Ditemukan 488 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dahri d.a.n d.i.t dahmi d.k.i d.h.s drh.i d.s.i dlh.i d.c.i d.g.i d.h.g
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 20-08-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 213/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 11 Nopember 2015 — Pembanding/Penggugat : SULAIMAN
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kabupaten Majene
Terbanding/Tergugat : AYUB NUR, S.Sos
Terbanding/Tergugat : NUR. HIDAYAH, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
41 — 42
  • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diberikan tugas danfungsi untuk melaksanakan PELAYANAN LELANG.Bahwa dalam Pasal 7 Vendu Reglement Staatsblad 1908:189(Peraturan Lelang) disebutkan bahwa Juru Lelang d.h.i.
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Umum Pencurian
Register : 01-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 63-K/PM.I-01/AD/III/2016
Tanggal 2 Juni 2016 — Amri. Serda, 3920022750171
113 — 35
  • jasmani maupun rohani sehinggamampu bertanggungjawab atas perbuatan yangdilakukannya.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkesatu Barangsiapa telah terpenuhi.Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu.Yang dimaksud dengan Mengambil barang sesuatu ialahmengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidaksah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasanyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempatasal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 14-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 712/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
NOFIMAR
Terdakwa:
1.BUDI SATRIAWAN alias BUDI bin H. SABUDIN KIRNADIPURA Alm
2.AZIS MUSLIM BUROX alias BUROX bin UUS KODIR
31 — 13
  • negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itudilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan ternayta tempat kediaman saksi yang dipanggil lebin dekat padatempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara daripada tempat kedudukanpengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (d.h.i.Pengadilan Negeri Cianjur), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenanguntuk mengadili perkara ini (d.h.i
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN Cikarang Nomor 156/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 24 September 2019 — H. SUFNIR VS 1.Menteri Agraria dan Tata Ruang qq Kepala Kanwil Agraria 2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat qq Dirjen Bina Marga qq
137 — 68
  • Penetapan No.48/Pdt.P.Kons/2019/PN.Ckr tanggal 2 Juli 2019 dari Ketua PengadilanNegeri Cikarang, yang telah disampaikan melalui Kepala Desa Buni Baktitanggal 08.07.2019 dan tidak dihadiri olen Pemohon, pada hal merupakanbeban Pemohon, karena sebagian tanah Pemohon diambil untuk Jalan Tolharus diserahkan dan diikuti dengan konsinyasi uang yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 48/Pdt.P.Kons/2019/PN.Ckrdimana Pemohon sangatkeberatan atas harga yang ditetapkan;Bahwa Pemerintah d.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2595 K/Pdt/2015
Tanggal 21 September 2016 — HARDIANTO, Dkk vs H. ABU BAKAR MUSA, Dkk
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2i dan TurutTermohon Kasasi) dari pembagian ulayat oleh Tua Golo (Ketua Adat) UwiIsmail yang tertuang dalam Surat Bukti tertanda T.I.II/1 dan T.I.II/2termaksud adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena tidakdidasari oleh kebohongan dan/atau tipu muslihat sebagaimana dikemukakansecara tidak benar oleh Judex Facti di dalam pertimbangan hukumnyaa quo;Bahwa, lebih dari itu, perolehan tanah tersebut telah melalui kebiasaan(adat) yang berlaku di Nanga Nae yakni pihak yang memperoleh tanahulayat (d.h.i
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 593/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 20 Desember 2016 — IR THAMRIN TANJUNG >< KEJAKSAAN AGUNG RI CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT CQ JAKSA PENUNTUT UMUM CS
103 — 223
  • (TERGUGAT Ill) sesuai Berita Acara No : 20/BADIR/2000tanggal 21 Nopember 2000;Dalam Birita Acara No. 20/ BADIR/ 2000 tanggal 21 November 2000disebutkan (kami kutip) ;"Sehubungan dengan halhal tersebut di atas dan dengan telahdiputusnya/ diakhirinya PKP, maka dengan ini Para Pihak telah setujuHal. 42 Putusan No.593/PDT/2016/PT.DKIdan sepakat untuk melaksanakan serah terima pengalihan penitipanJalan Tol ruas Pondok PinangJagorawiCikunir (Seksi S), denganketentuan sebagai berikut:1.Pihak Pertama (d.h.i
    MNBTURUT TERGUGAT ) menyerahkanpenitipan kepada Pihak Kedua (d.h.i. PT. Jasa MargaTERGUGATIll), dan Pihak Kedua dengan ini menerima dengan baik dari PihakPertama penitipan Jalan Tol ruas Pondok PinangJagorawiCikunir(Seksi S) berikut bangunan kantor yang terletak di Jalan TBSimatupang Jakarta Selatan (di bawah jembatan) dan pintupintugerbang sepanjang Jalan Tol Pondok Pinang sampai denganJagorawi;Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393/B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 —
56 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut dengan surat suratlainnya yang diterbitkan oleh Tergugat/TermohonPeninjauan Kembali maupun terhadap isi dan makna darisurat tersebut;Bahwa, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Pajak maumeneliti dan mempelajari secara seksama korelasi dariSurat Tergugat Nomor : S180/WPJ.09/KP.1109 /2008tanggal 18 Maret 2008 yang menjadi obyek sengketadalam perkara a quo dengan surat surat lainnya yangditerbitkan Tergugat maupun terhadap isi dan maknadari Surat tersebut, maka jelas bahwa Surat Tergugattersebut d.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 28-01-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/Pdt.Sus-BPSK/2015
Tanggal 28 Januari 2015 — PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk (ADIRA FINANCE) VS AJAT SUDRAJAT
102 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan surat bukti P1 gugatan Penggugat BPSK/TermohonKeberatan/Termohon Kasasi diterima oleh BPSK Kabupaten Sukabumi padatanggal 26 Mei 2014 dan berdasarkan surat bukti P3.a, P3.b, P3.c gugatan/perkara diputus tanggal 8 Juli 2014, dengan demikian Perkara tersebut barudiputus oleh Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi setelah melewati tenggangwaktu selama 30 (tiga puluh) hari (dari tanggal 26 Mei 20014 sampai dengantanggal 8 Juli 2014), sehingga dengan demikian telah melanggar dan/ataumenyalahi ketentuan (d.h.i
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-10-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 213-K/PM II-08/AL/VIII/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — HERI KUSDIYANTO, KOPDA
26 — 15
  • yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diriTerdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota INI dimana dengan statusnyatersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapa hukum.Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakandengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lainatau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 04-03-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — REZA PRIBADI, DK VS CAMAT LOA KULU
56 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terkandung dalamAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Surat Pernyataan PemilikanPenguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yangmenjadi tujuan atau sasaran daripada diterbitkannya obyek sengketa olehTermohon Kasasi jika dilihat dari sifat dan hubungannya maka Surat PernyataanPemilikan Penguasaan Tanah bersifat sepihak dari pemilik/penguasa tanahsedangkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah bersifat kontaktualdan memiliki hubungan bilateral antara pembeli dan penjual d.h.i
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-10-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 600/PDT/2016/ PT DKI
Tanggal 18 Januari 2017 — LIE BOTA >< JOSEPH MARZUKI,SH,SE CS
69 — 41
  • Bank Umum Nasionaldilikuidasi...Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank IndonesiaNo.30/216/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998, PT BUN ditempatkan dalamprogram penyehatan terhitung mulai tanggal 14 Februari 1998.Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesiatersebut,maka PT Bank Umum Nasional (PT BUN) ditempatkan dalamprogram penyehatan perbankan yang dikelola oleh Badan PenyehatanPerbankanNasional (BPPN), sehingga PT BUN mengalihkan semua piutangbesertaagunannya (termasuk d.h.i
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pencurian
Register : 11-04-2014 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 30-05-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 66-K/PM.II-09/AD/IV/2014
Tanggal 29 April 2014 — Kopda BUDI SIANTURI, NRP. 31960516391077
78 — 23
  • Bahwa Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakanselesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ketempatyang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaannyata terhadap barang tersebut telah beralih dari penguasaanorang lain kepada penguasaan si petindak dengan jalan melawanhukum.
Pengadilan PN BANGIL Perdata Tanah
Putus : 13-07-2011 — Upload : 01-05-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 07/Pdt. G./2011/PN.Bgl
Tanggal 13 Juli 2011 — HJ. JUARIYAH MUHAMMAD AGUS SALIM MIFTACHUL HUDA MUSLIMIN LUTFI HAKIM M. MISBACHUL MUNIR MOHAMMAD MUSYAADAD
87 — 22
  • Astutik (d.h.i. ahli warisnya), masingmasing mempunyai hak 1/4(seperempat atau satu per empat ) bagian;Menimbang, bahwa yang menjadi ahli ahli waris dari Hj.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2009
Tanggal 9 Juni 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR; ERICK NATSIR VS SURIA DAENG RATANG
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (d.h.i.
Pengadilan PA BUKITTINGGI Perdata Agama Harta Bersama
Register : 02-01-2012 — Putus : 12-03-2012 — Upload : 01-05-2012
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 8\Pdt.G\2012\PA.Bkt
Tanggal 12 Maret 2012 — Penggugat Vs Tergugat
52 — 9
  • (Tergugat II)Can .......eeeeeeeeees (Turut Tergugat J) ;Bahwa pada tanggal ................ j, eeemenemsmenmes (d.h.i isteri Penggugat dan ibukandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I) telah meninggaldunia dalam keadaan beragama Islam di ........0000.. Kecamatan BanuHampu Kabupaten Agam, dengan meninggalkan ahli waris yaituPenggugat (selaku suami), dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I(sebagai anakanak kandung), serta ...............
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 01-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 913 K/PDT.SUS/2010
PT. ADIRA FINANCE ( CABANG SUMEDANG ); MUHAMAD SULAEMAN
61 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ini juga menyalahi ketentuan (d.h.i Pasal 38Surat Keputusan Menperindag RINomor 350/MPP/Kep/1 2/2001) ;10.Bahwa, selain itu, dalam putusan Nomor 6/PTSARBT/XI/2009/BPSK,11Pemohon Keberatan juga dihadapkan kepada kenyataan yang sangat tidakdapat dimengerti, karena dalam "pertimbangan hukum" halaman 2 dariputusan tersebut, pada baris ke34 s.d. 38, disebutkan :Mengingat bahwa Penggugat adalah Konsumen yang membelibangunan rumah dari Tergugat selaku Pengembang ;Mengingat bahwa Penggugat adalah Konsumen
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-10-2012 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 283-K/PM II-08/AD/X/2012
Tanggal 13 Februari 2013 — Praka Estu Ragil
103 — 37
  • Hakim berpendapat bahwaUnsur Kesatu Barang siapa telah terpenuhi.Bahwa mengenai Unsur Kedua mengambil barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialahmengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yangtidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri daripenguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barangdari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki olehpetindak (d.h.i
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 27-11-2018 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat:
1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat LPKNI, diwakili oleh Wilson Siddiq, Dkk
2.Agus Budiyanto
Tergugat:
1.PT.BPR Anugerah Dharma Yuwana
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Pusat Jakarta Cq.Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Jember
144 — 38
  • berdasarkan UUPerlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.13.Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidakmemiliki /egal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukangugatan dan beracara di Peradilan umum sebagaimana yang telahdi amanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen.Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel14.15.Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 angka 26mendalilkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengaturan,Tergugat II (d.h.i
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 22-10-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/G/2012/PHI/PN.BDG
Tanggal 18 Maret 2013 — ACHMAD ROSICH, Cs.; Lawan; PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero)
120 — 49
  • Kerja Kota Bandung Nomor : 567/3773Disnaker tertanggal 22 Agustus 2012 tentang anjuran Mediasi PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud dan didalilkan ParaPenggugat tersebut jelas tidak dapat dipergunakan dalam perkarasekarang ini, Karena:. para pihak yang berselisin sebagaimana tersebut dalam Surat DinasTenaga Kerja Kota Bandung Nomor : 567/3773Disnaker tertanggal 27Agustus 2012 tentang anjuran Mediasi Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial termaksud adalah antara Pengusaha d.h.i
    PT.Dirgantara Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja d.h.i.
    karena di Dana Pensiun IPTN sampai saat sekarang ini masihterdapat Karyawan yang menjadi peserta Dana Pensiun sebelum terbitnyaUU No. 11 tahun 1992, maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh UUNo. 11 tahun 1992 tersebut Dana Pensiun IPTN masih diperbolehkan untukmelanjutkan program pensiun yang lama yang pada dasarnya menerafkansistim pembayaran pensiun secara sekaligus/Lumpsum sampai pesertayang dimaksud habis, maka dari itu baik dalam peraturan Dana PensiunIPTN yang kini sudah tidak berlaku lagi d.h.i
    ditandatangani dan diajukan oleh Para Penggugat, pengakuan manamenurut hukum acara perdata yang berlaku adalah sebagai bukti yangsempurna, sehingga tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya ;bahwa untuk menentukan besaran PhDP Para Penggugat tidak harusmengacu kepada besaran upah masingmasing Para Penggugat sebabmengenai penentuan besaran PhDP dalam Program Pensiun yangmenjadi dasar perhitungan iuran pensiun dan pembayaran manfaatpensiun merupakan kewenangan sepenuhnya dari Pendiri/PemberiKerja d.h.i
    besaran nilaiPhDP yang berlaku dalam SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 dantercantum dalam TABEL PENGHASILAN DASAR PENSIUN DANAPENSIUN IPTN yang menjadi Lampiran SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, yaitu :Masa Kerja/Masa Kepesertaan X 2,5% X 12 X Tabel Faktor PerkalianX PhDP33,84 X 2,5% X 12 X 10,672578 X Rp. 838.992, = Rp. 90.903.150, ;12. bahwa oleh karena pembayaran manfaat pensiun terhadap Para Penggugatoleh Tergugat telah dilakukan sesuai peraturan Dana Pensiun yang berlakubagi Para Penggugat d.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/Pdt/2016
Tanggal 25 April 2016 — Ir. HARYANTO LIEWARNATA, M.M. VS WISANNY WIRYANTO
95 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu pertimbanganJudex Juris telah jelas salah dan keliru dalam menerapkan hukum.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ditegaskan juga dalampertimbangan Judex Facti pada halaman 12 alinea 1 (satu) yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, Penggugat dapat membuktikan daligugatannya maka sebagai tindak lanjut dari adanya jual beli tanahdan rumah (d.h.i objek sengketa) tersebut, maka permohonanPenggugat pada petitum Nomor 10 dapat