Ditemukan 390 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-04-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 18 April 2017 — ITA AKIOK VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk
104 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dilakukan salah satu pihakdalam pemeriksaan sengketa.Bahwa menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah :Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb
Putus : 19-10-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — ZUPRA VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
227 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
227 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
Putus : 05-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — DASWIR DAHLAN VS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
112 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat(2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)adalah:Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb
Putus : 08-08-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — SAKIRIN HARAHAP VS PT. BANK RAKYAT INDONESA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG SIBUHUAN
154 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
Register : 25-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 23/PID/2019/PT JMB Tanggal 11 April 2019 — Pembanding/Terdakwa : Rahmat Putra Alias Laki Frety Bin Jalaluddin
Terbanding/Penuntut Umum : TIAR YUSTIANNO, SH
64 — 38
Terbanding/Penuntut Umum : TIAR YUSTIANNO, SH
64 — 38
Menyatakan Terdakwa RAHMAT PUTRA Alias LAKI FRETY Bin JALALUDIN tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimanadalam dakwaan Penuntut Umumb. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahunc. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahane.
Register : 08-04-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT TJK Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ACHMAD RISMADHANI K SH
Terbanding/Terdakwa : SUMARWAN Bin MARDIYONO
127 — 33
Terbanding/Terdakwa : SUMARWAN Bin MARDIYONO
127 — 33
Undangundang RI No.6 Th 2014 tentang Desa;e Pasal 29 Kepala Desa dilarang :a) Merugikan kepentingan umumb) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga , pihak lain, dan/atau golongan tertentuc) Menyalahgunakan wewenang, ' tugas, hak dan/ataukewajibannyad) Melakukan kolusi,korupsi dan nepotisme menerima uang,barang, dan/atau kewajibannyae) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang,barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan
Putus : 28-11-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 79/Pdt.Sus/2016/PN.Psp Tanggal 28 Nopember 2016 — Pemohon Keberatan : PT. BANK RAKYAT INDONESA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG SIBUHUAN;
Termohon Keberatan : H RAMLI HARAHAP
187 — 69
187 — 69
Undangundang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yangdirugikan dapat menqqugat PelakuUsahamelaluiLembaga yang bertugasmenyelesaikansengketa34konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang beradadi LingkunganPeradilan Umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk), yang menyatakan :.
Putus : 21-11-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 75/Pdt.Sus/2016/PN Psp Tanggal 21 Nopember 2016 — Pemohon Keberatan : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Padangsidimpuan;
Termohon Keberatan : H. Ady Irwansyah Pasaribu
163 — 55
163 — 55
Undang Undang Nomor 8 Tahin 1000 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap Konsumen yang dirugikan dapat mengqugat pelakuusaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yangberada di linqkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyetakan :a.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dan cara melalui mediasi atau
Putus : 30-05-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 30 Mei 2017 — HOTNIDA Br SINAGA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. CABANG RANTAUPRAPAT
142 — 706
142 — 706
sehinggabertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumb
Register : 19-08-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmb Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat:
SUPARDI
Tergugat:
1.apri sumarni
2.lina marlina
3.PT BRI Syariah KC Jambi
41 — 13
SUPARDI
Tergugat:
1.apri sumarni
2.lina marlina
3.PT BRI Syariah KC Jambi
41 — 13
Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd. Peradilan Tata Usaha. Bahwa selanjutnya undangundang yang menjadi dasar keberadaanmasingmasing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudah secarategas menentukan batas yurisdiksi kewenangan mengadili..
Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 29 Mei 2017 — PARLINDUNGAN SILABAN VS PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIBOLGA (PERSERO) TBK
88 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 565 K/Padt.SusBPSK/2017Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumendan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganPeradilan Umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen
Register : 04-09-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 27-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 32/PID.TPK/2015/PT MKS Tanggal 26 Oktober 2015 — Pembanding/Terdakwa : MUJIBURRAHMAN, S.Sos.,MSi
Terbanding/Jaksa Penuntut : YOHANES AVILLA AGUS A.P, SH
104 — 128
Terbanding/Jaksa Penuntut : YOHANES AVILLA AGUS A.P, SH
104 — 128
Administrasi Buku Kas Umumb. Buku Simpanan/BankoO. Buku Pajaka. Buku PanjarMD. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian objekLaporan pengeluaran kas. Register SPP UP/GU/TU/LSh. SPJ Secara Fungsional25Khususnya untuk dana bantuan sosial tahun anggaran 2008menggunakan mekanisme keuangan UP/GU (uang persediaan/Ganti Uang).Bahwa... Bahwa ia saksi H. ANDI MUALLIM, SH.
Putus : 27-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 /B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Januari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tarif umumb.2. Tarif efektifc.3. Jumlah (a1+a2)a Dikurangib.1. PPN atas retur penjualanb.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPNb.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang samab.4.
Putus : 15-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 15 Mei 2017 — RISDA MALAU, S.E VS PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
85 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah:Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluilembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb
Putus : 15-09-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN STABAT Nomor 22/Pdt.G/2016/PN STB Tanggal 15 September 2016 — PT. Bank Rakyat Indonesia Persero. Tbk. Kantor Cabang Binjai
Lawan
Sutrisno
165 — 114
165 — 114
Undangundang Nomor; 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) MenurutPasal 45 ayat 1) yang berbunyi:"Setiap konsumenyang dirugikan dapat mengauaat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwamenurut Pasal 52Tentang Tugas dan WewenangBadan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:a.
Register : 02-11-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 461/PDT/2020/PT SMG Tanggal 18 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : DICKY ARIANTO Diwakili Oleh : JUCKA RAJENDHRA SEPTERIA HANDRY, SH dan Rekan
Terbanding/Tergugat : PT.SIMPANG LIMA DIRAJA yang diwakili oleh HENZA TRI PRAMANA, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG
122 — 100
Terbanding/Tergugat : PT.SIMPANG LIMA DIRAJA yang diwakili oleh HENZA TRI PRAMANA, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG
122 — 100
Syarat Umumb. Syarat Administratifc. Syarat Teknis :1) Keterangan Rencana Kota (KRk);2) Gambar rencana teknis bangunan;3) Gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja/kayuapabila bertingkat dan memiliki bentang besar;4) Data hasil penyelidikan tanah bagi bangunan gedung yangdiwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan5) Persyaratan lain yang diperlukan sesuai spesifikasibangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.6.
Register : 30-05-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 249/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 April 2013 — Hj. MUTMA'INAH >< PRESIDEN R.I
134 — 20
134 — 20
Ketua( merangkap anggota) : Menteri Pekerjaan Umumb. Wakil Ketua (merangkap anggota) : Menteri Sosial.c. Anggota1. Menteri KeuanganMenteri Energi Dan Sumber Daya MineralMenteri Dalam NegeriMenteri Kelautan dan PerikananMenteri Negara Perhubungan.Menteri Negara Dan Perencanaan Pembangunan NasionalMenteri Negara Lingkungan HidupKepala Badan Pertanahan NasionaioN aoe &Gubernur Propinsi Jawa Timur10. Panglima Daerah Milter V / Brawijaya11. Kepala Kepolisian daerah Jawa Timur12.
Putus : 30-08-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 — DALI SUSANTO VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG BINJAI
82 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat(2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
Register : 06-10-2009 — Putus : 20-04-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 20 April 2010 — Dr. Lucky Aziza Abdullah Bawazier, Sp.PD., KGH;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.dr. Rudy Sutadi, Sp.A., MARS
89 — 37
89 — 37
Remisi Umumb. Remisi KhususPasal 12 : Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal2 dan Pasl 3 tidak diberikan kepadaNarapidana dan Anak Didik yanga. Dipidana kurang dari 6 ( enam )Halaman 47 dari 179 halaman Putusan Nomor155/G/2009/PTUN JKT.b. Dikenakan hukuman~ disiplin dandidaftarkan pada buku pelanggarantata tertib Lembaga Pemasyarakatandalam kurun waktu yangdiperhitungkan pada pemberianremisi. c. Sedang menjalani Cuti MenjelangBebas, atau ;d.
Register : 13-12-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 304/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pbr Tanggal 1 Februari 2017 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK Cqcq. Bank Danamon Simpan Pinjam, Unit Pasar Panam Arengka, VS ABD ROCHMAN
333 — 114
333 — 114
Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkugan peradilan umumb.