Amar TANGGUL / PETRUSNAIBAHO adalah sebagai Tunggani/pemilik Huta Pallimutan Kelurahan PintuSona Kecamatan pangururan kabupaten samosir berdasarkan surat kutibandari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 denganNama kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL MargaNAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR, DATUN EN NUMMER 1708No. 781, STAAT ONDER: 123 REGISTER Lig : VII320 oleh PANITERAPENGADILAN NEGRI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni 2013;Bahwa nenek moyang Penggugat dan turut Tergugat adalah

Amartanggul Naibaho dengan luas 170 M2 sesuai dengansurat kutiban dari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No.132 dengan Nama kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMARTANGGUL Marga NAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR, DATUN ENHalaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 325/Pdt/2018/PT MDNNUMMER 1708 No. 781, STAAT ONDER: 123 REGISTER Lig : VII320 olehPANITERA PENGADILAN NEGRI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni 2013;18.Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan ParaPenggugat pada point ke

Sinaga tidak ada ditemukan GOLAT SIMBOLONyang ada adalah tanah perkampungan Huta Pallimuta milik alm.AmarTANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalah sebagai Tunggani/pemilik HutaPallimutan Kelurahan Pintu Sona Kecamatan pangururan kabupatenHalaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 325/Pdt/2018/PT MDNsamosir berdasarkan surat kutiban dari BOEKOE RADJA BIOESLANDSHAP PINTOE SONA No. 132 dengan Nama kampungPALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL Marga NAIBAHOWIENS BESLUIT REST CONTR, DATUN EN NUMMER 1708 No.781, STAAT

VII320 oleh PANITERAPENGADILAN NEGRI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni 2013.Bahwa nenek moyang Penggugat dan turut Tergugat adalah keturunanPihak boru dari alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalahsebagai Tunggani/pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu SonaKecamatan pangururan kabupaten samosir berdasarkan surat kutibandari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132dengan Nama kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMARTANGGUL Marga NAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR, DATUNEN NUMMER 1708 No. 781, STAAT

AmartanggulNaibaho dengan luas 170 M2 sesuai dengan surat kutiban dariBOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 denganNama kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGULMarga NAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR, DATUN ENNUMMER 1708 No. 781, STAAT ONDER: 123 REGISTER Lig : VII320 oleh PANITERA PENGADILAN NEGRI BALIGE No. 08/2013tanggal 07 Juni 2013 .Bahwa sesuai dengan Keterangan saksi Arapan Sinaga dan AnjuSimalango serta Bukti T.1 s/d Bukti T.20 benar Gugatan ParaHalaman 59 dari 62 halaman Putusan

dengan almarhum Bapak Ali Sastro, sehinggaperbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa, tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat TanahSengketa pada Tanggal 10 Juli 1992, telah berubah/beralin namayang asal mulanya dari Petuk Pajak dari pada tanah tersebut atasnama orang yang namanya tercantum dalam buku Letter C Desa,atas nama : ALI SASTRO, menjadi atas nama : SUMARNI ALISASTRO, terbukti Tanah Sengketa sudah ber Sertifikat Hak MilikNomor : 1725/MT, sehingga perbuatan perubahan staat

a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

Disektor Aparatur Hukum (butir 7) UUD 1945 menegaskan : Aparat hukum harustercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan.Kualitas Hakim sebagai unsur penting dalam aparatur hukum agar dapat sepenuhnyamendukung penerapan kekuasaan kehakiman sesuai UUD 1945 danmenyelenggarakan peradilan secara benar dan bertanggung jawab;2 Berdasarkan ketentuan dan jiwa Batang Tubuh UUDasar 1945 (Bab IJ) hal. 315 yangmenegaskan:e Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (Rech Staat

), NegaraIndonesia berdasarkan (Rech Staat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka(Machts Staat);e Di sektor materi hukum (hal 517) UUD 1945 menegaskan : Materi hukummerupakan dasar bagi terciptanya ketertipan hukum yang memberikan jaminankepada masyarakat dalam mendapatkan perlindungan serta kepastian hukunryang berlntlkan keadilan dan kebenaran, penerapan dan penegakan hukumperil dilaksanakan secara lugas, tetapi harus manusiawi yaitu berdasarkan asaskeadilan dan kebenaran.Berdasarkan Pasal 30

Obyek Gugatan sama:Bahwa Obyek Gugatan Penggugat Aquo, tertanggal 14 September 2017dengan Gugatan Penggugat tertanggal 5 Februari 1979 sebagaimana telahtertuang dalam Putusan PN Nomor : 29 /K/ 1979 Pdt.Klt..Tgl. 03 01 1981, pada dasarnya adalah sama, yaitu 1 staat Tanah sawah bekas hakHalaman 10 dari 38 halaman Nomor231/Pdt/2018/PT.SMG.UNTUK DINAShanggaduh dari Asmorejo, dengan persil no.464749 kohir No.

SUMIJADI RATWANTIARAsekitartahun 1998, telah membeli 1 staat tanah sawah dari WITO TIYOSOalias WAGIYO , yang terdiri dari Blok A dan Blok B, sawah manaterletak di Ds. Karanglo, kec. Kebonarum, Klaten ; sebagaimana telah dibaliknama menjadi sertifikat Hak Milik Nomor : 813 dan 814 DesaKaranglo atas nama: Drs. SUMIJADI RATWANTIARA, yang terdiriatas :4.1.

SUMIJADI RATWANTIARAadalah Pembeli yang beriitikad baik atas pembelian 1 staat tanahsawah dari WITO TIYOSO alias WAGIYO, yang terdiri dari :Halaman 23 dari 38 halaman Nomor231/Pdt/2018/PT.SMG.UNTUK DINAS2.1. Sawah Blok A : persil Nomor : S.454749 blok A.139, luas + 2.555M2. , terletak di sebelah timur Ds. Karanglo, Kec.

azas lus Soli, maupun anakanak WNA yang dilahirkan di Indonesia dengan azas lus sanguinis, dimanakedua azas pilihan kewarganegaraan itu dianut dalam sistem Hukum TataNegara di Indonesia;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru dan mengandung unsurkehilafan dalam menafsirkan status Hukum Kependudukan berdasarkanHukum Ketatanegaraan/Agemeine Staattehre dan status Kepemilikan yangmestinya pada saat itu Burgerlijke Wetoboek/KUH.Perdata dimana pendudukIndonesia berdasarkan Pasal 131 Indische Staat

(Indische Staat), dan kalaupunkepemilikan tanah secara hukum perdata lebih tepat disebut sebagaiPenyewa atau hak Pakai atas tanah Girik No. 281 No. C 281 Blok D.II Luastanah + 0.178 da/1.780 m2 milik H. Arsad bin Djebing. Tapi Judex Factimenerapkan status hukum berdasarkan Ketatanegaraan yang dikaitkandengan kepemilikan atau pengakuan Hak Milik tanah berdasarkan SuratJual Beli tanah tahun 1956 antara Lie Ban Moy dan H.

:ap Visum et Repert terdakwa membenarkannya ; epertum tersebut saksi korban maupunMenimbang bahsling herkese ia berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwaaian a.yang staat i satu sama lain dihubungkan dengan bukti suratsurat danyank an persidangan, maka terungkaplah faktafakta hukum dipersidangan sebagai benkut :Bahwa, benar terdakwa dipenksa di persidangan menyangkut masalahal yang dilakukan terdakwa pada saksi Indah Nursanti Abdullah ;Bahwa , benar kejadian pemukulan tersebut terjadi

yea as ok 1 r aff talat tnd gel T (Ph yy Calits 6 staat zhu Pos pled ax all celal,Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahanberdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orangyang memberitakan akan aman dari kedustaan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il tersebutadalah perkawianan yang sah, dengan demikian petitum angka 2 permohonanpara Pemohon patut dikabulkan

REOAaKSI....... eee cece e cece cece cece teeter eee ee ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 5.000,Bs UR ree aces aca anes ana amas anaes staat ates ses ates starsat stare ats Rp. 6.000:UU ccc coiss case emose te wees cose see me wena wes in ae ee a wm ME Rp. 586.000,(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Him. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0627/Pdt.G/2017/PA.Mna

saksikorban didepan persidangan serta terdakwa punya tanggung jawab untuk memberikannafkah kepada anak dari hasil perkawinan dengan saksi korban dan terdakwa masih inginmemelihara keutuhan rumah tangga dengan saksi korban.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut MajelisHakim memiliki pertimbangan yuridis yang berbeda dengan Jaksa Penuntut Umummenyangkut dengan lamanya pemidanaan penjara tersebut.Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negarahukum (recht staat

) bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan (macht staat).Konstitusi UndangUndang Dasar (UUD) Tahun 1945 telah mengimplementasikankonsepsi negara hukum tersebut pada Pasal 1 Ayat (3) (Perubahan /Amandemen ke 3(tiga) yakni Negara Indonesia adalah negara hukum, selanjutnya pada Pasal 24 Ayat (1)disebutkan Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.aeMenimbang, bahwa mengadili itu bukanlah melakukan sesuatu terhadap halhalyang

a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

NO: 167/Pdt.G/2011/PN.SRGPasalPasalHalaman6:tanah tersebut kepada para Penggugat danpara Penggugat telah menerima dan menguasainya;5 ; Bahwa segala akibat hukum atasterjadinya transaksi jual beli tanah Tegaltersebut, khususnya yang menyangkut~ tentangpemecahan staat hak milik, Tergugat menyatakansanggup untuk membantu= menyelesaikannya, baikdihadapan Hakim Pengadlan Negari Sragen maupunselama dalam proses pemecahan Sertipikat tanahtersebut di Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Sragen, seluas

bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat2 HIR dinyatakan bahwa akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluargasemenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan keduabelah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatuperjanjian pekerjaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan tentang kedudukan parapihak, keadaan menurut hukum perdata atau hukum sipil adalah tentangperkara mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, ibu bapa dankematian (de burgerlijke staat

tanggal 31 Januari 2008 dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu) dan dengan cara menurutundang undang, oleh karena itu) permohonan kasasi tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olehPemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagaiberikutBahwa UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945sebagai Konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegasbahwa Negara Indonesia adalah Negara WHukum (Recht staat

hukum karenadaluwarsa ;Bahwa sejak proses Onteigeniing antara tahun 1939/1940sampai sekarang tahun 2017 Pengurus Masjid, Takmir/NadzirMasjid AlMuttaqiin Malangjiwan Colomadu, sudah menguasaitanah selama 77 (tujuh puluh tujuh tahun), sehinggaberdasarkan Pasal 529 dan pasal 531 KUHPerdata makapengurus') masjid/Takmir/nadzir Masjid AlMuttagiin adalahBesitter beritikad baik,telan memperoleh hak tanah dengan carayang diatur oleh Undangundang dan peraturan yang berlaku,yaitu: Onteigenning Ordonantie staat

wakafmasjid ;Bahwa Tergugat menyanggah dalil gugatan posita No.5, dan 6,yang menyatakan ahli waris Karto Semito telah menyerahkanhak kepemilikan tanah kepada penggugat, penyerahan hak olehahli waris Karto Semito telah melawan hukum, tanah yangsudah dicabut haknya dengan sendirinya hak tanah jatuh kepadanegara, tanah yang berada dalam penguasaan negara tidak bisadiwariskan, sehingga semua ahli waris Karto Semito telah nyatanyata melawan hukum, hukum yang dilawan antara lain:Onteigenning Ordonantie Staat

terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 10tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat

dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan,maka Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, makaPembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirdengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Herzien Inlandsch Reglement(HIR), Staat

., yang berbunyi :Opt fe cleat Lig Ligh est LS alas gf aay gf slag olg:ld staat Jehdd V tye Gl jlad alt ait slab we dit cay Sym gl Sp feted ye Uysrailh sylh 2S ab glArtinya : Dan Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anakyang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kKedua orangtuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, sepertibinatang yang tidak cacat berprodoksi, apakah kamu temukan anakketurunannyanya cacat?

Hal ini jelas sangat bertentangandengan hukum positif yang berlaku diIW ONES IA.j===~ == nnn nanan ern enanaenenaeBahwa sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum (Recht Staat), sudahseharusnya semua pihak menghormati putusan pengaditan, apalagi terhadapputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).Tidak melaksanakan putusan pengadilan merupakan bentuk daripembangkangan hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terbantah Il,Terbantah i dan TerbantahVy ronnrr nn tenn

mengeluarkan Anjuran denganNomor 565/195/421.105/2012 Malang, tanggal 19 Januari 2012 yang intinyaadalah agar Tergugat memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan danPenggugat menolak anjuran tersebut dengan alasan bahwa Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang hanya membuat anjuran denganmemandang keterangan dari Tergugat saja dan tidak menerapkanseutuhnya pasalpasal yang ada pada UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat