828 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

;Sehingga mengacu pada putusan BPSK tersebut yang menyebutkan suratgugatan konsumen tertanggal 30 November 2016 dan BPSK mengeluarkanputusan pada tanggal 11 Januari 2017, sudah secara jelas dan terangPutusan BPSK Batu Bara tersebut telah lewat waktu dan melawan hukummelanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, oleh karena ituputusan BPSK Batal Demi Hukum (dianggap tidak pernah ada);Bahwa setelah membaca seluruh putusan BPSK Kabupaten Batu Baratersebut, tampak bahwa dialildalil yang menjadi

Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 459/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016tanggal 5 Agustus 2016;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan agar memberikan putusansebagai berikut:1.Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1866/Aritrase/BPSK BB/XII/2016, tanggal 11 Januari 2017 Batal DemiHukum;Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenanganAbsolut untuk

memutus perkara yang dimohonkan olehTermohon/Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara;Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kKewenangan relatifuntuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisili diWilayah Provinsi Riau;Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1866/Arbitrase/BPSK BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017;Menyatakan dan menguatkan tetap berlakunya Perjanjian Kredit dalam SuratPengakuan Hutang antara PT.

Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 TentangArbitrase.

Nomor 828 K/Pdt.SusBPSk/2017 Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1866/Arbitrase/BPSK BB/XII/2016, Tanggal 11 Januari 2017; Menolak keberatan Pemohon selain dan selebihnya;MENGADILI SENDIRI Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili perkara sengketa konsumen Nomor 1866/Arbitrase/BPSK BB/XII/2016, Tanggal 11 Januari 2017; Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Permohonan Keberatan dapat dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Keberatan D/H Teradu sebagai pihak yang baik dan benar;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 002/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2019 tertanggal 16 Februari 2021;
4. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya No. 002/A/BPSK-Kota.Tsm

14/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Tsm

Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan Nomor 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn tertangal 30 Desember 2021;
MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn tertangal 30 Desember 2021;

- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh

49/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Garut Nomor 19/Pdt.S-Jsa/BPSK-GRT/IX/2020 tanggal 13 Januari 2021;
3. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Garut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

2.

5/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Grt

MENGADILI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan/PENGGUGAT/dulunya Tergugat dengan Termohon Keberatan/TERGUGAT/dulunya Penggugat ;

2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2019, tertanggal 3 Januari 2019 untuk seluruhnya;

3. Menyatakan

15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg

932 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

V sebagai objek jaminan fiducia kepadaKonsumen;Mewajibkan Konsumen untuk membayar angsuran yang tertunggak;Menolak permohonan Konsumen selebihnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonanalasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Mengabulkan gugatan/permohonan keberatan dari Penggugat/PemohonKeberatan untuk seluruhnya;Menyatakan BPSK

Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan;Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 78/PEN/VIII/2017/BPSKMDN. tanggal 12 Oktober 2017, batal demi hukum;Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini;Atau:Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq.

Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaquo et bono);Bahwa, terhadap alasan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Medandengan Putusan Nomor 713/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Mdn. tanggal 19Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:1.2.Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor78/PEN/VIII/2017/BPSKMDN. bertanggal 12 Oktober 2017, telahmempunyai

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Medan Nomor 78/PEN/VIII/2017/BPSKMDN tertanggal12 Oktober 2017 batal demi hukum;2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Atau jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon tidak mengajukankontra memori;Halaman 3 dari 6 hal. Put.

, dengan demikian cukup alasan untukmembatalkan putusan Judex Facti dengan mengabulkan permohonan kasasiPenggugat, dan menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

787 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

konsumen oleh BPSK melaui cara Konsiliasiatau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud daam Pasal 3 hurufa, dilakukan atas dasar pilihnan dan persetujuan para pihak yangHalaman 6 dari 25 hal Put.

Nomor 787 kK/Pdt.SusBPSK/2017a.Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), padaPasal 5 ayat (1) menyatakan:Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hariterhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)*;Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)diterima oleh Pemohon Keberatan

Menjatuhkan sanksi administratif kKepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan Undang Undang ini;c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010pada Pasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnva dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat";d).

Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Batu Bara;e).

Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yangmelanggar ketentuan Undang Undang ini;Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010pada Pasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnva dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat";.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Arif Rahman ;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1015/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 20 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang MembatalkanPerjanjian.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1015/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016,tanggal 20 Januari 2017, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telahmelampaui kewenangannya dengan membatalkan perjanjian.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batu Bara Nomor: 1015/Arbitrase/BPSKBB/TX/2016, tanggal 20 Januari2017 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.3.

(BPSK) terdekat.d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undangundang Nomor : 30 tahun 1999 TentangArbitrase, Keputusan mencantumkan lrahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaSehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani perkara ini;TENTANG POKOK PERKARA Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalildalil

DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor:249/Arbitrase/P3K/ISIII/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016;Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.SusBPSK/2016/PN.TB antara LINDAWATI Br.

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon

Keberatan;

• Membatalkan Putusan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara No: 55/Pts-Arb/BPSK/BB/V/2016 tanggal 31 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI

• Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa konsumen No : 55/Pts-Arb/BPSK/BBA//2016;
• Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp766.000,00

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSKKabupaten Batu Bara No. 55/PtsArb/BPSK/BB/V/2016;3.

) PemerintahKabupaten Batubara No. 55/PtsArb/BPSK/BBA//2016 tanggal 31 Mei 2016, danmohon untuk dibatalkan, dengan alasan:Bahwa Majelis BPSK dalam mengeluarkan Putusan Arbitrase telah lewatwaktu;Bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis BPSK KabupatenBatubara tentang Arbitrase atas pengaduan Sdr.

Kabupaten Batubara, Nomor 55/PtsArb/BPSK/BBA//2016 tanggal 31 Mei 2016;Bahwa BPSK Batu Bara berwenang memutus perkara ini;3.

dimaksud dengan hari dalamketentuan ini adalah hari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Putusan BPSK Batubara No.55/PtsArb/BPSK/BBA//2016 yang terlampir dalam permohonan PemohonKeberatan, diketahui salinan tersebut diberikan kepada Pelaku Usaha melaluisurat tercatat pada kantor pos setempat pada tanggal 31 Mei 2016, sedangkanKeberatan Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK tersebut telah didaftarkanoleh Pemohon Keberatan pada tanggal 3 Juni 2016, sehingga perhitunganHalaman 11 dari 15 Putusan

Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggarketentuan Undangundang ini.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sengketa yang terurai dalamHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 28 /Pdt.SusBPSK/2016/PN TjbPutusan BPSK Kabupaten Batu Bara No: 55/PtsArb/BPSK/BB/V/2016,sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon Keberatan dalam LampiranKeberatan Pemohon Keberatan atas BPSK Kabupaten Batubara No. 55/PtsArb/BPSK/BB/V/2016, bahwa sengketa antara Supriadi sebagai Konsumen (incasu Termohon Keberatan

24/Pdt.K-BPSK/2013/PN Smi

Tidak Berwenang Mengadili Secara Relatif:Bahwa pada hakekatnya Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) yang final dan mengikat tidak dapat diajukankeberatan.

Namun dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah AgungNomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka PengadilanNegeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatanterhadap putusan BPSK mempedomani Peraturan Mahkamah Agungtersebut sebelum dilakukan revisi terhadap Undangundang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa objek Permohonan Keberatan adalah Putusan BPSK KabupatenSukabumi, Nomor: 040/Prk/BPSK.Kabsi/VIII

Lampau Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan (Exceptio temporis /eksepsi daluwarsa):Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, Nomor:040/Prk/BPSK.Kabsi/VIII/2014 telah dijatunkan pada tanggal 23September 2014, kemudian Pemohon Keberatan telan menerimapemberitahuan Putusan BPSK aquo pada tanggal 02 Oktober 2014,sedangkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PemohonKeberatan ke Pengadilan Negeri Sukabumi tercatat pada tanggal 17Desember 2014.a.

Skb selambatlambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusandibacakan,;(2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusanBPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yangbersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusanBPSK;(3) Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapatmengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakkeputusan BPSK diberitahukan.c.

BPSK Kabupaten Sukabumi kedudukannya bukanlah di bawahwewenang Pemerintah Kabupaten Sukabumi:Bahwa Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan telahmenyebutkan Termohon 3 adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi,Cq Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk).Padahal senyatanya, BPSK Kabupaten Sukabumi meskipun beradadiwilayah Pemerintah Kabupaten Sukabumi tetapi keberadaan BPSKbukan atas kebijakan Ekonomi maupun kebijakan Politik PemerintahKabupaten Sukabumi melainkan berdasarkan:1) Keputusan

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bogor tidak berwenang mengadili perkara sengketa Konsumen No. 31/Arb/BPSK/X/2018 ;

3. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Kota Bogor Nomor 31/Arb/BPSK/X/2018 ;

4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan Gugatan Keberatan atasPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No :31/Pts.Arb/BPSK/X/2018 Tanggal 04 Oktober 2018, yang Amarnya menyatakan :MENGADILI :1.

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Bogor telah mengeluarkan Putusan No :31/Pts.Arb/BPSK/X/2018 antara RENI CITRA YULIANDA, S.E SelakuPENGGUGAT dan PT. DUTA SENAWIJAYA MANDIRI SelakuTERGUGAT.2. Bahwa terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Bogor tersebut diatas, kami selaku TERGUGATmenyatakan Keberatan.Halaman 2 Putusan nomor 137/Pdt/G/2018/PN.Begr.3.

ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIANSENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BOGOR6.

Bahwa adapun alasan yang Pemohon Keberatan ajukan atas PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor adalahsebagai berikut :> KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN HAKIM YANG NYATA DIDALAM PUTUSAN BADAN' PENYELESAIAN SENGKETAKONSUMEN (BPSK) KOTA BOGOR No : 31/Pts.Arb/BPSK/X/20181.

) KOTA Bogor No : 31/Pts.Arb/BPSK/X/2018.

188 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

muslihat yang dilakukanoleh Konsumen/ Termohon Keberatan dalam pemeriksaan sengketa,dimana faktanya Majelis BPSK Pemkab.

Pemohon Keberatan memilih penyelesaiansengketa melalui BPSK di dalam klausula pada Perjanjian PembiayaanKonsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia), namunfaktanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahHalaman 5 dari 18 hal Put.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmelampaui kewenangannya dan demi hukum Putusan BPSK Pemkab.

Nomor 188 K/Padt.SusBPSK/2016Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui carakonsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan danpersetujuan para pihak yang bersangkutan.Jadi, apabila para pihak tidak setuju dan tidak memilin BPSK sebagai forumpenyelesaian sengketa, maka sengketa tidak dapat diperiksa, di adili dan diputus oleh BPSK

"Bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara yang berwenang.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut;
2. Membatalkan putusan BPSK Kabupaten Bengkayang nomor 05 tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Keberatan/Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244.000,00,- (dua ratus empat

2/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Bek

Faktanya, Pemohon KeberatanselakuTermohon hadir pada setiap persidangan BPSK yangdalamhalini diwakili oleh Fuad, SE selaku Kepala UPCBengkayang. Tetapi oleh Majelis BPSK dianggap tidak hadirkarena hanya menunjukan Surat Tugas saja.

Bahwa termohon keberatan menolak dalil permohon keberatan padauruf C.4(a) halaman 8 yang menyatakan BPSK Bengkayang telahmembatalkan perjanjian. Pemohon keberatan sangat keliru apabilamenyatak BPSK telah membatalkan perjanjian, mohon kepada pemohonkeberatan membaca kembali keseluruhan putusan BPSK Bengkayang,tidak ada kalimat dalam putusan BPSK Bengkayang yang membatalkanperjanjian yang dibuat antara permohon keberatan dengan termohonkeberatan.

Apabila BPSKBengkayangmemutuskan secara vestek, jelas BPSK Bengkayang sudah benar dantepat, karena yang hadir selama siding BPSK Bengkayang adalah bukanorang yang meneriama kuasa dari direksi. Kehadiran fuad, SE padapersidangan BPSK dari pimpinan PT. Prgadaian (perero). Untuk itu dalilpemohon keberatan ini haruslah ditolak.10.

Menguatkan putusan BPSK Kabupaten Bengkayang Nomor O06 Tahun2017, tanggal 14 desember 2017.3.

Membatalkan putusan BPSK Kabupaten Bengkayang nomor 05 tahun2017 tanggal 5 Desember 2017;Mengadili Sendiri1. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraint;2.

70/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Srh

49 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Tentang BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Secara Mutlak/Absolut Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Perkara A quo.Alasan Hukum:1.

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UUPKdan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenang mengadili, apabila parapihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaiansengketa di luar pengadilan;.

Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah mempertimbangkanketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 TentangPembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, yang menyatakan setiapKonsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat PelakuUsaha di BPSK tempat berdomisili Konsumen atau pada BPSK terdekat;2. Bahwa domisili dari Konsumen (ic.

Tergugat/Termohon Keberatan)adalah di Huta Purwosari Atas, Desa Dolok Mainu, Kecamatan DolokBatu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,sehingga BPSK di tempat domisili Tergugat (Termohon Keberatan) atauBPSK yang terdekat adalah BPSK Pematang Siantar;3. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan 2 Keputusan Presiden Nomor18 tahun 2010 tersebut maka BPSK Kabupaten Batu Bara telahmelanggar kewenangan relatif untuk memeriksa serta mengadili perkaraa quo;.

Keberatan KelimaTentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Salah MenerapkanHukum Dalam Pembatalan Perjanjian Kredit Perkara a quo;Alasan Hukum:1.Bahwa pada angka 5 amar putusan BPSK Kabupaten Batu Baraberbunyi menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat danditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen/almarhum Masri dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dantidak berkekuatan hukum yang mengikat;Bahwa Majelis BPSK telah mengaitkan perjanjian kredit tersebut denganfungsi

M E N G A D I L I: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri 449/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 6 Oktober 2016;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon;2.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

146 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr Tanggal 14 Oktober 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menolak

148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Altur Junus Samuel Simanjuntak;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 65/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 601.000,-(enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa putusan BPSK Kab.

Terlebihbaru kali ini dalam suatu putusan halhal dalam gugatan yangdisampaikan termohon keberatan ditulis sama persis dalampertimbangan putusan BPSK tersebut sehingga seolaholah dibuatorang yang sama.Dalam putusan BPSK tersebut pertimbangan hukum adalah sebagaiberikut :Menimbang bahwa :1.

BahwaMenimbang Keputusan Presiden Republik Indonesia No 18 tahun 2010pada Pasal 2Sehingga Majelis BPSK Kab.Batu Bara berpendapat bahwa Konsumendan Pelaku Usaha adalah dapat disebut sebagai konsumen dan PelakuUsaha dan juga telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagaikonsumen dan Pelaku Usaha maka dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat sengketa a quomaka Majelis BPSK Kab.

quo, yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yangdiajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranahsengketa konsumen.

BPSK Batubara telah terbukti melampauikewenangannya sehingga Putusan BPSK batubara tersebut (objeksengketa) telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum samasekali, dan batal demi hukum.Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukangugatan ke BPSK Batu bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuatoleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpasepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuanPemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa danmemutus gugatan yang