Nomor 2071 K/Pdt/2016Dalam Provisi:Memerintahkan kepada Tergugat atau pihakpihak lain yang mendapat hakdari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pengolahan di atas tanahobjek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap dalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Ninik Mamak dan Pengurus Kerapatan AdatNagari (KAN) Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, ProvinsiSumatera Barat;Menyatakan

bentuk lain yangdisepakati;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding /Para Penggugat yang juga sudah disampaikan dalam memori bandingtersebut, sejalan dengan surat bukti atas objek sengketa adalah tanahulayat Nagari, hal mana seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagiMajelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan juga dapatdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai putusanyang menyatakan Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/ParaPenggugat selaku pengurus Kerapatan

Tapi adalah tanah ulayat Nagari yangberhak dikelola oleh masyarakat Nagari di bawah penguasaan danpengaturannya dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) danPemerintah Nagari menurut Hukum Adat Minangkabau dan dapatdituangkan dalam peraturan Nagari, ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal5 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat UntukPenanaman Modal (Terlampir 4).

Nomor 2071 K/Pdt/2016 Wali Nagari Lunang Kecamatan Lunang; Wali Nagari Lunang 1 Kecamatan Lunang; Wali Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang; Wali Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang; Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang; Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut; Wali Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut; Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lunang; Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut; Kemudian juga dikuatkan dengan adanya Peta berdasarkan SKGubernur Sumatera Barat Nomor 5221342011 tanggal

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Tanjung dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat keterangan nomor34/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nBurhan mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Tanjung dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat keterangan nomor36/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nAmirullah dan Husna mempunyai / menguasai sebidang tanah

Bahwa berdasarkan Surat Kerapatan Surat Pernyataan KepemilikanTanah tertanggal 27 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan AdatNagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui olen CamatWilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Tapakis Nomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan PenguasaanTanah Ulayat Nagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat KeteranganNomor 60/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknyamenyatakan a.n Sy .B.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor01/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nIsramsir mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum

Bahwa telah ada Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukAlung Nomor 070/KAN/X/2016 tentang Persetujuan Penguasaan tanahUlayat Nagari Lubuk Alung tanggal 1 April 2016 terletak di korongKampung Paneh, Nagari Aie tajun Lubuk Alung, Kecamatan LubukAlung, Kabupaten Padang Pariaman ( vide bukti P8 );8.

Lubuk Sikarah Kota Solok.Bahwa sampai saat proses persidangan, hasil Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kota Solok tentang kepemilikan atas tanah tersebut belum mengeluarkankeputusan/hasil.Bahwa dalam keributan tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi woianjiang ang, pantek amak ang, merampok se karajo ang mah (kamu anjing,kemaluan ibumu, mencuri saja kerjamu.Bahwa perkataan tersebut ditujukan kepada saksi, karena jarak saksi denganterdakwa lebih kurang 1 (satu) meter.Bahwa di tepi sawah tersebut ada saksi

Bahwa upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihansawah tersebut adalah menunggu hasil dari Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) karea Tanah pusako Tinggi, yang akan keluar dalam bulanAgustus ini. Bahwa saksi mengenal terdakwa adalah orang yang selalu berbuat baik,tidak pernah sekalipun dalam bergaul berbicara kotor ataupun kasar.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkan;3.

Lubuk SikarahKota Solok.Bahwa sampai saat proses persidangan, hasil Kerapatan Adat Nagari(KAN) Kota Solok tentang kepemilikan atas tanah tersebut belummengeluarkan keputusan/hasil.Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 15.00 WIBdi Sawah Kucai Lukah Pandan Kel. IX Korong Kec.

Wondengan terdakwa dari tahun 2012 sampai sekarang yakni kepemilikan hakkatas tanah pusaka tinggi ynag jatuhn ketangan terdakwa.Bahwa telah keluar hasil dari Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah KotaSolok tentang kepemilikan yang sah menurut adat di Sawah Kucai LukahPandan Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok tersebut, dan yangberhak adalah Kaum terdakwa yang dikelola oleh terdakwa, dan KaumHal8 dari 16 Hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Siksaksi korban Nofitri Dt Endah Kayo Pgl.

Won dan terdakwa terkait permasalahan/sengketa mengenai hak milik atastanah Sawah tersebut yang masih dalam proses persidangan Kerapatan AdatNagari (KAN) Kota Solok;Menimbang, bahwa bermula saksi Nofitri Dt Endah Kayo Pgl. Won sedangmenggarap sawah tersebut kemudian datang terdakwa dan menghampiri saksiNofitri Dt Endah Kayo Pgl.

DALAM EKSEPSIE Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum yangsemestinya ikut digugat.Bahwa Penggugat harus menggugat Kerapatan Adat Nagari Nanggalo,Kecamatan Nanggalo karena KAN Nanggalo yang telah mendamaikanantara Tergugat A dengan Kahar Gelar Rajo Batuah (Alm) terhadapputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptersebut.

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum yang semestinyaikut digugat Kerapatan Adat Nagari Nanggalo, Kecamatan Nanggalo karenaKAN Nanggalo yang telah mendamaikan antara Tergugat A dengan KaharHalaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2019/PN Pdg.Gelar Rajo Batuah (Alm) terhadap putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;2.

No. 3432 K/ PDT/2018;Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A tersebut,Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai eksepsi point 1 dan point 2 tersebutdiatas tentang gugatan para Penggugat kurang pihak karena Kerapatan AdatNagari (KAN) tidak ikut digugat yang berperan dalam perdamaian dan Syamsirselaku ikut penjual tanah objek perkara kepada Tergugat D melalui Tergugat Eterhadap Sertifikat Hak Milik No. 2357 Kelurahan Kurao Pagang;Menimbang

, bahwa eksepsi point 1 mengenai gugatan para Penggugatkurang pihak karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut digugat yangberperan dalam perdamaian, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini dalampemerintahan Nagari di Sumatera Barat merupakan lembaga adat yang ada diNagari yang merupakan suatu wadah dalam penyelesaian persoalan adat,meskipun Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan dalam perdamaian yangdibuat para pihak tetapi dalam perkara aquo

bukan Kerapatan Adat Nagari(KAN) yang mengambil keputusan tapi para pihak yang meyepakatiperdamaian, sehingga Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya bersifat mediatordalam mediasi dan tidak menentukan isi putusannya karena dalam perkara iniobjeknya bukan keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurutMajelis Hakim eksepsi point 1 ini tidak beralasan hukum maka harus dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa eksepsi point 2 mengenai gugatan para Penggugatkurang

Bahwasanya pada tahun 1985 telah ditetap kan dalam kerapatan adatnagari , dengan jelas menerangkan bahwa yang mempunyai tanah objekperkar adalah Para Penggugat.Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pyh10. Bahwasanya Objek perkara yang sangat bernilai ekonomisdibuktikan dengan adanya surat penyataan kaum atas persetujuan kaumdialinkan kepada PT Tahiti jaya Tahun 1986.11.

Gugatan Penggugat tidak ikut menggugat KERAPATAN ADAT NAGARI(KAN) SITANANGBahwa dalil Penggugat yang termuat pada Posita gugatan Penggugat padapoin 5 dan Poin 6, yang pada intinya menyatakan bahwa dengan adanyaKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang Nomor 01/KANSTN/II2020yang memicu terjadinya sengketa atau keributan antara Penggugat denganTergugat terhadap penguasaan objek perkara.

Bahwa terhadap kepemilikan tanah objek perkaratelah diputuskan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang milik kaumTergugat , Il, Ill sehingga memperlihatkan bahwa dalil Penggugat adalahdalil yang tertuang didalam posita Penggugat adalah dalil yang tidakberdasar hukum;4. Bahwa Tergugat I, Il, Ill membantah dengan tegas dalil Penggugat yangtertuang pada poin 6 dan poin 7.

Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariSitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kotatertanggal 19 Maret 2020, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T1;2. Fotokopi Silsilah/ Ranji Keturunan Tergugat Il, Keturunan Dt. Pangeran,Suku Mandahiliang, Nagari Sitanang tertanggal 15 Januari 2020,selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T2;3.

Muncak Marajo Indo; Bahwa Para Tergugat tidak pernah miminta izin kepada Para Penggugatuntuk menguasai Objek Perkara; Bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang nomor01/KANSTN/II2020 yang memutuskan jika Objek Perkara dimiliki oleh 4(empat) orang, yakni milik kaum Para Tergugat dan kaum Husnil Dt. MarajoNan Bapayuang, dan kaum Dasmainil Dt.

perkara;Bahwa dengan adanya pihak Badan Perlanahan (BPN) KabupatenSolokmelakukan Pengukuran atas tanah perkara, maka Penggugat Penggugat telahmengajukan keberatan kepada Tergugat E tanggal 27 april 2015, agar prosespensertifikatkan atas tanah perkara di tangguhkan dengan alasan PenggugatPenggugat selaku anggota kaum Tergugat Tergugat A tidak dilibatkan dalamproses pensertifikatkan atas tanah perkara tersebut;Bahwa atas adanya surat keberatan dari Penggugat tersebut, akhimyaTergugat E telah menyurati Kerapatan

Adat Nagari Selayo untuk berupayamenyelesaikan secara musyarawah di tingkat Ninik Mamak atau tingkat Nagan;Bahwa oleh Kerapatan Adat Nagar (KAN) telah berupaya untukmenyelesaikannya akan tetapi tidak berhasil;Bahwa dengan gagalnya Kerapatan AdatNagari ( KAN ) menyelesaikanpersoalan antara Pengggat Penggugat dengan Tergugat Tergugat A tersebutselaniuinya Kerapatan Adat Nagari Selayo telah menyurati Tergugat E sesuaidengan surainya terlanggal 8 juli 2016 Nomor: 054/UmunVKANS/2016, yangpada pokoknya

Kerapatan Adat Nagari(KAN) Selayo mengatakan tidak bisamenyelesaikan dan proses selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pertanahan;Bahwa berbekal surat dari Kerapatan Adat Nagari ( KAN )Selayo tersebut,akhimya Tergugat E menyuratii Penggugat Penggugat, agar PenggugatPenggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggangwakiu 90 hari terhitung semenjak tanggal 20 oktober 2016;Bahwa di atas tanah perkara tumpak Satu ada sebuah rumah permanen dansebuah rumah kayu yang didiami oleh Tergugat

Ranji kaum yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris yakni DjanatinDt Putieh, dimana Djanatin Datuk Putian adalah mamak kandungTergugat A/tetapi mamak lain jurai dari Penggugat, yang olehDjanatin Datuk Putiah tersebut sangat jelas disebutkan adanyajurai Penggugat sebagai anggota kaumnya, an Ranji tersebutdiketahui oleh Penghulu Suku, Kerapatan Adat Nagari (KAN)Selayo serta Wali Nagari;B.

Dimana Djanatin Dt Putih tersebut adalah MamakKandung bagi Tergugat Tergugat tetapi Mamak lain jurai denganPenggugat/Pembanding, Dalam bukti P.1 jekas dikatakan dibuat olehHalaman 12 dari 25 halaman putusan perkara Perdata Nomor 172/PDT/2017/PT PDG.Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Penghulu suku Tapi AiaY.Datuk Penghulu Sati dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), artinyaformil Ranji P.1 terpenuhi sudah.

BANDARO MUDO telahpula mengajukan ~~ gugatan secara perdata dat melaluiKerapatan Adat Nagari ( KAN) Lubuk Kilangan, KecamatanLubuk Kilangan Kota Padang, yaitu sebagaimana tersebutdalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal8 Nopember 1999 Nomor : 30/KEP/PA/ KAN/LK/XI 1999;Dimana dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8Nopember 1999 Nomor : 30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 tersebut

Bahwa kemudian setelah adanya Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan KotaPadang tertanggal 8 Nopember 1999 Nomor30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 tersebut, maka ibu Terbantah IIyang bernama ALIMAH telah pula mengajukan gugatan melaluiPengadilan Negeri Padang, yaitu) dimana ibu Terbantah IItelah menggugat RAMAWI, LEKAH, SYAMSIDAR, SYAMSINAR danHASAN BASRI secara pribadi atas penguasaan Tanah Pusakamilik kaum Pembantah dan Terbantah I yang terletak diGurun Kudu ( Tepi Bukit

sebagai berikutDALAM KONPENSI :Dalam Eksepsi =: Menyatakan eksepsi Tergugat TergugatKonpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensisebagian ; Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus1983 yang dibuat oleh Yahya adalah sahmenurut hukum ; Menyatakan tanah terperkara adalah sahsebagai milik Penggugat yang diwarisi dari10Yahya ; Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasaitanah terperkara merupakan perbuatan tanpahak dan melawan hukum ; Menyatakan Putusan Kerapatan

PT.PDGMengadili Sendiri :DALAM KONPENSI :Dalam Eksepsi:13Menyatakan eksepsi Tergugat TergugatKonpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan Penggugat Konpensisebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus1983 yang dibuat oleh Yahya adalah sahmenurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sahsebagai milik Penggugat yang diwarisi dariYahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasaitanah terperkara merupakan perbuatan tanpahak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan

Fotocopy tanpa asli, Putusan Kerapatan Adat nagarino.30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 P.IX);10. Fotocopy tanpa asli, Surat Ninik Makak Pemangku AdatBajinih Suku Jambak Nagari Lubuk Kilangan, PerihalRanji Kaum Dedong Lelo Dirajo, tanggal 28 Mei 2001(P.X) ;11. Fotocopy tanpa asli, Surat Keterangan Kerapatan Adat32Nagari Lubuk Kilangan Nomor :53/KAN/LK/V 2001 (P.XI) ;12. Fotocopy tanpa asli, Surat Pernyataan Pemilikan tanahtanggal 7 April 1995 (P.XII a);13.

Bahwa memang benar telah terjadi musyawarah Ninik Mamak Nagaripada bulan januari tahun 2018 dalam sidang Kerapatan Adat Nagari TobohGadang antara wakil dari Tergugat II Rekonvensi, Tergugat Ill Rekonvensi, danTergugat IV Rekonvensi, yaitu M.Sabirin dengan Para Penggugat A Rekonvensidan dalam musyawarah tersebut M.Sabirin, meminta untuk di bagi objek perkaratersebut sebanyak 4 (Empat) bahagian kemudian disertipikatkan denganketentuan sebagai berikut :a.

Kerugian Materil.makaDengan adanya penyelesaian Para Penggugat A Rekonvensi oleh ParaTergugat Rekonvensi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang,maka untuk menghadapi persidangan tersebut dalam penyelesaiantersebut telah menyita waktu. sehingga dalam hal ini Para Penggugat ARekonvensi telah dirugikan dalam bentuk materi sejumlah Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) ;Akibat adanya pengajuan gugatan perdata oleh Para TergugatRekonvensi objek perkara a quo, maka dalam hal ini memaksa ParaPenggugat A

Foto kopi Notulen Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh GadangKecamatan Situk Toboh Gadang No 4/VIII/KAN TG/2017, setelah diperiksa danditeliti oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materaiyang cukup, lalu foto kopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tandasebagai produk bukti P.11 ;15.

Foto kopi surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang, nomor. 03/KANTG/III2018, tanggal 2 Maret 2018, setelah diperiksa dan diteliti oleh MajelisHakim telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, lalu fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda sebagai produk buktiT.A.4b ;Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PNPmn.

Adat nagari Toboh Gadang,dimana para fungsionar Adat hadir pada waktu itu , saya juga hadir sebagaiHalaman 45 dari 79 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PNPmnSekretaris Il Kerapatan Adat Nagari, para Tergugat diwakili oleh Mega Suryani,dimana pada waku itu Sarbidin meminta agar tanah dibagi 4 (empat) dandisertifikatkan, tetapi Mega Suryani tidak menyetujui kalau opjek perkaradisertifikatkan tetapi Mega menyetujui apabila keluarga dari Medan pulangkampung dan mau membuat rumah ditanah opjek perkara akan

Cang
2.Yuhendri, SH
3.Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Taba
4.Roza

Bahwa sebelum Indonesia merdeka objek perkara dikuasai oleh Belandadengan membuat bendungan mata air Lubuk Mata Kucing untuk dijadikanirigasi/pengairan sawahsawah anak Nagari Bukit Surungan yang disetujuioleh Kerapatan Adat Nagari dan Pemilik Ulayat/Niniak/Angku kaumPenggugat;. Bahwa sekitar tahun 1918 pihak Militer Belanda membuat kolam pemandianLubuk Mata Kucing tanpa seijin Kerapatan Adat Nagari dan PemilikUlayat/Niniak/Angku kaum Penggugat;.

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri halaman 63 paragraf ke1(satu) yang menyatakan, "Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkaraadalah tanah Negara, maka bukti P.5 dari Kerapatan Adat Nagari yangmenyatakan bahwa objek perkara/sengketa (Lubuk Mata Kucing) adalah milikkaum Pengugat tidak berdasarkan hukum dan tidak sah sehingga tidakmempunyai kekuatan hukum yang diambil alin secara utuh oleh Judex FactiPengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara a quo adalahpertimbangan

Bukti (P5) bukanlah bukti surat dari Kerapatan Adat Negeri melainkanSurat Penjelasan Palin Glr.

Sutan Alamsyah tertanggal 12 Februari 1954(surat bukti dari Kerapatan Adat Negeri merupakan bukti P.8) sehinggapertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam menilai alat buktiPemohon Kasasi dilakukan dengan keliru;Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri yang diambil alin secarautuh oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi yang telah salah dalam menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara a quo; Makasecara imperatif (serta merta) Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah puladalam

ALI ADNAN) untuk dikuasai dan dari tanah yang 6.000 ha itu,ternyata 150 Ha diserahkan berdasarkan Hibah kepada Majelis Kerapatan SukuMelayu Hamba Raja dengan rincian sebagai yang tercantum di dalam akteNotaris Rita Tiomerti Tampubolon,SH Nomor: 122 tanggal 28 Juli 2009, sehinggatanah seluas 150 Ha tersebut pengelolaan atau kuasa hak baik itu hak milikmaupun penggunaan tanah kepada Majelis Kerapatan Suku Melayu HambaRaja, kemudian atas tanah di blok 3 dan 4 sesuai dengan surat perjanjianPenyerahan

KHAIDIR M.WAFA, maka apakah kemudian lahan tersebut akan dikelola sendiri atau dijualkembali hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Kerapatan SukuMelayu Hamba Raja; Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah lahanseluas 50 Ha yang termasuk dalam Dusun Kencana, Kep.

Pasir Putih (Blok 3 dan Blok 4);Bahwa kronologis saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG memperoleh lahan dariMajelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja adalah pada tahun yangtidak saksi ingat, Sdr. H. KHAIDIR M.

LAILATUL KAFTIAH CS)dan dari yang 6.000 ha itu diserahkan 150 ha ke Majelis Kerapatan Suku MelayuHamba Raja;Bahwa jadi bukan tanah atau alas hak SUKARNO CS yang diserahkan, tapi alashak dari sebagian tanah milik Hj. LAILATUF KAFTIAH CS tersebut, oleh karenaitu Majelis Kerapatan mengajukan gugatan sebagai Penggugat karena tanahyang telah diserahkan diambil alin oleh SUKARNO CS.

Majelis Kerapatan berdasarkan gugat perdata daritanah yang 50 ha tersebut;Bahwa menurut pendapat Ahli, sejaun pengurusan atau wewenang yangdiberikan berdasarkan surat kuasa itu atas lahan miliknya SUKARNO CS adalahsah menurut hukum.

Terbanding/Tergugat VII : Kerapatan Adat Nagari KAN Silungkang
Terbanding/Tergugat V : DIANA LESTARI, SH
Terbanding/Tergugat III : RAMLI
Terbanding/Tergugat I : M.YAZID DT.RAJO LELO Diwakili Oleh : ERIZAL EFFENDI, SH.MH
Terbanding/Tergugat VI : ERIYOLSON DT. KHOTIB IBRAHIM,
Terbanding/Tergugat IV : HARRY. A. NOER Diwakili Oleh : ANDRE PANDOE, S.H.
Terbanding/Tergugat II : ISMAR Diwakili Oleh : ERIZAL EFFENDI, SH.MH

KHOTIB IBRAHIM, umur Ik. 51 Tahun, agama Islam, jeniskelamin Lakilaki, pekerjaan Wiraswasta, suku Melayu, alamat DusunStasiun, Piliang Bawah, Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang,Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 6 semulaTergugat 6;Hal. 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PDG7.Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang, JI.

Khotib Ibrahim suku melayu selakuMamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum panai 4 rumah/Guguak BinokNagari Silungkang, berdasarkan dengan surat pernyataan Eriyolson Dt.Khotib Ibrahim dan anggota kaumnya tanggal 9 Juli 2010 yang diketahuloleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang dan terbitnya SuratKeputusan Kerapan Adat Nagari (KAN) Silungkang Nomor.08/KAN.SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010..

Khotib Ibrahim dan anggotakaumnya tanggal 9 Juli 2010 dan diketahui oleh Lembaga berwenangyaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang dan terbitnya SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang Nomor.08/KAN.SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.Berdasarkan alasanalasan eksepsi yang berdasar hukum diatas, makagugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on varkelijk verklaard).DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa apaapa yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut diatasadalah satu kesatuan yang tak

Khotib Ibrahim dan anggota kaumnya tanggal9 Juli 2010 yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silungkang dan terbitnya Surat Keputusan Kerapan Adat Nagari (KAN)Silungkang Nomor. 08/KAN.SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.Hal. 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT PDGb.

Rajo Lelo, SebelahSelatan dengan jalan Lintas Sumatera, sebelah Timur dengan SungaiBatang Lasi, dan sebelah Barat dengan tanah ulayat kaum Harun AlRasyid (alm)/Fauzul Azim dan sesuai surat pernyataan Eriyolson Dt.Khotib Ibrahim dan anggota kaumnya tanggal 9 Juli 2010 dan diketahuioleh Lembaga berwenang yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silungkang dan terbitnya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Silungkang Nomor. 08/KAN.SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.Berdasarkan alasanalasan eksepsi yang

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon Ida dengan suami Pemohon Tatat yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2002 sesuai dengan kutipan Surat Keterangan Nomor: 031/PW-SKet/KGBI/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kerapatan Gereja Baptis Indonesia Wilayah Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan

Permohonannya tertanggal 25Agustus 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMempawah pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam register perkara Nomor145/Pdt.P/2020/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakanhalhal sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon bernama Ida yang telah melangsung pernikahan denganseorang lakilaki yang bernama Tatat pada tanggal 5 April 2002 sesuai dengankutipan Surat Keterangan Nomor: 031/PWSKet/KGBI/VIII/2020 tertanggal 14Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kerapatan

Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon Ida dengan suami Pemohon Tatat yangtelah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2002 sesuai dengan kutipan SuratKeterangan Nomor : 031/PWSKet/KGBI/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020yang dikeluarkan oleh Kerapatan Gereja Baptis Indonesia Wilayah KalimantanBarat;3.

Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon Ida dengan suami Pemohon Tatatyang telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2002 sesuai dengan kutipanSurat Keterangan Nomor: 031/PWSKet/KGBI/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus2020 yang dikeluarkan oleh Kerapatan Gereja Baptis Indonesia WilayahKalimantan Barat:3.

KETUA KERAPATAN ADAT NAGARISINGKARAK KECAMATAN X SINGKARAKKABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT,berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera, JorongKubang Gajah Nagari Singkarak, Kecamatan XKoto Singkarak, Kabupaten Solok, SumateraBarat;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Solokuntuk memberikan

Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan Kerapatan AdatNagari Singkarak Nomor 15/KANSKA/X/2015 tanggal 20 Oktober2015;7. Menyatakan perobuatan Para Tergugat , Il, Ill dan IV yang tetapmengganggu dan menguasai objek perkara adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugianbagi kaum Penggugat;8. Menyatakan Para Tergugat , Il, Ill dan IV tidak berhak menguasaiobjek perkara;9.

Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariSingkarak Nomor 15/KANSKA/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015;Halaman 6 dari 9 hal. Put.

KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KASANGKECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANGPARIAMAN, berkedudukan di Jalan Raya PadangBukittinggiNagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten PadangPariaman;D. 1. Tuan HASRIL/Lk, bertempat tinggal di Korong CaniagoNagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, KabupatenPadang Pariaman;2.

B (BPN) akhirnya diselesaikan di lembaga Kerapatan AdatNagari Kasang, namun objek yang dipersoalkan tanah samping SD 04Kasang dirubah objeknya menjadi 8 (delapan) bidang, padahal semulaobjek cuma 1 (satu) bidang, diperiksa 8 (delapan) bidang dan HartaPusaka Tinggi Kaum orang dibagi dua, tanpa melibatkan atau memanggilMamak Kepala Waris dalam Kaum, orang yang berselisih (Syamsuir Chandengan Amdasni alias Supik Gaek, Cs), putusan Kerapatan Adat NagariKasang Nomor 01/KPTS/KANKS/2010, tanggal 18 Mei

A (Syamsuir Chan) selaku kemenakan orangperbuatannya sudah keluar dari adat Minangkabau, begitu juga halnyadengan KAN Kasang tidak berpedoman kepada pepatah Minangkabau,selaku Pemangku Adat di Nagari Kasang, hal ini terjadi dalam perbuatanatau kerja di Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kasang (vide keputusannyayang diuraikan diatas). Kenapa demikian?

Kesalahan objek, lain yang di suruh selesaikan lain pula yang diputuskan(Baca Surat BPN Nomor 570//2010, tanggal Maret 2010 perihal:Keberatan atas nama Syamsuir Chan, Cs yang ditujukan atau dialamatkankepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Kasang (Batuka Baruak Jo Cigak);2. Yang berselisih anggota dalam satu kaum/samasama kemenakan orang,harusnya oleh KAN Kasang dipanggil Mamak Kepala Waris Kaum, yaituHalaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 1990 K/Padt./201621.22.Penggugat (Tasar Gir.

AdatNagari, sebab kata mufakat itu sesuai akan adat dan perikemanusian dantidak melanggar hukum, yang masuk ke dalam keadilan sosial;Bahwa pembahagian atau putusan (KAN) Kerapatan Adat Nagari Kasang yangmembagi Harta Pusaka Tinggi Kaum orang lain "sudah jauh menyimpang daritugas KAN itu sendiri", oleh karena tugas KAN bukan untuk membagi HartaPusaka Tinggi Kaum orang dalam Nagari, melainkan mendamaikan dari kaumHalaman 24 dari 31 hal.

BAGINDOAMIR, yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari II Koto danCamat Perwakilan Kecamatan Lubuk Basung, dimana RATNA NILAJUWITA SYAHRUL adalah anak dari Alm.

Bawan membuat Surat Pernyataan, pada tanggal 9 Agustus1988, yang menyetujui untuk dimintakan Hak Milik atas tanah tersebut keKantor Agraria, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Alung; (BuktiP7);Surat Pernyataan Ninik Mamak Bawan, tanggal 22 Agustus 1988, yangisinya menyetujui usaha perkebunan diteruskan, dan juga menyetujuidimintakan Hak Milik kepada instansi yang berwenang, yang diketahui olehKepala Desa Bawan I, Kepala Desa Lubuk Alung Bawan, Camat PerwakilanKecamatan Lubuk Basung, dan Ketua Kerapatan

Kharisma BawanIndonesia), tanggal 22 Agustus 1988, seluas lebih kurang 900Ha (sembilanratus hektar), didalamnya termasuk seluas 200Ha tersebut di atas, yangdiketahui oleh Kepala Desa Bawan I, Kepala D Lubuk Alung B n,Kerapatan Adat Nagari II Koto, Camat Perwakilan Kecamatan LubukBasung Bawan, dan Camat Lubuk Basung (Bukti P9), Ny. RATNA NILAJUWITA SYAHRUL adalah Presiden Direktris PT. KHARISMA BAWANINDONESIA;PetaPeta Tanah Penyerahan Ninik Mamak Desa Bawan untuk perkebunanPENGGUGAT (PT.

KHARISMA BAWAN INDONESIA), tanggal 22Agustus 1988, yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Tigo Koto Bt.Kambing; (Bukti P10 s/dSurat Keputusan Ninik Mamak Bawan, dan Alim Ulama beserta CadiakPandai dalam Desa Bawan I Kerapatan Adat Nagari III Koto Batu Kambing,Halaman 13 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUNPDGKecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, tanggal 25Nopember 1990, yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari III Koto BatuKambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kepala

I Agam,Camat Lubuk Basung dan Camat Perwakilan Lubuk Basung, pada lembar I,bagian menimbang, poin 2, yang pada pokoknya menyatakan:bees tanah yang terletak di atas, antara Masang Kiri dan Masang Kanansebagiannya telah disetujui Ninik Mamak Desa Bawan pengarapannya PT.KHARISMA BAWAN ; (Bukti P12);Surat Ninik Mamak Bawan dan Kerapatan Adat Nagari I Koto PWK.Kec.

;Bahwa sejak tahun 1982 sampai saat sekarang (Selama lebih kurang tigapuluh delapan tahun) objek perkara digarap dan dikuasai oleh ParaPenggugat dengan menanam pisang, tebu, kelapa dan mendirikan pondokdiatasnya tanpa ada ganguan dari pihak manapun juga termasuk Tergugat ,dan bahkan Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh selaku pemilik ulayat telahmengakui bahwa objek perkara merupakan ulayat Nagari Sungai Buluhyang sudah diberikan kepada Para Penggugat selaku anak kemenakandalam susunan adat di Kanagarian

;Bahwa sekira tahun 2018, objek perkara terkena dampak PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai, dan pada saatTergugat Il selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai melakukan Survei,untuk pematokan objek perkara, Pengugat telah menjelaskan kepadaTergugat II bahwa objek perkara adalah milik Para Penggugat dan bukanmilik Tergugat I, termasuk Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh ikutmenjelaskan.

Bahkan pada tanggal 25 Maret 2019, Kerapatan Adat NagariSungai Buluh sebagai pemilik ulayat juga telah mengajukan keberatanmelalui gugatan No. 10/Sp/KANSB/III2019 kepada Tergugat II denganmenjelaskan bahwa Tergugat bukanlah nama yang berhak atas objekperkara.

Bahwa diterima surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Buluhmelalui suratnya tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 10/Sp/KANSB/III2019Perihal: Gugatan.5.

Foto copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Buluh KecamatanBatang Anai Kab. Padang pariaman No. 27/G/KANSB/VIII2020,tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnyadan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebutsebagai bukti surat P.6B;7.

Atasperbuatan Maidin, Nao, Nawar dan Kani mamak ( Tergugat B ) tersebutdikadukan kepada KAN Pauh IX oleh Riah ( saudara Mande dan Nenek daripenggugat yang dikenal dengan perkara No. 09/PRDT/KANPIX/1989;Bahwa melalui keputusan perdata No. 09/PRDT/KANP.IX/1989tertanggal 7 Oktober 1989 tersebut, kerapatan Adat Nagari ( KAN ) telahmemberikan kesimpulannya yang pada pokoknya : Rabiah( penggugat sekarang ini ) tidak sekaum dengan Maidin, Mao,Nawar dan Kani ( Tergugat B sekarang ini ) : Menyatakan Maidin

tingkat pertama tersebut tidakHal.21 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDGberdasarkan hukum adat Minang kabau, karena dalam hukum adat Minangkabautidak ada/tidak dikenal Ninik mamak nan berjenis adat, yang ada hanyalembaga/orang IV ( Empat JINIH), oleh karena itu pertimbangan hakim tingkatpertama yang menyebutkan Ninik Mamak Nan Berjenis Adat dalam sukuSikumbang tersebut membingungkan sebab tidak dikenal dalam adatMinangkabau ;Menimbang, bahwa bukti produk P.V berupa surat keputusan/kesimpulandari kerapatan

dengan Maidin, Nao, Nawar danKani dipihak lain, oleh karena itu jelas bahwa bukti produk p.V yang dikeluarkanKerapatan Adat Nagari Pauh IX tersebut hanyalah merupakan kesimpulanmengenai penguasaan tanah yang dipersengketakan antara Rabiah disatu pihakdengan Maidin, Nao, Nawar dan kani dipihak lain pihak tanpa melibatkan sikunmaupun anakanak dari Sikun yang semula menguasai tanah tersebut maupunpihak orang tua (pihak bapak SI KUN ) yang semula memberi izin untukmenguasai tanah tersebut, dan juga Kerapatan

Adat Nagari (KAN) yangberusaha menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak sebagaimana buktiproduk P.V tersebut ternyata kurang meyakini dengan kesimpulan yangdiambilnya, dimana kepada pihakpihak yang tidak merasa senang terhadapkesimpulan yang diambil KAN tersebut, maka kepada pihak tersebut dipersilahkanmengajukan kepada Pengadilan Negeri Padang Untuk dicari keadilan nya yanglebih cermat dan ternyata pula tidak satupun pihak pihak tersangkut yangmenuruti saran dari Kerapatan Nagari tersebut

PDGmenuruti saran kerapatan adat Nagari ( KAN ) kenapa para penggugat tidakmempunyai kemauan menuruti saran Kerapatan Adat Nagari agar mengajukanperkaranya ke Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan kepastian hukum,segera setelah penyelesaian oleh KAN tahun 1989 yang lalu tersebut, keraguraguan para penggugat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri sesuaisaran Kerapatan Adat Nagari tahun 1989 tersebut bisa jadi disebabkan parapenggugat menyadari betul masih ada orangorang ( saksi hidu

tanah ObjekPerkara Kedua tidak ikut digugat dalam perkara ini, demikian juga 4(empat) rumah yang berada diatas tanah objek perkara keempat jugatidak ikut dijadikan objek perkara dalam gugatan ini, yang digugathanyalah berupa tanah kosong dan sawah saja; Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Halaman 3 dari 19Bahwa pada pertengahan tahun 2016 atau tepatnya pada tanggal 25 Mei2016, TERGUGAT berkaum telah melakukan gugatan terhadapPENGGUGAT berkaum menyangkut Objek perkara melalui Kerapatan

AdatNagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan,kemudian dalam perkara di Kerapatan adat Nagari (KAN) Pasar Barutersebut Penggugat melakukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugatberkaum, sehingga terbitlah putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) PasarBaru No. 04/Pdt.adat/2016/KAN/PS.BR dengan amar putusannya sebagaiberikut :DALAM REKONVENSI:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Penggugat Rekonvensi (MAWIR) adalah sebagai MamakKepala Waris Dalalam Kaum

Menyatakan sah dan kuat secara hukumputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir SelatanNo.04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR ;7. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan tanah Objek perkarapertama, kedua,ketiga dan keempatdari segala hakhaknya atau darisegala hakhak orang lain yang diperoleh dari TERGUGAT danmeyerahkan secara baikbaik kepada PENGGUGAT, jika engkar denganbantuan KEPOLISIAN Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya ;8.

Foto kopi Putusan/Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pasar Baru tanggal 4 Juni2016 Nomor 04/Pdt. Adat/2016/KAN/PS.BR, sesuai dengan aslinya, diberitanda P2;3. Foto kopi Surat Hibah dari H. M. Lahir kepada Nurlis pr tanggal 6 Februari 1972,sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3;4. Foto kopi Surat Hibah dari H. M.

PISNAWATI melawanMAWIR CS yang pihak yang menggugat kepada Kerapatan Adat Nagari PasarBaru) bukan hanya SYAMSIR CHAN DT. PANDUKO SATI namun ada 8 orangyaitu 2. JOHN KENEDI, 3. NOFRIADI, 4. DARMALIS, 5. SAHAR, 6. ASRIZAL, 7.SABRI, 8.

,berdasarkan Surat Kerapatan Adat Nagari Batang Barus tertanggal 19 april2008, kemudian Terdakwa Il. Ali Ibrahim untuk ikut mengolah lahan tersebutdengan cara Terdakwa yang menyediakan bibit berupa bibit coklat danmenanami lahan tersebut dengan perjanjian bagi hasil, setelan mendapatkesempatan kemudian Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang merambah lahan yangditanami tersebut yang berada sekitar + 400 m dari arah sungai ke arah hutan.

Ujang., berdasarkan Surat Kerapatan Adat NagariBatang Barus tertanggal 19 april 2008, kKemudian Terdakwa II. Ali Ibrahim untukikut mengolah lahan tersebut dengan cara Terdakwa yang menyediakan bibitberupa bibit coklat dan menanami lahan tersebut dengan perjanjian bagi hasil,setelah mendapat kesempatan kemudian Terdakwa Il. Dafrizon Pgl.