Ditemukan 2848 data
96 — 16
p>MENGADILI:
- Menyatakan Anak Kalvin Anak Dari Matius Munjang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan melaksanakan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Malinau
19 — 13
Bahwa setelan menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur,Kabupaten Malinau dan kemudian menyewa rumah kontrakan di alamatyang sama;3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yangbernama Anak;4.
70 — 29
Ahmad Yani Kav. 58 Lt.1112, Jakarta Pusat, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, alamat Jalan SoekarnoHatta, Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur,berdasarkan UndangUndang Nomor : 47 Tahun 1999, tentangPembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, KabupatenKutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, dan UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, dalamhal ini diwakili oleh Ir.
22 — 16
MILITER I08JAKARTA PUTUSANNOMOR : 281K/PM II08/AD/X1/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer l08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkarapidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara in absensiasebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ABDUL SAMATPangkat/NRP : Pratu/31071060430989Jabatan : Ta Unit 2 Tim Pamins Den 2Kesatuan : Grup A PaspampresTempat, tanggal lahir : Malinau
13 — 7
Abdul Hafid, umur 54 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tanjung BukaTrans SP 7, Kelurahan Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung PalasTengah, Kabupaten Malinau, telan memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :bahwa saksi sebagai paman Pemohon ;bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan antara Pemohon danPemohon II namun mendapat kabar dari Para Pemohon bahwa telahmenikah pada tanggal 06 Agustus 2006 di Lombok dan sampaisekarang telah dikaruniai
68 — 25
.: Bahwa menurut Surat Dakwaantersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwasebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan tempat tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 9Maret 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2011setidaktidaknya dalam tahun 2010 bertempat diYonif 614/Rjp Malinau atau setidak tidaknyaditempatempat yang termasuk wewenang PengadilanMiliter 1407 Balikpapan telah melakukan tindakPidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa
11 — 6
di Desa Sarigadung serta telahdikaruniai (satu) orang anak;Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun danharmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidakharmonis lagi dimana saksi mengetahuinya dari cerita pemohon;Bahwa pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohondan termohon karena termohon sering meninggalkan rumah bersamatanpa jin pemohon dan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana waktuitu pemohon pulang dari bekerja dari Kalimantan Timur (Malinau
13 — 3
terasa harmonis dan tidak ada permasalahan yang berarti.Namun setelah lebin kurang 1 (satu) tahun tinggal di rumah orang tuaTermohon, Pemohon kemudian pada tanggal 17 Desember 2004 pindah kerumah dinas Kejaksaan Negeri Bangil, Kemudian pada 09 Oktober 2006Pemohon dipindahtugaskan sebagai Jaksa Fungsional pada KejaksaanNegeri Lamongan Jawa Timur, selanjutnya pada Nopember 2008 Pemohondimutasikan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, lalu pada Maret2010 Pemohon dimutasikan ke Kejaksaan Negeri Malinau
365 — 10
PUTUSAN Nomor : 449/Pid.Sus/2013/PNIrk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dalam tingkat pertama dengan acarapemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa :Nama : KELVIN ERVANDY Als AFANG Anak DariAHENG;Tempat Lahir Malinau;Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 31 Agustus1967;Jenis Kelamin : Lakilaki; KebangsaanIndonesia; Tempat tinggal : Jl.Slamat Riyadi Rt.
17 — 7
PUTUSANNomor 328/Pdt.G/2020/PA.Ktb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelistelah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkaranya:Xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 12061966, agama Islam, PendidikanSD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KabupatenKotabaru, disebut sebagai Penggugat;melawanXxxxx, tempat tanggal lahir di Malinau, 17 September 1967
J. Pasaribu, S.H.,M.H
Terdakwa:
Hendro Wahyu Jatmiko
134 — 41
Malinau dan sekitarnya sertatelah melakukan koordinasi dengan instansi terkait denganmembuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belumdiketemukan.Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsurKedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa jintelah terpenuhi.3.
73 — 30
Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwameninggalkan dinas tanpa ijin dari KomandanKesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karenamempunyai banyak hutang dan tidak maumelaksanakan tugas expedisi di perbatasan RIMalaysia di Malinau.4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan,Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentangkeberadaannya kepada Kesatuan baik melaluitelepon maupun surat.5.
8 — 2
TarBahwa, pada tanggal 20 April 2005, Penggugat dan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten TanaTidung, Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor007/07/12012, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor:B.084/KUA.34.05.1/DN/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021;Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempatkediaman bersama di rumah Tergugat di Jalan Jendral Sudirman,Kelurahan Tideng Pale
17 — 4
PUTUSANNomor 91/Pdt.G/2017/PA.TR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yangdiajukan olehi 22222 noe nn enn nnn non non non en ene nn nee nneePemohon, Tempat Tanggal Lahir,Malinau, 21 Juni 1944 agama lslam,Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempattinggal di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan TanjungRedeb
Terbanding/Terdakwa : AMIR DJ Als DION Bin Alm DJAWA TEONG
55 — 21
Hukum dan akanmenghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi olehPenasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda Nomor 207/PID/2021/PT SMR tanggal 24 September 2021 tentangPenetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaradalam tingkat banding;Telan membaca, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau
13 — 6
Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapatalat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P.2 ternyata bahwaPemohon tinggal di wilayah Kabupaten Berau, sehingga Pemohon merupakanpihak yang mempunyai kepentingan hukum (memiliki /egal standing) dalammengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa suamiPemohon yang bernama Idris Sardi telah meninggal dunia pada tanggal 18Oktober 2010 di Malinau;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti
20 — 9
Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 186/SRK/RMRSUD/MLN/X/2016 atas nama Martinus Martin, yang dikeluarkan olehDokter Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, tanggal 03 Oktober 2016,bermeterai cukup, dan telah dinazegelen. Kemudian diperiksa olehMajelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Laluoleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;Saksi :1.
105 — 26
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan KantorPertanahan Kabupaten Kutai Barat di Propinsi Kalimantan Timur Pasal 6menyebutkan ''Sebelum Pejabat Kepala Kantor Pertanahan definitivedilantik maka untuk sementara operasional Kantor Pertanahan tetapdilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Tugas BadanPertanahan Nasional di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau
Kutai Barat ; Foto copy UndangUndang Nomor : 47 Tahun 1999, tentang PembentukanKabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ; Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Nomor : 32 Tahun 2006, tentang Pembentukan KantorPertanahan Kabupaten Kutai Barat di Propinsi Kalimantan Timur ; Halaman 42, Putusan No. 16/G/2012/PTUNSMD ......Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat IIIntervensi1, mengajukan
wilayah areal tanah sebagaimana dimaksud dalam keduaSertipikat obyek sengketa (vide bukti P1 = T1 dan T2, T2,A = T.ILInt.11, P2 = T13dan T14 = T.ILInt.21), ketika diterbitkan pada tahun 2004 dan 2005, masuk dalamwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga kewenangan penerbitan kedua Keputusanobyek sengketa tersebut berada pada wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten KutaiKartanegara, akan tetapi berdasarkan Undangundang Nomor : 47 Tahun 1999, tentangPembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau
130 — 66
Adindo HutaniLestari;e Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja pada bagian Humas di PT.Adindo Hutani Lestari sejak bulan Maret 2007 sampai dengan sekarang, namun sejakbulan Januari 2014 saksi dipindahkan ke kantor Malinau;e Bahwa pada tahun 2009 jabatan saksi di PT. Adindo Hutani Lestari adalah sebagaiAsisten Kepala Humas;e Bahwa lokasi berdirinya APMS milik Terdakwa tersebut ternyata masuk dalamwilayah kerja PT.
Adindo Hutani Lestari yang ada di Malinau, namun saksi tidakmengetahui secara pasti apa hasil dari pertemuan antara Terdakwa dengan pihakperusahaan, hanya saja saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa berencana untuktetap melanjutkan pembangunan APMS;Bahwa setelah PT.
Adindo Hutani Lestari yang berada di Malinau bersama dengansaksi Paris;Bahwa pada saat di kantor PT.
AdindoHutani Lestari yang berada di Kabupaten Malinau, dimana menurutketerangan Terdakwa dirinya dipersilahkan untuk kembali melanjutkanpembangunan APMS miliknya;Bahwa sebelum Terdakwa membangun APMS miliknya, di sekitarlokasi berdirinya APMS tersebut sudah terlebih dahulu ada rumahrumah masyarakat, pasar, rumah Kepala Unit PemukimanTransmigrasi, perkampungan transmigrasi dan masjid;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dapat diketahui batasbatas APMS milik Terdakwa adalah :Sebelah Barat
1.AHMAD Bin BAHRUNSYAH
2.Abdul Muis Bin Bahrunsyah
3.Usman Bin Bahrunsyah
4.Mirwa Binti Bahrunsyah
5.Riduansyah Bin Bahrunsyah
6.Abdul Karim Bin Bahrunsyah
7.Arpiah Binti Bahrunsyah
Tergugat:
7.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Pemerintah Kota Bontang
8.Drs. H. Syaiful Anwar, Sh.
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik indonesia cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Provinsi Kalimantan Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara
151 — 84
Pertanahan Nasional Republik Indonesia diJakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kalimantan Timur di Samarinda Cq dan Kepala KantorPertanahan Kota Bontang, beralamat di Jalam Kapal Layar 1Loktuan, Kota Bontang.Hal ini didasarkan pada ketentuan UndangUndang Nomor 47 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, KabupatenMalinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan KotaBontang Pasal 13, yang menyatakan:1) Dengan terbentuknya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau
Turut Tergugat menegaskan bahwa haltersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bontangnamun merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadili hal tersebut.Bahwa dengan berdirinya Kota Bontang berdasarkan UndangUndangNomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, danKota Bontang sehingga terjadi pelimpahan kewenangan dari KabupatenKutai kepada Kota Bontang.
Hal ini didasarkan padaketentuan UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Pasal 13, yang menyatakan:Dengan terbentuknya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, KabupatenKutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, kewenangan daerahsebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidangpemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negen,pertahanan keamanan,