PrimaTinelo Bagu yang kuasa direkturnya Saksi BobyArisandi Hasymi;50Bahwa panitia pernah rapat bersama Kepala Dinas PUdan pejabat lain membicarakan persiapanpelaksanaan proyek penanggulangan bencana banjirBahwa dalam rapat tersebut Kepala Dinasmenyampaikan bahwa daftar rekanan yang akanmelaksanakan pekerjaan sudah ada ;Dasar dilakukannya penunjukan langsung adalahadanya rekomendasi dari Kuasa Pengguna Anggaranserta adanya perintah lisan Kepala Dinas PU agarpanitia segera melaksanakan tugas melakukanpenunjukan

Belu kepada para Camat, Kepala Desa,dan Lurah di Kabupaten Belu;Membantu menseleksi calon TPM dan hasil seleksi dipakai oleh SKPD Dinas PUdan Perumahan Kabupaten Belu untuk diumumkan sebagai TPM KabupatenBelu;Bersama dengan SKPD Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu membantudalam hal penetapan UPK/BKM yang ditandatangani oleh Bupati(mengkompilasi data); Putusan Nomor 80/PID SUSTPK/2015/PN.KPG Himn: 813.

Membantu menseleksi calon TPM dan hasil seleksi dipakai oleh SKPD Dinas PUdan Perumahan Kabupaten Belu untuk diumumkan sebagai TPM KabupatenBelu;12. Bersama dengan SKPD Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu membantudalam hal penetapan UPK/BKM yang ditandatangani oleh Bupati(mengkompilasi data);13.

Tigor Hutabarat2.Tohom Hutabarat3.Sotarduga Hutabarat4.Mangatas Hutabarat5.Ferdinan Hutabarat6.Johan Baratha7.Alimper Hutabarat8.Gibson Ferdinandius Hutabarat9.Suha Hutabarat10.Pudan Edison Hutabarat11.Tangkas Hantus Hutabarat12.Parulian Salamat Hutabarat13.Philips Hutabarat14.Wasman Hutabarat15.Baringin Hutabarat16.Armada Hutabarat17.Sondi Hutabarat18.Sabar Paulus Hutabarat19.Richard Hutabarat20.Parningotan Hutabarat21.Ridho God Hutabarat22.Ferdinand Hutabarat23.Tonggo Hutabarat

(Bukti P24).Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan KeuanganPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 di Mamujutidak ditemukan adanya unsur Kerugian Negara khususnya pada Dinas PUdan Penataan Ruang.

Jhonni Carter bin Subari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:Bahwa berkaitan karena saksi sebagai Pengawas Lapangan di Dinas PUdan Pera Kabupaten sarolangun pada bidang Bina marga khusus wilayahBathin VIll yang mana terdapat kegiatan pembangunan Jembatan GantungTanjung Gagak di desa Tanjung Gagak Kec Bathin VIll KabupatenSarolangun Tahun Anggaran 2011;Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Dinas PU dan Pera Bidang Bina Marga Kabupaten sarolangun Nomor : 0.2Tahun 2011

Untuk pertanggung jawaban selaku Pengawas Lapangan di Dinas PUdan Pera Kabupaten sarolangun pada bidang Bina marga untuk kegiatanbidang Bina Marga yang ada di wilayah Kecamatan Bathin VillKabupaten Sarolangun , saya bertanggung jawab kepada PPTK, khususuntuk kegiatan pembangunan Jembatan Gantung Tanjung Gagak didesa Tanjung Gagak KecBathin VIll Kabupaten Sarolangun TahunAnggaran 2011 saya bertanggung jawab kepada PPIK nya yaituawalnya sdr.Arief Hamdani , ST. tetapi karena ia nya mendapat promosijabatan

MT.1 (satu) lembar Surat Nomor : 050/275/20/2012 Tanggal26 April 2012 perihal Teguran ke I, Kerusakan DI.Bendung Penggung yang ditanda tangani oleh Kadis PUdan ESDM Kabupaten Boyolali Ir. CIPTO BUDOYOMM. MT;1 (satu) buah Surat Nomor : 050/377/20/2012 Tanggal 6Juni 2012 perihal Teguran ke II, Kerusakan D.I. BendungPenggung yang ditanda tangani oleh Kadis PU danESDM Kabupaten Boyolali Ir.

CIPTO BUDOYO MM.MT;1 (satu) buah Surat Nomor : 050/413/20/2012 Tanggal 14Juni 2012 perihal Teguran ke UI, Kerusakan D.I.Bendung Penggung yang ditanda tangani oleh Kadis PUdan ESDM Kabupaten Boyolali Ir. CIPTO BUDOYOMM. MT;1 (satu) lembar Surat Nomor : 705/509.b/20/2012Tanggal 28 Juli 2012 perihal Usulan daftar Hitam yangditujukan kepada Kadis PU dan ESDM KabupatenBoyolali yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepalabidang PSDA DPU ESDM Kab.

MT.1 (satu) lembar Surat Nomor : 050/275/20/2012 Tanggal6 April 2012 perihal Teguran ke I, Kerusakan D.L.Bendung Penggung yang ditanda tangani oleh Kadis PUdan ESDM Kabupaten Boyolali Ir. CIPTO BUDOYOMM. MT;1 (satu) buah Surat Nomor : 050/377/20/2012 Tanggal 6Juni 2012 perihal Teguran ke II, Kerusakan D.I. BendungPenggung yang ditanda tangani oleh Kadis PU dan ESDM123454647484950Kabupaten Boyolali Ir.

CIPTO BUDOYO MM.MT;1 (satu) buah Surat Nomor : 050/413/20/2012 Tanggal14 Juni 2012 perihal Teguran ke III, Kerusakan D.I.Bendung Penggung yang ditanda tangani oleh Kadis PUdan ESDM Kabupaten Boyolali Ir. CIPTO BUDOYOMM. MT;1 (satu) lembar Surat Nomor : 705/509.b/20/2012Tanggal 28 Juli 2012 perihal Usulan daftarHitam yang ditujukan kepada Kadis PU dan ESDMKabupaten Boyolali yang dibuat dan ditanda tangani olehKepala bidang PSDA DPU ESDM Kab.

PejabatPemerintahan yang memberi mandat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T12dimana tertera sdr.Mohdi selaku PPK menandatangani objek sengketa a quo,yang juga tertera An.Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang BinaMarga;Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa dikarenakan PPK yang menandatangani dengan atasnama Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang Bina Marga dimanaKepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota tarakan yang membawahi Dinas PUdan

Pemohon masih berusahamempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon,maka pada tanggal 2 Desember 2015 Pemohon mendatangi rumahKepling Muliono dan Purnama Siregar Supaya dapat dimediasi untukberdamai dengan Termohon;Keesokan harinya Kepling Desa Pudan Jae menemui Termohonmenyampaikan niat Pemohon untuk berdamai, serta menentukanwaktu dan tempatnya.

BAKTI" dan saksi Ariesto Harun Wijayamenjawab 'oke nanti saya cek kesana', dan sesuai fakta yang terjadiasphalt beli dimana"pekerjaan ini dinyatakan selesai seratus persen dan dibayar oleh dinas PUdan PERA, artinya Pengalihan JO ini sudah diketahui dan disetujui olehDinas PU dan Pera Kab.

Abdul Haris Nadjamuddin, ME. selaku Kepala Dinas PUdan Prasarana Wilayah Kabupaten Gorontalo sebagai Pengguna Anggaranbertanggungjawab atas tertib penata usahaan anggaran yang dialokasikan padaunit kerja yang dipimpinnya sebagaimana ketentuan Pasal 38 Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah,pelaksanaan tata usaha keuangan dan penyusunan perhitungan anggaranpendapatan dan belanja daerah dan dalam Pasal

dari 78 Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2018/PN.SmgSPPU yang diajukan oleh Pemerintah Desa Adiwarno untukmencairkan Dana Transfer Desa Tahap Pertama Tahun 2017 ; Bahwa pada SPPU tahap pertama tersebut tercantum alokasianggaran untuk Pembangunan/Rehab Jembatan dermongantisebesar Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) ; Bahwa setiap kegiatan berupa pembangunan fisik, untuk pengajuanSPPU nya pemerintah desa harus melampirkan RAB dan Gambaratas bangunan fisik tersebut yang telah disahkan oleh Dinas PUdan

Madiun ;Bahwa saksi membenarkan di atas tanah sengketa terdapat rumah yang dahuluditempati oleh Bu Parjam dan suaminya yang bernama Nadi Soekarto ;Bahwa saksi membenarkan Simantoyo (Tergugat I) menempati rumah danmenggarap lahan di atas tanah sengketa sejak tahun 1998 sampai sekarang ;Bahwa saksi membenarkan tanah sengketa memiliki batasbatas yaitu sebelahbarat dengan tanah Anang, tanah Sunar dan tanah Darmo Sukimin, sebelahtimur berbatas dengan tanah Sukijan dan Suhariyono, sebelah selatan jalan PUdan

Pudan Scientificmelalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108D/4/T/DIR/DN/KX/2010tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat danperlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.Hal 151, Putusan NO. 46/PID.SUSTPK/2016/PN.JKT.PST40.41.42.43.44.45.46.47.48.1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV.

Pudan Scientific kepada MarellMandiri No. 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untukmengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPATerpadu MA.1 bundel fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat PendidikanMadrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. PudanScientific melalui PT.

Pudan Scientific kepadaMarell Mandiri No. 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan LaboratoriumIPA Terpadu MA.41.1 bundel fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan DirektoratPendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.42.1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. PudanScientific melalui PT.

aspalt dibeli pada PT BudiBakti Prima, dan hal ini telah dilaporkan pada PPTK (Keterangan SaksiTanggal 5 oktober 2015), dan Diperkuat oleh keterangan saksi Sdr Junaidimengatakan bahwa benar saat pengaspalan Ada PPTK yakni SaudaraArieto Harun menanyakan kepada saksi Junaidi "saksi Junaidi Menjawab "di BUDI BAKTI" dan saksi Ariesto Harun Wijayamenjawab 'oke nanti saya cek kesana', dan sesuai fakta yang terjadiasphalt beli dimana"pekerjaan ini dinyatakan selesai seratus persen dan dibayar oleh dinas PUdan

TAUFIK BAKARI, S.ST dihadirkan didepan persidangansehubungan dengan kapasitas Terdakwa sebagai KPA padapekerjaanpematangan lahan terminal Dungingi pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014;Bahwa saksi ditugaskan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) ;Bahwa saksi bertugas sebagai PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUdan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor : 990 / PU.Kim/02/Tahun 2013 tanggal 2Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diLingkungan Dinas Pekerjaan

TAUFIK BAKARI, S.ST. di Kantor Dinas PUdan Kimpraswil Kota Gorontalo yang mana Terdakwa MOH. TAUFIK BAKARI,S.ST mengatakan, Ini mau ada pekerjaan pematangan lahan secara swakeloladan saksi jawab, yakin pak mau swakelola? kKemudian dijawab oleh TerdakwaMOH. TAUFIK BAKARI, S.ST, ya sudah perintah seperti itu selang satu dua harikemudian saksi berinisiatif untuk ke ruangan Kepala Dinas PU dan KimpraswilKota Gorontalo (lr. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH,M.Si.

Halaman, Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.SMDMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T14dimana tertera sdr.Mohdi selaku PPK menandatangani objek sengketa a quo,yang juga tertera An.Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang BinaMarga;Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa dikarenakan PPK yang menandatangani dengan atasnama Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang Bina Marga dimanaKepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota tarakan yang membawahi Dinas PUdan

Rek. 016.00.07.00039.8 keperluan untukpembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaan alatperaga pembelajaran matematika (Sisa DAK) sebesar Rp.358.387.200,00 dikurangi pajak penghasilan Psl. 22 dan pajakpertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 37.467.753.00, jumlah yangdibayarkan Rp. 320.919.447,00, ditanda tangani oleh kuasa PUDan. Drs. H. M. SUPIAN NOOR;b. 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan Dana Dari : Kuasa BUDNomor: 1176/BUD.01.1/BLPJK/2012 tanggal 26 November 2012kepada CV. Polaris No.

Rek. 001.06.07.04204.2keperluan untuk pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaanpengadaan alat peraga pembelajaran Bahas (Sisa DAK) sebesarRp. 269.892.000,00 dikurangi pajak penghasilan Psl. 22 dan pajakpertambahan Nilai (PPn) Rp. 28.215.981.00, jumlah yangdibayarkan Rp. 241.679.019,00, ditanda tangani oleh kuasa PUDan. Drs. H. M. SUPIAN NOOR;c. 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan Dana Dari : Kuasa BUDNomor: 1180/BUD.01.1/BLPJK/2012 tanggal 26 November 2012ditanda tangani oleh kuasa PUD an.

dan memerintahkan kepada PPK untuk menerbitkansurat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBu ).Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 kontrak ditandatangani oleh DrsAbdul Hamid Nasution selaku PPK dengan Batara Tambunan,ST selakuDirektur PT.Bungo Pantai Bersaudara sesuai surat perjanjian pemborongan(kontrak) nomor : 640/01/spp/pupe/2009 yang diketahui dan disetujui sertaPage 20 of 164Putusan Pengadilan TIPIKORNo.72/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdnditandatangani oleh Chairul Windu Harahap, Msi selaku Kepala Dinas PUdan

bersaudara dengan harga penawaransebesar Rp.216.000.000.000, dan memerintahkan kepada PPK untukmenerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jaasa (SPPBJ ) danselanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 kontrak ditandatangani oleh DrsAbdul Hamid Nasution selaku PPK dengan Batara Tambunan,ST selakuDirektur PT.Bungo Pantai Bersaudara sesuai surat perjanjian pemborongan(kontrak) nomor : 640/01/spp/pupe/2009 yang diketahui dan disetujui sertaditandatangani oleh Chairul Windu Harahap, Msi selaku Kepala Dinas PUdan

(Bupati) dengan memaparkan hasilpekerjaannya di Kabupaten Simalungun dan Toba Samosirmengakibatkan saksi Basyrah Lubis, saksi Ir.Chairul Windu (KADIS PUdan Pertambangan/PA) dan saksi HM Ridho Harahap mau melaksanakanPembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kab.Padang Lawas denganpelaksanaan secara Multi Years TA.20092012 dengan nilai kontrakRp.216.000.000.000, dan selanjut terdakwa bersama dengana stafnyayakni Roy Hartono Sianipar mempersiapkan administrasi pekerjaantersebut.Bahwa adalah fakta, dana

ELRAFAKONSULTANT atas nama SARDIANTIK, ST, Direksi Pengawas dari Dinas PUdan Tata Ruang pada kegiatan tersebut adalah AMIR dan PPTK adalahSABARUDDIN sedangkan Konsultan Pengawasnya SARDIANTIK.Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai temuan BPK (Badan PemeriksaKeuangan) terhadap pekerjaan Jalan Toari Bambamolincu Matausu tahunHal. 22 dari 76 Hal.