Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya tertanggal16 Desember 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manadopada tanggal 16 Desember 2019, dan terdaftar dengan Register PerkaraNomor: 37/G/2019/PTUN.Mdo ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan yangmenjadi objek sengketa adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor: 87/Koka Tahun 1981 A.n SIENTJESUMARAW, Jo Surat Laporan Palisi Nomor:LP/103/II/2018/SULUT/SPKT, tanggal 01 Februari 2018, Jo.Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

MDO, tanggal 23 Desember 2019 karena seluruhpertimbangan hukum keputusan Judex Factie sudah sangat tepat danbenar.Bahwa TERLAWAN II menyangkal dan menolak keseluruhan dalilPELAWAN sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkanhukum.Bahwa dalil PELAWAN yang pada pokoknya menyatakan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/68/V/2018/Dit.Reskrimumtanggal 14 Mei 2018 yang diterbitkan TERGUGAT II adalah masukdalam Obyek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)adalah dalil PELAWAN yang sangat

dengan namanyayakni Kompetensi Relatifmaka penerapannya relatif juga.Bahwa terlebih dahulu Terlawan III akan menyampaikan pada semulaGugatan Pelawan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado tanggal 16 Desember 2019 dengan register perkara Nomor:37/G/2019/PTUN Mdo dengan objek Gugatan sebagai berikut :1.2.SHM Nomor 87/Koka Tahun 1981 atas nama Sientje Sumaraw;Surat laporan polisi Nomor : LP /1031I/2018/SULUT/SPKT tanggal 01Ferbruari 2018;Surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik

Grace Sentya Tangkawarow, dkkepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari DirekturReskrim Umum Polda Sulut Selaku PenyidikNomor : SP.Sidik/68/V/2018/Dit Reskrimum,tanggal 14 Mei 2018;Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari KepalaHalaman 31 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo4. Bukti TLW Il45. Bukti TLW II56.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/145/IV/2013/Reskrim,tanggal 11 April 2013.2.2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/170//IV/2014/Reskrim,tanggal 07 April 2014.2.3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/500/XII/2015/Reskrim,tanggal 05 Desember 2015.2.4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/248/V/2018/Reskrim,tanggal 28 Mei 2018.2.5.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/285/VII/2018/Reskrim,tanggal 07 Juli 2018Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Stb3.

2020dan adapun yang menjadi penyebab sehingga didalam SPDP tanggal10 Juni 2020 tersebut tertulis penyidikan dimulai pada hari Senintanggal 25 Mei 2020 adalah karena human error dalam pengetikan.Perlu Pemohon pahami bahwa human error dalam pengetikanSPDP tanggal 10 Juni 2020 tersebut tidak serta merta merubahsubstansi penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon sebabkesalahan itu terbantahkan dengan rujukan poin d bahwa SPDPtersebut Termohon terbitkan berdasarkan surat perintah penyidikannomor : SP.Sidik

Menimbang, bahwa untuk membuat terang tentang tindak pidana yangterjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana Pasal 1 butir 2Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SakKUHAP, maka Termohon telah melakukan penyelidikan, hal ini dapat dilihat daribukti T1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP/B/30/X/2019/Riau/Res Siak/SekMinas tertanggal 18 Oktober 2019, dimana penyelidikan dilakukan dengandasar adanya laporan polisi, kKemudian Termohon telah mengeluarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

didalam surat tersebut menerangkan penyidikan telah dimulai sejakHalaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Saktanggal 25 Mei 2020, sehingga penyidikan telah dimulai sebelum diberitahukankepada Kepala Kejaksaan Negeri Siak;Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat setelahmempelajari bukti P4 dan bukti T22 berupa SPDP yang ditujukan kepadaKepala Kejasaan Negeri Siak tertanggal 10 Juni 2020, bahwa didalam SPDPtersebut pada rujukan point d didasarkan pada Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik

/08/V1I/2020/Rskrim, 04 Juni 2020 dihubungkan dengan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O08/VI/2020/Reskrim tertanggal 04 Juni2020 (vide bukti 15) dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/150/V1/2020/Rskrim tanggal 04 Juni 2020 dimana surat perintahnya berlakudari tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan selesai (vide bukti T4), dengandemikian bahwa penyidikan telah dimulai sejak tanggal 04 Juni 2020 bukantanggal 25 Mei 2020, oleh karenanya SPDP yang ditujukan kepada KepalaKejaksaan Negeri Siak tertanggal

LP/280/III/Bareskrim tanggal 18 Maret 2016 terdapat 2(dua) Surat Perintah Penyidikan yang masingmasing diterbitkanoleh Termohon yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor:Halaman 13 Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN SbySP.Sidik/355/III/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 4 Maret 2019dan Termohon Il Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/487/IV/2016/Dittipidum tanggal 1 April 2016 jo.

proses penyelidikanterlebin dahulu telah memotong prosedural tata kerja yangdiamanatkan oleh KUHAP, terlebih lagi Termohon menjadikanSPDP atas Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP.Sidik/209/II/2017/Ditipidum tanggal 6 Pebruari 2017 yangditerbitkan oleh Termohon II kepada Jaksa Agung pada tanggal 06Pebruari 2017 sebagai dasar untuk menerbitkan SPDP Nomor:B/94/III/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 04 Maret 2019 kepadaKepala Kejaksaan Tinggi Jawa timur atas Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik

dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor: Per036/A/JA/09/2011;Bahwa selain tidak mengawali proses penanganan perkara a quodengan penyelidikan terlebin dahulu dan telah pula menggunakandasar yang tidak mempunyai kekuatan hukum, apabila diperhatikansecara seksama dalam menangani perkara a quo Termohon dalam menerbitkan SPDP Nomor:B/94/III/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 04 Maret 2019 kepadaKepala Kejaksaan Tinggi Jawa timur atas Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik

Jawa Timur termasuk kepada Pemohon, sehingga telah sesuaidengan Putusan MK RI Nomor 130/PUUXIII/2015.Bahwa berdasarkan pelimpahan penyidikan tersebut, guna kepentinganpenyidikan Termohon menerbitkan Surat Perintan Penyidikan Nomor :SP.Sidik/355/III/ RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 4 Maret 2019 danSurat Perintah Tugas NomorSprin.Gas/64/III/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 4 Maret 2019serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa TimurNomor

/487/IV/2016copy dari/Dittipidum tgl 1 April 2016 copyHalaman 66 Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN Sby101112131415T8T9.aT9.bT10.aT10.bT10.cT11.aT11.bT11.T12.aT12.bT12.T13.aT13.bT13.T14T15Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/209/copy dariI1/2017/Dittipidum tgl 6 Februari 2017 copySurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:copy dariB/251/1I/2017/Dittipidum, tgl 6 Februari 2017 asliSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/355/IIl/copy dariRES.1.11./2019/Ditreskrimum tgl 4 Maret 2019

LP/820/XII/2019/SPKT/Polda Sulut tanggal 20 Desember 2019, yang menjadikan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah ;

Nomor : Sp.Sidik/32/Il/2019/Dit Reskrimum, tertanggal 18 Februari 2018,Surat Perintah Penyidikan (Tidak terlampir dalam berkas/tidak pernahdiberikan kepada Pemohon atau Keluarga Pemohon) ;9.

MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN SURATPERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/32/II/2019/Dit ReskrimUm Tertanggal 18 Februari 2018 ; Surat Perintah Penangkapan : SP.Kap/171/IX/2019/Dit Reskrim UmTertanggal 11 September 2019 ; Surat Perintah Penahanan : SP.Han/109/IX/2019/Dit Reskrim UmTertanggal 11 September 2019.TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM SERTA BATAL DEMI HUKUM DANTIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, KARENAMELANGGAR KETENTUAN PASAL 3 AYAT (2) JO.

Menyatakan demi hukum tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON, berkenan dengan Penyidikan,Nomor : Sp.Sidik/280/VII/2020/LL tanggal 06 Juli 2020 jo Laporan PolisiNomor : LP.15.03/304/VII/2020/LL tanggal 06 Juli 2020 atas diri PEMOHONCIMA ASSIA

tanggal 26 November 2015 Termohon dengan Suratnya NomorSP2HP/455/X1/2015/Reskrim Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yangpada pokoknya Termohon memberitahukan bahwa perkara pidana yang dilaporkan olehpemohon tersebut telah dihentikan penyidikannya dengan alasan karena tidak terbuktimemenuhi unsur peristiwa pidana ;Bahwa tindakan Termohon yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SPPP/104/X1/2015/Reskrim tanggal 19 November 2015 terhadap Perkara Nomor :SP.Sidik

Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan TERMOHON dalam mengeluarkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/104/XI/2015/Reskrim tanggal 19November 2015 terhadap Perkara Nomor : SP.Sidik/135/IX/2014 tanggal 4 September2014, adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku ;3. Memerintahkan kepada termohon untuk melanjutkan proses penyidikan terhadapperkara pidana atas nama terlapor PT. AGRO WIRATAMA ;4.

dalam Pra Peradilan ini, sebagaiberikut :Dalam Pokok Perkara :Halaman 14 dari 30 halamanPutusan Praperadilan No..03/Pid.Pra/2016/PN.Psb15Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh ZULFADRI (Pemohon)seluruhnya (Ontzegd) atau setidaktidaknya menyatakan permohonan Pra Peradilan tidakdapat diterima (niet ont van kelijkeverklaar);Menyatakan tindakan Termohon dalam mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SPPP/104/XI/2015/Reskrim tanggal 19 November 2015 terhadapperkara Nomor : SP.Sidik

M2 ; Sertifikat Hak Milk nomor : 186 tanggal 31 Desember 2003, atas nama pemegang hakZulfadri dengan luas 19.980 M2 ; Sertifikat Hak Milk nomor : 187 tanggal 31 Desember 2003, atas nama pemegang hakZulfadri dengan luas 19.000 M2 ; Sertifikat Hak Milk nomor : 17 tanggal 29 April 2002, atas nama pemegang hak Zulfadridengan luas 19.900 M2 ;Menimbang, bahwa termohon yang telah mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor SPPP/104/XI/Reskrim tanggal 19 November 2015 terhadap perkara nomor :SP.SIDIK

Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan sesuaiSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/325/IV/2019/Ditreskrimum,tertanggal 10 April 2019. kepada Para Pemohon dengan menerbitkan SP3(Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan);7. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;8.

terhadap lLaporan Polisi NomorLP/104/1I/2019/Bali/SPKT tanggal 27 Februari 2019 dengan membuatSurat Perintah Penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan kepada Kajari Bali dengan tembusan pelapor dan terlaporpaling lambat 7 hari setelah terbit Surat Perintah Penyidikan;b. mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang terkait dengan tindakpidana yang terjadi;Cc. memberitahukan perkembangan perkara kepada pelapor melalui SP2HP;selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor;SP.Sidik

Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/325/IV/2019/Ditreskrimumtanggal 10 April 2019, di beri tanda bukti T5;6. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan Nomor:/B/71/IV/2019/Ditrekrimum kepada Kejaksaan Tinggi Bali tanggal 10 April 2019,di beri tanda bukti T6;7. Fotocopy Berita Acara Saksi an BHUPINDER KAUR tanggal 11 April 2019, diberi tanda bukti T7;8. Fotocopy Berita Acara Saksi a.n SIMRANJIT SINGH Als ROHAN tanggal 11April 2019, di beri tanda bukti T8;9.

sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Kitab UndangUndangHukum Pidana yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak syah; tidak syah Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : SPPT/ 142/ VII/ 2019/Ditreskrimum, tertanggal 22 Juli 2019 oleh Termohon; tidak syah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut olehTermohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri ParaPemohon oleh Termohon; Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan sesuai SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

SATRESNARKOBA/ POLRESLANDAK/ POLDA KALBAR tanggal 18 Oktober 2021 tentang tindak pidananarkotika dan melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/52/ X/ RES.4.2/ 2021/ tanggal 18 Oktober 2021 sertamemberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/31/ X/ RES.4.2/ 2021 tanggal 21Oktober 2021 kemudian Termohon melakukan proses penyidikan menuruttata cara yang diatur menurut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

Notorius(generally knOW). 7777 nnnnnnnnnnnnnnnnnBahwa dalil Pemohon pada perbaikan gugatan Pemohon pada poin f yangmenyatakan bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yangdirugikan akibat Laporan Polisi Nomor: LP/ A/ 155/ X/2021/ SPKT.SATRESNARKOBA/ POLRES LANDAK/ POLDA KALBAR tanggal 18Oktober 2021, Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/32/X/RES.4.2/2021tanggal 18 Oktober 2021, Surat PerintahPenahanan Nomor: SP.Han/30/X/RES.4.2/2021 tanggal 21 Oktober 2021,Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

Penahanan oleh Termohonsebagaimana ketentuan Pasal Pasal 21 KUHAP dan Pasal 19 ayat (1)Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana yangberbunyi Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c,dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi suratperintah penahanan, sehingga termohon berdasarkan hukum dalammelakukan penahanan, maka dalil Pemohon tersebut haruslah ditolakmenurut NUKUM. 7 nn nanan nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n cenBahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

POLDA KALBAR tanggal 18 Oktober 2021 tentang tindak pidananarkotika dan melakukan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/52/ X/ RES.4.2/ 2021/ tanggal 18 Oktober2021 serta memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum denganSurat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/31/ X/RES.4.2/ 2021 tanggal 21 Oktober 2021 kemudian Termohonmelakukan proses penyidikan menurut tata cara yang diaturmenurut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) danHalaman 18 dari 47 Putusan

Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/52/X/RES 4.2/2021tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda T8;9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/31/X/RES 4.2 / 2021 tanggal 21 Oktober 2021 kepada KepalaKejaksaan Negeri Landak, diberi tanda T9;10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Andika BinSafarudin tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda T10;11.

Nomor Springas/05/III/2014/Res NarkobaTanggal 24 Maret 2014;Kemudian aparat kepolisian Resor Dharmasraya melakukan penyidikanberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Polisi SP.Sidik/O3/III/2014/Res Narkoba tertanggal 2/7 Maret 2014 yangditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor DharmasrayaKasat Narkoba Ajun Komisaris Polisi HENDRI;Tindakan aparat kepolisian Resor Dharmasraya pada Satuan Narkobadalam hal ini telah sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang ada sesuaidengan peraturan

No. 272 K/PID.SUS/2015Tanggal 24 Maret 2014 yang memerintahkan Hendri, dan kawankawanuntuk melaksanakan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahandan penyitaan narkoba dan aparat kepolisian Resor Dharmasrayamelakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan NomorPolisi : SP.Sidik/03/III/2014/Res Narkoba tertanggal 27 Maret 2014 yangditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor DharmasrayaKasat Narkoba Ajun Komisaris Polisi HENDRI;Bahwa aparat kepolisian Resor Dharmasraya pada

SP.sidik/848/VV/2015/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015;TENTANG PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON.10. Atas Pengaduan Pemohon tersebut, pihak Penyidik Polres Jakarta Selatan telahmelakukan tindakantindakan sebagai berikut:a. Pada tanggal 12 Juni 2015, Pemohon (Song Jae Sun) dipanggil untukdiperiksa dalam rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat(1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP;Halaman3dari 38 halaman Putusan Nomor : 88/Pid.Prap/2016/PN.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/848/V/2016/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015.Surat Kasat Reskrim selaku Penyidik atas nama Kapolres Metro JakartaSelatan Nomor : B/1394/Il/2016/Reskrim Jaksel, tanggal 17 Maret 2016,perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditunjukan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.Halaman10dari 38 halaman Putusan Nomor : 88/Pid.Prap/2016/PN.

SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/848 /VV/2015/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015;PERKARADugaan tindak pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan PalsuKedalam Suatu Akta Autentik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 266KUHP yang terjadi pada tanggal 14 April 2011 di kantor Notaris RINAUTAMI DJAUHARI, SH, JI. Bangka X No. 44, Pela Mampang, MampangPrapatan, Jakarta Selatan yang diduga dilakukan oleh terlapor sdr. EUNHO SEUNG dengan caraterlapor sdr.

Tugas/848/VV2015/Reskrim Jakseltanggal 12 Juni 2015 (surat bukti T2a), Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/848/VV/2015/Reskrim Jaksel tanggal 12 Juni 2015 (surat bukti T2b), SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/1394/IIV2016/Reskrim Jakseltanggal 17 Maret 2016 (surat bukti T10), Surat Panggilan NomorS.Pgl/5953/VV/2015/Reskrim Jaksel tanggal 12 Juni 2015 (surat bukti P2),selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi yaitu : saksi Song Jae Sunsebagai saksi Pelapor sebagaimana

dalamHalaman 21 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Pbr10.11.penetapan Tersangkanya terhadap diri Pemohon yang melanggar Pasal 98ayat (1) jo Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 jo pasal 118 UU RI No.32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jo Pasal 109 UU RINo.39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tidak sah dan karenanyapenyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karenaitu diperintahkan untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan No,SP.Sidik

Tanggal 19 September 2015.Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut diatas Polres Siak melakukanCek TKP dan membuat Sket TKP dan selanjutnya perkara tersebutdilimpahkan penanganannya ke Ditreskrimsus Polda Riau, kemudianpenyidik Dit Reskrimsus Polda Riau menindak lanjutinya denganmenerbitkan surat Perintah tugas dan surat perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/50/X/2016/Reskrimsus, tanggal 24 Januari 2016 dan Nomor :SP.

WSSI Dusun Lingkar Naga Kampung Buatan IIKec.Koto Gasib Kab Siak tanggal 1 Oktober 2015, telah diberi materai yangcukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti diberi tanda T 2.Fotokopi surat Pelimpahan Perkara dari Polres Siak ke Polda Riau Nomor:B/2457/X1/2015/Reskrim tanggal 2 Nopember 2015 telah diberi materai yangcukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti diberi tanda T 3.Fotokopi Surat Perintah penyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik/ 50 / / 2016/Reskrimsus, tanggal

29 Januari 2016 telah diberi materai yang cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya selanjut bukti diberi tanda T 4.Fotokopi Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik / 393 /1X/2016/Reskrimsus, tanggal 15 September 2016 telah diberi materai yangcukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti diberi tanda T 5.Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaKejaksaan Tinggi Riau Nomor Surat : SPDP/35/IX/2016/Reskrimsus tanggal 15September 2016 telah diberi materai

Tanggal 19 September 2015, Polres Siak melakukanCek TKP dan membuat Sket TKP ( bukti T2) dan selanjutnya perkara tersebutdilimpahkan penanganannya ke Ditreskrimsus Polda Riau (bukti T3), kemudianpenyidik Dit Reskrimsus Polda Riau menindak lanjutinya dengan menerbitkan suratsurat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/50/X/2016/Reskrimsus, tanggal 29Januari 2016 (T4) dan Nomor: SP.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

• Menyatakan eksepsi Termohon dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Penyidikan atau Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/844/VI/RES. 1.11./2021/Reskrim Tanggal 04 Juni 2021 tentang perintah Penyidikan, oleh Kasatreskrim Polrestabes Medan

Bahwa Termohon telah membuat dan mengirmkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:B/22/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019 kepada KepalaKejaksaan Negeri Karangasem adalah berdasarkan Laporan PolisiNomor:LPA/147/IV/2019/ Res.Kr.Asem tanggal 29 April 2019 danSurat Perintahn Penyidikan Nomor;SP.Sidik/18/IV/2019/Reskrimhalaman 35 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Amp.tanggal 29 April 2019 serta Surat Perintan TugasNomor;SP.Gas/146/IV/2019/Reskrim tanggal 29

Telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri KarangasemSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:B/22/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019 adalahberdasarkan Laporan Polisi Nomor:LPA/147/IV/2019/ Res.Kr.Asem,tanggal 29 April 2019 dan Surat Perintan PenyidikanNomor;SP.Sidik/18/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019,selanjutnya setelah adanya kesimpulan dan rekomendasi hasil gelarperkara tanggal 2 September 2019, selanjutnya status Terlapordialinkan dan ditetapkan sebagai Tersangka atas

uraian tersebut diatas dilakukannya atau ditetapkannyaPemohon menjadi Tersangka telah memenuhi bukti permulaan yangcukup yaitu adanya Saksi, Ahli dan bukti surat yang telah dilakukanpenyitaan ; Bahwa Termohon telan membuat dan = mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:B/22/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019 kepada KepalaKejaksaan Negeri Karangasem adalah berdasarkan Laporan PolisiNomor:LPA/147/IV/2019/ Res.Kr.Asem tanggal 29 April 2019 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik

berdasarkanhal tersebut diatas Pemohon juga telah dipanggil untuk dimintakanketerangan tambahan sebagai saksi pada tanggal 7 Agustus 2019, Bahwa Telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri KarangasemSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:B/22/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019 adalah berdasarkanLaporan Polisi Nomor:LPA/147/IV/2019/ Res.Kr.Asem, tanggal 29 April2019 dan Surat Perintah Penyidikanhalaman 47 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Amp.Nomor;SP.Sidik

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakpidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut carayang diatur dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikdalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencariserta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/B155/V/2012/SPKT Il tanggal 17Mei 2012 telah dihentikan pada tanggal 23 Juli 2020 dengan SuratKetetapan Nomor: S.Tap/30c/VII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal23 Juli 2020 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/30.b/VII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2020;d.

Gas/73/VII/2018/Ditreskrimum,tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tandaT5;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/73.a/VII/2018/Ditreskrimum, tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T6;Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorB/62/VII/VRES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya padafoto copy bukti surat tersebut diberi tanda T7;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas

/30.a/III/2020/ Ditreskrimum,tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberitanda T8;Foto copy Surat Perintan Penyidikan Nomor : SP.Sidik/30/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda T9;Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara dengan Rekomendasi PenghentianPenyidikan karena Tidak Cukup Bukti, tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya padafoto copy bukti surat tersebut diberi tanda T10;Foto copy Surat Perintah Penghentian

Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /30.b/CVII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya padafoto copy bukti surat tersebut diberi tanda T11;Foto copy Surat Ketetapan NomorS.Tap/30.c/VII/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2020, selanjutnyapada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T12;Hal 15 dari 47 Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN Jmb.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25:Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor :SP2HP/411/VII/RES.1.11./2020

/Ditreskrimum, tanggal 02 Juli 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T17;Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 25 Juli 2020, selanjutnya padafoto copy bukti surat tersebut diberi tanda T18;Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 01 Agustus 2020, Meningkatkanke Tahap Penyidikan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberitanda T19;Foto copy Surat Perintan Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/79/VII/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan surat perintah penyidikan No.Pol : Sp.Sidik/ 6/ I/ Res.1.24/ 2021/ Reskrim, Tanggal 1 September 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana melanggar Pasal 197 Jo.

Bahwa atas dasar laporan tersebut selanjutnya Termohon melakukanpenyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik/O3/VII/2017/Reskrim tanggal 2 Juli 2017 dan diketahui bahwa TKP awal kejadiantersebut adalah di sekitar Kp. Gunung Gelap Desa Mekarwangi Kec. CihuripKab.

PENYIDIKANYANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BATAL DEMI HUKUMPutusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari2017 melengkapi makna ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP sehinggaberbunyi Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintahdimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalamwaktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintahpenyidikan.Dalam penanganan perkara ini termohon menerbitkan surat perintah penyidikannomor : Sp.Sidik

perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Termohon juga menyampaikanbuktibukti suratnya sebagai berikut :1.Foto copy Sampul Berkas Perkara Nomor : BP / 03 / VII / 2017 / Reskrim,tanggal 02 Juli 2017, diberi tanda T1;Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP / 04 / Vil / 2017 / Reskrim, tanggal 01 Juli2017, diberi tanda T2:Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: LP / 04 / VII /2017 / Reskrim , tanggal 01 Juli 2017, diberi tanda T3;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpadibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenangwenangan TERMOHON;Bahwa dalam perkara in casu penetapan PEMOHON sebagai Tersangkadilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016,sedangkan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohonsetelah Pemohon datang menghadap Termohon pada hari sabtu tanggal3 September 2016;Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas telah cukup alasanbagi hakim Praperadilan untuk menyatakan Penetapan Pemohonsebagai tersangka berdasarkan adanya Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016terhadap Pemohon tidak sah menurut hukum;4.

Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016 yang menetapkan PEMOHONsebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 160 KUHPidana dan atau Pasal 187 KUHPidana ke1 Jo Pasal 55, 56 KUHPidana dan Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana adalahtidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapanaquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;Menyatakan

Berkaitan dengan dalildalil Pemohon yang terdapat pada bagian B.Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon pada angka 3 sub akhirpada halaman 10 dalam surat permohonan Praperadilan Pemohon yangmenyatakan bahwa: Bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016, padadasarnya PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka padahalTERMOHON belum mengumpulkan bukti permulaan atau belummempunyai 2 alat bukti.

(Kepala Kepolisian Resort Merangin, Selaku Penyidik) dan Herry Manurung(yang menerima perintah), (bukti T2);Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim,tertanggal 27 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh MunggaranKartayuga, S.I.K. (Kepala Kepolisian Resort Merangin, Selaku Penyidik)dan Herry Manurung (yang menerima perintah), (bukti T3);Berita Acara Pemeriksaan (Saksi), an.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.13/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/9/2023, Tanggal 15 September adalah Sah Secara Hukum;

4. Menyatakan Penyitaan yang yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah secara hukum;

5.

Menyatakan Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Termohon Nomor : S.Tap.24/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2023 tentang Penetapan Tersangka, tanggal 3 November 2023 dan Surat Ketetapan Termohon Nomor : S.Tap.25/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2023 tentang Penetapan Tersangka, tanggal 3 November 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.13/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/9/2023, tanggal 15 September 2023, terkait dugaan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan