timbul dalam perkara ini, yang dihitung hinggakini ditetapkan sebesar Rp 1.550.000,00 (satu juta lima ratus limapuluh ribu rupiah).Bahwa oleh karena TERGUGAT II INTERVENSI selaku Wakil Ketua LembagaAdat Dayak Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu,Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat DayakKabupaten Kotabaru nomor 003/DADKTB/SK/2012 tertanggal 28 Oktober 2012tentang Pengurus Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak, KecamatanKelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru periode 20122017

Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, KabupatenKotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tanda terima terlampir BUMT.ILINT5.Bahwa terbukti TERGUGAT II INTERVENSI selaku Wakil Ketua Lembaga AdatDayak Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, KabupatenKotabaru berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat Dayak KabupatenKotabaru nomor 003/DADKTB/SK/2012 tertanggal 28 Oktober 2012 tentangPengurus Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan KelumpangHulu, Kabupaten Kota Baru periode 20122017

;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan AdatDayak Kabupaten Kotabaru Nomor : 003/DADKTB/SK/X/2012,Tentang Pengurus Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan DayakKecamatan Kelumpung Hulu Kabupaten Kotabaru Periode 20122017;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 003/DADKTB/SK/X/2012, Tentang Susunan Pengurus Lembaga AdatDayak Periode Tahun 20122017 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Melapor,Nomor : 220/67/Kesbangpol tertanggal 5 Maret 2014;Foto copy sesuai dengan aslinya

adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensidalam jawabannya tertanggal 5 Februari 2014, pada intinya sebagai berikut :1,Bahwa oleh karena TERGUGAT II INTERVENSI selakuWakil Ketua Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak, KecamatanKelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan DewanAdat Dayak Kabupaten Kotabaru nomor 003/DADKTB/SK/2012 tertanggal 28Oktober 2012 tentang Pengurus Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak,Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru periode 20122017

Bahwa setelah selesai Akad Nikah Penggugat dan Tergugat sama samatinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun ALAMAT, Rt. 003/ Rw. 002,Desa XxXxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri selama 5 tahun(20122017).. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telahmelakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telahdikaruniai seorang anak laki laki yang diberi nama: XXXXXXXxX, Lahir diWonogiri, 12 Desember 2012, dan sekarang ikut Penggugat..

Fotokopi KTP RI, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk an.Penggugat, NIK : 3518045202690002 Tanggal 20122017, telahdinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok dan sesuai (bukti P.2) ;Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Ngj Halaman 3 dari 123.

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat, nomor360322005/SURKET/01/201217/xxxxx, tanggal 20122017, telahdicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (buktiP.1) ;2.

Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telahdibubuhi meterai secukupnya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4);Fotokopi Karta Keluarga atas nama Kepala Keluarga Argiadipa Nomor3174011501094775 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tebet Timurtanggal 20122017.

Syakirman/Penggugat tercatat sebagai Ketua Bidang Hubungandan Pengabdian Masyarakat;Musyawarah Nasional Ill AKSI yang diselenggarakan di Jakarta padatanggal 11 April 2012 telan menetapkan Surat Keputusan MUNAS IIIAKSI Nomor 010/MUNAS III/2012 tentang Susunan Pengurus DewanPimpinan Nasional AKSI Periode 20122017 dimana dalam susunanKepengurusan AKSI tersebut Sdr.

Veri Senopel sebagai Ketua UmumAKSI:Sesuai Pasal 18 Anggaran Dasar AKSI yang mempunyai kKewenanganmengeluarkan pendapat di dalam maupun di luar untuk mewakili AKSIadalah Dewan Pimpinan Nasional AKSI secara kolektif merupakanPemegang Kekuasaan Tertinggi AKSI yang dalam hal ini adalah DewanPimpinan Nasional AKSI yang ditetapkan berdasarkan Surat KeputusanMUNAS III AKSI nomor 10/MUNAS III/2012 tentang Susunan PengurusDewan Pimpinan Nasional AKSI Periode 20122017 dimana dalamsusunan kepengurusan AKSI

Yonathan Tampi,S.TH dan telah tercatat perkawinannya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3217-KW-20122017-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung Barat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.01 Tahun 1974 tentang perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Tanggal 21 Nopember2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KOTA BATAM, tempatkedudukan Jalan Engku Puteri, Graha Kadin Blok A No. 1 Batam Center KotaBatam, dalam hal ini diwakili oleh Akhmad Maruf Maulana, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal Komplek Taman Puri Indah Blok B No. 94 KotaBatam, selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam MasaBhakti 20122017

Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupaKeputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 merupakanperaturan perundangundangan di bawah undangundang, sehingga Mahkamah Agungberwenang untuk mengujinya;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Akhmad Maruf Maulana dalamkapasitasnya sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam MasaBhakti 20122017

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-20122017-0005 atas nama Bun Tho Long dan Oktariarti

Keluarga nama Lalu Agus Satriawan Nomor5203202010071728, tanggal 20122017, yang aslinya dikeluarkan olehKepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten LombokHim. 5 Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.SelTimur, telah dinazegelen akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya (P.1);2.

Mulai dari 20122017.

.; Dengan demikian sangatlah jelas Tergugat menyatakan bahwaPartai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) tidak mempunyai kursi sertatidak mempunyai akumulasi suara dalam pemilihan Umum tahun2009, sehingga tidak berhak untuk mengusulkan Pasangan BakalCalon dari Walikota Dan Wakil Walikota untuk ikut dalam PemilihanUmum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Periode 20122017; .

Marthinus Salamala, MS darPetrus Fatlolon, SH, MH tertanggal 8 Februari 2012, (fotokopsesuai dengan aslinya); 7 Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 57KPU032.436678/II/2012 tentang Penetapan Pasangan CalorWalikota dan Wakil Walikota Sorong Periode 20122017 yanmemenuhi syarat tertanggal 7 Februari 2012, (fotokopi sesuadengan aslinya); Surat Pencalonan Nomor: 009/SP/XI/2011 tentang PengajuarPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atag$nama Ir.

Marthinus Salamala, M.S. dan Petrus Fatlolon, S.H., M.H. in casu Para Penggugat (vide Bukti P9) ; ee Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesiamenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 420/DPPPKDI/Tus/11/2011Tanggal 20 November 2011 Tentang Penetapan Bakal Calon KepalaDerah Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Periode 20122017 danSurat Rekomendasi Nomor : 420/DPP/IIIJ/2011 Tanggal 20 November2011 yang diberikan kepada Pasangan

Putusan No. 683/Pdt.G/2019 /PA.PoNomor : 3504136608980001 tanggal 20122017, bermaterai cukup dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda (P11);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 696/69/XII/2013 tanggal 27 Desember2013, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat)yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Rejotangan Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti

TengahTengah Nomor : 141/079/RNT/IV/II/2012 tanggal 16 Februari 2012yang dalam petitum gugatan Penggugat memohon kiranya keduaproduk tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyaikekuatan berlaku, padahal kedua produk tersebut yang telahmengantarkan Matarumah/Rumahtau Bakala Lare juga sebagaiMatarumah Perintah di Negeri TengahTengah, halmana terbuktidengan telah dilantiknya Almarhum AGIL PATTIRAJA TUHAREA dariMatarumah/Rumahtau Bakala Lare selaku Kepala PemerintahanNegeri TengahTengah masa bakti 20122017

Karena substansiKesepakatan Bersama Para Pihak pada hari Selasa tanggal 14Pebruari 2012 tersebut sebagai dasar diterbitkan revisi terhadapPeraturan Negeri TengahTengah Nomor 141/078/RNT/TV/2011Tanggal 20 April 2011 sebagai realisasi untuk mendorong danmendukung pelantikan AGIL PATTIRAJA TUHAREA dariMatarumah Tuharea Bakala Lare oleh Bupati Maluku Tengah untukperiode 20122017 dan telah dikukuhkan secara adat, tanpa adakeberatan dari siapbapun sampai masa periodesasi berakhir;Bahwa oleh karena pelantikan

AGIL PATTIRAJA TUHAREA dariMatarumah Tuharea Bakala Lare oleh Bupati Maluku Tengah untukperiode 20122017 merupakan kelanjutan dari kedudukanMatarumah Tuharea Tuni Saki (HASAN TUHAREA) selaku KepalaPemerintahan Negeri di Negeri TengahTengah sebelumnya, makayang berhak berdasarkan kenyataan hukum atas jabatan KepalaPemerintahan Negeri di Negeri TengahTengah adalah MatarumahTuharea Bakala Lare dan Matarumah Tuharea Tuni Saki, sesuairevisi dengan cara menambah dan bukan mengganti sesuaikenyataan kepemimpinan

Susilo III C/ 1,Rt. 08/ Rw. 04, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, KotaJakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta selama sekitar 5 tahun (20122017).3: Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugattersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik(bada dukhul) ,dan sudah dikaruniai 1 orang anak:4.

Dengan demikianmaka gugatan Penggugat sangat keliru mempersoalkan bagian yangbukan hak Saudara)Oleh karena itu, posita angka 2 tersebut patut dikesampingkan karenatidak berdasar dan tidak beralasan;Tanggapan terhadap posita angka 3 gugatan Penggugat;Naskah asli posita angka 3 sebagai berikut :Bahwa berdasarkan kesepakatan antara TERGUGAT denganPENGGUGAT, kewajiban pembayaran atas sewa menyewa tersebutmenjadi tanggung jawab TERGUGAT karena kapasitas TURUT TERGUGATsebagai Gubernur Papua Barat Periode 20122017

Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian sewamenyewa terhadap rumah milik Penggugat yang beralamat di Jalan Karya AbriSanggeng, Manokwari Papua Barat, yang selanjutnya rumah tersebut ditempatioleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Papua Barat periodetahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan pembayaran atas kenikmatantersebut yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah per tahun selama 5 (lima) tahunterhitung sejak tahun 20122017

Orda Musi Banyuasin Periode 20122017 sebagaimana Keputusan Majelis Pengurus Wilayah ICMI OrwilSumatera Selatan Nomor: 025/SK/ICMI.07/KW.SEK/07/2012 tanggal 16Juli 2012; Bahwa pada Tahun Anggaran 20122013 Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin memberikan bantuan dana hibah untuk operasional IkatanCendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Musi BanyuasinHim. 6 dari 53 hlm. Put.

No. 63/G/2018/PTUNPLG13.14.15.16.17.18.19.P13P14.1:P14.2:P15P16P17P18025/SK/ICMI.07/KW.SEK/07/2012 tentang Pengesahan SusunanMajelis Pengurus Daerah Ikatan Cendikiawan Muslim SeIndonesiaMusi Banyuasin Periode 20122017, tanggal 16 Juli 2012 (fotokopidari fotokopi); : Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palembang No. 19/Pid.SusTPK/2014/PN.Plg tanggal 24 Juli 2014 (fotokopi dari fotokopi);Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 (sesuai dengan asli);Tanda Bukti

(sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu riburupiah), dengan perincian terurai dalam Putusan Nomor: 19/pid.SusTPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014, dan penyimpangan dalam Penggunaandana bantuan hibah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk ICMIKabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012 tersebut terjadi pada saatDarmadi, S.Ag., M.Pd.l. bin Somed (in casu Penggugat) sebagai salah satuSusunan Majelis Pengurus Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim SeIndonesiaMusi Banyuasin Periode 20122017

Asli Surat penolakan pernikahan atas nama LULUK KHORINAH Nomor :B.0469/Kua.15.35.10/Pw.01/12/2017 tanggal 20122017 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanNgantang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, olen Ketua Majelis diberitanda (P.7);Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisanyang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal sebagaimana yang telah termuat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor180214XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah KabupatenLampung Tengah tertanggal 20122017, bukti surat tersebut telah diberiHalaman 4 dari 16, Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2020/PA.Gsgmeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;1.2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Domisili,Nomor : XXX, Tanggal 20122017, yang dikeluarkan oleh PemerintahKabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meteralcukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;2.