329 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

) tempat berdomisili kKonsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cermat meneliti sengketa a quo, maka MajelisHalaman 11 dari 39 hal.

BPSK Batu Bara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahalsecara hukum BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut;5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batu Bara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batu Bara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batu Baraoleh karena dalam Perjanjian Kredit telah mengatur PengadilanNegeri Padangsidimpuan merupakan pengadilan yang berwenangmenyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan PemohonKeberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya, BPSK Batu Bara menyatakanHalaman 21 dari 39 hal. Put.

Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 806/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 19 Mei 2016;3.

770 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

BPSK Batu Bara Nomor 180/PGARB/BPSK/BB/V/2015 tanggal 29April 2015 serta banyak lagi panggilan dengan maksud tersebut kepadaPemohon Keberatan.

kerja terhitung sejak kKeputusan BPSK diberitahukan;.

Bahwa kesalahan dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara NomorHal. 11 dari 24 hal. Put.

Seharusnyasebelum melakukan proses arbitrase, ada arbiter yang ditunjuk olehPelaku Usaha (in casu Pemohon Kasasi) sebagai Majelis yang akanmemeriksa dan memutus perkara a guo, namun hal ini juga diabaikanoleh BPSK Kabupaten Batu Bara;Bahwa dalam hal ini Judex Facti maupun BPSK Kabupaten Batubaratidak cermat dalam melihat kewenangan mengadili dari BPSK sesuaiUndangUndang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasarpembentukan BPSK, sehingga amar putusannya menjadi keliru dansalah menerapkan hukum;Bahwa

Bahwa walaupun sudah jelas BPSK Kabupaten Batu Bara tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, namun Judex Factimelakukan pembiaran terhadap pelanggaran kewenangan yangdilakukan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut;Judex facti tidak membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 04/Pts/Arbitrase/ BPSKBB/VI/2015 padahal sudah jelas bahwaperkara a quo merupakan permasalahan hutang piutang (ranah hukumperdata) dan Majelis BPSK Batu Bara telah menjatuhkan putusanmenghapus Hak Tanggungan

290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 290 K/Pdt.SusBPSk/2017Tergugat/Termohon Keberatan) sesuai dengan Gugatan Konsumen denganRegister Perkara Nomor 834/P3K.Js III/BPSKBB/V/2016 tanggal 24 Mei2016 sebagaimana tertulis dalam Keputusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Nomor 85/PtsAro/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 18 Juli2016 sehingga Keputusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara tersebut harus dibatalkan oleh Yth.

;Sebagaimana terdapat pada halaman 2 (dua) dalam putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor: 85/PtsArb/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 bahwa Painiselaku Konsumen (/.c.

Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memilikiwewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut.

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyakRp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Dengan demikian, amar keputusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Nomor 85/PtsArb/BPSK/BB/II/2016 tanggal 18 Juli2016 tidak memenuhi syarat putusan BPSK sebagaimana amanat Pasal 40di atas sehingga permohonan Paini selaku Konsumen (i.c.Tergugat/Halaman 14 dari 29 hal. Put.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KabupatenBatu Bara Nomor 85/PtsArb/BPSK/BB/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016;3.

513 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

BB/V/2015;Bahwa BPSK Batu Bara dalam perkara Nomor 208/Arbitrase/BPSKBB/IV/2015memberikan putusan yang melampaui kewenangan BPSK sebagaimana diaturdalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;Bahwa putusan BPSK Batu Bara yang melampaui kewenangannya yaitupenghapusan denda dalam perjanjian pembiayaan antara Pemohon Keberatandan Termohon Keberatan yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor9018828068;Bahwa dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018828068 padahalaman

sehingga BPSK Batu Baratelah melampaui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa konsumensebagimana diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen;Bahwa pembebanan denda akibat kelalaian memenuhi kewajiban yang telahmenjadi kesepakatan, tidaklah melanggar hukum.

Oleh sebab itu tidak adaaturan hukum yang menjadi dasar BPSK Batu Bara memutuskan melakukanpenghapusan denda Konsumen/Termohon Keberatan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:Hak Pelaku Usaha adalah:a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatanmengenai kondisi dan hilai tukar barang dan/atau jasa yangdiperdagangkan.b.

Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor208/Arbitrase/BPSKBB/IV/2015;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar denda kepadaPemohon Keberatan sebesar Rp14.000.000,00 secara tunai dan kontan;4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk mengembalikan BPKB atasnama Nurma Satria kepada Termohon Keberatan setelah TermohonKeberatan melunasi pembayaran denda sebagaimana dalam poin 3 di atas;Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 513 K/Pdt.SusBPSkK/20165.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku dalam memutus' perkara Nomor53/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN. Kis.2. Bahwa dalam amar putusan perkara Nomor 53/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.KisJudex Facti meniadakan/menghapuskan denda sebesar Rp14.000.000,00yang menjadi kewajiban Termohon Kasasi sebagai debitur terhadapPemohon Kasasi selaku kreditur.3.

447 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkanoleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidakberwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapimerekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untukmembatalkan putusan tersebut;Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut diatas, maka BPSK tidakmemiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjianyang telah dibuat dan disepakati para pihak;Bahwa Majelis BPSK telah melakukan tindakan

Dengandemikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat pertimbanganhukum tersebut hanyalah berdasarkan hayalan semata;3. Pemohon menolak pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 1423/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 halamanHalaman 20 dari 40 hal. Put.

Olehkarena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbanganMajelisArbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak;7.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 padaPasal (2) yang menyatakan:Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisiliKonsumen atau pada Badan Penyelesaina Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara;e.

Mengabulkan permohonan keberatan atas Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor 1422/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 21 Oktober2016 dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk sebahagian;3. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu) Bara Nomor1422/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016;4. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Halaman 39 dari 40 hal. Put.

243 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Kepmenperindag RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenangmengadili, apabila para pihak secara sukarela memilin BPSK sebagaiforum penyelesaian sengketa di luar pengadilan;Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untukmenyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK Kabupaten Batu Bara,sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukan sepihak dansewenangwenang memaksa untuk ditempuh penyelesaian sengketasecara arbitrase dengan alasan telah dipilih oleh Konsumen

Bahwa demikian juga mengenai amar putusan BPSK angka 3 yangmenyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut di panggil Majelis BPSK ...dst, mohon ditolak karenaputusan BPSK a quo telah dipertimbangkan tidak berdasarkan keadilanHalaman 11 dari 28 hal.Put.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 587/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 10Agustus 2016 dan segala akibat hukumnya;Halaman 13 dari 28 hal.Put.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yangpada Pasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikanatau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada PelakuUsaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempatberdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) terdekat".d. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase tertanggal 7 Desember 2015 di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) Batubara;e.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 587/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 10Agustus 2016 dan segala akibat hukumnya;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Selamat Suyanto(Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut;3. Menolak Keberatan Pemohon Selain dan selebihnya;4.

732 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanya memutuskan danmenetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;Disamping itu, Dr.

Dengandemikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat pertimbanganhukum tersebut hanyalah berdasarkan hayalan semata;3.

Olehkarena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan MajelisArbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak;.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 padaPasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara tidak berwenang mengadili perkara ini;3.

82 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Arbitrase/BPSK/ BB/XII/2016,tanggal 17 Januari 2017 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1.

Nomor 82 K/Padt.SusBPSK/2018Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat"d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undangundang Nomor: 30 tahun 1999 TentangArbitrase.

Keputusan mencantumkan Irahlrah "Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berwenang mutlak menangani perkara ini;Bahwa, terhadap alasan tersebut Pengadilan Negeri Rantauprapattelah memberikan putusan Nomor 28/Pdt.SusBPSK/ 2017/PN.Rap tanggal17 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:. Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;ll.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016tanggal 17 Januari 2017;4.

88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 Cacat Hukum1.

Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 378/Pts/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 Tidak Cermat, Keliru Dan BertentanganDengan HukumHalaman 17 dari 36 hal. Put.

Nomor 88 K/Padt.SusBPSK/2017Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 1dan 2 halaman 5 dan 6 Putusan Arbitrase BPSK Nomor378/Pts/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016, yang padapokoknya mengatakan ~.........

hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 4halaman 6 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 600/Pts/Arbitrase/BPSKBB/XII/2015 Tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya mengatakanbeseeee Majelis BPSK berkesimpulan berwenang menyelesaikan sengketaHalaman 19 dari 36 hal.

Arbitrase BPSK Nomor378/Pts/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 Tanggal 29 Maret 2016 yang padapokoknya mengatakan .......... harus ada penyelesaian atau keputusanoleh BPSK, apalagi Konsumen telah memilin Arbitrase berdasarkanHalaman 22 dari 36 hal.

92 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidanganyang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menuruthukum dan perundangundangan yang berlaku di wilayah NegaraRepublik Indonesia;4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumensalinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumendengan pelaku usaha seperti: Perjanjian Kredit Modal Kerja, PolisHalaman 1 dari 35 hal. Put.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor 289/Arbitrase/BPSKBB/III/2017, tanggal 31 Maret 2017;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon tidakmengajukan kontra memori kasasi;Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 92.

Perselisihanyang timbul dari perjanjian kredit bukan wewenang BPSK;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 23/Pdt.Sus/201 7/PN.Sbg., tanggal 17 Mei 2017 dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, oleh karena itu permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RAPI PASARIBU tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dariPemohon Kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi harus dihukum

1513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu) Bara Nomor: 270/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016, tanggal 27 September 2016 atau setidaktidaknyamenyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;3.

ini; Bahwa menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1.

Nomor 1513 kK/Pdt.SusBPSK/2017Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat"d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undangundang Nomor: 30 tahun 1999 TentangArbitrase.

prosedur penyelesaian sengketa konsumen di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatubaraNomor 270/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 27 September 2016adalah cacat hukum;2.

Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batubara Nomor 270/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 tersebut;3.

736 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

oleh BPSK;Oleh karena itu, Pemohon Keberatan sebagai pihak yang merasakepentingannya dirugikan atas putusan arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara secara yuridis berwenang untuk mengajukan Keberatan atas putusanarbittase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1232/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 29 November 2016;.

Oleh karena itu berdasar hukumPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1232/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 untuk dibatalkan;g.

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kompetensi untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;3.

Perlindungan KonsumenKewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) adalah:1.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisiliKonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;e.

1402 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

lain berdasarkan pertimbangannya sendiri;Berdasarkan hal tersebut diatas maka Termohon Keberatan yangmengajukan gugatan pada BPSK Kabupaten Batu Bara dan kemudianditindaklanjuti oleh BPSK Kabupaten Batu Bara untuk memeriksa danmengadili serta memutuskan sengketa melalui putusan dengan Nomor1780/Arbitrase/BPSKBB/XI/2016 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidaksesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sehinggaputusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut tidak memilikikekuatan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1.

) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat;Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih ArbitraseHalaman 10 dari 25 hal.

Nomor 1402 K/Pdt.SusBPSk/2017di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);e) Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase,Keputusan mencantumkan Irahlrah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)berwenang mutlak menangani perkara ini;C.

Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usahayang melanggar ketentuan undangundang ini;Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal(2) nya menyatakan: Setiap konsumen yang dirugikan atauahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada PelakuUsaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)tempat berdomisili konsumen atau pada Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) terdekat;Bahwa dengan melakukan penarikan/pengambilan unitHalaman 18 dari 25 hal. Put.

867 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atautidaknya kerugian di pihak konsumen;Di samping itu, Dr.

Dengan demikian BPSK secaraabsolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untukmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut;b.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasitersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Knusus putusan MahkamahAgung R.I Nomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Baratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanFinance (Perusahaan Pembiayaan/Pelaku Usaha) dengan Sdr. Agus Salim(Konsumen) yang disebabkan Sdr.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkarapengaduan (gugatan) konsumen atas nama Ali Usman;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor941/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 24 November 2016 tidakmempunyai kekuatan hukum;4.

peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

228 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 508/Aribtrase/BPSKBB/VIII/2016, tanggal 12 Oktober 2016 adalah batal demi hukum;7. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran pokokdan bunga yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugatterhitung sampai tanggal 26 Oktober 2016 ~ sebesarRp108.800.140,00 (seratus delapan juta delapan ratus ribu seratusempat puluh rupiah);8.

Nomor 228 kK/Pdt.SusBPSk/2018Atau:Apabila Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon mengajukaneksepsi yang pada pokoknya mengenai Kewenangan mengadili BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara;Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilirtelah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.SusBPSK/2016/

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk mengadili sengketaantara Pemohon keberatan/Pelaku Usaha dengan TermohonKeberatan/Konsumen;2. Menyatakan prosedur penyelesaian sengketa konsumen di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatubaraNomor 508/Aribtrase/BPSKBB/VIII/2016, tanggal 12 Oktober 2016adalah cacat hukum;3.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 508/Aribtrase/BPSKBB/VIII/2016,tanggal 12 Oktober 2016;4. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp651.000,00 (enamratus lima puluh satu ribu rupiah);5.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 508/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016, tanggal 12 Oktober 2016;4.

563 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanyamemutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihakkonsumen;Disamping itu, Dr.

Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.;b.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasitersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.Khusus putusan MahkamahAgung R. Nomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Baratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanFinance (Perusahaan Pembiayaan)dengan Sdr. Agus Salim yangdisebabkan Sdr.

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK halaman 30 sampaidengan halaman 39 yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Baraberwenang menyelesaikan perkara a quo:Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untukmencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara a quo;Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon' danmemutuskan perkara a quo, Majelis BPSK telah melakukan tindakanyang sewenangwenang dan melebihi kKewenangannya sebagaimanaditentukan oleh Undang Undang Nomor

Olehkarena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbanganMajelisArbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak;4.

53 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

terhadap Putusan BPSk);2.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.SusBPSK/2013tanggal 5 Maret 2014 telah memberikan suatu panduan yang dapat dipahamibahwa sebagaimana diatur dalam Undang Undang, BPSK adalah lembagaarbitrase yang lahir oleh Undang Undang yang artinya merupakan badanresmi Pemerintah, seorang hakim yang bijak dengan kewenangannya dapatmenghadirkan pihak BPSK Batu Bara dengan membawa putusan dan berkasperkara yang dipermasalahkan agar dapat diteliti tentang keadaansebenarnya karena pihak BPSK tidak ikut

Bahwa oleh karena BPSK Batu Bara tidak menyerahkan atau memberikanputusan dan berkas perkara dimaksud, dan juga tidak pernah memberikanalasan mengapa tidak menyerahkan atau memberikannya, maka tindakantersebut dapat mengganggu proses pemeriksaan terhadap keberatan atasputusan BPSK tersebut;5.

Bahwa oleh karena putusan tersebut merupakan produk dari BPSK BatuBara dan berkas perkara tersebut merupakan dokumen dari BPSK Batu Barasehingga seharusnya BPSK Batu Bara menyerahkannya kepada PengadilanNegeri Pematang Siantar, sehingga apabila putusan dan berkas perkaratersebut tidak ada pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar maka haltersebut dapat merugikan kepentingan para pihak yang keberatan terhadapputusan BPSK Batu Bara tersebut;6.

Bahwa walaupun demikian, Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan)telah mengajukan Putusan BPSK Nomor 70/PTS.ARB/BPSKBB/V1I/2016tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Batu Bara tersebut;7.

669 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa, pengajuan keberatan para pihak ke Pengadilan Negeri setempathanya atas dasar putusan BPSK, dan bukan antara Para Penggugat danTergugat, melainkan putusan BPSK yang diperiksa Pengadilan.. (PERMANomor 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan atas putusanBPSk);E.

Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pada halaman 7, 8, 9,10, dan 11 keberatan pemohon sekarang termohon Kasasi menyebutkan:1.Bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang menyelesaikanpermasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak adapersetujuan baik secara lisan maupun tertulis dari Pemohon Keberatan(dahulu) sekarang termohon Kasasi terhadap putusan BPSK kabupatenBatubara dengan Nomor putusan 1136/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016;Bahwa, dalam hal diatas Judex Facti salah menerapkan

Bahwa, dalam hal ini perkara a quo adalah perkara konsumen, yangranahnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Hukumacaranya atau Peraturan Pelaksananya sudah diatur UUPK Nomor 8 Tahun1999, dengan tidak mengenyampingkan (R.Bg) (Staatsblaad Nomor 227Tahun 1927) sebagai pendukung beracara di BPSK;G. Bahwa, didalam KepMenPerindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tugas danwewenang BPSK tidak adanya larangan atau batalnya pilihan penyelesaiandengan cara Arbitrase bilamana salah satu pihak.

Nomor 669 K/Padt.SusBPSK/2017pembentukan BPSK Kabupaten Batubara, dalam hal ini BPSK KabupatenBatubara adalah BPSK terdekat dari domisili Pemohon Kasasi/dahulutermohon Keberatan. Dan sebagai warga Negara Indonesia Pemohon Kasasiberhak mendapatkan perlindungan hukum dimanapun di wilayah NKRI;. Bahwa, BPSK Kabupaten Batubara berwenang memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara a quo berdasarkan pada :1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentangpembentukan BPSK Kabupaten Batubara yang pada pasal (2) nyamenyatakan Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat;jJuncto Pasal 43 ayat (1) KepMenPerindag RI Nomor350/MPP/Kep/1 2/2001;Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum diatur dalamKeputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK;5.

Menyatakan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan ;3. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 239/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 untuk seluruhnya;4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 246.000 ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);5. Menolak gugatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

, sudah sepantasnya Ketua BPSK harus menolakpermohonan penyelesaian sengketa konsumen yang bukan merupakankewenangan BPSK.Secara prosedural, Majelis BPSK telah mengabaikan dan melanggar KeputusanMenteri Perdagangan dan Perindustrian No.350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu dengan menyatakan seolaholahtidak ada SOP di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangantersebut, sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara menafsirkan seolaholah denganPEMOHON KEBERATAN tidak

KEBERATAN ATAS PENYIMPULAN FAKTA HUKUM,PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU OLEH BPSK SERTAAMAR PUTUSANNYA1. Majelis BPSK telah salah memahami transaksi antara TERMOHONKEBERATAN dan PEMOHON KEBERATAN.

telah keliru menerapkan hukum dankarenanya putusan Majelis BPSK patut dinyatakan batal;133.

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara sengketa konsumen antara TERMOHON KEBERATANdengan PEMOHON KEBERATAN.4. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara No. No.239/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 Tanggal 31 Mei 2016 untuk seluruhnya;5.

(BPSK) tertanggal 27 April2016;e) Dalam Undangundang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase,Keputusanmencantumkan IrahIrah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan yang Maha Esa Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK berwenangmutlak menangani perkara ini.C.