• beberapa bulan berikutnya Saksi diberi informasi oleh SaksiSupardi bahwa proses pemecahan sertifikat sudah jadi namun untuk prosesbalik nama ke BKK Karanganyar Cabang Kebakkramat, masih perlu proseslagi dan tambahan biaya kurang lebih Rp. 25.000.000,00.Bahwa Atas penjelasan tersebut Saksi menyatakan bahwa untuk prosesbalik nama termasuk biaya adalah kewenangan Direksi PD BKKKaranganyar.Bahwa saksi tidak pernah dititipi uang Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,00untuk diserahkan kepada Dewan Pengawas cq Sujatmoko

  Halaman Putusan No71 /PidSus TPK/2015 /PN.Smge Bahwa saksi memang sering memasukkan uang Dewan pengawas ketabungan yang ada di kebakkramatTanggapan Terdakwa : Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakantidak pernah dititipi uang untuk Dewan pengawas cq Sujatmoko SSos. M Hum sejumlah Rp 35.000.000,006.

  Data pendukung lain yang diperlukan;Bahwa Saksi pernah diajak oleh bapak Sujatmoko. S.Sos.

  Halaman Putusan No71 /PidSus TPK/2015 /PN.Smg Terdakwa berkeberatan dengan keterangan saksi, karena Terdakwatelah menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,00 kemudiandiminta lagi untuk membayar pajak sebesar Rp 20.000.000,0010.Saksi SUJATMOKO S.Sos, SH MHum dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Karanganyardan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah merupakan keterangansaksi yang diberikan dengan tanopa adanya paksaane

• ANTON SUJATMOKO;

• 1 (satu) bundle Dokumen Rincian Sales Order (SO) & Delivery Order (DO) Gudang Perintis Tahun 2016 yang ditantadangani oleh Manager Logistik Pemasaran a.n. ANTON SUJATMOKO;

Dikembalikan kepadaPatih Ahmad Rafie, S.H., M.H.;

• Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 5 April 2002;
• Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

• Penggugat:
  4.NONI ROSALINDA, SE
  5.HENDRO PURNOMO
  6.MICO SUJATMOKO, S.Sos
  Tergugat:
  7.MAKMUR BANGUN
  8.DANIEL BANGUN
  9.REA BANGUN
  10.DROMA TARIGAN
  11.SIMON SURBAKTI
  12.ALEX
  Turut Tergugat:
  4.PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA
  5.PT. MEDIA TELEVISI MEDAN METRO TV SUMUT
  6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG

• EMMANUEL SUJATMOKO, SH.MS. yang telah memberikan keteranganPerkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 42 sampai hal 50dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;Saksi 1 Penggugat : PRASENO AJI, yang menerangkan pada pokoknyadibawah sumpah adalah sebagai berikut Bahwa Saksi mengetahui persyaratan lelang ; Bahwa proyek PT.

  EMANUEL SUJATMOKO, SH.MS., yangmenerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :Bahwa untuk pendapat ahli sebelumnya ada Perpres No. 54 Tahun 2016,dan dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 pada aturan peralihan sebelum 1Juli 2018 mengacu pada Perpres No. 54 tahun 2016 pasal 89 ayat (1)Perpres No. 16 ; Bahwa Perpres No. 16 tahun 2018 tidak diatur secara mendetail untukpengaturan secara lebih mendetail diatur dalam peraturan LKPP ;Bahwa pengadaan Barang Jasa ada 2 yaitu : 1.

• ., AGUS SUJATMOKO, SH danBUDI HARIJANTO, SH., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di JalanSungai Raya Dalam Komplek Royal Serdam I No. 10A Kota PontianakKalimantan Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus2013., untuk selanjutnya disebutt PARA PENGGUGAT/ PARATERBANDING HERMAN RAZAK, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Lakilaki,pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Hulu Km 8Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak., untuk selanjutnya disebutTERGUGAT I/ TURUT TERBANDING

• EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S., yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut :e Bahwa, Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 itu lebih dikenaldengan keputusan fiktif positif yang menggantikan Pasal 3 UndangHalaman 34 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2019/PTUN.SBY.35Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun yang dimaksud fiktif positif iniapabila Pemohon mengajukan surat permohonan dalam jangka waktuyang ditentukan tidak dilayani atau kalau tidak jangka waktunya makaberlakulah

  Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. ; Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Majelis Hakim telahmelakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah, namun setiba di lokasi tanah,Pemeriksaan Setempat tidak jadi dilaksanakan karena masalah keamanan ;Menimbang, bahwa jika sebelumnya ada Keputusan Tata Usaha Negarayang fiktif negatif dalam arti setelah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaratersebut menerima suatu permohonan dari seseorang atau badan hukumperdata selanjutnya diam saja dan tidak mau mengeluarkan

• perjanjian Terdakwa akan meminjam selama 1 (satu) bulan danakan dikembalikan pada tanggal 30 Januari 2011.Bahwa pinjaman tersebut ternyata tidak dikembalikan pada tanggal 30 Januari 2011dan Terdakwa hanya permah mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000, tetapisetelah itu tidak bisa dihubungi lagi.Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang dijaminkan ternyata bukan milikTerdakwa setelah ada laporan Polisi dari pemilik mobil.Atas keterangan saksi tersebut dipersidangan Terdakwa membenarkanSaksi ARIOGANI SUJATMOKO

• BRIPKA DIAN SUJATMOKO, lahir di Garut, umur 32 tahun / 15 September1984, jenis kelamin lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri yangbertugas di BNN Kabupaten Garut, alamat Jl. Patriot No. 3A KecamatanTarogong Kabupaten Garut, agama Islam: Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungankeluarga.

  Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika Golongan dalam bentuk tanaman beratnyamelebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi AIPTU ASEP AHMADKUSBANDI, BRIPKA DIAN SUJATMOKO, AIPTU BASIRUN, BRIPKA CASMOIRAWAN, SH, dan BRIPKA ERWIN SUTISNA kesemuanya anggota Kepolisianyang bertugas di BNN Provinsi Jawa Barat yang melakukan penangkapan

• (Kuasa Hukum Pekerja) dengan BETTER SUJATMOKO (HRDManager PT.

  Indofood CBP Sukses Makmur) serta BAMBANGMULYONO (IR Supervisor), tertanggal 5102017.Foto copy Berita Acara Pertemuan Bipartit antara SIKWANDI danRUDI PURNAWAN, SH. dengan BAMBANG MULYONO danBETTER SUJATMOKO, tertanggal 18 Oktober 2017.Foto copy Surat Nomor 567/697/Disnaker, Perihal : Anjuran, yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KabupatenBekasi, tertanggal 28 Februari 2018.Foto copy Surat Risalan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja

• Pid.Sus/201214Dalam hal ini, berdasarkan fakta fakta tersebut apabila dikaitkan dengan pertimbanganJudex Facti tersebut di atas, sangat jelas bahwa sama sekali tidak ada unsur kerugiankeuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ketentuan pada Pasal 3Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa hal tersebut juga dipertegas oleh saksi ahli dari Universitas Airlangga SurabayaBpk Imanuel Sujatmoko

• Penggugatsanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara iniBerdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:1.Z.Mengabulkan gugatan Penggugat;Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (DEDDY SUJATMOKO binDJATMANTO) terhadap Penggugat (HENI RINA ASTUTI binti ASHARI);Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 4360

• NENENG YULIANI berserta TIM HUKUM DENI NURSUBHI,DIAN SUJATMOKO, dan SOLIHIN, S.H.

• ABDUL KADIR,SH;MASNEN GUSTIAN,SH.MH ;SAMSIL,SH ;ANSELMA,SH;MUZAKIR DOLMANAN,SH ;NURLIANSYAH,SH ;AGUS SUJATMOKO,SH ;RATNA IRIANI,SH ;H. RADEN FARID M. PANJI ANOM,SH ;11 JOKO WILITYONO,SH.MH ;0 mnn nn FP W WNoKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatberalamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum MABMKB JalanSt.

• Sus/2011Di persidangan Pemohon Kasasi telah mengajukan 11 (sebelas) bukti SuratT1 hingga T11 ternyata semua bukti surat tersebut tidak dipertimbangkandalam pertimbangan hukum putusan.Bahkan di persidangan Pemohon Kasasi telah mengajukan buktiKeterangan ahli Bapak Emanuel Sujatmoko, SH., M.S., ilmuwan/dosenFakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang juga mengertimengenai terbitnya Peraturan Daerah Surabaya Nomor 6/2008 tentangPerusahaan Derah Pasar Surya yang intinya menerangkan : "Keahliansaksi

• terdakwa ditahan di Rutan Kebon Waru Kota Bandung dansebagian besar saksi berdomisili di Kota Bandung , maka sesuai ketentuan pasal 84ayat (2) UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan NegeriBandung berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmenghadirkan saksisaksi yang setelah disumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut:Saksi ASEP AHMAD KUSBANDI .e Bahwa saksi bersama saksi Dian Sujatmoko

• Bahwa, pada kurang lebih pukul 20.00 WIB (8malam) Terdakwa I Heri Susanto dan Triawanalias Monyong (terdakwa dalam perkara terpisah)83bersama Hari Sujatmoko (saksi VIII a de charge)berada di SMP 4 Ngaglik (vide saksi a de chargeHari Sujatmoko) ;.

• SH, berdasarkanSurat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2019, sedangkan Termohon hadir KuasanyaAGUS SUJATMOKO, SH dan SUGENG WAHYUDI, SH keduanya Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Agus Sujatmoko, SH dan Rekanberalamat di JI. A. Yani Paris 2 Komp. Alex Griya Palm A 23 B Pontianak, danmemberikan kuasa kepada M. ISNAENI S.

• EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.,yangHalaman 57 dari 89 halaman Putusan Perkara Nomor : 147/G/2018/PTUN.SBY.menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikutSaksi Ir.

  EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.

  Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

• SAKSI AHLI : EMANUEL SUJATMOKO, SH..MS. ; Bahwa didalam rana hukum administrasi mengenal cacat yuridis yang terdiridari tiga unsur yaitu Kewenangan, substansi dan prosedur, kalau prosedursudah diatur didalam PERDA Kabupaten Pasuruan, maka dalam halpenjatuhan sanksi harus melalui peringatanperingatan apabila prosedurpemberhentiannya melalui BPD, akan tetapi manakala pemberhentiannyaberdasar kepada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapmaka harus melalui pemberhentian sementara sejak

• Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. dan DR. Agus Sekarmadji,S.H.,M.Hum, yang masingmasing di bawah sumpah telahmemberikan pendapat menurut keahliannya yang pada pokoknyasebagai berikut:Hal 57 dari 79 hal Putusan Nomor:64/G/201 7/PTUNJKT.1. Ahli : DR.

  Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.: Bahwa pengertian Keputusan TUN sebenarnya ada di Pasal 1angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986,kemudian dengan diberlakukannya UndangUndang No. 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pengertianKeputusan TUN mengalami perkembangan ebagaimana diaturdalam Pasal 87 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tersebut; Bahwa Pasal 87 UndangUndang No. 30 Tahun 2014Keputusan TUN Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51Tahun 2009

  Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., oleh karenanyamerupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukandalam ketentuan tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketayang diterbitkan oleh Tergugat in casu Surat Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 5470/23700/X1/2016, tanggal 14 Desember 2016, tentangTindak Lanjut Tanah Terlantar atas nama PT.