• IMEI I : 869711036428599;

Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL Als UJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARA tanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

IMEI : 869711036428599;Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL AlsUJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/A/74/VIII/2021/SPKTISATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARAtanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor :Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021.5.

IMEI 1 : 869711036428599;bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatandan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapimasih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama tersangkaALAN EDOL IQBAL Als UJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana LaporanPolisi Nomor : LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDAKALTARA tanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKANNomor : Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021,

IMEI 1 : 869711036428599;Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL AlsUJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARAtanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor :Sp.Sidik/95/X1/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung

• Yang artinya sampai dengan lewat masa 7(tujuh) hari dari terbitnya Sp.Sidik/41/V1/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26Juni 2019, pihak Kejaksaan tidak menerima pemberitahuan mengenaipenanganan pelaporan atas PEMOHON.

  Oleh karena itu maka penyidikanLaporan Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu,tertanggal 30 April 2019, tidak sesuai dengan Putusan MK No. 130/PUUX111/2015;Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 130/PUUX111/2015 penyidikWAJIB paiing lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah PenyidikanNomor Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26 Juni 2019,menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaKejaksaan Negeri Kampar, TERMOHON dan Saksi Korban/Pelapor.

  Sp.Sidik/41/V1I/2019/SekTapung Hulu tanggal 26 Juni 2019 sebelum TERMOHON menetapkanPEMOHON sebagai tersangka seharusnya TERMOHON melakukan gelarperkara dan demi kepastian hukum dan transparannya suatu penyidikanlazimnya TERMOHON mengundang PEMOHON dalam gelar perkaratersebut, namun TERMOHON tidak pernah mengundang PEMOHONdalam proses gelar perkara tersebut dan tibatiba saja ditetapkannyaPEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON sehingga PEMOHONsangat dirugikan karena hakhak PEMOHON sebagai Tersangka

  Sp.Sidik/41/VI/2019/SekTapung Hulu tanggal 26 Juni 2019 atas nama PEMOHON yangditerbitkan TERMOHON adalah tidak sah, cacat hukum dan tidakberdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangkaterhadap diri PEMOHON tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/18/V1/2019/Sek.

  Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkndimaksud dalam pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undangundang HukumPidana yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/80/IV/2019/RIAU/RES KAMPAR/SEK TAPUNG HULU, tanggal 30 April 2019 adalah sahsecara hukum;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik/41/V1/2019/Sektapung hulu, tanggal 26 juni 2019 oleh penyidik reskrim Polsek TapungHulu adalah Sah secara Hukum;Menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:SPDP/18/V1/2019/Sek.

• Bahwa selanjutnya Termohon Menindaklanjuti Laporan Polisi tersebutdengan menerbitkan Surat Perintan Penyidikan Nomor : SP.Sidik/432.a/VIII/Res 1.24/2019/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2019, yangdidahului dengan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan KepadaKepala Kejaksaan Kota Gorontalo bedasarkan surat NomorB/69.a/VIII/Res 1.24/2009/ ResGtlo Kota tanggal 19 Agustus 2019.Dalam hal ini terdapat beberapa kejanggalan administratif sebagaiberkut;a) Antara Laporan Polisi dan Penerbitan Surat Perintah Penyidikanbaru

  menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilanyang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2019/PN.Gto.Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik

  pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalamperkara Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 23 April 2015 yang menyatakanbahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, merupakanObjek dari Pra Peradilan, dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontaloberwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum 2 (dua)permohonannya, Pemohon memohon agar menyatakan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik

  gunamenemukan tersangkanya, sedangkan penetapan sebagai tersangka biasanyaditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain yaitu melalui Surat penetapansebagai tersangka;Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan tidak termasuk sebagaiobjek praperadilan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga cukup beralasanhukum untuk menolak petitum 2 (dua) permohonan pemohon praperadilan;Menimbang, bahwa dalam petitum 3 (tiga) permohonannya, Pemohonmemohon agar menyatakan Surat Perintan Penyidikan dengan Nomor :SP.Sidik

  Mokoginta, S.H tertanggal 12Maret 2018 (bukti T11);Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dengan memperhatikanketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana yang kemudian telah disempurnakandengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUUXII/2014,tanggal 28 April 2015 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Termohon telahmemiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangkaberdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik

• B/78/V/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022 ;

  - Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/604/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2022;

  adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

  3. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka a.n.

  B/78/V/RES.2.2/2022/ Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2002 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/604/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2022 atas dasar Laporan Polisi No.

• SP.Sidik/75/II/2018/Dit Reskrim Um tanggal 19 Februari2018, oleh karena itu Termohon telah keliru menempatkan surat gugatan sebagaisurat palsu yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP, sedangkan pengertian dantinjauan hukumnya surat gugatan adalah:1) Bahwa surat gugatan adalah syarat formal yang ditentukan dalam hukumacara, yang berisi dalildalil (oosita) dan permohonan putusan (petitum)kepada Hakim, dan itu merupakan hak azasi setiap orang untuk mencarikeadilan melalui Pengadilan yang dilindungi oleh

  perundangundangan yang berlaku;Yang mana proses penyelidikan tersebut telah Termohon tuangkan dalamLaporan Hasil Penyelidikan tertanggal 5 Februari 2018 dan berdasarkanHasil Gelar Perkara tanggal 7 Februari 2018 perkara Laporan Polisi No.LPB / 1177 / XII / 2017 / JABAR tanggal 21 Desember 2017, Termohontelah menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan;Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tertanggal 7 Februari 2018tersebut, selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

  T9 : Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 75 / II / 2018 / DitReskrimum tanggal 19 Februari 2018;10. T10 : Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas / 75a / II / 2018 / DitReskrimum tanggal 19 Februari 2018;11. T11 : Foto copy Surat Nomor : B / 54 / Il / 2018 / Dit Reskrimum tanggal 19Februari 2018;12. T12 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor Sdr. Sulaeman Subanditanggal 5 Maret 2018;13. T13 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Sdr.

  SP.Tugas/19a/I/2018/Dit Res Krim Um tanggal 8 Januari 2018(vide bukti T5 dan bukti T6) Termohon telah melakukan penyelidikan, kemudianmembuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 5 Pebruari 2018 dan melakukangelar perkara tanggal 7 Februari 2018 dan menaikan status penyelidikan menjadipenyidikan (vide bukti T7 dan buikti T8);Bahwa selanjutnya Termohon telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/75/II/2018/Dit Reskrimum tanggal 19Februari 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas

• Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik / 117 / X / 2017 / Reskrimtanggal 25 oktober 2017 an.H.SUMATRA BIN LAJJU.g. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/ 59 / XI /2017/ Reskrim tanggal 31 Oktober 2017 an.H.SUMATRA BIN LAJJU.

  (satu) berkas asli Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak PidanaPerzinahan tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PolresBulukumba dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Rosmina, S.IP dandiketahui oleh Kasat Reskrim Polres Bulukumba, (diberi tanda T5);1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/117/X/2017/Reskrimtanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan ReskrimPolres Buljukumba; (diberi tanda T6);.1 (satu) Jembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

• ./2019/Reskrim, Tanggal 22Januari 2019;Bahwa terhadap Laporan Polisi PEMOHON tersebut,TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikansebagai berikut:=" Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/865/IV/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 04 April 2019;=" Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2415/X/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 31 Oktober2019;=" Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1124/V/RES.1.11./2020/Reskrim, Tanggal 19 Maret2020;Bahwa kemudian TERMOHON telah mengeluarkan SURATPANGGILAN

  AHMAD SOFYAN BATUBARA, SE, jugatelah diperiksa berikut saksisaksi dan dalam perkembanganpenyidikan, ternyata TERMOHON telah menemukan unsur deliktindak pidana Penggelapan hak atas barang yang tidakbergerak, di mana TERMOHON telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/865/IV/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 04 April 2019;Bahwa atas tugas penyidikan yang telah dilakukan olehTERMOHON, maka PEMOHON telah diberikan sebanyak 1(lembar) SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan

  Bahwa untuk menindaklanjuti hasil gelar perkaratetanggal 25 Maret 2019, kemudian Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik /865 / IV / RES.1.11./ 2019 / Reskrim, tanggal 4 April 2019dan Nomor: Sp.Sidik / 2415 / X / RES.1.11. / 2019 /Reskrim, tanggal 31 Oktober 2019, untuk melakukanproses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / 2853 /XIl / 2018 / SPKT Resta Medan, Tanggal 28 Desember2020 yang dilaporkan oleh saksi pelapor H.

  / 865 / IV / RES.1.11./ 2019 /Reskrim, tanggal 4 April 2019 dan Nomor: Sp.Sidik / 2415 / X /RES.1.11. / 2019 / Reskrim, tanggal 31 Oktober 2019, untuk melakukanproses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / 2853 / XII / 2018 /SPKT Resta Medan, Tanggal 28 Desember 2020 yang dilaporkan olehsaksi pelapor H.

  KUHPidana , Polrestabes KotaMedan langsung dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal1 Maret 2019 dan kemudian dilakukanlahn Gelar Perkara Pertamatertanggal 25 Maret 2019 yang hasilnya menyatakan bahwa terhadapLaporan Poalisi Nomor : LP/2853/XII/2018/SPKT Resta Medan,Tanggal 28 Desember 2020 ditingkatkan ke Penyidikan ;Menimbang, bahwa kemudian Termohon berdasarkan HasilGelar Perkara tanggal 25 Maret 2019 , Termohon menindak lanjutinyadengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

• Putusan Nomor 108/Pid.Pra/201 7/PN.Jkt.Selsesuai dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehinggapenangkapan terhadap diri PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukumBahwa oleh karena itu, penahanan yang dilakukan oleh TERMOHONterhadap diri PEMOHON mutatis mutandis haruslah dinyatakan tidaksah dan tidak berdasar hukum.Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2255/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017 dijadikan dasar untukmelakukan tindakan sewenangwenang oleh TERMOHON

  Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas, Surat Perintah PenyidikanNomor SP.Sidik/2255/1X/2017/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017telah disalahgunakan oleh TERMOHON dengan melakukantindakantindakan sewenangwenang terhadap PEMOHON, oleh karena itu sudahsepatutnya Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/2255/1X/201 7/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017 dibatalkan;IV. PETITUMBerdasarkan alasanalasan di atas, dengan ini PEMOHON mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq.

  pidana Penggelapan dalamjabatan subsider Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374KUHP subsider 372 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, olehkarenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/923/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 8 September 2017 tidak sah dan tidak berdasarhukum ;Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadapPEMOHON adalah tidak sah ;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

  Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/2255/X/2017/Ditreskrimum tanggal 6 September 2017 tidak sah dan tidak berdasarhukum ;6. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/589/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 14 September 2017 adalah tidak sah dan tidakberdasar hukum ;7. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohonadalah tidak sah ;8. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan ;9.

  Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2255/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 6 September 2017 (Bukti T4a) ;b. Surat Perintah Tugas Nomor : SpGas/6388/IX/201 7/Dit.Reskrimum,tanggal 6 September 2017 (Bukti T4b) ;5. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAPmenyebutkan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukanPenyidikan suatu peristiwa yang merupakan Tindak Pidana, Penyidikmemberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.

• menerbitkan baik SuratPerintah Penyelidikan (SPRINLIDIK), Surat Perintah Penyidikan(SPRINDIK) maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) selama menangani perkara a quo, melainkan langsungmelakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon halmana diketahui berdasarkan halhal sebagai berikut:1.Bahwa dalam SURAT PENANGKAPAN NOMOR: Sp.Kap/264.a/V/2018/Reskrim, tertangal O04 Mei 2018, TIDAKDIKETEMUKAN ADANYA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN(SPRINLIDIK) DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN(SPRINDIK/Sp.Sidik

  Begitu juga dalam SURAT PENAHANAN NOMOR: Sp.Han/33/V/2018, tertanggal 05 Mei 2018, TIDAK DIKETEMUKANADANYA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN (SPRINLIDIK)DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (SPRINDIK/Sp.Sidik)YANG MENJADI RUJUKAN atau DASAR PENAHANAN.3. Hingga saat ini PEMOHON JUGA TIDAK PERNAH DIBERIKANatau MEMPEROLEH SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYAPENYIDIKAN (SPDP) sebagaimana diwajibkan dalam PutusanMahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUUXIII/2015.11.1.3.

• Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.13/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/9/2023, Tanggal 15 September adalah Sah Secara Hukum;

  4. Menyatakan Penyitaan yang yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah secara hukum;

  5.

  Menyatakan Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Termohon Nomor : S.Tap.24/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2023 tentang Penetapan Tersangka, tanggal 3 November 2023 dan Surat Ketetapan Termohon Nomor : S.Tap.25/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2023 tentang Penetapan Tersangka, tanggal 3 November 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.13/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/9/2023, tanggal 15 September 2023, terkait dugaan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan

• persyaratan;Termohon membuat Gelar perkara berdasarkan rekomendasi hasilpenyelidikan sehingga gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik satReskrim Polsek Loloda, memberikan rekomendasi bahwa telah ditemukantiga alat bukti berkaitan dengan kasus ini sehingga kasus ini dapatditingkatkan ke Proses penyidikan dimana laporan hasil gelar perkaradibuat pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wit bertempat diRuang Rapat Polsek Loloda maka Unit Reskrim Polsek Loloda membuatsurat perintah penyidikan nomor SP.Sidik

  rekomendasihasilpenyelidikan sehingga gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik satReskrim Polsek Loloda, memberikan rekomendasi bahwa telah ditemukan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Pra/2017/PNTte Halaman 23 dari30 halamantiga alat bukti berkaitan dengan kasus ini sehingga kasus ini dapatditingkatkan ke Proses penyidikan dimana laporan hasil gelar perkaradibuat pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wit bertempat diRuang Rapat Polsek Loloda maka Unit Reskrim Polsek Loloda membuatsurat perintah penyidikan nomor SP.Sidik

  pencarian dan pengumpulan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan apabiladiperhatikan maksud dari pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwaPenyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yangdiatur dalam UndangUndang untuk mencari serta mengumpulkan buktibukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi gunamenemukan tersangkanya, maka jika dikaitkan dengan sebelum diterbitkannyaSurat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik

  Toni, Joas Tehe, Hans Simange (Vide T.7,T.8, T.9, dan T.10), kemudian melakukan penyitaan sebagaimana dalam SuratPerintah Penyitaan Nomor :SP.Sita/05/VIIV2017/Reskrim tanggal 08 Agustus 2017(Vide 1.15), kKemudian Berita Acara Penyitaan tertanggal 08 Agustus 2017 (Vide1.16);Menimbang, bahwa dari hal di atas jika dikaitkan dengan Cun Hans(Pemohon praperadilan), maka dasar Termohon menyatakan Cun Hans telahditetapbkan sebagai Tersangka adalah pada saat diterbitkan Surat PerintahPenyidikan No.Pol : SP.Sidik

• Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UndangUndang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) menyatakan:Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2020/PN Mig4.Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpapersetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusanatau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Termohon menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/102/V/2020/Satreskrim,

  Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/120/V/2020/Satreskrim tanggal 4 Mei 2020sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP. Tap/19/VIII/Satreskrim tanggal 22Agustus 2020 sah dan mengikat;4.

  Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/33/II/2020/Satreskrim, tanggal 4Februari 2020, diberi tanda T21;24. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/23/II/2020/Satreskrim, tanggal 5 Februari 2020, diberi tanda T22a;25. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNomor: SPDP/23/II/2020/Satreskrim, tanggal 5 Februari 2020. KepadaKejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 7 Februari 2020, diberi tanda T22b;26.

  Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/102/V/2020/Satreskrim, tanggal4 Mei 2020. (pergantian kasat reskrim) , diberi tanda T24;29. Surat Panggilan Nomor: SP.Pgl/78/II/2020/Satreskrim, tanggal 4 Februari2020 kepada RIZKI ARDIANSYAH P.. , diberi tanda T25;30. Berita Acara Pemeriksaan Saksi NUNUNG BUDI ELLYWATI, tanggal 8Februari 2020, diberi tanda T26;31. Berita Acara Pemeriksaan Saksi RIZKI ARDIANSYAH P, tanggal 10Februari 2020, diberi tanda T27;32.

  Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/102/V/2020/Satreskrim, tgl. 4 Mei 2020, sedangkan saudara RizkyArdiansyah P sudah tidak mempunyai kapasitas/kewenangan sebagai Pelapor makapenerbitan Surat Perintah Penyidikan dimaksud tidak sah menurut Hukum,mengingat:7. Bahwa selanjutnya PT.

• Adapun SPDP baru diterimaoleh Pemohon bersamaan dengan surat panggilan pemeriksaan tambahantersangka tanggal 20 September 2019, dari isi SPDP itulah Pemohon barumengetahui jika Termohon telah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 yang berartiSPDPdiberitahukandandiserahkan oleh Termohon kepada Pemohonmelebihi batas waktu 7 hari sehingga penetapan Tersangkadan/ataupenyidikan terhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah.Bahwa berdasarkan

  Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang diterbitkan berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal19 Agustus 2019.6.

  Reysen Mahadi Sipayung (anggota TNIYonarhanud 2/Kostrad) dan 1 (satu) orang lainnya yangidentitasnya belum diketahui, dari hasil penyelidikan tersebutkemudian Termohon meningkatkan status perkara daripenyelidikan ke penyidikan karena terdapat 2 (dua) orangtersangka maka terhadap Pemohon dilakukan penyidikan olehTermohon dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim, sedangkan terhadap sdr.

  Adapun SPDP baruditerima oleh Pemohon bersamaan dengan surat panggilan pemeriksaantambahan tersangka tanggal 20 September 2019, dari isi SPDP itulan Pemohonbaru. mengetahui jika Termohon telah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 yang berartiSPDP diberitahukan dan diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon melebihibatas waktu 7 hari sehingga penetapan Tersangka dan/atau penyidikanterhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah, sebagai berikut

• Surat Perintah Penyidikan nomor ; SP.Sidik/150/II/2015/Ditreskrimum,tanggal 10 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda T6;7. Surat Perintah Penyidikan nomor ; SP.Sidik/1784/XI/2017Ditreskrimum,tanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda T7;8. Surat Perintah Penyidikan tambahan nomor :SP.Sidik/1784.a/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 2 Agustus 2018,selanjutnya diberi tanda T8;9.

  Surat Perintah Penyidikan tambahan nomor ;SP.Sidik/1784.b/I/2019/Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2019,selanjutnya diberi tanda T9;10. Surat Perintah Penyidikan tambahan nomor ;SP.Sidik/1784.cV1/2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019,selanjutnya diberi tanda T10;11.

• Bahwa sebagaimana yang dikatehui Pemohon dalam Perkara Pidanayang dipersangkakan Kepadanya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/150/X/2018/Sultra/ResBauBau, Tanggal 10 Oktober 2018 dankemudian telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan bernomor :SP.Sidik / 101/XI/2018/Reskrim yang dikeluarkan pada Tanggal 8November 2018 yang mana kemudian penyidik melayangkan SuratPanggilan Ke1 kepada Pemohon dengan NomorS.Pgl/186/XII/2018/Reskrim tertanggal 5 Desember 2018, untuk Hadirpada Hari Sabtu Tanggal 8

  laporan atau pengaduan tentangtejadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wayibsegera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, dan senyatanyasetelah menerima laporan dari saudara RUDIANTO CHANDRA di atas,Termohon menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikanyang kemudian hasil dari penyelidikan dimaksud Termohon meyakini telahterjadi Suatu tindak pidana, sehingga pada tanggal 08 November 2018diterbitakanlah Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: = Sp.Sidik

  Fotokopi surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/101/X1/2018/Reskrimtanggal 8 November 2018 diberi tanda surat bukti T3 ;4.

  Suratlaporan Polisi Nomor : LP/150/X/2018/SULTRA/RES.Baubau tanggal 10Oktober 2018 (bukti T1), berdasarkan laporan tersebut Termohon pada hari dantanggal itu. juga telah menerbitkan Surat Perintan PenyelidikanNomor:SP.Lidik/54/X/2018/Reskrim tanggal 10 Oktober 2018 (vide bukti T.2);Menimbang, bahwa setelah pihak Termohon menemukan ada peristiwapidana pada perkara tersebut, maka termohon telah meningkatkan statustersebut menjadi penyidikan yaitu dengan dikeluarkannya surat perintahpenyidikan No : SP.Sidik

  laporan ataupengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakantindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan,dan senyatanya setelah menerima laporan dari saudara RUDIANTO CHANDRAdi atas, Termohon menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukanpenyelidikan yang kemudian hasil dari penyelidikan dimaksud Termohonmeyakini telah terjadi suatu tindak pidana, sehingga pada tanggal 08 November382018 diterbitakanlah Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: Sp.Sidik

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
  2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : SP.Sidik/94/XI/RES.3.3.5/2022/Reskrimsus tanggal 18 November 2022 sebagaimana disebut dalam angka 7 Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/807/XI/RES.3.3.5/2022/DITRESKRIMSUS tertanggal 27 November 2022 atas nama Tersangka H.

• EllyNingsih/Pemohon/Penggugat, Namun faktanya Termohon/Tergugatmerujuk Surat Perihal : Pemberitahuan PerkembanganPENYELIDIKAN (Ke5) dengan Nomor : B/18/I/2018/Ditreskrimumtanggal 12 Januari 2018 tersebut dengan Rujukan kepada SuratPerintah PENYIDIKAN Nomor : SP.Sidik/196/VIII/2016/Ditreskrimumtanggal 18 Agustus 2016, juga dengan Rujukan kepada Surat PerintahPENYIDIKAN Nomor : SP.Sidik/21/l/2018/Ditreskrimum tanggal 08Januari 2018, juga dengan Rujukan kepada Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil PENYIDIKAN

  Gas/21/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Januari2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/I/2018/ Ditreskrimum,tanggal 8 Januari 2018 dan mengirimkan Surat Nomor: SPDP/21/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Januari 2018 perihal dimulainya penyidikankepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.

  Rekomendasi:Agar penyidik menghentikan penyidikan (SP3) untuk perkara tersebut.Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelapor, makaTERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penghentikan PenyidikanNomor: SP.Sidik/21.c/I/2018/ Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2018 dan,Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/21.b/2018/Ditreskrimum, tanggal 30Januari 2018 telah menghentikan proses penyidikan perkara a quodikarenakan dugaan peristiwa pidananya telah liwat waktuHalaman 13 dari 46 halaman perkara nomor 7/Pid/Pra

  Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan ~ Nomor: SP.Sidik/196/VIII/2016/ Ditreskrimum, tanggal 18 Agustus 2016. SelanjutnyaGIDEri tANdA...... 0. eee cece cece eee eee eee eee eeeeeeeesseeesseeseee sees DUKE T.6.7. Fotocopy dari asli Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/21/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Januari 2018. Selanjutnya diberitanda.. . . ..Bukti T.7.8. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/21/1/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Januari 2018.

  Elly Ningsih pada tanggal 16 Agustus2016 bahwa laporan/ pengaduan telah diterima oleh Termohon dan akandilakukan penyelidikan dalam waktu 15 hari dan jika diperlukan waktuperpanjangan akan diberitahukan (bukti T27)Bahwa langkah yang diambil Termohon selanjutnya melakukan penerbitansurat tugas (bukti T2), surat perintah penyelidikan (bukti T3), danmembuat hasil laporan penyelidikan (bukti T4) kemudian mengadakangelar perkara tanggal 18 Agustus 2016 (T5), menerbitkan surat perintahpenyidikan Nomor SP.Sidik

• Sp.Sidik/178/X/2019/Ditreskrimumtertanggal 31 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHONe. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. B/ 124 /X12019/Ditreskrimum yang diterbitkan oleh TERMOHON ;7. Bahwa PEMOHON tidak mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaananak PEMOHON (Dimas Ilham Santoso) , walaupun lewat kuasahukumnya pernah meminta salinan BAP kepada TERMOHON .SehinggaPEMOHON tidak mengerti isi pemeriksaan atas perkara yang menimpaanaknya tersebut.ll. ANALISA YURIDIS1.

  Sp.Sidik/178/X/2019/Ditreskrimumtertangggal 31 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHON makaHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Skh.Vi.harus menerapkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.Pasal 7 ayat 1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnakmenyebutkan: Pada tingkat Penyidikan , penuntutan , dan pemeriksaan perkara anak dipengaadilan negeri wajib diupayakan Diversi Kalau tidak ada diversi , belum bisa ditingkatkan ke Penyidikan.

• Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/47/VI/RES.1.24/2020/Reskrim Tanggal 19 Juni 2020 dandilanjutkan dengan Penetapan Tersangka kepada Pemohon, berdasarkanSurat Penetapan Tersangka / peralihan Status Nomor:B/46/VI/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 terkait denganSangkaan Pasal 167 Ayat (1) KUHP ((Kejahatan terhadap KetertibanUmum/Penyerobotan Tanah)3.

  Menyatakan Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon Nomor :SP.Sidik/47/Vl/Reskrim Tanggal 19 Juni 2020 dan dilanjutkan denganpenetapan Tersangka Kepada Pemohon Surat PenetapanTersangka/Pengalihan Status Nomor : B/46/VI/Res.1.24/2020/Reskrimtanggal 23 Juni 2020 tentang tindak pidana Kejahatan terhadap KetertibanUmum/Penyerobotan pasal 167 ayat (1) KUHP adalah tidak syah dantidak berdasar hukum. Dan oleh karenanya Penetapan A quo tidakmempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.3.

  T.5;Gu eeeeeeeeeeeeeee Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/47/VI/RES1.24/2020/Reskrim, tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnyaCiberi tanda DUKti........ ccc cec cece ccseecceeeeeeeeaeeceeeeceeeeceeeaeeueceeaueeeeueeeeeeaneenes T6;Tevennes Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi korban dan saksi saksi),Selanjutnya diberi tanda OUKti.............cccceccccsececceceeeeeeceeceeeeeeeeeeaeeeeeeeeesaees T7;Boe eeeeeee ences Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor:B/43/VI/RES

• . ; LP/44/II/RES/2.5/2021/KAKLBAR/SPKTRes Sambas tanggal 18 Pebruari 2021 dan Surat Perintah PenyidikanNomor ;SP.SIDIK/44/II/2021/Reskrim 18 Pebruari 2021, dan SuratPemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP/21/II/Res2.5/2021/Reskrim tanggal 23 Pebruari 2021. yang kemudian menetapkanSdr.

  S.Tap/44.b/ VI/2021 Reskrim tanggal 8 Juni 2021 yangdikeluaran oleh Termohon adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum mengikat;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor; SP.Sidik/44/II/RES.2.5/2021/ Reskrim tanggal 23 Pebruari 2021 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon berkaitan dengan laporan polisi sebagaimanaLaporan Polisi: LP/44/II/RES.2.5/2021/KALBAR/ISPKT Res Sambastanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan

  ,M.T. tanggal 6 Februari2021, selanjutnya diberi tanda (T8);Fotocopy Laporan Hasil Perkembangan Penyelidikan tanggal 17 Februari2021, selanjutnya diberi tanda (T9);Fotocopy Gelar Perkara dan dokumentasi tanggal 17 Februari 2021,selanjutnya diberi tanda (T10);Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/44/II/RES.2.5/2021/KALBAR/SPKTRES SAMBAS tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda (T11);Fotocopy Surat Perintah Peyidikan Nomor : Sp.Sidik / 44 / Il / 2021 /Reskrim tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya