Kelima : setelah mendengar keterangan pelepor di bawah sumpah, Ratnawati suku koto, Rafmiwati (Seharusnya Rafniwar) , danketerangan saksi saudara Zulkifli suku melayu , Saudara Marzetsuku melayu dibawah sumpah , serta keterangan ahli yangdimintakan oleh kerapatan adat Nagari alahan Mati kepada Hitlerdibawah sumpah , dan barang bukti, kKemudian pendapat sertaketerangan anggota sidang Kerapatan Adat Nagari Alahan Mati makadisimpulkan tanah Sawah di Sawah liek seluas 5 (lima) sukat benihadalah sah dan

Bahwa setelah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Alahan Matimengeluarkan surat keputusan tersebut pihak para Tergugat tidak jugamau menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat ;20.

Menyatakan sah dan berharga Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Alahan Mati pada tanggal 21 Oktober 2017;5. Menyatakan Penguasaan/Memiliki dan atau melakukan halapapun yang dilakukan Oleh Para Tergugatatau siapapun diatas ObjekPerkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkarakepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa hak apapun danSiapapun berada diatasnya kepada Penggugat;7.

tanah persawahan yang terletak di Sawah Liek JorongPasar Alahan Mati Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan MatiKabupaten Pasaman, luas + 3080 M2 dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan dulunya Tali bandar, sekarang tanahArmalia dan Hetler; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamar dan Batang Air Simpai; Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Ishak/Armalia; Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Sarullah/Daler dan Hetler; Menyatakan sah dan berharga Keputusan Kerapatan

1 dan IIl sudah melakukan Pengaduan/ MohonPenyelesaian Sengketa Soko dan Pusoko kepada Kerapatan Adat NagariSitanangSehinga Kerapatan Adat Nagari Sitanang sudah mengeluarkan kesimpulanpada Suratnya Nomor : 01/KANSTNII2020.j. Setelah kami teliti dan kami baca secara seksama satu persatu dalil gugatanpara penggugat kami menemukan banyak kejanggalan1) Dalil pada Poin 6 dan 8 tentang perkalian Harga Batu) 300 M3 X70.000.000 = 21.000.000.

Fotokopi Daftar Susunan Niniak Mamak dari Kerapatan Adat NagariSitanang Kecamatan Luhak Kabupten Lima Puluh Kota Tertanggal 5 Januari1981, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P7;Fotokopi Berita Acara no: 108 / PPT / 86 dari Panitia Pembebasan Tanahdaerah Tk.II 50 Kota tertanggal 22 Maret 1986, selanjutnya setelah diperiksadiberi tanda P8;Fotokopi Keputusan/Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sitanang nomor :O1/KANSTN/II2020 dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang KecamatanLareh Sago Halaban

Fotokopi Surat Keputusan/Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariSitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota Nomor 01/KANSTN/II2020 tertanggal 19 Maret 2020, selanjutnya setelah diperiksa diberitanda T1;2. Fotokopi Surat Silsilah/ Ranji Keturunan DT. Pangeran Suku MandahiliangNagari Sitanang tertanggal 15 Januari 2020, selanjutnya setelah diperiksadiberi tanda T2;3.

Marajo Nan Bapayuangpersukuan Bendang;Bahwa Saksi di undang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariSitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab.

Pangeransekarang PT Tahiti tapi bagaimana pembagiannya Saksi tidak tahu;Bahwa adanya Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariSitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota tanggal19 Maret 2020 adalah dalam rangka penyelesaian Ngalau Teduah(Objek Perkara); Bahwa Saksi mengetahui tentang Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Nagari Sitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab.

Bagindo Salam telah mengajukanpersoalan ini kepada Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Pemuncak TanahMendapo Semurup dan berdasarkan Keputusan Lembaga Kerapatan Adat TigoLuhah Pemuncak Tanah Mendapo Semurup tertanggal 16 November 2014Nomor : 018/LKATLS/2014 Penggugat dan kaumnya berada dipihak yangmenang dimana tanah objek sengketa adalah sah hak ayah Penggugat yangbernama alm.

Buruk ;Bahwa Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Pemuncak TanahMendapo Semurup yang telah menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihakdalam perkara ini tentang kedudukan tanah objek sengketa, keputusan manatelah menetapkan tanah objek sengketa milik ayah Penggugat yang bernamaalm.

Buruk, seharusnya ditaati oleh kedua belah pihak, karena dalam kehidupanmasyarakat Kerinci yang patuh terhadap nilai nilai adat, Kerapatan AdatHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Spn10mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat, Kerapatan Adat diisioleh orang orang yang dituakan dan dapat dipercaya serta mengetahui danmemahami nilai nilai yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga KeputusanKerapatan Adat atas suatu masalah telah dibuat berdasarkan pengetahuan danpemahaman orang orang

adat atas nilai nilai yang hidup dalammasyarakatnya, sehingga dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa SuratKeputusan Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Pemuncak Tanah MendapoSemurup tertanggal 16 November 2014 mempunyai nilai bukti secara materil,karena kami kedua belah pihak dalam perkara ini telah hidup dan tinggal dalamlingkungan Masyarakat Hukum Adat Tigo Luhah Pemuncak Tanah MendapoSemurup yang tunduk dan patuh terhadap hukum adat setempat khususnya danhukum Adat Kerinci pada umumnya, sehingga

ituPenggugat harus dapat membuktikan dihadapan Hakim dalam persidangan sertadilandasi Pasal 532 KUHPerdata dan 533 KUHPerdata;8 Bahwa uraian Penggugat dalam gugatannya tercantum dalam poin 6 dan 7adalah tanpa dipertemukan antara Penggugat dengan klien saya Tergugat I danTergugat II hadir dengan semestinya dan sangat keberatan dengan keputusansepihak hanya mendengar keterangan dari Penggugat dan saksi sangat keberatanatas keputusan menang sepihak oleh Penggugat dalam penyelesaian sengketadihadapan Lembaga Kerapatan

., yang telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.I.A ;Fotocopy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung/KomisiPasar A Nagari Lubuk Alung Nomor : 007/Kep.PsrDK/Psr.A/V/2004tanggal 5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari LubukAlung, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, diberi tanda P.I.B ;Fotocopy Surat Perjanjian Pemakaian Persil Tanah Pasar dan BangunanNomor : 16/Kep.PsrDK/Psr.A/V/2004 tanggal

oleh Kerapatan Adat Nagari LubukAlung, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, diberi tanda P.II.B ;Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung/KomisiPasar A Nagari Lubuk Alung Nomor : 29/Kep.PsrDK/Psr.A/V/2004 tanggal5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung, yangtelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi tanda P.III.A;Fotokopi Surat Perjanjian Pemakaian Persil Tanah Pasar dan BangunanNomor

Adat Nagari Lubuk Alung/KomisiPasar A Nagari Lubuk Alung Nomor : 014/Kep.PsrDK/Psr.A/V/2004tanggal 5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari LubukAlung, yang tidak dapat memperlihatkan aslinya dan telah diberi meteraicukup aslinya, diberi tanda P.V.A ;Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung/KomisiPasar A Nagari Lubuk Alung Nomor : 07/Kep.PsrDK/Psr.A/V/2004 tanggal5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung, yangtidak dapat memperlihatkan aslinya

Adat Nagari Lubuk Alung/KomisiPasar A Nagari Lubuk Alung Nomor : 017/Kep.PsrDK/Psr.A/V/2004tanggal 5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari LubukAlung, yang tidak dapat memperlihatkan aslinya dan telah diberi meteraicukup aslinya, diberi tanda P.VIII.B ;Fotokopi Akta Jual Beli Toko dan Bangunan Nomor 04 Tanggal 21September 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat PembuatAkta Tanah Emriza, S.H., fotocopy yang tidak dapat memperlihatkan aslinyadan telah diberi meterai cukup

Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung/KomisiPasar A Nagari Lubuk Alung Nomor : /Kep. PsrDK/Psr.A/I/2006,ditetapkan di Lubuk Alung pada tanggal 02 Januari 2006, yang telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tandaT.IIB ;3.

Desmawati tidak = maumenghadirinya, sedangkan MeldiYunus tetap hadir setiap kalidipanggil olek Karapatan AdatNagari;Apa hasil dari penyelesaian sengketain) di Kerapatan Adat NagariParambahan ?Hasil penyelesaian di KAN adalahkarena Desmawati tidak maumenghadiri penyelesaian di KANmaka Kerapatan Adat Nagarimerekomendasikan agarpenyelesaian sengketa antaraPenggugat dengan Tergugat agarmenempuh jalur hukum kePengadilan;Apakah sdr. Mngetahui pembagianharta dalam kaum Dt. Sinaro ?

Pada waktu penyelesaian diKerapatan Adat nagari ParambahanDesmawati tidak hadir, dan sayatidak tahu apa alasannya tidakmenghadiri panggilan dari KAN;Apa hasil dari penyelesaian sengketain) di Kerapatan Adat NagariParambahan ?

Di Kerapatan AdatNagari Parambahan ?Jabatan saya di Kerapatan AdatNagari Parambahan adalahSekretaris;Apa gelar adat yang sdr. Jabat dandalam persukuan apa ?Gelar adat saya adalah Dt. RajoPenghulu dalam persukuanMandaliko;Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada KuasaPenggugat, atas kesempatan tersebut Kuasa Penggugat mengajukanpertanyaan kepada saksi;Apakah...Apakah sdr.ada mendengar ataumelihat orang mengukur tanah objeksengketa sekarang ?

MengetahuiRekomendasi Kerapatan Adat NagariParambahan, Surat Penguasaan fisiktanah, Surat pernyataan persetujuankaum terkait tanah objek sengketa ?Saya tidak tahu RekomendasiKerapatan Adat NagariParambahan, Surat Penguasaanfisik tanah, Surat pernyataanpersetujuan kaum terkait tanah objeksengketa;Apaklah sdr. Mengetahui TanahTobek Kaladi dan Tanah Surau Tinggipernah diurus Sertipikatnya ke BPN?

Sinaro berada diPerantauan;Apakah sengketa antara penggugatdengan tergugat sudah pernahdiselesaikan di tingkat Ninik mamakdan Kerapatan Adat Nagari ?Ya sengketa antara penggugatdengan tergugat sudah pernahdiselesaikan di tingkat Ninik mamak34dan Kerapatan Adat Nagari namuntidak ada hasilnya;Siapa yang menempati Rumah diatastanah objek sengketa tersebutsekarang ?Yang menempati rumah diatas tanahobjek sengketa tersebut adalahYaldaferi;Apakah sdr.

Jalan penyelesaian yang telah kami tempuh mulai dari penyelesaian tingkatNinik Mamak Musus sampai ke Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagaimanatelah diceritakan pihak Penggugat pada Surat Kesimpulan KAN (Kerapatan AdatNagari) Nomor : 23/KANGH/V2011 menyatakan lahan tersebut sah disebutkanmilik penuh Tergugat ;1212710Bahwa kami Tergugat tidak pernah merampas tanah milik Penggugat, dan Penggugatselalu ingin merampas/menguasai lahan kami yang sampai saat sekarang masih kamipertahankan dengan jalan

Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia KenagarianGanggo Hilia Kecamatan Bonjol Nomor : 23/KANGH/V2011 tertanggal 30 Mei2011, diberi tanda P1;Foto Copy Keputusan Niniak Mamak Kamp.Musus Nagari Ganggo Hilia KecamataanBonjol tertanggal 27 Mei 2010, diberi tanda P.2;Foto Copy Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia Kenagarian Ganggo HiliaKecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Nomor : 24/KANGH/VI2011 PerihalPenegasan Surat Kesimpulan KAN Gg.Hilia No.23/KAN/GHV2011, tertanggal 10Juni 2011, diberi tanda P3;Foto

;Bahwa Tergugat hanya menguasai hak milik lahan kebun karet yang telah sesuaidengan batas sepadan lama yang sudah ada sejak dahulu, dan Tergugat berpendapatbahwa Penggugatlah yang melanggar hukum yang ingin menguasai hak milikTergugat ;Bahwa Tergugat pernah berusaha mencari penyelesaian mulai dari penyelesaiantingkat Ninik Mamak Musus sampai ke Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN)sebagaimana telah diceritakan pihak Penggugat pada Surat Kesimpulan KAN(Kerapatan Adat Nagari) Nomor : 23/KANGH/V2011 menyatakan

AdatNagari (KAN) Ganggo Hilia Kenagarian Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Nomor : 23/KANGH/V2011 tertanggal 30 Mei 2011 yang dibuat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari GanggoHilia Edi Nur Dt.Limo Koto adalah merupakan surat yang berisi menyarankan/menganjurkan1.

Adat Nagari (KAN) dengan dihadirioleh Ninik Mamak Kampung Musus, Datuk Rajo Malin, Majo Katik serta didengarkanketerangan saksisaksi, dimana pada saat penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari(KAN) tersebut yang memimpin sidang peradilan di Kerapatan Adat Nagari (KAN)adalah Dt.Buruak Taufik dan Datuak Bando Putiah, dimana hasil dari sidangtersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia Kenagarian Ganggo Hilia Kecamatan5253Bonjol mengeluarkan Surat Kesimpulan Nomor : 23/KANGH/V2011 tertanggal 30 Mei

Rajo Lelo, Sebelah Selatan dengan Jalan LintasSumatera, Sebelah Timur dengan Sungai Batang Lasi dan Sebelah Baratdengan tanah ulayat kaum Harun Al Rasid (Alm)/Faizul Azim yangterletatak di Dusun Sawah Tambang, Desa Muaro Kalaban, KecamatanSilungkang Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, kepemilikan itudikuatkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) SilungkangNomor 08/KAN SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, yang dimohonkansertifikat hak miliknya kepada Tergugat;D.

RajoLelo, Selatan dengan Jalan Lintas Sumatera, sebelah Timur denganSungai Batang Lasi dan sebelah Barat dengan tanah ulayat KaumHarun Al Rasid (Alm)/Faizul Azim terletak di Dusun Sawah Tambang,Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, tanahulayat tersebut terletak diwilayah adat Kerapatan Adat Nagari (KAN)Padang Sibusuk secara administrasi di Desa Muaro Kalaban, untuk ituHalaman 2 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 643 K/TUN/2015kepemilikan Penggugat dikuatkan oleh Ninik Mamak Silungkang dalamSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang Nomor08/KAN SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010;Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah ulayat tersebut sudahmelakukan pengkerukan tabing untuk didatarkan tanah yang terletak disebelah timur dengan luas + 5.000 M?

tersebut telah bertentanggan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB):1.Penerbitan sertifikat hak milik adalah untuk memberi kepastian danperlindungan hukum kepada pemilik, sesuai dengan Asas KepastianHukum adalah asas yang mengutamakan landasan Perundangundangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara Negara;Penerbitan sertikat hak milik tehadap tanah ulayat harus adakesepakatan kaum, ada ranji keturunan kaum, disetujui olehPenghulu Suku dan diketahui oleh ninik mamak Kerapatan

Penerbitan sertifikat hak milik terhadap tanah ulayat oleh Tergugatdiyakini tidak ada keterbukaan, kejujuran dan tidak ada kesepakatankaum, Ranji keturunan kaum, disetujui oleh Penghulu suku sertatidak diketahui oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) olehpemohon Umar Abdullah sehinga terbit sertifikat atas namanya,sesuai Asas Keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang Penyelenggara Negara tetap memperhatikanperlindungan

RAJO NAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Teluk Kabung (telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap), antarabulan Februari tahun 2007 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008,bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Teluk KabungKecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan Cafe n Resto MiramaPadang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait denganpelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagaiAnggota ;Bahwa dengan alasan karena yang lebih tahu persis siapa pemilik, penggarapdan yang menguasai wilayah di sana adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN)Teluk Kabung, kemudian Tim Panitia Pengadaan Tanah meminta bantuan dariTim Advokasi yang dibentuk oleh BASRI DT.

RAJO NAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) Teluk Kabung melakukan rapat di Kantor KAN Teluk Kabung pada hariKamis tanggal 25 Oktober 2007 yang dihadiri oleh Ninik Mamak dan semuaunsur masyarakat yang dihadiri juga oleh Muspika Kecamatan Bungus TelukKabung, Asisten Praja Setda Kota Padang dan Kabag Pertanahan Setda KotaPadang dan rapat memutuskan halhal sebagai berikut :1.

RAJO NAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) Teluk Kabung (telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap),antara Februari tahun 2007 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008,bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Teluk KabungKecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan Cafe n Resto MiramaPadang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Akan tetapisebelum uang ganti rugi/siliah jariah itu dicairkan, PT PLN telah memintaterlebih dahulu pendapat baik dari Kejaksaan Negeri Padang dan dariMenteri Koordinator Perekonomian ;Bahwa uang ganti rugi/siliah jariah dikirimkan oleh PT PLN kerekeningyang telah dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari.

BANDARO MUDO telah pula mengajukangugatan secara perdata dat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yaitu sebagaimanatersebut dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk KilanganKecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8 Nopember 1999Nomor: 30/KEP/PA/ KAN/LK/XI1999 ;Dimana dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk KilanganKecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8 Nopember 1999Nomor: 30/KEP/PA/KAN/LK/XI1999 tersebut, maka

telah pula dinyatakanbatal Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983, serta menyatakan bahwaYAHYA (almarhum) adalah sewaris, sepusaka dan sekaum denganPembantah dan Terbantah ;10.Bahwa kemudian setelah adanya Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padangtertanggal 8 Nopember 1999 Nomor: 30/KEP/PA/KAN/LK/XI1999tersebut, maka ibu Terbantah II yang bernama ALIMAH telah pulamengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Padang, yaitu dimanaibu Terbantah Il telah menggugat

berbunyi sebagai berikut :Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Menyatakan eksepsi TergugatTergugat Konpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 yang dibuat oleh Yahyaadalah sah menurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milik Penggugat yangdiwarisi dari Yahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah terperkaramerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan

;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Menyatakan eksepsi TergugatTergugat Konvensi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 yang dibuat oleh Yahyaadalah sah menurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milik Penggugat yangdiwarisi dari Yahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah terperkaramerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Masri bin Sa'ban) dengan Pemohon II (Zimiar binti Said) yang dilaksanakanpada tanggal 17 September 1972, di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tinggi Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;

ABDUL MAJID, umur + 47 tahun, suku melayu, pekerjaan swasta.Keempat yang tersebut di atas bertindak sebagai Pengurus BadanPengelola Aset dan Pembangunan Nagari Lubuk Kilangan, Kota Padang,berdasarkan Surat Tugas Nomor 66/KANLK/XI/2012 tanggal 02November 2012, yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Lubuk Kilangan Kota Padang, keempatnya beralamat di kantor KerapatanAdat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan di jalan Raya Ulu Gadut KelurahanBandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, selanjutnyadisebut

Bahwa Penggugat adalah masingmasing sebagai Penasehat,Pembina, Ketua dan Anggota Badan Pengelola Aset danPembangunan Nagari Lubuk Kilangan, berdasarkan Surat TugasNomor: 66/KANLK/X1I/2012, tanggal 02 November 2012, dengantugastugas pokok,sebagai berikut:Mengawasi tanah Ulayat Nagari Lubuk Kilangan;Mengurus Tanah Ulayat Nagari Lubuk kilangan;Menyelesaikan Permasalahan dengan Pihak Ketiga lainnya;Mempertanggungjawabkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN)Lubuk Kilangan;.

AdatNagari Lubuk Kilangan, dimana seharusnya, sebagaimana menurutHukum Adat yang berlaku di Sumatera Barat, bahwa Tanah UlayatNagari sebagaimana yang dinyatakan sebagai Objek Perkara oleh ParaPENGGUGAT, yang berhak dan mempunyai kapasitas sebagai PENGGUGAT tersebut adalah Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari(KAN).Sehingga kedudukan dan kapasitas Para PENGGUGAT sebagaiPENGGUGAT dalam perkara a quo tidak berdasar hukum, sehinggaGugatan Para PENGGUGAT gugur dengan sendirinya..

Sehingga objek perkara menjadi dibawahpenguasaan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan.

Padahal pelepasan hak atas tanah objek perkara aquo adalah melalui prosedur yang sah, dan Ketua Kerapatan Adat Nagaripada wakiu itu adalah Idrus Dt. Rj.

Adat Nagari (KAN),Penggugat tidak pernah meminta pada KAN untuk memihak padaPenggugat, hanya meminta keadilan siapa yang berhak dengan TanahSawah yang disengketakan tersebut, dan saat Kerapatan Adat Nagarimeminta pada Penggugat untuk menghadiri buktibukti dan saksisaksitentang kepemilikan Tanah Sawah yang disengketakan, bahwaPenggugat menghadiri bukti dan saksi yang di hadirkan Penggugatmengatakan bahwa objek perkara adalah Pusaka Tinggi dari ParaPenggugat yang di gadaikan oleh MA SURIN mamak dari

PenggugatAKMAL BANDARO dan juga dengan BuktiBukti yang di hadirkan jugaHal 4 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDGmenunjukan bahwa objek perkara adalah Pusaka Tinggi dari PenggugatAKMAL BANDARO, maka Kerapatan Adat Nagari IV Koto HilirMengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:MEMUTUSKANMenetapkan:1.

Ninik Mamak yang di Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV KotaHilir tidak memperoleh penjelasan dan keterangan dari Elnawir,SHdan Endri Fernando,SH tentang kepemilikan sawah yang disengketakan Akmal Bandaro Panggilan Buyung Bandaro kepadaElnawir,SH dan Endri Fernando,SH tidak menhadiri sidang secaralengkap, dan tidak memperlihatkan Ranji Keturunan dan tidak jugamemperlihatkan suratsurat yang dimilikinya serta tidakmenghadirkan saksi;2.

Akmal Bandaro Panggilan Buyung Bandaro mempunyai suratsuratyang lengkap, mempunyai Ranji Keturunan, menghadirkan saksisepadan di persidangan serta berdasarkan peninjauan Ninik Mamakke Lokasi yang menunjukan, batasbatas sawah yang jelas, makaSidang Ninik Mamak di Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilir,dapat menyimpulkan bahwa sewajarnya Akmal Bandaro panggilanBuyung Bandaro yang berhak atas sawah tersebut;3.

Adat Nagari IV KotoHilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan denganmengeluarkan keputusan, tapi Para Tergugat tetap saja tidak maumelaksanakan isi Keputusan Kerapatan Adat Nagari tersebut, perobuatanPara Tergugat dan Il yang tidak melaksanakan isi putusan KerapatanAdat Nagari tersebut dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatige Daad);13.Bahwa Penggugat, Kuatir pada Para Tergugat akan memindahtangankan objek perkara kepada pihak ketiga lainnya, yang merugikanPara

Pangulu Basa Nan Kuning, hal ini telahdikuatkan dengan Putusan Kerapatan Adat Nagari Aie Tabik No.01/PdtAT/2007/KANAia Tabik tanggal 04 Agustus 2007;Bahwa oleh karena kaum Tergugat orang yang melakok atau mengaku berrnamakkepada kaum Para Penggugat maka kepada kaum Tergugat dahulunya diberi hak pakaiatas objekobjek perkara oleh kaum para Penggugat, bukan hak mewarisi ataun untukdimiliki oleh kaum Tergugat, bahkan kaum tergugat dibiarkan untuk menghuni rumahgadang yang dibangun kaum para Penggugat

Putusan No. 2757 K/Pdt/2009 batal demi hukum;Bukti PK 2: Surat Edaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik No. 05/KANE/11 yang menyatakan bahwa: Keputusan Majelis Peradilan Adat Nagari Aie Tabik No.O1/PdtAT/2007/KAN Aia Tabik bukan Keputusan Final dan Mengikat akan tetapiKeputusan Final berada pada tahap akhir Sidang Pleno Tertinggi Adat Nagari Aie Tabikserta membatalkan dan tidak berlaku lagi isi Keputusan Majelis Peradilan Adat NagariAie Tabik No. 01/PdtAT/2007/KAN Aia Tabik serta membubarkan

Putusan No. 2757 K/Pdt/2009 batal demi hukum;Bukti PK 3: Surat Pencabutan Tanda Tangan Dari Badan Peradilan Adat NagariAie Tabik karena Putusan Badan Peradilan Adat Belum Berkekuatan Hukum dan jugaBelum Ditandatkngani oleh Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Aie TabikPayakumbuh tanggal 13 Februari 2011;Oleh karena itu maka Putusan No. 03/Pdt.G/2008/PN.Pyk jo. Putusan No. 169/PDT/2008/PT.PDG jo.

Bahwa terhadap4(empat) hal tersebut di atas, maka kami uraikan bukti sebaliknya yaitu berdasarkanSurat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik dalam suratnya No. 03/KAN/AT/2010Perihal Rekomendasi Kepatutan Sidang Lembaga Adat yang menyatakan bahwaPemohon Peninjauan Kembali mempunyai Hubungan Tali Darah (Bukti PK 1, Aslidiperlihatkan dan fotocopy terlampir) sebagai berikut:Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik dalam suratnya No. 03/ KAN/AT/2010 Perihal Rekomendasi Kepatutan Sidang Lembaga Adat

Oleh sebab ituPutusan Judex Facti dan Judex Juris batal demi hukum;Bahwa Putusan Judex Facti dan Judex Juris Telah dibuktikan sebaliknya olehPemohon Peninjauan Kembali;Bahwa Surat Edaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik No. 05/KANE/11(Bukti PK 2, ash diperlihatkan dan fotocopy terlampir) yang menyatakan bahwa:Keputusan Majelis Peradilan Adat Nagari Aie Tabik No. 01/PdtAT/2007/KANAia Tabik bukan Keputusan Final dan Mengikat akan tetapi Keputusan Final beradapada tahap akhir Sidang Pleno Tertinggi

perkara;Bahwa dengan adanya pihak Badan Perlanahan (BPN) KabupatenSolokmelakukan Pengukuran atas tanah perkara, maka Penggugat Penggugat telahmengajukan keberatan kepada Tergugat E tanggal 27 april 2015, agar prosespensertifikatkan atas tanah perkara di tangguhkan dengan alasan PenggugatPenggugat selaku anggota kaum Tergugat Tergugat A tidak dilibatkan dalamproses pensertifikatkan atas tanah perkara tersebut;Bahwa atas adanya surat keberatan dari Penggugat tersebut, akhimyaTergugat E telah menyurati Kerapatan

Adat Nagari Selayo untuk berupayamenyelesaikan secara musyarawah di tingkat Ninik Mamak atau tingkat Nagan;Bahwa oleh Kerapatan Adat Nagar (KAN) telah berupaya untukmenyelesaikannya akan tetapi tidak berhasil;Bahwa dengan gagalnya Kerapatan AdatNagari ( KAN ) menyelesaikanpersoalan antara Pengggat Penggugat dengan Tergugat Tergugat A tersebutselaniuinya Kerapatan Adat Nagari Selayo telah menyurati Tergugat E sesuaidengan surainya terlanggal 8 juli 2016 Nomor: 054/UmunVKANS/2016, yangpada pokoknya

Kerapatan Adat Nagari(KAN) Selayo mengatakan tidak bisamenyelesaikan dan proses selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pertanahan;Bahwa berbekal surat dari Kerapatan Adat Nagari ( KAN )Selayo tersebut,akhimya Tergugat E menyuratii Penggugat Penggugat, agar PenggugatPenggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggangwakiu 90 hari terhitung semenjak tanggal 20 oktober 2016;Bahwa di atas tanah perkara tumpak Satu ada sebuah rumah permanen dansebuah rumah kayu yang didiami oleh Tergugat

Ranji kaum yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris yakni DjanatinDt Putieh, dimana Djanatin Datuk Putian adalah mamak kandungTergugat A/tetapi mamak lain jurai dari Penggugat, yang olehDjanatin Datuk Putiah tersebut sangat jelas disebutkan adanyajurai Penggugat sebagai anggota kaumnya, an Ranji tersebutdiketahui oleh Penghulu Suku, Kerapatan Adat Nagari (KAN)Selayo serta Wali Nagari;B.

Dimana Djanatin Dt Putih tersebut adalah MamakKandung bagi Tergugat Tergugat tetapi Mamak lain jurai denganPenggugat/Pembanding, Dalam bukti P.1 jekas dikatakan dibuat olehHalaman 12 dari 25 halaman putusan perkara Perdata Nomor 172/PDT/2017/PT PDG.Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Penghulu suku Tapi AiaY.Datuk Penghulu Sati dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), artinyaformil Ranji P.1 terpenuhi sudah.

Kedua, Lebar Jarak antara masingmasing Pilar Batas Utama(PBU) tidak sesuai dengan Aturan Kerapatan Pilar yangBerlaku:4. Bahwa selain terdapat kecacatan yuridis dari segi asalusul kemunculannya yang diduga tanpa survei/pengecekan lapangan, ketujuh titik dengan Kode TKtersebut secara teknis juga terdapat permasalahan darisegi kerapatan antar Pilarnya.

Baik kerapatan Pilar titikPBU (Pilar Batas Utama) dan maupun Titik TK samasama tidak memenuhi ketentuan kerapatan jarak yangdiatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78Tahun 2012 Tentang Penegasan Batas Daerah;5. Bahwa Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 76 tahun 2012 tentang PedomanPenegasan Batas Daerah pada bagian A.

Kerapatan PBU sesuaidengan kritena berikut ini:Halaman 48 dari 60 halaman.

Putusan Nomor 75 P/HUM/2018a) Untuk batas daerah provinsi yang mempunyai potensitinggi, kerapatan pilar tidak melebihi 35 km,sedangkan untuk batas provinsi yang kurang potensitidak melebihi 5 10 km;b) Untuk batas daerah kabupaten/kota yang mempunyaipotensi tinggi kerapatan pilar tidak melebihi 1 3 km,sedangkan yang kurang potensi kerapatan pilar tidakmelebihi 3 5 km;c) Untuk batas kecamatan yang mempunyai potensitinggi kerapatan pilar tidak melebihi 0.5 1 km,sedangkan yang kurang potensi tidak melebihi

Apalagilebar jarak antara masingmasing Pilar Batas Utama (PBU) tidak sesuaiaturan kerapatan pilar yang berlaku sebagaimana diatur dalamPermendagri Nomor 78 Tahun 2012.

Menyatakan Putusan Badan Perdamaian Adat (BPA) Kerapatan Adat Nagari Talang Maur (Tergugat II) tidak berdasarkan hukum;6. Menghukum Para Tergugat I untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau dari siapapun yang memperoleh hak dari padanya, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;7. Memerintahkan agar Tergugat II menghormati dan mentaati putusan ini;8.

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Talang Maur, KecamatanMungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, beralamat kantor di Jorong TalangMaur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnyadisebut TERGUGAT IIPengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Tjp tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim nomor: 2/Pen.Pdt.G/2014/PN.Tjptanggal 13 Februari

Menyatakan bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari Talang Mauradalah berdasarkan hokum.Memerintahkan para penggugat untuk menghormati pususan ini.Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.SUBSIDAIR:Mohon Pengadilan Tanjung Pati memberikan keputusan yang seadiladilnya;Jawaban Tergugat II, tertanggal 8 April 2014:101.KAN Talang Maur telah menyidangkan sengketa tanah antara Akam csdan Niar cs yang objeknya terletak di Anak Aia Poncah Jorong Talang,Kenagarian Talang

Adat Nagari TalangMaur.Bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari Talang Maur yang menangadalah Tergugat I, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;Bahwa saksi ikut sebagai anggota sidang yang diadakan Kerapatan AdatNagari Talang Maur;Bahwa setelah dilaksanakan sidang sebanyak 5 (Jima) kali, semua anggotasidang termasuk ketua sebanyak 11 (sebelas) orang dipanggil untukbermufakat, namun mufakat tidak tercapai sehingga dilakukan voting;Bahwa dari hasil voting dari 11 (sebelas) anggota sidang termasukketuanya

Tergugat I.4 yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak yangsah, telah terbukti melanggar hak subjektif orang lain in casu Para Penggugat,sehingga perbuatan Tergugat I.1, Tergugat 1.2, Tergugat I.3, Tergugat I.4merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat II diketahui, bahwasengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I.1, Tergugat I.2, Tergugat I.3dan Tergugat I.4 sudah pernah diperiksa dan diselesaikan di Kerapatan AdatNagari (KAN) Talang Maur.

Menyatakan Putusan Badan Perdamaian Adat (BPA) Kerapatan AdatNagari Talang Maur (Tergugat II) tidak berdasarkan hukum;Menghukum Para Tergugat I untuk menyerahkan harta sengketa kepadaPenggugat dalam keadaan kosong atau dari siapapun yang memperolehhak dari padanya, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian RepublikIndonesia;.

hasil uji bahan kain warna khaky oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri padaKementerian Perindustrian R. dengan kain pembandingdidapatkan kesimpulan bahwa mutu yang lebih baik adalah kainwarna khaky dari hasil uji pembanding, adapun alasannyaadalah :Berat kain gram per meter persegi kain pembanding mempunyaiberat lebih tinggi dari kain dari pengadaan Pemda Seluma, kainpengadaan tersebut tidak memenuhi karena tidak memenuhipersyaratan yang disarankan.Tetalusi (kerapatan

Nomor benang Pakan , td( nomor benang ke arah lebar) dari kainpembanding lebih kedil dari kain pengadaan artinya semakin kecilnomor benang maka harga benang semakin mahal dan daripersyaratan yang disarankan kain pengadaan tidak memenuhipersyaratan.Dan dari hasil uji pembanding akan mempengaruhi harga,dimana harga kain pembanding relatif lebin mahal.Sedangkan perbandingan hasil uji kain rajut kaos dari kaospengadaan dengan kaos pembanding, mutu kainpembanding lebih baik, dengan alasan bahwa kerapatan

kainpembanding baik wale maupun course lebih tinggi, nomorbenang yang dipakai untuk pembanding lebih halus daripengadaan sehingga harganya lebih mahal pembanding.Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan dengantraining pembanding, mutunya relatif lebin seimbang denganalasan kerapatan kain ke arah wale lebih rendah sedangkanuntuk kerapatan arah course kain pembanding lebih tinggi,sehingga relatif seimbang .Atas Pengadaan yang telah dilaksanakan kemudian H.M HadiWasis selaku rekanan

Tetalusi (kerapatan benang ke arah panjang) yangkain pembanding lebih tinggi dari kain pengadaanPemda Seluma, untuk kain pengadaan seluma tidakmemenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yangdisarankan.c. Teta Pakan H/Inci ( Keraparan benang ke arah lebar)yang kain pembanding lebih tinggi dari kainpengadaan Pemda Seluma, hasilnya masihmemenuhi toleransi dari persyaratan yangdisarankan.d.

kainpembanding baik wale maupun course lebih tinggi, nomorbenang yang dipakai untuk pembanding lebih halus daripengadaan sehingga harganya lebih mahal pembanding.Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan dengantraining pembanding, mutunya relatif lebin seimbang denganalasan kerapatan kain ke arah wale lebih rendah sedangkanuntuk kerapatan arah course kain pembanding lebih tinggi,sehingga relatif seimbang .Atas pengadaan yang telah dilaksanakan kemudian H.M HadiWasis selaku rekanan

Seharusnya Pengadilan Negeri Solok tidak berwenanguntuk mengadili, memeriksa perkara tersebut sebagaimana yang diajukan olehPara Penggugat, karena terhadap gugatan tentang Harta Pusaka Tinggi, makakewenangan untuk menyelesaikan permasalahan Pusako Tinggi merupakankewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Hal ini berdasarkan PeraturanDaerah Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan MasyarakatHukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat Sumatera Barat.Berdasarkan Pasal 1. butir yang berbunyi Lembaga PerwakilanPermusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi yang telah ada dan diwarisisecara turun temurun sepanjang adat di tengahtengah masyarakat Nagari diSumatera Barat.Pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 yangberbunyi :Unsur unsur dari Kerapatan Adat Nagari terdirni dari:

Urang Ampek Jinih.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Hukum Adat di Minangkabauapabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukumadat,diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum, selanjutnya apabila putusantidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan dalam Kerapatan AdatNagari yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam ProvinsiDaerah Tingkat Sumatera Barat;Adapun fungsi dan tugas Kerapatan

Nomor 2071 K/Pdt/2016Dalam Provisi:Memerintahkan kepada Tergugat atau pihakpihak lain yang mendapat hakdari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pengolahan di atas tanahobjek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap dalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Ninik Mamak dan Pengurus Kerapatan AdatNagari (KAN) Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, ProvinsiSumatera Barat;Menyatakan

bentuk lain yangdisepakati;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding /Para Penggugat yang juga sudah disampaikan dalam memori bandingtersebut, sejalan dengan surat bukti atas objek sengketa adalah tanahulayat Nagari, hal mana seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagiMajelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan juga dapatdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai putusanyang menyatakan Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/ParaPenggugat selaku pengurus Kerapatan

Tapi adalah tanah ulayat Nagari yangberhak dikelola oleh masyarakat Nagari di bawah penguasaan danpengaturannya dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) danPemerintah Nagari menurut Hukum Adat Minangkabau dan dapatdituangkan dalam peraturan Nagari, ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal5 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat UntukPenanaman Modal (Terlampir 4).

Nomor 2071 K/Pdt/2016 Wali Nagari Lunang Kecamatan Lunang; Wali Nagari Lunang 1 Kecamatan Lunang; Wali Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang; Wali Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang; Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang; Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut; Wali Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut; Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lunang; Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut; Kemudian juga dikuatkan dengan adanya Peta berdasarkan SKGubernur Sumatera Barat Nomor 5221342011 tanggal

Pasaman, selanjutnyadisebut sebagal..........cceeeseceeeseeeeeees Turut Tergugat VI;9 SAMSUL AHYAR, Umur + 40 tahun, Pekerjaan Tani, Jabatan Jorong SentosaNagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, tempat tinggalSimpang Kalam Jorong Sentosa Nagari Cubadak, Kecamatan Dua KotoKabupaten Pasaman selanjutnya disebutSCDAQAL.. eee ceeeceeesececssceeesneceeseceesaeeeesseeeetaeeeenaeeees Turut Tergugat VII;10 AHMAD AZIZAN, Umur 43 tahun, Pekerjaan Mantan Anggota DPRDKabupaten Pasaman, Jabatan Ketua Kerapatan

Mufakat yang dilaksanakan sebelumnya (tanggal5 Oktober 2012 tetap dijadikan sebagai hasil musyawarah).2 Oleh karena pihak terkait (Harmaini, Saham Keneng tidak bersedia menghadirimusyawarah / mufakat yang dilaksanakan Ninik Mamak Simpang Kalam makaatas keberatan Pemohon/si korban diberikan izin dan sekaligus mendukung agardalam penyelesaian ini dapat dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.e Bahwa setelah penyelesaian dari Ninik Mamak Simpang Kalam para Penggugatmelaporkan persoalan ini kepada Kerapatan

padatanggal 19 April 2013, KAN Nagari Cubadak memutuskan :Pertama: Menerima sebahagian dari tuntutan Penggugat (Mardinata, Tati, LeniRusna) tentang jual beli sawah antara Harmaini dan Saham tidak syahdan tidak dapat dibenarkan menurut hukum adat.Kedua : Menyatakan bahwa surat jual beli Harmaini dan Saham di atastertanggal 25 Januari 2013 tidak syah dan tidak dapat dibenarkan, untukdapat diketahui sawah tersebut sepenuhnya tetap dalam tergadai kepadaKutil danTupin (orang tua Harmaini);Ketiga : Majelis Kerapatan

Adat Nagari (KAN) Cubadak menyarankan kepadaPenggugat agar secepatnya membayar hutang gadai tersebut kepadaHarmaini sesuai dengan kesepakatan;Keempat: Majelis Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cubadak menyarankan TergugatHarmaini menyelesaikan semua hubungan dengan Saham;Kelima : Lokasi sawah yang sedang digarap oleh saham karena sudah ditanamidiusahakan sampai panen oleh Saham;e Bahwa perbuatan Tergugat I menjual objek perkara kepada Tergugat II tanpasepengetahuan anggota kaum yang lain adalah Perbuatan

Adat Nagari (KAN) Cubadak, namun Tergugat I tidakmau hadir di persidangan tersebut dan terhadap bukti tersebut dapat dipergunakan untukpembuktian di persidangan;Menimbang bahwa terhadap buktibukti bertanda P.LII 4, P.I,II 5 dan P.I,II 11 yaitu;P.I 4 : berupa Surat undangan panggilan kepada Mardinata dari Kerapatan AdatNagari (KAN) Cubadak dan surat undangan tersebut adalah permintaan kepadaMardinata untuk hadir di Kantor KAN Cubadak, sebagai menindak lanjuti permasalahanMardinata tanpa menyebutkan