Hal ini jelas sangat bertentangandengan hukum positif yang berlaku diIW ONES IA.j===~ == nnn nanan ern enanaenenaeBahwa sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum (Recht Staat), sudahseharusnya semua pihak menghormati putusan pengaditan, apalagi terhadapputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).Tidak melaksanakan putusan pengadilan merupakan bentuk daripembangkangan hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terbantah Il,Terbantah i dan TerbantahVy ronnrr nn tenn

mengeluarkan Anjuran denganNomor 565/195/421.105/2012 Malang, tanggal 19 Januari 2012 yang intinyaadalah agar Tergugat memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan danPenggugat menolak anjuran tersebut dengan alasan bahwa Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang hanya membuat anjuran denganmemandang keterangan dari Tergugat saja dan tidak menerapkanseutuhnya pasalpasal yang ada pada UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat

KerjaKota Surabaya juga tidak mencapai kesepakatan dan mengeluarkan suratanjuran No. 59/PHK/VII/2015 tertanggal 23 JuliBahwa,Penggugat sangat keberatan dengan anjuran tersebut karenaMediatortidakmenganjurkan terhadap Tergugat suapaya PHK Pensiunterhadap Penggugat juga menyertakan tanggungan piloting fee yangmenjadi hak Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat dari tahun 2000sampai 2005 sebesar Rp 2.025.000.000 (dua milyar dua puluh lima jutaBahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat

REOAKSI...... eee cece cece e cece cece eee e eee e eee eeeee eter eeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 5.000,Bs UR ree aces aca anes ana amas anaes staat ates ses ates starsat stare ats Rp. 6.000:SUMAN 00. eee e cece cece treet eee eter reer eee e eee eeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 356.000,(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);Him. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 0416/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disamping itu, perbuatan yang demikian jelasbertentangan pula dengan asas hukum umum Negara hukum(rechts staat) dan asasasas penyelenggaraan pemerintah yangpatut (good gouvernance), yaitu:. Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan.. Asas tidak bertindak sewenangwenang.abc. Asas kepastian hukum.d. Asas memenuhi harapan yang ditimbulkan.e. Asas perlakuan yang jujur.f. Asas kecermatan.g.

angka 18 tersebut yaitu katakata terkait denganPara Turut Tergugat yang tidak melakukan tugas dan fungsisebagaimana mestinya untuk mengawasi, memantau dan ataumelakukan tindakan pencabutan/ pengalinan hak atas tanah milik ParaPenggugat yang sudah bersertifikat maka jelas hal itu merupakansuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sendiri menuruthukum (wettwlijk plicht) dan hak public, di samping itu perbuatan yangdemikian jelas bertentangan pula dengan asas hukum umum negarahukum (rechts staat

) dan asasasas penyelenggaraan pemerintah yangpatut (good gouvernance). dan dari katakata Para penggugat tersebutmenurut Majelis menunjukkan bahwa Para Penggugat jugamempermasalahkan mengenai perbuatan melanggar hukum yangdilakukan oleh Para Turut Tergugat yaitu berupa suatu perbuatan yangbertentangan dengan kewayjiban sendiri menurut hukum (wettwlijkplicht) dan perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum umumnegara hukum (rechts staat) dan asasasas penyelenggaraanpemerintah yang patut (good gouvernance

yang baik;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas telah nampak bahwa apabila Para Penggugat hendakmengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum atas perbuatanyang dilakukan oleh Para Turut Tergugat yang notabene Para TurutTergugat merupakan Pejabat Pemerintahan, atas dasar atau alasanPara Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan kewajiban sendiri menurut hukum (wettwlijk plicht) danperbuatan yang bertentangan dengan asas hukum umum negarahukum (rechts staat

BiDnr1 CAI/staat We(Tige.9 ratUS Ligc.1 10t.4"LiribU I'U,Oic.t'11) lrse.11 EaT li

NIKOLAS UFI alias NIKOsebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu : Bahwa UndangUndang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara ini, telahmenentukan secara tegas, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum(Recht staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan danketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakatHal. 6 dari 10 hal. Put.

1949yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;Dan apabila ada dua undangundang yang mengatur, maka undangundang barulah yang dipergunakan karena dianut azas lex posterior derogatlegi priori undangundang baru mengalahkan undangundang yang lama, sertaMajelis Hakim tidak mengindahkan pendapat ahli dalam perkara ini yangmenyatakan bahwa apabila seseorang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijinedar maka dapat dikenakan Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentangKesehatan, dan tidak menyebutkan Undang Undang Obat Keras Staat

Biaya Panggilan 0.0... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rp 150.000,00A, PRTG css cece sn were cous sors mse ce sn cts ee me es ws oe wes Rp 5.000,00Bs UR ree aces aca anes ana amas anaes staat ates ses ates starsat stare ats Rp 6.000,00SUMAN 0... cece e cece eee eeeeceee crete eee eeeeeceaaeeeeeeeeeeeteeed Rp 241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Him. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Mna

terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebin kurang 8tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat

terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 318/Pdt.P/2018/PA.MtpMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 41tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat

terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 10tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat

Bahwa dalam suatu Negara Hukum R.I ( Rechts staat ) hak hak privat setiapwarga negara ( Subjektive Privat Rechts ) haruslah mendapat perlindungan darisegala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain ( In casu Tergugat Idan Tergugat II ) , oleh karenanya Penggugat ( Justicia Bellen ) selaku pihak yangtelah dirugikan hak serta kepentingannya , dengan ini memohon perlindungan dankepastian hukum dengan jalan satu satunya mengajukan gugatan ini ke10.Pengadilan Negeri Medan , untuk mendapat keadilan

Sesuai Peta MargaIndeeling Residentie Lampoeng Schaal 1:750.000 Marga Staat yangdibuat zaman Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1930 benarbenar tanah adat Marga Tegamoan daerah Negeri Panaragan TulangBawang Udik;C.Bahwa Sdr. Karim ( orang tua kandung PENGGUGAT 1!) setelahmendapat Surat Keputusan Kepala Negeri Panaragan Tulang BawangUdik pada tanggal 27 Agustus 1957 Nomor : 8/NGR/1957.

Foto Copy Surat Keterangan Kepala Negeri Panaragan Tulang BawangUdik Nomor : 09/SK/1958 tertanggal 15 September 1958 dan sesuai denganaslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P2) ;Foto Copy Peta Marga Indeeling Residentie Lampoeng Schaal 1:750.000Marga Staat Tahun 1930 dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukupdan diberi tanda (P3) ;Foto Copy Surat Berita Acara Hasil Pengukuran dan Pemeriksaan tanahareal umbul Tebing Tinggi yang diterbitkan Kepala Kampung PenumanganLama tertanggal 14

Karim sebagai orangyang pertama kali (penyusuk) atau yang membuka tanah areal umbul TebingTinggi yang berasal dari tanah adat marga Tegamoan Negeri Panaragan TulangBawang Udik sebagai warkah asal usul tanah yang diperolehnya sebagai tanahhak milik secara turun temurun;Menimbang, bahwa bukti surat P3 yaitu berupa Peta MargaIndeelingResidentie Lampoeng Schaal 1:750.000 Marga Staat tahun 1930, dalam petatersebut telah jelas dan terang batas tanah marga Tegamoan ditandai denganangka 59, bahwa obyek sengketa

No.419 tgl.22 Desember1949, Obat Keras yaitu Obatobatan yang tidak digunakan untukkepentingan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati,menguatkan, membanguskan , mendesifeksikan danlainlaintubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak, yangditetapkan oleh Secretaris Van Staat,Hoofd van het Departementvan Gesondheid .c.

No.419 tgl.22Desember 1949, Obat Keras yaitu Obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan , mendesifeksikandan lainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupuntidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat,Hoofd van hetDepartement van Gesondheid .c.

Dalam kitab Fiqghussunnah Jilid Vill halaman 121122:S'S 3 gah Ga felsl dag 5 Ate VecllLd Lalgon cas huucalall je 5 Lag tial Ces 5 piel al 9 4 dee alny staat olay!4% L 4all (gil Lgis phe YI UeHal 12 dari 15 hal, Put.

Tergugat telah terjadi hidup pisahselama berpisah rumah selama 7 bulan; Bahwa selama hidup pisah Tergugat tidak pernah menjemputPQ QUAL, axeea+ ese sseaxreenimconeansamnnsntineennienninnnnne RnR ES nHHRE RRSBahwa, terhadap keterangan kesaksian saksisaksi tersebut Penggugatmenyatakan menerima dan membenarkannya;Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera mendapatkanPIUDUISIN; 2essesrsenceeeereetertemeeetrneriesrensi reesei staat

menerima suratsurat bukti dari kedua belah pihak ;Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi dari kedua belah pihak ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumeneppada tanggal 20 Juni 2014 dala Register Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Smp telahmengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa Penggugat adalah Perusahaan BUMN dahulu bernama:Th. 1921 Jawatan Regie Garam berdasarkan Staat

Blad No. 146Th. 1937 Jawatan Regie Garam dan Tjandu berdasarkan Staat Blad No. 357Th. 1945 31 Oktober 1945 dikuasai RITh. 1949 27 Desember 1949 Tjandu dihapus diubah menjadi Jawatan RegieGaramTh. 1952 26 September 1952 diubah menjadi Perusahaan Garam dan SodaNegara (PGSN)Th. 1961 17 April 1961 menurut PP No. 138 / 1961 berubah menjadiPerusahaan Negara Garam (PN.

terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 10tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uilterlijk bezitvan den huwelijken staat

terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 10tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat