah Jorong Talang,Kenagarian Talang

Adat Nagari TalangMaur.Bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari Talang Maur yang menangadalah Tergugat I, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;Bahwa saksi ikut sebagai anggota sidang yang diadakan Kerapatan AdatNagari Talang Maur;Bahwa setelah dilaksanakan sidang sebanyak 5 (Jima) kali, semua anggotasidang termasuk ketua sebanyak 11 (sebelas) orang dipanggil untukbermufakat, namun mufakat tidak tercapai sehingga dilakukan voting;Bahwa dari hasil voting dari 11 (sebelas) anggota sidang termasukketuanya

Tergugat I.4 yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak yangsah, telah terbukti melanggar hak subjektif orang lain in casu Para Penggugat,sehingga perbuatan Tergugat I.1, Tergugat 1.2, Tergugat I.3, Tergugat I.4merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat II diketahui, bahwasengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I.1, Tergugat I.2, Tergugat I.3dan Tergugat I.4 sudah pernah diperiksa dan diselesaikan di Kerapatan AdatNagari (KAN) Talang Maur.

Menyatakan Putusan Badan Perdamaian Adat (BPA) Kerapatan AdatNagari Talang Maur (Tergugat II) tidak berdasarkan hukum;Menghukum Para Tergugat I untuk menyerahkan harta sengketa kepadaPenggugat dalam keadaan kosong atau dari siapapun yang memperolehhak dari padanya, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian RepublikIndonesia;.

Ill).15.Bahwa atas usaha telah berbagai macam cara dilakukan tidak berhasil, makasekitar tahun 2009 bulan Desember, dahulu Penggugat sekarang Penggugat. mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo HiliaKecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman tentang harta sub.

Adat Nagari dalam mendamaikan masalah sako danpusako harus bersistem Bajanjang Naiak Batanggo Turun, dan diusahakandengan jalan perdamaian bagi pihakpihak yang bersengketa adat, sementarapermasalahan ini belum pernah ada diselesaikan secara berkampung olehNinik Mamak di Jorong Padang Laweh dan kenyataan ini membuktikan masihterdapat keputusnkeputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutus sengketaadat yang bersifat mengadili, Kerapatan Adat Nagari dalam hal inimemposisikan lembaganya sebagai lembaga

Selain tidaksesuai dengan maksud yang sebenarnya dari keberadaan Kerapatan AdatNagari sebagai lembaga mediasi adat, Keputusan Kerapatan Adat NagariPutusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Lbs.,halaman 23 dari 75 halaman37.38.oO.40.41.24yang bersifat mengadili tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum dankekuatan eksekutoral.

Adat Nagari, saksi tahu adanya gugatan dari DediFertanis masuk ke kerapatan adat nagari ganggo hilir dan kerapatan adatnagari menyimpulkan berdasarkan keterangan pihak pertama dan pihakkedua termasuk saksi dari peradilan ada 3 (tiga) salah satunya DatukBando Putiah, dan ia adalah ninik mamak yang dituakan di PadangLaweh, Datuk Bando Putiah telah memberikan keterangan bahwakembalikan pusaka itu kepada yang berhak, dan yang berhak atas objekperkara adalah Dedi Fertanis Datuk Ngapuang;Bahwa Datuk Bando

,halaman 40 dari 75 halamanA4Bahwa setahu saksi acuan dari Kerapatan Adat Nagari dalam mengambilkesimpulan berdasarkan keterangan saksisaksi dan bukti dilapangan;Bahwa Sidang dilokasi tidak ada, sidang hanya diadakan di KerapatanAdat Nagari;Bahwa dari Penggugat cukup banyak alat bukti berupa surat yangdiberikan kekerapatan adat nagari dan dari Tergugat saksi tidak ingat lagi,entah ada saksinya entah tidak, yang jelas kerapatan adat nagari sudahmengusulkan untuk membawa saksisaksi;Bahwa Sidang pertama

NamaLengkap : JASRIL JATAR BILA SATIJenis kelamin : LakilakiUmur : 50 tahunWarganegara : IndonesiaAgama : Islam.Pekerjaan : TaniAlamat : Jorong Baringin Nagari Gantung Ciri Kecamatan KubungKabupaten Solok.Sumatera Barat.Dalam kedudukannya sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Gantung CiriKecamatan Kubung Kabupaten Solok, Selanjutnya Di Sebut Tergugat II.3.

NamaLengkap : MUSLIMJenis kelamin : LakilakiUmur : 58 tahunWarganegara : IndonesiaAgama : Islam.Suku : MelayuPekerjaan > Tani.Alamat : Jorong Markio Nagari Gantung Ciri Kecamatan KubungKabupaten Solok.Sumatera Barat.Selanjutnya Disebut Sebagai Tergugat IIISebagaimana dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Untuk MembatalkanSURAT KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI GANTUNG CIRINOMOR : 01/KPSA/KAN/GTCR2012: Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan; Setelah

;Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;Surat Permohonan Penggugat tanggal 26 Juli 2010Perihal Mohon Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari(KAN) Lubuk Alung;Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk AlungNomor : 108/KAN/X//2011 Tentang PersetujuanPenguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung tanggal25 Oktober 2011;Surat Keterangan Nomor : 165/PEM/WNATLA/X2019tanggal 14 Oktober 2019 oleh Wali Nagari Aie TajunLubuk Alung (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Hak Perorangan

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Tanjung dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat keterangan nomor34/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nBurhan mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum

Bahwa berdasarkan Surat Kerapatan Surat Pernyataan KepemilikanTanah tertanggal 27 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan AdatNagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh CamatWilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Tapakis Nomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan PenguasaanTanah Ulayat Nagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat KeteranganNomor 60/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknyamenyatakan a.n Sy .B.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor01/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nIsramsir mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum

Bahwa telah ada Permohonan dari Penggugat tentang RekomendasiKAN tertanggal 26 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kerapatan AdatNagari (KAN) Lubuk Alung dan berdasarkan Permohonan tersebutHalaman 51Putusan Perkara Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDGkemudian terbit Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukAlung Nomor 108/KAN/X/2011 tentang Persetujuan Penguasaan tanahUlayat Nagari Lubuk Alung tanggal 25 Oktober 2011 ( vide bukti P8 danbukti P9);.

Kelima : setelah mendengar keterangan pelepor di bawah sumpah, Ratnawati suku koto, Rafmiwati (Seharusnya Rafniwar) , danketerangan saksi saudara Zulkifli suku melayu , Saudara Marzetsuku melayu dibawah sumpah , serta keterangan ahli yangdimintakan oleh kerapatan adat Nagari alahan Mati kepada Hitlerdibawah sumpah , dan barang bukti, kKemudian pendapat sertaketerangan anggota sidang Kerapatan Adat Nagari Alahan Mati makadisimpulkan tanah Sawah di Sawah liek seluas 5 (lima) sukat benihadalah sah dan

Bahwa setelah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Alahan Matimengeluarkan surat keputusan tersebut pihak para Tergugat tidak jugamau menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat ;20.

Menyatakan sah dan berharga Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Alahan Mati pada tanggal 21 Oktober 2017;5. Menyatakan Penguasaan/Memiliki dan atau melakukan halapapun yang dilakukan Oleh Para Tergugatatau siapapun diatas ObjekPerkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkarakepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa hak apapun danSiapapun berada diatasnya kepada Penggugat;7.

tanah persawahan yang terletak di Sawah Liek JorongPasar Alahan Mati Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan MatiKabupaten Pasaman, luas + 3080 M2 dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan dulunya Tali bandar, sekarang tanahArmalia dan Hetler; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamar dan Batang Air Simpai; Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Ishak/Armalia; Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Sarullah/Daler dan Hetler; Menyatakan sah dan berharga Keputusan Kerapatan

perempuan dari Darisah yang bernama Ratini dan tidakberapa lama Ratini menguasai atau menggarap sawah objek sengketa tersebut,muncul pelarangan dari Nawis, supaya Ratini tidak menggarap sawah objeksengketa tersebut;Bahwa pada saat Nawis melarang Ratini untuk menggarap sawah objeksengketa tersebut, Ratini merasa tidak senang dengan perbuatan Nawis makamembawa permasalahannya Kekerapatan Adat Nagari Batu Hampar, KerapatanAdat Nagari menyidangkan kedua belah pihak yang bersengketa, dalampersidangan di Kerapatan

Rj Intan yang berbunyi sebagai berikut:Bahwa sawah yang dipersengketakan itu memang benar semenjak daridahulunya digarap oleh Ratini tanpa ada gangguan dari pihak lain;Maka Kerapatan Adat Nagari Batu Hampar berpendapat atau berkesimpulanBahwa sawah yang dipersengketakan itu adalah benar semenjak dahulunyagarapan Ratini dan untuk mempertegas Kerapatan Adat Nagari Batu Hamparmemutuskan sebagai berikut:1.

Melarang pihak Nawis untuk menggarap atau menguasai serta menggangguRatini menggarap sawah tersebut;Bahwa dalam persidangan Dikerapatan Adat Nagari Ratinilah yangberhak atas tanah sawah tersebut dan memang pusaka dari Ratini yang diterimasecara turuntermurun dari nenek buyutnya, dari kKeputusan Kerapatan AdatNagari Ratini lah yang berhak maka Ratini mulai lagi menggarap sawah tersebutsampai meninggalnya Ratini dialah yang menggarap;Bahwa sesudah Ratini meninggal tanah sawah objek sengketa tersebut

Selain itu saksi juga tidak dapatbekerja seperti biasa sekitar 6 (enam) bulan;Bahwa awalnya pada hari Jumat 20 Desember 2013 setelah habis SyalatJumat saksi, terdakwa, saksi NOFI, saksi AMRIL dan BUDI mengikutiAcara Sidang Kerapatan Ninik Mamak Anam Baleh Jorong Silungkang diBalai Adat Silungkang yang bersebelahan dengan Mesjid Taqwa, setelahSidang Kerapatan dimulai ketika M.

Datuak Sati memberi arahan tentangpengangkatan Datuak Batuah, lalu terjadi keributan antara peserta rapat dansaksi diam saja, karena terjadi keributan saksi keluar dari dalam Balai Adattersebut berjalan menuju Simpang Lapau Tapanggang, sekitar 100 (seratus)meter saksi berjalan tiba tiba datang terdakwa dan terjadilah pemukulantersebut;e Bahwa saksi ikut rapat sebagai mamak sako dari kaum Datuak Batuah;e Bahwa warga yang mengikuti kerapatan adat menyaksikan kejadian tersebut;e Bahwa saksi berobat

YUSRAN tanpa menggunakan alat,hanya tangan terdakwa;Bahwa pada Sidang Kerapatan Ninik Mamak Anam Baleh JorongSilungkang dimulai jam 14.30 wib, setelah dimulai lebih kurang 1 (satu) jamterjadi keributan antara kaum M. YUSRAN atau DT. SATI dengan kaumDT. BATUAH, lalu saksi M. YUSRAN melakukan meninju muka terdakwasebelah kanan. Saksi M.

YUSRAN, terdakwa, saksi NOFI, saksi AMRIL dan BUDImengikuti Acara Sidang Kerapatan Ninik Mamak Anam Baleh JorongSilungkang di Balai Adat Silungkang yang bersebelahan dengan MesjidTaqwa, setelah Sidang Kerapatan dimulai ketika M. Datuak Sati memberiarahan tentang pengangkatan Datuak Batuah, lalu terjadi keributan antarapeserta rapat. Saksi M. YUSRAN keluar dari dalam Balai Adat tersebutberjalan di pinggir jalan menuju Simpang Lapau Tapanggang ke rumah saksiM.

Bermula dari Sidang Kerapatan di Balai AdatSilungkang yang bersebelahan dengan masjid yang membahas pengangkatan DatukBatuah dimana saksi M. YUSRAN, terdakwa, saksi NOFI, saksi AMRIL dan BUDI.Saat terjadi keributan di Sidang Kerapatan tersebut, saksi M. YUSRAN keluar daridalam Balai Adat tersebut berjalan di pinggir jalan menuju Simpang Lapau Tapanggangke rumah saksi M. YUSRAN;Menimbang bahwa sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter saksi M.

Menyatakan sah Surat Pemyataan Pelepasan Hak Tanah dari Kerapatan AdatNagari (KAN) Lubuk Basung dan KAN Geragahan yang dilegalisasi olen CamatLubuk Basung Kabupaten Agam tertanggal 20 Mei 1988 dengan Nomor 08/05/RIS/1989 dan Surat Keputusan KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan tanggal20 Mei 1989;3.

dan putusanhakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan padaangka 2 (dua) dan 3 (tiga),8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh)Pengadilan Tinggiberpendapat sebagai berikut ;HalamanSdari10Putusan Nomor 28/PDT/2019/PTPDGMenimbang, bahwa setelan mencermati amar putusan Hakim Tingkat pertamapada angka 2 yang mengabulkan tuntutan/petitum gugatan Penggugat, sekarangTerbanding pada angka 3 (tiga) yang meminta pengesahan terhadap surat pemyataanpelepasan hak tanah dari Kerapatan

Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan AdatNagariGeragahan, dan amar putusan Hakim Tingkat pertama pada angka 3 (tiga) yangmengabulkan tuntutan/petitum gugatan Penggugat, sekarang Terbanding pada angka 4(empat) yang meminta agar Penggugat, sekarang Terbanding sah sebagai pihak yangdiserahkan untuk mengelola tanah adat milik Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung danKerapatan Adat Nagari Geragahan, seluas lebin kurang 12.000 M2 (dua belas ribumeter bujur sangkar), terhadap tuntutan tersebut Pengadilan

Rajo Bujang.Dan bersama ini Pembanding melampirkan KesimpulkanKerapatan Adat Kuranji tertanggal 25 September 2019 Nomor 057/KAN PIX/2019, Hal Penyampaian Hasil Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari PauhIX Kecamatan Kuranji.

Bahwa Kerapatan Adat Nagar Kuranji telah memanggil Pihak Pelawandan Terlawan, Ternyata Terbantah/ Terlawan tidak pernah Hadirdipersidangkan Peradilan Adat, maka dengan demikian Majelis PeradilanAdat Kerapatan Adat Kecamatan Kuranji Pauh IX berkesimpulan Bahwa antara Pelawan dan Terlawan tidak sekaum,tidak segolok segadai,tidak seharta sepusaka dan juga tidak sepandam sepekuburan.

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;- Menetapkan bahwa Pemohon I GERSON (suami) dan Pemohon II MARTHA DASY (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 1999, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Tanga Padang, Tana Toraja;- Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohonagar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan:Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal 0 (ktober 1994 bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sematamata untuk kepentingan ParaPemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;MENETAPKAN, Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya:2, Menetapkan bahwa Pemohon GERSON (suami) dan Pemohon ll MARTHA DASY (istri) telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal Sl) (ktober (999 bertempat dibereja Kibaid (Gereja Kerapatan

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Tanjung dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat keterangan nomor34/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nBurhan mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Tanjung dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat keterangan nomor36/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nAmirullah dan Husna mempunyai / menguasai sebidang tanah

Bahwa berdasarkan Surat Kerapatan Surat Pernyataan KepemilikanTanah tertanggal 27 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan AdatNagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui olen CamatWilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Tapakis Nomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan PenguasaanTanah Ulayat Nagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat KeteranganNomor 60/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknyamenyatakan a.n Sy .B.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor01/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nIsramsir mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum

Bahwa telah ada Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukAlung Nomor 070/KAN/X/2016 tentang Persetujuan Penguasaan tanahUlayat Nagari Lubuk Alung tanggal 1 April 2016 terletak di korongKampung Paneh, Nagari Aie tajun Lubuk Alung, Kecamatan LubukAlung, Kabupaten Padang Pariaman ( vide bukti P8 );8.

BANDARO MUDO telahpula mengajukan ~~ gugatan secara perdata dat melaluiKerapatan Adat Nagari ( KAN) Lubuk Kilangan, KecamatanLubuk Kilangan Kota Padang, yaitu sebagaimana tersebutdalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal8 Nopember 1999 Nomor : 30/KEP/PA/ KAN/LK/XI 1999;Dimana dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8Nopember 1999 Nomor : 30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 tersebut

Bahwa kemudian setelah adanya Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan KotaPadang tertanggal 8 Nopember 1999 Nomor30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 tersebut, maka ibu Terbantah IIyang bernama ALIMAH telah pula mengajukan gugatan melaluiPengadilan Negeri Padang, yaitu) dimana ibu Terbantah IItelah menggugat RAMAWI, LEKAH, SYAMSIDAR, SYAMSINAR danHASAN BASRI secara pribadi atas penguasaan Tanah Pusakamilik kaum Pembantah dan Terbantah I yang terletak diGurun Kudu ( Tepi Bukit

sebagai berikutDALAM KONPENSI :Dalam Eksepsi =: Menyatakan eksepsi Tergugat TergugatKonpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensisebagian ; Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus1983 yang dibuat oleh Yahya adalah sahmenurut hukum ; Menyatakan tanah terperkara adalah sahsebagai milik Penggugat yang diwarisi dari10Yahya ; Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasaitanah terperkara merupakan perbuatan tanpahak dan melawan hukum ; Menyatakan Putusan Kerapatan

PT.PDGMengadili Sendiri :DALAM KONPENSI :Dalam Eksepsi:13Menyatakan eksepsi Tergugat TergugatKonpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan Penggugat Konpensisebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus1983 yang dibuat oleh Yahya adalah sahmenurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sahsebagai milik Penggugat yang diwarisi dariYahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasaitanah terperkara merupakan perbuatan tanpahak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan

Fotocopy tanpa asli, Putusan Kerapatan Adat nagarino.30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 P.IX);10. Fotocopy tanpa asli, Surat Ninik Makak Pemangku AdatBajinih Suku Jambak Nagari Lubuk Kilangan, PerihalRanji Kaum Dedong Lelo Dirajo, tanggal 28 Mei 2001(P.X) ;11. Fotocopy tanpa asli, Surat Keterangan Kerapatan Adat32Nagari Lubuk Kilangan Nomor :53/KAN/LK/V 2001 (P.XI) ;12. Fotocopy tanpa asli, Surat Pernyataan Pemilikan tanahtanggal 7 April 1995 (P.XII a);13.

Menyatakan sah dan kuat secara hukum putusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkarapertama, kedua, ketiga dan keempat dari segala hakhaknya atau darisegala hakhak orang lain yang diperoleh dari Tergugat danmenyerahkan secara baikbaik kepada Penggugat, jika engkar denganbantuan Kepolisian Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya;8.

Menyatakan sah dan kuat secara hukum putusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru) Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkarapertama, kedua, ketiga dan keempat dari segala hakhaknya atau darisegala hakhak orang lain yang diperoleh dari Tergugat dan menyerahkansecara baikbaik kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan aparatKepolisian Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya;8.

MekLahir diperkuat adanya putusan/penetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN)Pasar Baru tanggal 4 Juni 2016 Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas objeksengketa pertama, kedua, ketiga dan keempat sesuai berita acara sidangpemeriksaan setempat (PS) tanggal 13 Maret 2017 di atas tanah objeksengketa kedua terdapat 4 buah rumah dan pandam perkuburan milikanggota kaum Penggugat serta di atas tanah objek sengketa ketiga terdapat1 buah pondasi rumah milik anggota kaum

Bahwasanya pada tahun 1985 telah ditetap kan dalam kerapatan adatnagari , dengan jelas menerangkan bahwa yang mempunyai tanah objekperkar adalah Para Penggugat.Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pyh10. Bahwasanya Objek perkara yang sangat bernilai ekonomisdibuktikan dengan adanya surat penyataan kaum atas persetujuan kaumdialinkan kepada PT Tahiti jaya Tahun 1986.11.

Gugatan Penggugat tidak ikut menggugat KERAPATAN ADAT NAGARI(KAN) SITANANGBahwa dalil Penggugat yang termuat pada Posita gugatan Penggugat padapoin 5 dan Poin 6, yang pada intinya menyatakan bahwa dengan adanyaKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang Nomor 01/KANSTN/II2020yang memicu terjadinya sengketa atau keributan antara Penggugat denganTergugat terhadap penguasaan objek perkara.

Bahwa terhadap kepemilikan tanah objek perkaratelah diputuskan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang milik kaumTergugat , Il, Ill sehingga memperlihatkan bahwa dalil Penggugat adalahdalil yang tertuang didalam posita Penggugat adalah dalil yang tidakberdasar hukum;4. Bahwa Tergugat I, Il, Ill membantah dengan tegas dalil Penggugat yangtertuang pada poin 6 dan poin 7.

Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariSitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kotatertanggal 19 Maret 2020, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T1;2. Fotokopi Silsilah/ Ranji Keturunan Tergugat Il, Keturunan Dt. Pangeran,Suku Mandahiliang, Nagari Sitanang tertanggal 15 Januari 2020,selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T2;3.

Muncak Marajo Indo; Bahwa Para Tergugat tidak pernah miminta izin kepada Para Penggugatuntuk menguasai Objek Perkara; Bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang nomor01/KANSTN/II2020 yang memutuskan jika Objek Perkara dimiliki oleh 4(empat) orang, yakni milik kaum Para Tergugat dan kaum Husnil Dt. MarajoNan Bapayuang, dan kaum Dasmainil Dt.