Perkara: PDM /RNI/ 09/ 2018 tanggal September 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:KESATU Bahwa ia terdakwa TRAN THANH DAT selaku Nahkoda KIA BV 97192TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersamasamadengan saksi TRAN VAN THAM (penuntutan dilakukan terpisah) selakuNahkoda KIA BV 99922 TS pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018sekira pukul 04.15 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Mei tahun 2018bertempat di perairan Natuna/ ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06 32Halaman

1 dari 12 halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2018/PT PBR733 LU 108 16 879 BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilanyangmelakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/ataubkNegeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinyamengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin

HIU04 melaksanakan kegiatan patroli di sekitarwilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Senin tanggal 14 Meitahun 2018 sekira pukul 03.35 WIB dengan menggunakan radarmendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06 30 800LU 108 17 700 BT. Selanjutnya KP. HIU04 melakukanpengejaran dengan posisi kapal terdakwa pada 06 31 500 LU 108 17 300 BT dan berhasil menghentikan kapal BV 97192 TSyang dinahkodai terdakwa TRAN THANH DAT pada posisi 06 32733 LU 108 16 879 BT sekira pukul 04.15 WIB.

Menyatakan Terdakwa TRAN THANH DAT tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing, melakukan penangkapan ikan di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRAN THANH DAT, olehkarena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00( seratus juta rupiah);3.

PDS 09/RANAI/04/2014 tertanggal 28April 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :KESATU ; Bahwa ia terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH96565 TSkapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekirapukul 06.42 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi0515 68 LU 10655 70 BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia atau setidaktidaknya

Pasal 102 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;ATAUKEDUA; Bahwa, ia terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH96565 TSkapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekirapukul 06.42 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 ,bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi0515 68 LU 10655 70 BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan

dipersidangan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengertimemberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perikanan yang terjadidi ZEE Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia denganmenggunakan kapal ikan asing KM.BTH 96565 TS; Bahwa, saksi bertugas sebagai Mualim I KP HIU Macan 001 telah menangkap danmemeriksa KM.BTH 96565 TS pada tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 06.42WIB, di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, perairan ZEEI

diajukan dipersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang palingsesuai dengan faktafakta hukum tersebut yakni dakwaan kedua yaitu Pasal 93 ayat (2)Undangundang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun2004 Tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Unsur Setiap Orang;2 Unsur memiliki dan atau mengoperasikan kapal penagkap ikan berbenderaasing;3 Melakukan penangkapan ikan;4 Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

M.Sidalam musyawarah Majelis Hakim berbeda pendapat ( dissenting opinion ) dalam halpenerapan Pasal 30 ayat (2) KUH Pidana pada tindak pidana perikanan di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah: (1) Suatudaerah diluar dan berdampingan dengan Laut Teritorial Pasal 1 ayat (3), Pasal 7 UUNo.43 Tahun 2008, Pasal 55 UNCLOS, (2) jalur di luar dan berbatasan dengan LautTeritorial Pasal 1 angka (21) UU No

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Junmar Pandamon Sumaila telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa <

JEBO7 (4 GT) pada hari Rabu tanggal 08November 2017 sekitar jam 10.20 wita atau setidak tidak nya pada waktu laindalam bulan November 2017 Bertempat di Wilayah Perairan ZEEI LautSulawesi pada posisi 0341.538 LU 12232.824 BT atau setidak tidak nyapada suatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masihtermasuk dalam daerah hukum pengadilan Perikanan Bitung pada PengadilanNegeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan

JEBO7 (4 GT) pada hari Rabu tanggal 08November 2017 sekitar jam 10.20 wita atau setidak tidak nya pada waktu laindalam bulan November 2017 Bertempat di Wilayah Perairan ZEEI LautSulawesi pada posisi 0341.538 LU 12232.824 BT atau setidak tidak nyapada suatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masihtermasuk dalam daerah hukum pengadilan Perikanan Bitung pada PengadilanNegeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Telah Memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap

ikan berbendera Asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat lin Penangkapan Ikan(SIPI), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul23.00 terdakwa JUNMAR PANDAMON SUMALIA (warganegara Philipina)bersama 1 (satu) orang ABK berkewarganegaraan Philipina yaitu) saksiLUCIANO SEGURA dengan menggunakan kapal FB/Ca.

JEBO07,oleh KP.Orca03 pada koordinat : 03 41.650 LU122 34.800 BT adalah di Laut ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl) estimasi dari garis perbatasan denganPhilipina sejauh 4 mill memasuki perairan ZEE Indonesia Wilayah Pengelolaanperikanan republik Indonesia (WPPRI) 716;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makadengan demikian unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaAsing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI), telah terpenuhi secara

Menyatakan Terdakwa Junmar Pandamon Sumaila telahterbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi EkslusifHalaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.BitIndonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) :2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Junmar PandamonSumaila sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus JutaRupiah);3.

di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaranikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1), yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: : Berawal ketika KRI Ahmad Yani366 sedang berlayar di Perairan KarangUnarang, dari radar navigasi Kelvin Hughes terlihat ada kapal motor yangsedang mengapung pada posisi titik kordinat seperti tersebut di atas yangmerupakan ZEEI

Nunukan pada posisi titik koordinat04 07 00 U dan 118 04 75 T Merupakan Zona Ekonomi Esklusif Indonesia(ZEEI) yang termasuk wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timuryang termasuk dalam Wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Nunukan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memilikiSIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal

27 ayat (2), yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut: ; Berawal ketika KRI Ahmad Yani366 sedang berlayar di Perairan KarangUnarang, dari radar navigasi Kelvin Hughes terlihat ada kapal motor yangsedang mengapung pada posisi titik kordinat seperti tersebut di atas yangmerupakan ZEEI ; Bahwa selanjutnya KRI Ahmad Yani366 mendekati kapal motor tersebut danmelakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut kemudian diketahui kapaltersebut merupakan kapal penangkap ikan, bemama MV tw 1339/Fberbendera

UU RINo. 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 402 UU No. 31 Tahun 2004 joUU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan,sebagaimana dalam dakwaanKesatu DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanBerbendera....Dipindai dengan CamScanner 5berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki SIP!

Menyatakan terdakwa LEONG BIAN SENG bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONG BIAN SENG, dengan pidana Denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).3. Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) Unit Kapal KM.

Tpg Bahwa kapal tempat saksi bekerja telah memeriksa dan menangkap kapaltersebut, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 jam 21.40 Wib sekitarperairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 04 42.370 LU 105 17.795 BT. Bahwa KM. TRF 1156 yang di nahkodai oleh terdakwa memang benarsewaktu dilakukan pemeriksaan kapal tersebut sedang melakukan kegiatanpenangkapan ikan di wilayah ZEE!

Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikandan perlengkapan lainnya, berdasarkan posisi penangkapan 04 42.370 LU 105 17.795 BT berada pada perairan ZEEI Laut Natuna Perairan Indonesia.

Setiap orang ;2. dengan sengaja memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing3. melakukan penangkapan ikan di ZEEI ;4. tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan kkan );Menimbang ,bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan dihubungkan dengan unsurunsur tersebut, maka dapat diuraikansebagai berikut.Ad. 1. Unsur setiap orang;Halaman 17 dari 24 Halamam Putusan Pidana Perikanan Nomor 29/Pid.SusPRK / 2016/ PN.

ZEEI dan c.) sungai, waduk, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di WilayahRepublik Indonesia ;Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berhubungan dengan uraianpertimbangan dalam unsur kedua di mana terungkap suatu fakta bahwapenangkapan terhadap kapal KM TRF 1156 yang dinahkodai oleh terdakwaHalaman 20 dari 24 Halamam Putusan Pidana Perikanan Nomor 29/Pid.SusPRK / 2016/ PN.

Menyatakan terdakwa LEONG BIAN SENG bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkapikanberbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakHalaman 23 dari 24 Halamam Putusan Pidana Perikanan Nomor 29/Pid.SusPRK / 2016/ PN. Tpgmemiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dakwaanKedua Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONG BIAN SENG, denganpidana Denda Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).3.

BV 92888 TS terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidanaMemiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI), melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) UndangUndang RINo.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang RI No.31 Tahun 2004sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang

BV 92889 TS pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira Pukul07.10 WIB sampai dengan pukul 08.15 Wib atau setidaktidaknya dalam bulan Mei 2016bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 0536340 LU 109 15016 BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikananpada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang memilikidan/atau mengoperasikan

Hiu 11, KP Hiu 14 dan KPOrca 03 yang sedang samasama melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan danPerikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan, melihat kegiatan terdakwadiketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa langsung memutuskan tali jaring danberusaha untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran danmenghentikan kapal KM. BV 92888 TS pada titik koordinat 0536340 LU 109 15 016 BTdan selanjutnya Mualim IT KP.

Hu 11, KP Hiu 14 dan KPOrca 03 yang sedang samasama melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan danPerikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan, melihat kegiatan terdakwadiketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa langsung memutuskan tali jaring danberusaha untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran danmenghentikan kapal KM. BV 92888 TS pada titik koordinat 0536340 LU 109 15 016 BTdan selanjutnya Mualim IT KP.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Territorial Indonesia sebagaimanaditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yangmeliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200(dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NHOUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing yang Melakukan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang Tidak Memiliki Surat Izin

ATAUKEDUAwonnnee Bahwa Terdakwa NHOUN selaku Nakhoda KM JHFA 398 TU2 yangmerupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 14Oktober 2016 sekira jam 15.05 WIB atau setidaktidaknya dalam bulanOktober tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia(ZEEI) pada posisi 04 09 300 LU 104 58 200 BT atau setidaktidaknya diPerairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaktidaknya masih dalamdaerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yangHalaman 4 dari

Saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran BidangPehubungan Laut Dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas; Bahwa, Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas lautterritorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI); Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Undangundang nomor 5 Tahun1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalurdiluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimanaditetapkan berdasarkan Undangundang yang

ZEEI, dan3.

Bahwa ketentuan Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikananyang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undangundangini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjianantara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asalTerdakwa ;Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 71/Pid.SusPrk/2017/PN Ran.

Menyatakan Terdakwa NHOUN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan Kapal PenangkapIkan Berbendera Asing yang Melakukan Penangkapan Ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang Tidak Memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduaPenuntut Umum;2.