Ditemukan 1403 data
110 — 201
tanggal 26 November 2015 Termohon dengan Suratnya NomorSP2HP/455/X1/2015/Reskrim Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yangpada pokoknya Termohon memberitahukan bahwa perkara pidana yang dilaporkan olehpemohon tersebut telah dihentikan penyidikannya dengan alasan karena tidak terbuktimemenuhi unsur peristiwa pidana ;Bahwa tindakan Termohon yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SPPP/104/X1/2015/Reskrim tanggal 19 November 2015 terhadap Perkara Nomor :SP.Sidik
Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan TERMOHON dalam mengeluarkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/104/XI/2015/Reskrim tanggal 19November 2015 terhadap Perkara Nomor : SP.Sidik/135/IX/2014 tanggal 4 September2014, adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku ;3. Memerintahkan kepada termohon untuk melanjutkan proses penyidikan terhadapperkara pidana atas nama terlapor PT. AGRO WIRATAMA ;4.
dalam Pra Peradilan ini, sebagaiberikut :Dalam Pokok Perkara :Halaman 14 dari 30 halamanPutusan Praperadilan No..03/Pid.Pra/2016/PN.Psb15Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh ZULFADRI (Pemohon)seluruhnya (Ontzegd) atau setidaktidaknya menyatakan permohonan Pra Peradilan tidakdapat diterima (niet ont van kelijkeverklaar);Menyatakan tindakan Termohon dalam mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SPPP/104/XI/2015/Reskrim tanggal 19 November 2015 terhadapperkara Nomor : SP.Sidik
M2 ; Sertifikat Hak Milk nomor : 186 tanggal 31 Desember 2003, atas nama pemegang hakZulfadri dengan luas 19.980 M2 ; Sertifikat Hak Milk nomor : 187 tanggal 31 Desember 2003, atas nama pemegang hakZulfadri dengan luas 19.000 M2 ; Sertifikat Hak Milk nomor : 17 tanggal 29 April 2002, atas nama pemegang hak Zulfadridengan luas 19.900 M2 ;Menimbang, bahwa termohon yang telah mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor SPPP/104/XI/Reskrim tanggal 19 November 2015 terhadap perkara nomor :SP.SIDIK
Januardo Anak Jupianus Loto
Termohon:
Kepolisian Resort Landak
54 — 21
SATRESNARKOBA/ POLRESLANDAK/ POLDA KALBAR tanggal 18 Oktober 2021 tentang tindak pidananarkotika dan melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/52/ X/ RES.4.2/ 2021/ tanggal 18 Oktober 2021 sertamemberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/31/ X/ RES.4.2/ 2021 tanggal 21Oktober 2021 kemudian Termohon melakukan proses penyidikan menuruttata cara yang diatur menurut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
Notorius(generally knOW). 7777 nnnnnnnnnnnnnnnnnBahwa dalil Pemohon pada perbaikan gugatan Pemohon pada poin f yangmenyatakan bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yangdirugikan akibat Laporan Polisi Nomor: LP/ A/ 155/ X/2021/ SPKT.SATRESNARKOBA/ POLRES LANDAK/ POLDA KALBAR tanggal 18Oktober 2021, Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/32/X/RES.4.2/2021tanggal 18 Oktober 2021, Surat PerintahPenahanan Nomor: SP.Han/30/X/RES.4.2/2021 tanggal 21 Oktober 2021,Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik
Penahanan oleh Termohonsebagaimana ketentuan Pasal Pasal 21 KUHAP dan Pasal 19 ayat (1)Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana yangberbunyi Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c,dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi suratperintah penahanan, sehingga termohon berdasarkan hukum dalammelakukan penahanan, maka dalil Pemohon tersebut haruslah ditolakmenurut NUKUM. 7 nn nanan nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n cenBahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik
POLDA KALBAR tanggal 18 Oktober 2021 tentang tindak pidananarkotika dan melakukan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/52/ X/ RES.4.2/ 2021/ tanggal 18 Oktober2021 serta memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum denganSurat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/31/ X/RES.4.2/ 2021 tanggal 21 Oktober 2021 kemudian Termohonmelakukan proses penyidikan menurut tata cara yang diaturmenurut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) danHalaman 18 dari 47 Putusan
Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/52/X/RES 4.2/2021tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda T8;9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/31/X/RES 4.2 / 2021 tanggal 21 Oktober 2021 kepada KepalaKejaksaan Negeri Landak, diberi tanda T9;10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Andika BinSafarudin tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda T10;11.
ANTHONY
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMATERA UTARA, c.q KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN
26 — 9
MENGADILI:
Dalam Eksepsi
- Menyatakan eksepsi Termohon dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Ketetapan Penyidikan atau Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/844/VI/RES. 1.11./2021/Reskrim Tanggal 04 Juni 2021 tentang perintah Penyidikan, oleh Kasatreskrim Polrestabes Medan
Drs. Maralo Tambunan
Termohon:
Kepala Kepolisian RI di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Resor Langkat
40 — 20
Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/145/IV/2013/Reskrim,tanggal 11 April 2013.2.2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/170//IV/2014/Reskrim,tanggal 07 April 2014.2.3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/500/XII/2015/Reskrim,tanggal 05 Desember 2015.2.4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/248/V/2018/Reskrim,tanggal 28 Mei 2018.2.5.
Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/285/VII/2018/Reskrim,tanggal 07 Juli 2018Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Stb3.
Sony
Termohon:
Pemerintah Negara RI, c.q. Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar
53 — 38
Surat Perintah Penyidikan nomor ; SP.Sidik/150/II/2015/Ditreskrimum,tanggal 10 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda T6;7. Surat Perintah Penyidikan nomor ; SP.Sidik/1784/XI/2017Ditreskrimum,tanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda T7;8. Surat Perintah Penyidikan tambahan nomor :SP.Sidik/1784.a/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 2 Agustus 2018,selanjutnya diberi tanda T8;9.
Surat Perintah Penyidikan tambahan nomor ;SP.Sidik/1784.b/I/2019/Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2019,selanjutnya diberi tanda T9;10. Surat Perintah Penyidikan tambahan nomor ;SP.Sidik/1784.cV1/2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019,selanjutnya diberi tanda T10;11.
120 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor Springas/05/III/2014/Res NarkobaTanggal 24 Maret 2014;Kemudian aparat kepolisian Resor Dharmasraya melakukan penyidikanberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Polisi SP.Sidik/O3/III/2014/Res Narkoba tertanggal 2/7 Maret 2014 yangditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor DharmasrayaKasat Narkoba Ajun Komisaris Polisi HENDRI;Tindakan aparat kepolisian Resor Dharmasraya pada Satuan Narkobadalam hal ini telah sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang ada sesuaidengan peraturan
No. 272 K/PID.SUS/2015Tanggal 24 Maret 2014 yang memerintahkan Hendri, dan kawankawanuntuk melaksanakan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahandan penyitaan narkoba dan aparat kepolisian Resor Dharmasrayamelakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan NomorPolisi : SP.Sidik/03/III/2014/Res Narkoba tertanggal 27 Maret 2014 yangditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor DharmasrayaKasat Narkoba Ajun Komisaris Polisi HENDRI;Bahwa aparat kepolisian Resor Dharmasraya pada
1.RIDWAN RAHARJO,S.Si
2.EDY MAS KUKUH
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAJH
37 — 19
M ENGADIL I
- Mengabulkan Permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
- Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon pada Pemohon I dan Pemohon II berdasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/366/IX/2020/Jateng/Ditreskrimum Tanggal 18 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/64.d/I/2022/Ditreskrimum Tanggal 20 Januari 2022 Jo.
275 — 206
SK : 479/BH/KWK 10/XI/2000, tanggal 17 Nopember 2000.Bahwa kemudian dari laporan tersebut, Termohon mengeluarkan SuratPerintah Tugas Nomor : SP.Gas/ a.424 / VII / 2012 / Dit Reskrimum tanggal 3Juli 2012 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 562.a / IX / 2012 / DitReskrimum tanggal 11 September 2012 serta surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik / 424 / VIL / 2012 / Dit Reskrimum tanggal 3 Juli 2012 danSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 562 / IX /2012 / Dit Reskrimumtanggal 11 September
Pol. : SP.Sidik / 10.a / VHI / 2013 / Dit Reskrim Umtanggal 30 Agustus 2013 dan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/ 10.b/ VIII / 2013 /Dit Reskrim Um tanggal 30 Agustus 2013 Termohon telah menghentikan penyidikanperkara laporan Polisi Nomor : LPB /509 / VI/ 2012 /JABAR tanggal 21 Juni 2012atas nama pelapor B.
Foto copy sesuai dengan asli SuratPerintahPenyidikanNomor : SP.Sidik/ 424 / VII2012 / DitReskrimum, tanggal3 Juli 2012, diberi tanda Bukti T7;8. Foto copy sesuai dengan asli surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 562/ ix /2012 / Dit Reskrim Um, tanggal 11 September 2012, diberi tanda Bukti T 8;9.
:SP.Sidik / 10.a / VOI / 2013 / Dit Reskrim Um tanggal 30 Agustus 2013, diberi tandaBukti T44 45.Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/ 10.b / VHI / 2013 / Dit Reskrim Um tanggal 30 Agustus 2013, diberi tanda Bukti T45 46.Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n.Terlapor Pantur Banjarnahor Bin Tahi Banjarnahor Nomor : B/2094/VIII/2013/DitReskrim Um tanggal 30 Agustus 2013 ke kejaksaan Tinggi Jawa Barat, diberi tandaBukti T46 47.Foto copy sesuai
ALEXIUS BRAHMA TARIGAN, SH
Terdakwa:
1.RAHMAT HIDAYAT Alias PISCOK Bin YONO RAYONO
2.CIKAL RESTU FAUZI Bin ROSDUROL
53 — 30
Jumattanggal 24 November 2017 sekira pukul 01.00 wib didepan Toko Stingdijalan Suprapto Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang KabupatenSubang telah terjadi tindakan kekerasan secara bersama sama yangmengakibatkan adik saksi yaitu Yusuf Hamdani Alias kemil meninggaldunia dan saksi Deby Tri Anugrah alias ljul Bin Dodi Julkarnaenmengalami luka Dedy Tri Anugrah mengalami patah tulang; Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penyidikan terhadap kejadiantersebut berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik
Saksi ASEP MUKTI WIDIYANA, memberikan keterangan dibawah sumpah,keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penyidikan terhadap kejadiantersebut berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/10/I/2018/Reskrim tanggal 23 januari 2018; Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Febi Ramdani BinWawan Gunawan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:> Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekirapukul 01.00 Wib didepan Toko Sting dijalan Suprapto Kel
Saksi HENDRA SOSILO memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangansebagai berikut: Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap ParaTerdakwa; Bahwa benar saksi adalah orang yang melakukan penyidikan terhadapkejadian tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/10/I/2018/Reskrim tanggal 23 januari 2018; Bahwa pada saat pemeriksan Terdakwa Rahmat Hidayat alias Piscok BinYono Rayono dan Terdakwa Cikal Restu Fauzi Bin Rosdurolpada hariJumat tanggal 24 November 2017 sekira
HIU KOK MING
Termohon:
1.Ditreskrimum Polda Jatim
2.KEPALA BADAN RESERSE KRIMIMNAL POLRI
80 — 34
LP/280/III/Bareskrim tanggal 18 Maret 2016 terdapat 2(dua) Surat Perintah Penyidikan yang masingmasing diterbitkanoleh Termohon yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor:Halaman 13 Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN SbySP.Sidik/355/III/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 4 Maret 2019dan Termohon Il Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/487/IV/2016/Dittipidum tanggal 1 April 2016 jo.
proses penyelidikanterlebin dahulu telah memotong prosedural tata kerja yangdiamanatkan oleh KUHAP, terlebih lagi Termohon menjadikanSPDP atas Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP.Sidik/209/II/2017/Ditipidum tanggal 6 Pebruari 2017 yangditerbitkan oleh Termohon II kepada Jaksa Agung pada tanggal 06Pebruari 2017 sebagai dasar untuk menerbitkan SPDP Nomor:B/94/III/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 04 Maret 2019 kepadaKepala Kejaksaan Tinggi Jawa timur atas Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik
dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor: Per036/A/JA/09/2011;Bahwa selain tidak mengawali proses penanganan perkara a quodengan penyelidikan terlebin dahulu dan telah pula menggunakandasar yang tidak mempunyai kekuatan hukum, apabila diperhatikansecara seksama dalam menangani perkara a quo Termohon dalam menerbitkan SPDP Nomor:B/94/III/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 04 Maret 2019 kepadaKepala Kejaksaan Tinggi Jawa timur atas Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik
Jawa Timur termasuk kepada Pemohon, sehingga telah sesuaidengan Putusan MK RI Nomor 130/PUUXIII/2015.Bahwa berdasarkan pelimpahan penyidikan tersebut, guna kepentinganpenyidikan Termohon menerbitkan Surat Perintan Penyidikan Nomor :SP.Sidik/355/III/ RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 4 Maret 2019 danSurat Perintah Tugas NomorSprin.Gas/64/III/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 4 Maret 2019serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa TimurNomor
/487/IV/2016copy dari/Dittipidum tgl 1 April 2016 copyHalaman 66 Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN Sby101112131415T8T9.aT9.bT10.aT10.bT10.cT11.aT11.bT11.T12.aT12.bT12.T13.aT13.bT13.T14T15Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/209/copy dariI1/2017/Dittipidum tgl 6 Februari 2017 copySurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:copy dariB/251/1I/2017/Dittipidum, tgl 6 Februari 2017 asliSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/355/IIl/copy dariRES.1.11./2019/Ditreskrimum tgl 4 Maret 2019
278 — 206
SP.sidik/848/VV/2015/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015;TENTANG PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON.10. Atas Pengaduan Pemohon tersebut, pihak Penyidik Polres Jakarta Selatan telahmelakukan tindakantindakan sebagai berikut:a. Pada tanggal 12 Juni 2015, Pemohon (Song Jae Sun) dipanggil untukdiperiksa dalam rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat(1) huruf g, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP;Halaman3dari 38 halaman Putusan Nomor : 88/Pid.Prap/2016/PN.
Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/848/V/2016/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015.Surat Kasat Reskrim selaku Penyidik atas nama Kapolres Metro JakartaSelatan Nomor : B/1394/Il/2016/Reskrim Jaksel, tanggal 17 Maret 2016,perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditunjukan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.Halaman10dari 38 halaman Putusan Nomor : 88/Pid.Prap/2016/PN.
SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/848 /VV/2015/ReskrimJaksel, tanggal 12 Juni 2015;PERKARADugaan tindak pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan PalsuKedalam Suatu Akta Autentik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 266KUHP yang terjadi pada tanggal 14 April 2011 di kantor Notaris RINAUTAMI DJAUHARI, SH, JI. Bangka X No. 44, Pela Mampang, MampangPrapatan, Jakarta Selatan yang diduga dilakukan oleh terlapor sdr. EUNHO SEUNG dengan caraterlapor sdr.
Tugas/848/VV2015/Reskrim Jakseltanggal 12 Juni 2015 (surat bukti T2a), Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/848/VV/2015/Reskrim Jaksel tanggal 12 Juni 2015 (surat bukti T2b), SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/1394/IIV2016/Reskrim Jakseltanggal 17 Maret 2016 (surat bukti T10), Surat Panggilan NomorS.Pgl/5953/VV/2015/Reskrim Jaksel tanggal 12 Juni 2015 (surat bukti P2),selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi yaitu : saksi Song Jae Sunsebagai saksi Pelapor sebagaimana
ANDI ZULKARNAIN BARNADA, SH
Termohon:
NEGARA RI Cq. PRESIDEN RI Cq. KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
76 — 5
MENGADILI
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan surat perintah penyidikan No.Pol : Sp.Sidik/ 6/ I/ Res.1.24/ 2021/ Reskrim, Tanggal 1 September 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
- Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana melanggar Pasal 197 Jo.
tedi hartono anak dari pofa
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq Dirreskrimsus kapolda Bengkulu
13 — 12
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebahagian;
- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan dugaan Tindak Pidana pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 2Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Grafis yang dituduhkan pada Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April
>setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
I WAYAN SUKERTIA
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
150 — 37
Bahwa Termohon telah membuat dan mengirmkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:B/22/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019 kepada KepalaKejaksaan Negeri Karangasem adalah berdasarkan Laporan PolisiNomor:LPA/147/IV/2019/ Res.Kr.Asem tanggal 29 April 2019 danSurat Perintahn Penyidikan Nomor;SP.Sidik/18/IV/2019/Reskrimhalaman 35 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Amp.tanggal 29 April 2019 serta Surat Perintan TugasNomor;SP.Gas/146/IV/2019/Reskrim tanggal 29
Telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri KarangasemSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:B/22/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019 adalahberdasarkan Laporan Polisi Nomor:LPA/147/IV/2019/ Res.Kr.Asem,tanggal 29 April 2019 dan Surat Perintan PenyidikanNomor;SP.Sidik/18/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019,selanjutnya setelah adanya kesimpulan dan rekomendasi hasil gelarperkara tanggal 2 September 2019, selanjutnya status Terlapordialinkan dan ditetapkan sebagai Tersangka atas
uraian tersebut diatas dilakukannya atau ditetapkannyaPemohon menjadi Tersangka telah memenuhi bukti permulaan yangcukup yaitu adanya Saksi, Ahli dan bukti surat yang telah dilakukanpenyitaan ; Bahwa Termohon telan membuat dan = mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:B/22/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019 kepada KepalaKejaksaan Negeri Karangasem adalah berdasarkan Laporan PolisiNomor:LPA/147/IV/2019/ Res.Kr.Asem tanggal 29 April 2019 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik
berdasarkanhal tersebut diatas Pemohon juga telah dipanggil untuk dimintakanketerangan tambahan sebagai saksi pada tanggal 7 Agustus 2019, Bahwa Telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri KarangasemSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:B/22/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019 adalah berdasarkanLaporan Polisi Nomor:LPA/147/IV/2019/ Res.Kr.Asem, tanggal 29 April2019 dan Surat Perintah Penyidikanhalaman 47 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Amp.Nomor;SP.Sidik
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakpidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut carayang diatur dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikdalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencariserta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik
H. Achmad
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Bareskrim Polri Cq. Kapolda Cq.Direskrimum Polda Jambi
91 — 17
Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/B155/V/2012/SPKT Il tanggal 17Mei 2012 telah dihentikan pada tanggal 23 Juli 2020 dengan SuratKetetapan Nomor: S.Tap/30c/VII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal23 Juli 2020 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/30.b/VII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2020;d.
Gas/73/VII/2018/Ditreskrimum,tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tandaT5;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/73.a/VII/2018/Ditreskrimum, tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T6;Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorB/62/VII/VRES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya padafoto copy bukti surat tersebut diberi tanda T7;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas
/30.a/III/2020/ Ditreskrimum,tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberitanda T8;Foto copy Surat Perintan Penyidikan Nomor : SP.Sidik/30/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda T9;Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara dengan Rekomendasi PenghentianPenyidikan karena Tidak Cukup Bukti, tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya padafoto copy bukti surat tersebut diberi tanda T10;Foto copy Surat Perintah Penghentian
Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /30.b/CVII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya padafoto copy bukti surat tersebut diberi tanda T11;Foto copy Surat Ketetapan NomorS.Tap/30.c/VII/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2020, selanjutnyapada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T12;Hal 15 dari 47 Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN Jmb.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25:Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor :SP2HP/411/VII/RES.1.11./2020
/Ditreskrimum, tanggal 02 Juli 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T17;Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 25 Juli 2020, selanjutnya padafoto copy bukti surat tersebut diberi tanda T18;Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 01 Agustus 2020, Meningkatkanke Tahap Penyidikan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberitanda T19;Foto copy Surat Perintan Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/79/VII/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya
MEWA RISKA BR MANULLANG
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Minas
35 — 18
2020dan adapun yang menjadi penyebab sehingga didalam SPDP tanggal10 Juni 2020 tersebut tertulis penyidikan dimulai pada hari Senintanggal 25 Mei 2020 adalah karena human error dalam pengetikan.Perlu Pemohon pahami bahwa human error dalam pengetikanSPDP tanggal 10 Juni 2020 tersebut tidak serta merta merubahsubstansi penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon sebabkesalahan itu terbantahkan dengan rujukan poin d bahwa SPDPtersebut Termohon terbitkan berdasarkan surat perintah penyidikannomor : SP.Sidik
Menimbang, bahwa untuk membuat terang tentang tindak pidana yangterjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana Pasal 1 butir 2Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SakKUHAP, maka Termohon telah melakukan penyelidikan, hal ini dapat dilihat daribukti T1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP/B/30/X/2019/Riau/Res Siak/SekMinas tertanggal 18 Oktober 2019, dimana penyelidikan dilakukan dengandasar adanya laporan polisi, kKemudian Termohon telah mengeluarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik
didalam surat tersebut menerangkan penyidikan telah dimulai sejakHalaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Saktanggal 25 Mei 2020, sehingga penyidikan telah dimulai sebelum diberitahukankepada Kepala Kejaksaan Negeri Siak;Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat setelahmempelajari bukti P4 dan bukti T22 berupa SPDP yang ditujukan kepadaKepala Kejasaan Negeri Siak tertanggal 10 Juni 2020, bahwa didalam SPDPtersebut pada rujukan point d didasarkan pada Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik
/08/V1I/2020/Rskrim, 04 Juni 2020 dihubungkan dengan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O08/VI/2020/Reskrim tertanggal 04 Juni2020 (vide bukti 15) dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/150/V1/2020/Rskrim tanggal 04 Juni 2020 dimana surat perintahnya berlakudari tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan selesai (vide bukti T4), dengandemikian bahwa penyidikan telah dimulai sejak tanggal 04 Juni 2020 bukantanggal 25 Mei 2020, oleh karenanya SPDP yang ditujukan kepada KepalaKejaksaan Negeri Siak tertanggal
112 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Niaga Semarang yakni perkara dengan register Nomor144/Pid.B/2016/PN.Smg tanggal 16 Mei 2016; Bahwa terkait dengan hal tersebut di dalam perkara pidana atau yangdalam hal ini mengenai adanya Laporan Polisi dari Saksi Korban kepadaPemohon Kasasi sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/357/VIII/2015/JATENG/RESKRIMUM tertanggal 30 Agustus 2015 yang kemudianHal. 28 dari 45 hal Putusan Nomor 1324 K/PID/2016dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian RepublikIndonesia Daerah Jawa Tengah Nomor SP.SIDIK
15/Pid.Prap/2015/PN.Smg tertanggal 15 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Semarang;Bahwa sebagaimana yang telah kami ungkapkan di atas Saksi KorbanHaryanto Tanaka telah melaporkan Pemohon Kasasi di KepolisianRepublik Indonesia Daerah Jawa Tengah atas dugaan tindak pidanapenipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang tertuang dalamLaporan Polisi Nomor LP/B/357/VIII/2015/JATENG/RESKRIMUMtertanggal 30 Agustus 2015 serta proses penyidikannya berdasarkanSurat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Nomor SP.SIDIK
Pid.Prap/2015/PN.Smg tertanggal 15 Januari 2016 sangat jelasmenunjukkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalahmerupakan perbuatan perdata yakni dengan mendasarkan pada PutusanPerdamaian/Putusan PKPU Pengadilan Niaga Semarang Nomor10/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Smg tertanggal 17 Desember 2015, sehinggasecara hukum pula Putusan Praperadilan sebagaimana yang dimaksudsekaligus mengakhiri atau Menggugurkan segala bentuk prosespenyidikan yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari KepolisianNomor SP.SIDIK
JATENG/RESKRIMUMtertanggal 30 Agustus 2015 telah dianggap prematur berdasarkanPutusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Prap/2015/PN.Smg tertanggal 15Januari 2016;Bahwa meskipun telah ada dua putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud di atas, akantetapi proses pemeriksaan perkara a quo tetap berlanjut yang manaPenyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menggantiatau menerbitkan kembali Surat Perintah Penyidikan yakni Surat PerintahPenyidikan Nomor Polisi: SP.Sidik
dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penyidikanyang kedua kalinya yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor PolisiSP.Sidik/35.A/I/2016/Reskrimum tertanggal 16 Januari 2016;Bahwa selain daripada itu di dalam proses pemeriksaan perkara a quopada Judex Facti ternyata ditemukan pula barang bukti dan atau alatbukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan penetapanpenyitaan yang sudah kadaluarsa atau setidaktidaknya penetapanpenyitaan yang diterbitkan sebelum Surat Perintah Penyidikan NomorPolisi SP.Sidik
Budi Gunawan
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Langkat Cq. Penyidik Kepolisian Resort Langkat
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Langkat
85 — 1169
Dan bukti permulaan yang cukup yaitu minimaldua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;Bahwa karena Termohon tidak memiliki cukup bukti dalam menetapkanPemohon sebagai Tersangka, maka penetapan tersangka berdasarkan LaporanPolisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober2018 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;B.3.
Menyatakan bukti Visum et Repertum sesuai Laporan Polisi Nomor :LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober2018 tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak memenuhi syaratdan bertentangan dengan Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75tentang Tata Cara Permohonan/pencabutan Visum et Repertum;3.
Menyatakan Termohon tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkanPemohon sebagai Tersangka sesuai Laporan Polisi NomorLP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober2018;Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Stb4. Menyatakan Termohon tidak cukup bukti untuk melanjutkan penyidikanatas Laporan Polisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober2018 ;5.
Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan atasLaporan Polisi Nomor : LP/707/X/2018/SU/LKT, tanggal 23 Oktober 2018dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/4921/X/2018/Reskrim,tanggal 23 Oktober 2018;6. Menyatakan Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh ParaTermohon tidak sah dan bertentangan dengan hukum;7. Memerintahkan Termohon II untuk membebaskan Pemohon daritahanan;8. Memulihkan harkat dan martabat Pemohon dalam kemampuan dankedudukannya agar kembali seperti semula;9.
yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan : Untuk menghentikan penyidikan atas laporan polisi NomorLP/707/X/2018/SU/LKT tanggal 23 Oktober 2018 dan surat perintahpenyidikan Nomor : SP.Sidik
SUSANTO DWI HANDOYO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
2.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
70 — 16
Nomor : Sp.Sidik/32/Il/2019/Dit Reskrimum, tertanggal 18 Februari 2018,Surat Perintah Penyidikan (Tidak terlampir dalam berkas/tidak pernahdiberikan kepada Pemohon atau Keluarga Pemohon) ;9.
MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN SURATPERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/32/II/2019/Dit ReskrimUm Tertanggal 18 Februari 2018 ; Surat Perintah Penangkapan : SP.Kap/171/IX/2019/Dit Reskrim UmTertanggal 11 September 2019 ; Surat Perintah Penahanan : SP.Han/109/IX/2019/Dit Reskrim UmTertanggal 11 September 2019.TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM SERTA BATAL DEMI HUKUM DANTIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, KARENAMELANGGAR KETENTUAN PASAL 3 AYAT (2) JO.
FRENGKY TENDEAN
Tergugat:
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA
2.PENYIDIK POLDA SULAWESI UTARA
3.JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
239 — 167
Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya tertanggal16 Desember 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manadopada tanggal 16 Desember 2019, dan terdaftar dengan Register PerkaraNomor: 37/G/2019/PTUN.Mdo ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan yangmenjadi objek sengketa adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor: 87/Koka Tahun 1981 A.n SIENTJESUMARAW, Jo Surat Laporan Palisi Nomor:LP/103/II/2018/SULUT/SPKT, tanggal 01 Februari 2018, Jo.Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik
MDO, tanggal 23 Desember 2019 karena seluruhpertimbangan hukum keputusan Judex Factie sudah sangat tepat danbenar.Bahwa TERLAWAN II menyangkal dan menolak keseluruhan dalilPELAWAN sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkanhukum.Bahwa dalil PELAWAN yang pada pokoknya menyatakan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/68/V/2018/Dit.Reskrimumtanggal 14 Mei 2018 yang diterbitkan TERGUGAT II adalah masukdalam Obyek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)adalah dalil PELAWAN yang sangat
dengan namanyayakni Kompetensi Relatifmaka penerapannya relatif juga.Bahwa terlebih dahulu Terlawan III akan menyampaikan pada semulaGugatan Pelawan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado tanggal 16 Desember 2019 dengan register perkara Nomor:37/G/2019/PTUN Mdo dengan objek Gugatan sebagai berikut :1.2.SHM Nomor 87/Koka Tahun 1981 atas nama Sientje Sumaraw;Surat laporan polisi Nomor : LP /1031I/2018/SULUT/SPKT tanggal 01Ferbruari 2018;Surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik
Grace Sentya Tangkawarow, dkkepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari DirekturReskrim Umum Polda Sulut Selaku PenyidikNomor : SP.Sidik/68/V/2018/Dit Reskrimum,tanggal 14 Mei 2018;Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari KepalaHalaman 31 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo4. Bukti TLW Il45. Bukti TLW II56.