Contohbarang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklatberisikan tablet warna putih sebanyak 20 tablet yang di gunakan untuk pengujianlaboratorium.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratoriumpemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanpengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara KLT, dan uyjiSpektrofotometrii dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Contoh barang buktitersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan tabletwarna putih sebanyak 20 tablet yang di gunakan untuk pengujian laboratorium.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratoriumpemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanpengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara KLT, dan wjiSpektrofotometrii dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian

ukuran sedang,masingmasing pplastic beriksikan 10 (sepuluh) butir tabletberwarna kunging dengan penandaan DMP pada salah satu sisitablet dengan jumlah keseluruhan 419 (empat ratus sembilahbelas) butir; Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukanpenyitaaan dari tangan Terdakwa, dengan secara sah menurutketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akandipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium berdasarkan SuratKeputusan Mentri Kesehatan RI No. 194/Menkes

Sirimau KotaAmbon terdakwa telah ditangkap oleh saksi Unas Soepamena dan Andre Mauwakarena terdakwa menjual Obat DMP yang telah ditarik dari peredaran berdasarkanSurat Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012;Menimbang, bahwa oleh karena obat yang terdakwa jual tersebut telahditarik dari peredaran, dengan demikian syarat standar dan/atau persyaratankeaman, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tidak dipenuhi lagi;Hal 8 dari 11 Hal Putusan No. 83/Pid.Sus/2018/PN Amb.

No. 1331/MENKES/SK/X/2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 167/KAB/B.VIII/1972. Tentang Pedagang Eceran Obat;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;Surat Dinas kesehatan Kota Madiun No. 442/1845/401.103/2009 tanggal,17 September 2009 tentang tidak adanya izin perdagangan eceran obatdi Toko Obat Kharisma Jalan.

No. 153 K/Pid.Sus/2010. 1 (satu) lembar fotocopy uang kertas pecahan Seratus Ribu bernomor seri YCF184941;2. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331/ MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI NO. :167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Perdagangan Eceran Obat;3. 1 (satu) bendel fotocopy Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Peredaran ObatKeras Pada Toko Obat Tanpa Izin Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 (StudiKasus di Pengadilan Negeri Surakarta);4. 1 (satu) buku

No. 138331/MENKES/SK/X/2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 167/KAB/B.VIII/1972.

No. 13831/MENKES/SK/X/2002.Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Rl.No.167/KAB/B. VIII/1972.

melakukan praktik kedokterantanpa memiliki surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UURI No.29 Tahun2004, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktek di Jl.Mayjen Sungkono Madiun,pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukan permohonan ijin praktek dokter pada DinkesKota Madiun untuk berpraktek di Rumah Sakit Tingkat TV Madiun (Rumah sakit D.K.T),permohonan jin praktek dokter tersebut sudah dilengkapi persyaratan sesuai PermenkesNo.5 12/Menkes

/per/IV/2007 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) peraturan MenteriKesehatan No. 512/Menkes/per/V/2007, untuk memperoleh SIP, dokter dan dokter gigi yangbersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota tempatPraktek Kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :1.

BAMBANGSUPRAPTO Sp.B terbukti bahwa dalam surat permohonan Terdakwa telah dilampirkan syaratsyarat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/per/IV/2007 Yakmni :1. Fotokopi surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkandan dolegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku ;2.

atau dokter gigi dapat memberikan pelayanan medis walaupun tidakmemiliki SIP ditempat tersebut, bahkan apabila dokter tersebut tidak segera memberikanpertolongan maka berdasarkan Permenkes No.916/Menkes/Per/VII/1997 dapat dipidana dendamaksimal sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwatindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan operasi pengangkatan tumor padausus besar bagian bawah pasien adalah tindakan

yang tepat sesuai dengan 9 ayat (1) huruf ePermenkes No. 512/Menkes/per/IV/2007 dan Permenkes No. 916/Menkes/Per/VIII/1997 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwaPenasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah dapat membuktikan bahwa tindakan yangdilakukan oleh Terdakwa adalah dalam keadaan darurat ;Menimbang.............36Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang didakwaan dalam Dakwaan pertama telahterbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana

., A.Pt dengan kesimpulan sample obat Heximer (tablet warna kuning)mengandung Triheksifenidil HCI.Bahwa obat yang dijual olen terdakwa tidak dalam kemasan khusussebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.10277/MENKES/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek.Bahwa pada saat mengedarkan atau menjual obat Heximer, terdakwajuga tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalamHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN SrgKeputusan Menteri Kesehatan

No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tahun 2002tentang Pedagang Eceran Obat yang menjelaskan obat bebas dan obat bebasterbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (toko obat) yangmemiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab teknis farmasi.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenangyakni Kementrian Kesehatan.Bahwa dari beberapa kali melakukan penjualan obat jenis Heximerbersama Tiar Als Ewek, terdakwa telah mendapatkan keuntungan totalnyasebesar Rp.250.000,00

sample obat yang diketemukan oleh petugas Satnarkoba PolresSerang telah diuji oleh Badan POM RI dan berdasarkan LaporanPengujian Nomor : PM.01.05.911.04.17.8510 tanggal 27 April 2017 yangditandatangani oleh Manager Teknis Laboratorium Pengujian TeranokokoHening Setyowati., S.Farm., A.Pt dengan kesimpulan sample obatHeximer (tablet warna kuning) mengandung Triheksifenidil HCI.Bahwa obat yang dijual oleh terdakwa tidak dalam kemasan khusussebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.10277/MENKES

/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian diApotek.Bahwa pada saat mengedarkan atau menjual obat Heximer, terdakwajuga tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tahun 2002tentang Pedagang Eceran Obat yang menjelaskan obat bebas dan obatbebas terbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (toko obat)yang memiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawabteknis farmasi.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin

kosmetika berdasarkan hasil pengujiandinyatakan positif mengandung merkuri maka poduk tersebut dilarang beredardipasaran dan berdasarkan peraturan Kepala Badan POM no. 23 tahun 2019tentang Persyaratan teknis bahan kosmetik lampiran V no 903, dinyatakanbahwa merkuri termasuk bahan yang tidak diizinkan pada kosmetik,penggunakan merkuri untuk produk pemutih kulit dapat meningkatkan resikokanker kulit, dan pada produk tersebut belum memiliki izin edar, hal iniberdasarkan peraturan permenkes no. 1176/MENKES

Bdg.Bahwa penggunakan merkuri untuk produk pemutih kulit dapat meningkatkanresiko kanker kulit.Bahwa setelah saksi mengecek kemasan, produk tersebut belum memiliki izinedar, hal ini berdasarkan Peraturan Permenkes No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika BAB II ps 3 setiap kosmetika yangberedar harus memiliki izin edar.Bahwa merkuri merupakan logam berat yang berbahaya dan bersifat racun bagitubuh.Bahwa pengujian terhadap krim kuning dinyatakan tidak mengandung merkuri(negatif)

Bdg.mengandung merkuri maka poduk tersebut dilarang beredar dipasaran danberdasarkan peraturan Kepala Badan POM no. 23 tahun 2019 tentangPersyaratan teknis bahan kosmetik lampiran V no 903, dinyatakan bahwa merkuritermasuk bahan yang tidak diizinkan pada kosmetik, penggunakan merkuri untukproduk pemutih kulit dapat meningkatkan resiko kanker kulit, dan pada produktersebut belum memiliki izin edar, hal ini berdasarkan Peraturan Permenkes No.1176/ MENKES/PER/VIII/2010, tahun 2010 tentang Notifikasi

Tergugat baru menyampaikan jawaban melalui suratNomor KP.04.01/Menkes/603/2020 tanggal 8 September 2020 halTanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 kepada Penggugat pada Selasa, 8September 2020 malam hari setelah adzan Isya (di luar jam kerja ataudi atas jam 16.00 WIB).

Bahwa pada Selasa, 8 September 2020 Tergugat menyampaikansurat Nomor KP.04.01/Menkes/603/2020 hal TanggapanTerhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat;3. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 9 dari 87 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas nama AhmadAbdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata Muda TingkatI, Golongan III.b, jabatan pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan, yangditerbitkan pada 21 April 2020;3.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTMenyatakan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama AhmadAbdul Hay, SKM tertanggal 21 April 2020 tetap sah dalam penerbitandan pelaksanaannya;Menolak memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketaberupa Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Ahmad

/603/2020, Hal:Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat; Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 70 dari 87 halaman.

PENGGUGAT, pimpinanrapat DR.Dr.SYARIF THAUFIK HIDAYAT, SpOG KFer, menyampaikankesimpulan bahwa telah terjadi MISKOMUNIKASI antara pihakmanajemen/ pimpinan RSDK dengan PENGGUGAT mengenai kondisi alatduodenovideoscope yang diperlukan dalam penanganan penderita tersebut.Tidak disebutkan adanya kesalahan ataupun pelanggaran yang telahdilakukan olehPENGGUGAT>; 292922222 nnn nnn nnn nnn nnn ennneeHal tersebut berarti telah sesuai dengan Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 755 / Menkes

Kariadi Nomor :KP.08.02/L.11/108/2014 tanggal 01 Februari 2014 TentangSusunan Pengurus Organisasi Komite Medik Dan Sub KomiteMedik ( sesuai dengan aslinya); 26.T 17: Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.03.01/Menkes/90/2016tanggal 11 Januari 2016 atas nama dr. Bambang Wibowo,Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur Jenderal PelayananKesehatan Kementerian Kesehatan (sesuai denganfotocopi); 27.

T 18 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.03.01/Menkes/9 1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas nama dr.Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur JenderalPelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (sesuaidengan fotocopi); 28. T 19 : Surat Perintah Nomor : KP.03.01/I/0120/2016 tanggal 15Februari 2016 memerintahkan kepada dr. Mochammad SyafakHanung, Sp.A, MPH sebagai Pelaksana Tugas dan dr.

/PER/IV/2011 tentang PenyelenggaraanKomite Medik Di Rumah Sakit maka Majelis Hakim akan mengutip pokokpokokketentuan di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit sebagaiberikut : e Bab II Huruf C.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai.8 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1675/Men.Kes/Per/XII/2005tanggal 27 Desember 2005 tentang Struktur Organisasi RSUP Dr.KariadiSemarang.9 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1343/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama RSUPDr.

/PER/X/1993tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimanatelah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 danPermenkes No. 284/ MENKES / PER/IIV2007 tentang Apotek Rakyat,bahwa Surat Izin Apotek (SIA) diberikan kepada Apoteker PengelolaApotek sebagaimana yang tercantum dalam SIA tersebut.

;(3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada KepalaBadan.Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XV/2008 Tentang Registrasi Obat, Pasal 4 Obat yang memilikiizin edar harus memenuhi kriteria berikut :a.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/MENKES/PER/IX/2010tentang lIzin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Pasal 10menyatakan :(1).

Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuandan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, IndustriFarmasi adalah Industri Obat Jadi dan Industri Bahan Baku Obat. Definisi dariobat jadi yaitu sediaan atau paduan bahanbahan yang siap digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalamrangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Pengertian Obat sendiri adalahbahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalamrangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/XV2008 Tentang Registrasi Obat.

persetujuan terdakwa keterangan para saksi tersebutdibacakan oleh Penuntut Umum;Saksi Ahli BAYU HERDI AL HUDA,S.Farm, Apt: e Bahwa benar Pil trinexyphenidyl tersebut termasuk obat terlarang daftar G denganizin edar Register Nomor: GKL8920903710A1;Halaman 7 dari 15 Halamane Bahwa sebelum obat tersebut beredar di pasaran, maka harus ada izin edar yangmengeluarkan surat izin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distibusinyaharus ada izin distribusi obat sesuai dasar hukum yaitu PermenkesNo.1331/Menkes

/SK/X/2002 tentang pedagang eceran obat,Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi dan Kepmenkes1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;e Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi,oengamanan,pengadaan,penyimpanan dandistribusi;e Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar farmasi,karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidakmemiliki izin dari BPOM, sehingga perobuatan

farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang ditetapkan oleh Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwamemperoleh pil tersebut tanpa adanya resep dari seseorang bernama TOMO danbukan dibeli diapotik menggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa sebelum obat tersebut beredar maka harus ada izin edaryang dikeluarkan BPOM sedangkan sedangkan untuk distibusinya harus ada izindistribusi obat sesuai dasar hukum yaitu Permenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002tentang pedagang eceran obat, Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besarfarmasi dan Kepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa bukan termasuk pedagangeceran/pedagang besar farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjualnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasunsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka seluruh

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpajin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobatkhususnya daftar

sepenuhnya mengelola apotik dalam bidangbidang : pelayanan kefarmasian , administrasi dan keuangan ;Bahwa saksi tahu sesuai pasal 4 dalam melakukan/menjalankantindakan harus mendapatkan persetujuan dari PSA ;Bahwa saksi tidak tahu dalam pasal 4 yang dimintail persetujuanberupa tindakan : meminjam uang, melakukan pembelianpenjualan, menggandakan barang ;Bahwa tindakan apoteker dalam kefarmasian itutanggungjawabnya ;Bahwa saksi tidak tahu PP No. 51 tahun 2009 ;Bahwa saksi tidak tahu Kemenkes No. 1332/Menkes

/SK/X/2002tentang perubahan Peraturan Menkes No. 922/Menkes/Per/X/1993 ;Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan kefarmasian ;Bahwa PSA tidak mempunyai kewenangan kefarmasian ;Bahwa sebelum apoteker keluar, 3 bulan sebelumnya mencaripengganti ada dalam Perjanjian kerjasama ;Bahwa benar dalam pasal 8 berakhirnya kerjasama : jangka waktukerjasama ; dicabutnya Surat Ijin Apoteker (SIA) karenapelanggaran peraturan dibidang farmasi, apoteker mengembalikanSIA ke Dinas Kesehatan ;Bahwa apotik Dirgantara tidak

31 dari 3837.Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IzinApotik.38.Fotocopy Surat Ijin Apotik No. 049/445/SIA/11.04/BPPT/V1/2011 tetanggal23 Juni 2011 atas nama Agnes Budiarti SF, Apt.Menimbang, bahwa selanjutnyadari keterangan saksisaksi, Ahli sertaketerangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta alatalat buktiberupa fotocopy seperti tersebut

/SK/X/2002 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan R.I No. 922/Menkes/Per/X/1993 TentangKetentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik.

DKK Kodya Semarang yang akhirnya kegiatanApotik Dirgantara dicabut ijinnya melalui Keputusan Kepala BadanPelayanan Perijinan Terpadu Semarang dengan no. 445.8/2 tanggal 19Januari 2011 ;Menimbang, bahwa selajutnya oleh karena alasan Terdakwamelakukan tindakan pengamanan tehadap obatobatan Narkotika &Psikotropika, maka perlu meneliti agoakah dasar hukumnya yang dijadikanalasan Terdakwa melakukan pengamanan telah sesuai dengan aturan ;Bahwa dalam pasal 29 dari Keputusan Menteri Kesehatan R.I No.1332/Menkes

Bahwa permohonan cerai ini sudah mendapatkan izin dari atasanbagi PNS yang mengajukan perceraian dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan nomor KP. 04.02/Menkes/249/2019 tentang izin untuk melakukanPerceraian Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tertanggal 03 Mei 20198. Bahwa Permohonan gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuaidengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam9.

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkspernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019, tanggal 03 Mei2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumahtangga Penggugat dengan

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkstahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugatmengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud,oleh karena itu Pengadilan Agama Cianjur berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019,tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, (P.2) dengan demikian ketentuan

Dasar hukum dari jawaban Ahli tersebut adalah PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Hal ini sesuai dengan pasal3 ayat (1) dan (2) Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika.Halaman 8 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN PtkBahwa Ahli menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 disebutkanbahwa kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan CPKBdan memenuh persyaratan teknis keamanan, bahan, penandaan dan klaim;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar

/nomornotifikasi terhadap sediaan farmasi (kosmetika) adalah Kepala BPOM RI,dasar hukum jawaban tersebut adalah Permenkes RI Nomor1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Ahli menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pemohonmengajukan permohonan pendaftaran produk/notifikasi ke Kepala BadanPOM RI dengan mengisi formulir secara elektronik melalui website BadanPOM;Bahwa Ahli menjelaskan setelah kosmetika mendapatkan

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi trisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

nomor : 2353/NNF/2019 tanggal25 September 2019 dengan kesimpulan : BB4851/2019/NNF berupa 1 (Satu)bungkus plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,29574 gram yang tersimpandidalam bungkus rokok Tuton yang disita dari Dwi Priyono Als Ucil binSuparino(Berkas Penuntutan terpisah) adalah Positif mengandung senyawasintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

yangtersimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam dan : BB4853/2019/NNFberupa 1 (Satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1 (Satu) linting rokokberisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,05865 gramyang tersimpan didalam bungkus rokok ESSE CHANGE yang disita dari RioPriatno Als Bayong bin Edy Supriadi (Berkas Penuntutan terpisah) adalah Positifmengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

yang tersimpan didalam bungkus rokokGudang Garam dan : BB4853/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkusplastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersin keseluruhan irisan daun 0,05865 gram yangtersimpan didalam bungkus rokok ESSE CHANGE yang disita dari RioPriatno Als Bayong bin Edy Supriadi (Berkas Penuntutan terpisah)adalah Positif mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICAterdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (Sseratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes

nomor : 2353/NNF/2019 tanggal25 September 2019 dengan kesimpulan : BB4851/2019/NNF berupa 1 (Satu)bungkus plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,29574 gram yang tersimpandidalam bungkus rokok Tuton yang disita dari Dwi Priyono Als Ucil binSuparino(Berkas Penuntutan terpisah)adalan Positif mengandung senyawasintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

tidak memperpanjangijin edar di Badan POM ; Bahwa tablet dobel L yang di edarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak di produksi oleh pabrikan resmi / obat tanpa ijin edar /obat palsu tidak dibenarkan untuk diedarkan karena tidak dilengkapipenandaan dan pelabelan sesuai ketentuan dan mengedarkan obat tidakada nomor pendaftaran / ilegal yang harus diuji dulu mutu Keamanan dankemanfaatannya dan tidak membahayakan kesehatan manusia;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/II/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual/ menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasHalaman 10 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN TigKesehatan diberi Wewenangnya

/SK/II/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 106ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edardan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yangdiedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untukmemperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar

/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No1448/Menkes/Per/Il/2011 yang diberi izin untuk mendistibusikan/ menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas, telah ternyata bahwaTerdakwa tidak memiliki izin edar Pil Dobel L, serta bukan sebagai pekerjafarmasi, sedangkan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil dobel L adalah sematamata untuk mendapatkan keuntungan;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan

b, Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang PersetujuanTindakan Kedokteran, disebutkan sebagai berikut :Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dansesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkinterjadi.Dan dalam perkara ini adalah sangat penting tentang ketentuan Pasal 8ayat (2) huruf e, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran,disebutkan

sebagai berikut :Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2020/PT.SBY.Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaandarurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terdugalainnya.Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PERIIII/2008 TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran, disebutkan sebagai berikut :(1) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikansecara lengkap dengan

bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yangbertujuan untuk mempermudah pemahaman.(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dandidokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigiyang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu,nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf b dan e, serta Pasal 9ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor290/MENKES/PER

Tergugat jelas telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UndangUndang RepublikIndonesia Tentang Praktik Kedokteran juncto Pasal 7 ayat (1), Pasal8 ayat (2) huruf b dan e, serta Pasal 9 ayat (1) dan (2) PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor290/MENKES/PER/III/2008 = Tentang Persetujuan TindakanKedokteran;Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2020/PT.SBY.3.2. bahwa Penggugat tidak mendapatkan

Bahwa dengan Tergugat TIDAK MEMBERIKANPENJELASAN kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal Pasal 45 UndangUndang Republik Indonesia TentangPraktik Kedokteran juncto Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf bdan e, serta Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran, adalah Perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Tergugat sendiri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf

PRASETYO, S.Si yang menerangkanbahwa: .BB775/2017/NNF berupa 3( tiga) bungkus plastic klip berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,935 gram .Barang bukti tersebutdiatas disita dari terdakwa Sumarto bin Tarmidi dengan Hasil Pemeriksaan.BB775/2017/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan ( satu) Nomor Urut 87 (delapan puluhtujuh) dan 5FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan (satu ) nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

KOMPOL IBNU SUTARTO,ST, 3.PENATA EKOFERY PRASETYO, S.Si yang menerangkan bahwa: BB776/2017/NNF berupa3( tiga) tablet kKemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mgtersebut diatas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 12 dalam peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan Psikotropika lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang psikotropika.BB777/2017/NNF berupa 10(sepuluh) butir tablet Kemasan warna silver bertuliskan

ALPRAZOLAM 0,5 mgtersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam GolonganIV (empat) Nomor urut 2 dalam peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan Psikotropika lampiran UURI No. 5 tahun 1997tentang psikotropikaBahwa terdakwa dalam menguasai berupa 3( tiga) tablet kemasan warnasilver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg dan berupa 10 (sepuluh) butirtablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0,5 mg tidak adaHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017

tiga) bungkus plastic klip berisi irisan daun denganberat bersih keseluruhan irisan daun 0,935 gram .Barang bukti tersebut diatasdisita dari terdakwa Sumarto bin Tarmidi dengan Hasil Pemeriksaan .BB775/2017/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung ABHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017/PN Tgl.FUBINACA terdaftar dalam Golongan ( satu) Nomor Urut 87 (delapan puluhtujuh) dan 5FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan (satu ) nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

ALPRAZOLAM 0,5 mg tersebut diatas adalah mengandungALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 dalamperaturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganPsikotropika lampiran UURI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropikaMenimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai berupa 3( tiga) tabletkemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg dan berupa 10(sepuluh) butir tablet Kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0,5 mgtidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa Terdakwa Safaruddin Bin Atong tidak memilik izin edar sesuaidengan Permenkes RI no. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkankeamanan dan ketetapan pengunaan serta pengiriman Distribusi dalammembeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa Safaruddin

mendapatkan obat Gmerek Y/THD warna putin Terdakwa langsung kembali menuju Kab.Sinjai ;Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada hariSenin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 21.30 wita, Terdakwa telahmenjual/ mengedarkan obat G merek Y/THD warna putin kepada SaksiAbbas Bin Ansar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebanyak25 (dua lima) butir dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa Safaruddin Bin Atong tidak memilik izin edar sesuaidengan Permenkes RI no. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkankeamanan dan ketetapan pengunaan serta pengiriman Distribusi dalammembeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanMenimbang, bahwa setelan dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwamenerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk

Multivitamin dan lainlain, sedangkan obatobatan yang tidakbisa dijual bebas oleh masyarakan dan harus menggunakan resepdokter adalah obatobat bebas terbatas logo lingkaran biru, obat keraslogo lingkaran merah, obat tertentu psikotropik dan narkotika yanghanya bisa dijual di Apotik;Bahwa mekanisme penjualan obat keras atau obat tertentu harusmengacu kepada Peraturan yang berlaku sebagimana dijelaskan dalamUU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diperjelas keputusanMenteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

maupun Psikotropika, tetapi termasukDaftar Obat Keras;Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimanadimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaanfarmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar,serta diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obatyang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukHalaman 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2016/PN Tlgmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamperkara pidana ini, dimana para Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi; Bahwa

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi